Teks tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Askrindo (Persero). Secara singkat, PT Askrindo (Persero) menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja bisnisnya secara transparan dan akuntabel serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

1. Good Corporate Governance
PT Askrindo (Persero)
Tugas UTS Mata Kuliah Bisnis Etik dan Good Governance
Dosen: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Disusun:
Wahyu Nor Maryono (NIM: 55117120181)

2. Good Corporate Governance pada PT Askrindo (Persero)
Abstrak
Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada
dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola
Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat
diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang
semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan
Perusahaan secara lebih baik.
Pada tulisan ini akan dijelaskan tentang penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero).
Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas
serta mewujudkan harapan Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan
kepentingan pemangku kepentingan lainnya.
Kata kunci: GCG, manajemen.
Abstract
The management of the Company based on the principles of Good Corporate Governance
(GCG) is basically an effort to make GCG a rule and guideline for company managers in carrying
out their business activities. The application of GCG principles is needed so that the Company can
survive and be resilient in the face of increasingly fierce competition. GCG is expected to be a
means to better achieve the Company's vision, mission and goals.
In this paper, we will explain the application of GCG to PT Askrindo (Persero). GCG
implementation in the Company is expected to spur business development, accountability and
realize the expectations of Shareholders in the long term without ignoring the interests of other
stakeholders.
Keywords: GCG, management.

3. Pendahuluan
Latar Belakang
Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan
dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai/keuntungan pemegang
saham (shareholders) dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak
yang terkait (stakeholders). Penerapan good corporate governance ini harus dimulai pertama-tama
dari pembenahan struktur dan sistem pengelolaan, melalui pemberdayaan organ-organ perusahaan
itu sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direktur. Berikutnya
adalah melalui upaya agar perusahaan bisa mengakomodasikan kepentingan-kepentingan
stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Pengertian stakeholders ini dapat di bagi dua yaitu
stakeholders utama (primary) dan kedua (secondary). Stakeholders utama yaitu para pemegang
saham dan investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok, rekanan bisnis, serta masyarakat
setempat. Stakeholders kedua yaitu pemerintah, masyarakat umum (khususnya yang
kepentingannya terkait dengan perusahaan), institusi-institusi umum, lembaga-lembaga swadaya
masyarakat (NGO), media, akademisi, kelompok asosiasi bisnis, dan pesaing.
Permasalahan good corporate governance bukan hanya masalah bagaimana meningkatkan
laba perusahaan, meningkatkan nilai saham di bursa dan memberikan deviden yang sebesar-
besarnya kepada shareholders, melainkan bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan
kontribusi bisa memberikan kontribusi positif dan membina hubungan baik dengan para
stakeholders. Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia”,
disingkat PT Askrindo (Persero) atau selanjutnya disebut Perusahaan, menyadari bahwa
Penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan.
Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG,
Perusahaan menyusun Pedoman GCG yang diterapkan secara konsisten dan dievaluasi secara
berkala sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan
dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang saling
menguntungkan.

4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui
bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Askrindo (Persero) dalam
kegiatan bisnisnya.
Tujuan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Good Corporate
Governance (GCG) pada PT Askrindo (Persero) dalam kegiatan bisnisnya.
Literature Review
Pengertian Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: "Good Corporate Governance" atau
disingkat "GCG"), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme
pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada
umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer,
pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di
lingkungan tertentu.
Menurut YYPMI (2002, p.21), Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan
yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor,
pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan.
Menurut Supriyatno (2000, p.17), The Indonesian Institute For Corporate Governance
mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam

5. menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stockholders yang lain.
Menurut Sofyan Djalil (2005, p.4), Jill Solomon dan Aris dalam buku “Corporate
Governance and Accountability” kedua pakar manajemen tersebut mendefinikan corporate
governance sebagai system yang mengatur hunbungan antara perusahaan dengan pemegang saham.
Corporate Governance juga mengatur hubungan dan pertanggung jawab atau akuntabilitas
perusahaan kepada anggota stakeholders non-pemegang saham. Sedangkan Malaysian High Level
Finance Commite on Good Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance
sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan
urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas
perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.
Menurut Sutedi (2006, p.175), Corporate Governance dapat dedifinisikan sebagai
“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. suatu tata hubungan antara para stakeholders
yang digunakan untuk menentukkan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perusahaan.
Menurut Herwidyatmo (dalam Majalah Manajemen Ushawan, 2000, p.69), menegaskan
bahwa pada intinya ”corporate governance” tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan
berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara yang dapat menjamin keputusan-keputusan dibuat
secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan dapat berlangsung yang efektif, maka
dibutuhkan hubungan yang kolaboratif diantara pihak manajemen dengan dewan komisaris (board
of director). Dala hal ini, dewan komisaris (board of director) tidak hanya sekedar berperan sebagai
pengawas dari tindakan direksi (pihak manajemen) tetapi juga berperan sebagai “patner” direksi
(pihak manajemen) di dalam proses pembuatan keputusan perusahaan.
Menurut (http://www.posindonesia.co.id/news, jam 14:41, tgl 8 Februari 2007), Good
Corporate Governance (GCG), adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk
meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/meningkatkan

6. nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan
stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.
Menurut (http://www.bpkp.go.id/index, jam 14:46, tgl 8 Februari 2007) Secara umum
istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan
yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan
(hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan
itu sendiri (soft defnition).
Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah,
karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal.
Penerapan GCG dalam bisnis memiliki tujuan agar perusahaan – perusahaan dapat
bertahan dalam persaingan bisnis yang saat ini berkembang sangat pesat dan dapat bertahan dalam
jangka waktu yang panjang. Adapun tujuan – tujuan penerapan GCG dalam suatu perusahaan
adalah sebagai berikut:
a. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
b. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
c. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga
kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.
d. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khusunya perusahaan-perusahaan pemerintah)
terhadap perekonomian nasional.
e. Meningkatkan investasi nasional; dan
f. Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah.
Adapun good corporate governance memiliki beberapa prinsip – prinsip antara lain sebagai
berikut meliputi:
a. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.

7. b. Kemandirian (Independecy), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.
c. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
d. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
e. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.
Good corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,
transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan good corporate
governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip efisiensi dan penciptaan keuntungan (rente) ekonomi dalam kerangka
fungsionalisme ini memang pertama-tama diterapkan dalam prinsip tata kelola organisasi
perusahaan. Namun, prinsip tata kelola berbasis cara pandang fungsional juga sering diterapkan
pada organisasi lain, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan bahkan lembaga keagamaan.
Pendekatan fungsionalais yang berorientasi pada efisiensi ini sering disebut seba
pendekatan disiplin karena guna menjaga agar efisiensi terus terjaga sehingga keuntungan
ekonomi yang tinggi dapat dicapai maka diperlukan disiplin dan pengawasan.
Metode
Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
studi literature yang berkaitan dengan etika bisnis. Informasi didapatkan dari artikel, modul dan
internet.

8. Sugiyono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat
kesimpulan yang lebih luas.
Diskusi dan Hasil
Profil Perusahaan
PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) merupakan salah satu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjaminan, tidak dapat
dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu
sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam bidang
kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan
kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah konkrit antara lain
dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha
yang penting yaitu aspek pembiayaan.
Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT.
Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit
yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM.
Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran dan
fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani
kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh
kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak
bankable).
Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero) memiliki lima lini usaha
yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond, Customs Bond dan
Asuransi Umum. PT. Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam rangka

9. Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam
pelaksanaannya bersama dengan Askrindo memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan
oleh tiga Bank pelaksana yaitu: Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung
kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya
permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang
diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM
yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka
pengangguran dari kemiskinan di Indonesia.
Askrindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang
prima, dengan didukung oleh Kantor Cabang berjumlah 60 Kantor yang tersebar di 34 Provinsi
seluruh Indonesia.
Visi
Menjadi Perusahaan penanggung risiko yang unggul dengan layanan global guna mendukung
perekonomian nasional.
Misi
- Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko yang mendukung pembangunan ekonomi
nasional terutama program Pemerintah dalam pengembangan UMKMK dan usaha korporasi
lainnya;
- Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko dengan layanan global;
- Memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menerapkan Tata Kelola
Perusahaan yang baik, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko.
Nilai-nilai Budaya Korporasi:
- Integritas

10. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, mematuhi ketentuan yang berlaku, konsisten
memelihara Etika, dan terbuka terhadap kritik yang membangun.
- Profesional
Bekerja dengan penuh tanggung jawab, komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik, atau
melebihi harapan, senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, mempunyai
pandangan yang luas, serta mengedepankan kepentingan korporasi di atas kepentingan lainnya.
- Kerjasama
Semangat untuk mengutamakan kebersamaan, bersikap saling membantu dan menghargai
untuk mencapai kinerja korporasi yang efektif dan efisien.
- Inovasi
Menginisiasi gagasan serta melakukan perubahan terus menerus untuk perbaikan dan
pengembangan korporasi.
- Unggul
Dorongan untuk selalu menjadi terbaik dibidangnya, yang dihasilkan dari upaya yang terbaik.
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT Askrindo (Persero) melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat
dipertanggungjawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada Pemegang Saham
tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Perusahaan (stakeholders). Berikut
prinsip – prinsip yang diterapkan pada perusahaan:
- Transparency (Transparansi)
Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan
dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh
Pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian
serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Accountability (Akuntabilitas)
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga
kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
- Responsibility (Pertanggungjawaban)

11. Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perudang-undangan
yang berlaku, di bidang perasuransian nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Independency (Kemandirian)
Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian yang berlaku dan nilai-nilai etika serta
standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Fairness (Kewajaran)
Yaitu Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak- hak pemangku
kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai
etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
PENANGGUNG JAWAB
A. Kriteria
1. Penanggung jawab informasi Perusahaan merupakan pejabat struktural yang
menjalankan fungsi pengelolaan informasi Perusahaan
2. Memiliki kompetensi dalam hal komunikasi baik secara internal maupun eksternal dan
pengelolaan data/dokumen
B. Fungsi
1) Bertanggungjawab dalam pendokumentasian informasi dan memastikan bahwa
informasi atau perkembangan material dan relevan diungkapkan secara tepat waktu,
akurat, lengkap, dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
2) Meluruskan informasi yang dapat menimbulkan permasalahan bagi reputasi Perusahaan
C. Tugas
1. Merencanakan, menyusun, menelaah dan mempublikasikan atas berbagai informasi
Perusahaan sesuai dengan kategori informasi
2. Bertindak dan bereaksi dengan cepat terhadap perkembangan-perkembangan kondisi
Perusahaan yang berkaitan dengan kemungkinan adanya Informasi yang harus disajikan
kepada publik.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan materi informasi yang dapat
dikategorikan sebagai Informasi Biasa, Informasi Terbatas ataupun Informasi Rahasia.
4. Melakukan kajian atas pengungkapan-pengungkapan Informasi Perusahaan sebelumnya
dan memutuskan apakah diperlukan adanya koreksi atau update dari pengungkapan-
pengungkapan tersebut.

12. 5. Melakukan kajian dan perbaikan atas Pedoman ini secara berkala.
Dalam melaksanakan tugasnya, mendapatkan dukungan untuk memperoleh akses atas seluruh
pembukuan Perusahaan, laporan-laporan, fasilitas serta personalia Perusahaan, termasuk para
auditor internal.
D. Kedudukan dan Penunjukkan
1. Penanggung jawab informasi adalah Sekretaris Perusahaan
2. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan dan organisasi dibawahnya berdasarkan Surat
Keputusan Direksi.
TRANSPARANSI DALAM INFORMASI
A. Kualitas Informasi
Pada dasarnya informasi yang diungkapkan harus mempunyai karakter atau sifat tertentu
untuk memastikan bahwa informasi tersebut berguna untuk pembacanya. Karakter-karakter
tersebut adalah:
1. Mudah dipahami
Informasi yang tersedia harus mudah dipahami dan tidak diartikan berbeda oleh
pengguna.
2. Relevan
Informasi harus sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan.
3. Materiil
Informasi bersifat materiil apabila disajikan/dihilangkan dapat menyesatkan dalam
pengambilan keputusan.
4. Dapat dipercaya
Informasi harus dapat dipercaya, bebas dari kesalahan yang signifikan dan bias, up to
date, serta jelas sumber data informasinya.
B. Klasifikasi Informasi
1. Informasi Biasa
Informasi umum yang dapat diakses oleh publik, antara lain:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka
waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap Pemegang Saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris
Perusahaan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung
jawab sosial Perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
f. mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
j. perubahan tahun fiskal perusahaan;
k. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;

13. l. mekanisme pengadaan barang dan jasa
m. faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas
iklim berusaha dan faktor risiko;
n. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan unit kerja lain menyiapkan materi dan
menyampaikannya kepada publik dengan update secara berkala.
2. Informasi Terbatas
Informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan. Pengungkapan yang termasuk dalam kategori
terbatas demi tujuan usaha yang sah tersebut adalah bentuk-bentuk komunikasi tertentu
yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan pihak-pihak:
- Mitra kerja atau partner stratejik dalam hal-hal sales, marketing dan kontrak
kerjasama;
- Karyawan, serta pejabat tertentu dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Kreditor, penasehat hukum, auditor eksternal, dan penasehat-penasehat profesional
lainnya;
- Pihak-pihak tertentu untuk keperluan negosiasi;
- Serikat Pekerja dan asosiasi industri; atau
- Lembaga Pemerintah
Sekretaris Perusahaan atau unit kerja yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak
tersebut bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan dengan menandatangani
perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement) sebelum menerima informasi rahasia
tersebut. Dan mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran Informasi Terbatas
kepada audiensi yang lebih luas. Informasi material kepada publik yang berdampak
signifikan pada Perusahaan harus mendapatkan review dan persetujuan dari Direksi
terlebih dahulu.
3. Informasi Rahasia
Informasi yang hanya dapat diakses secara terbatas, ataupun Informasi yang tidak
diungkapkan kepada publik adalah suatu bentuk informasi rahasia dan harus dilindungi
melalui penjagaan kerahasiaan yang ketat. Pengaturan lebih lanjut atas tata cara yang
rinci mengenai penyimpanan, pengawasan, penjagaan dan pengarsipan informasi rahasia
tersebut diatur dalam SOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
C. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
a. Komunikasi yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan harus dievaluasi terlebih
dahulu oleh Direksi sebelum diumumkan ke publik.
b. Insan Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pernyataan publik dan tindakan-
tindakannya tidak merusak hubungan dengan mitra bisnis atau membocorkan kerahasiaan.
c. Insan Perusahaan dilarang untuk memberikan informasi kepada publik tentang hal- hal
yang bersifat rahasia Perusahaan.
d. Semua komunikasi dengan publik dilakukan secara hati-hati dan terlebih dahulu harus
ada pertimbangan, dari pihak internal maupun pihak eksternal yang disesuaikan dengan
kebijakan Perusahaan.

14. e. Sekretaris Perusahaan berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik sesuai
denagan materi dan proporsi kewenangannya.
f. Insan Perusahaan yang tidak ditunjuk Perusahaan sebaiknya tidak memberikan
tanggapan/penjelasan atas masalah khusus Perusahaan atau menawarkan pendapat
pribadi atas strategi bisnis Perusahaan, kinerja Perusahaan, produk dan jasa Perusahaan
kepada reporter media massa, presentasi di publik atau dalam bentuk artikel tulisan dalam
media cetak dan elektronik lainnya.
g. Menghindari mitra bisnis sebagi sumber informasi Perusahaan secara detil/rinci, kecuali
pada hal-hal tertentu yang telah disepakati bersama, antara lain kegiatan promosi dan
sosialisasi Perusahaan.
h. Press Release hanya diberikan kepada pegawai yang ditunjuk dan telah terlatih/
berpengalaman dalam menghadapi pers.
i. Semua hubungan maupun bentuk komunikasi dengan media harus dikoordinasikan
dengan Sekretaris Perusahaan yang telah mendapat arahan dari Direksi. Kegiatan ini perlu
didukung dengan sistem dan prosedur yang jelas.
j. Sebelum mengadakan konferensi pers, Sekretaris Perusahaan harus sudah mendapat
arahan dari Direksi termasuk penugasan secara tertulis.
k. Materi press release dan bentuk siaran pers lainnya yang akan disajikan kepada media
dan publik harus mengikuti format dan sistem dan prosedur standar perusahaan, serta
mendapatkan persetujuan dari Direksi
l. Dalam hal terjadi krisis yang melanda Perusahaan atau Karyawan, maka hanya Direktur
Utama saja yang diwajibkan untuk memberikan penjelasan atas nama Perusahaan.
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta Karyawan dilarang memberikan
tanggapan atas pertanyaan pihak eksternal sehubungan dengan masalah penting
Perusahaan tersebut.
m. Untuk pernyataan dari media yang tidak relevan dengan kepentingan perusahaan, tidak
perlu dijawab. Sedangkan untuk pernyataan yang materiil harus diserahkan kepada
Sekretaris Perusahaan untuk dijawab seperlunya.
n. Pernyataan atau penjelasan di bawah ini memerlukan penelitian dan pertimbangan yang
teliti termasuk implikasi hukum dan nasihat ahli hukum Perusahaan kepada Dewan
Komisaris, Direksi dan Sekretaris Perusahaan:
a. Hubungan dengan media masa nasional, pers dan industri asuransi.
b. Penjelasan mengenai mitra bisnis
c. Menyebutkan nama mitra bisnis dalam komunikasi dengan publik.
d. Komunikasi atau promosi bersama atas produk dan jasa melalui joint venture dan
partner aliansi strategis.
KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL
Dalam rangka membina hubungan baik dengan stakeholders baik internal maupun eksternal,
komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Perusahaan. Komunikasi secara
internal dimaksudkan untuk melibatkan Karyawan atas berbagai keputusan terutama terkait
dengan kesejahteraan, proses pengelolaan SDM yang fair dan transparan sedangkan secara
eksternal terkait dengan aktivitas Perusahaan yang bersifat umum. Untuk hal-hal yang bersifat
rahasia dan bukan merupakan konsumsi umum, maka diatur dalam kode etik Perusahaan dan
diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

15. Juru bicara Perusahaan terbatas pada, Direktur Utama, dan Sekretaris Perusahaan yang
diberi wewenang khusus. Dalam hal-hal tertentu, Pejabat Perusahaan juga dapat ditugasi oleh
Direksi dengan surat kuasa khusus sebagai juru bicara Perusahaan untuk menjelaskan informasi
mengenai Perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
Pihak-pihak yang terlibat dalam Komunikasi Eksternal adalah:
Pemegang Saham:
Semua komunikasi dengan Pemegang Saham merupakan tanggung jawab dari Dewan Komisaris
dan Direksi yang masing-masing diwakili oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
Pelaksanaan komunikasi dengan Pemegang Saham perlu ditangani secara wajar sesuai dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku.
Lembaga Otoritas :
Komunikasi mengenai masalah penting perusahaan dengan Lembaga Otoritas yaitu Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Direktur Jenderal Pajak, dan
lain-lain dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-
masing.
Media:
Segala komentar publik yang mencakup masalah Perusahaan ditangani oleh Sekretaris. Media
yang digunakan dapat berupa media cetak maupun media elektronik seperti website dan intranet.
Informasi yang diungkapkan dalam website berupa dokumen-dokumen untuk kepentingan publik
seperti laporan tahunan, laporan triwulanan dan dokumen lainnya. Seluruh informasi investasi
mengenai Perusahaan harus disajikan secara terpisah dari bagian lain seperti promosi, penjualan,
maupun pemasaran produk.
Sementara intranet hanya digunakan oleh Orang Dalam Perusahaan untuk menghindari
pengungkapan atas informasi yang belum diungkap dan informasi rahasia lainnya.
Investor Potensial:
Direksi atau Sekretaris Perusahaan wajib menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada
Investor yang potensial maupun menjawab pertanyaan mereka yang terkait dengan perkembangan
perusahaan.
Stakeholders lain:
Tanggung jawab komunikasi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat didelegasikan oleh Direksi
kepada Sekretaris Perusahaan. Bila diperlukan pegawai dari unit kerja terkait dapat dilibatkan
dalam memberikan informasi yang diperlukan stakeholders tersebut.

16. Kesimpulan dan Saran
Pengelolaan Perusahaan yang baik (GCG) berlandaskan pada komitmen untuk
menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan (accountable), dan
terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan. PT Askrindo (Persero)
berkomitmen untuk memberikan informasi yang baik kepada para pemegang saham, pemangku
kepentingan dan otoritas pasar modal telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan,
dan disampaikan secara akurat, tepat waktu, memenuhi prinsip perlakuan seimbang dan adil,
prinsip kehati-hatian dan prinsip keterbukaan penuh sesuai dengan peraturan pasar modal.
PT Askrindo (Persero) berkomitmen untuk menjamin dan memastikan bahwa penerapan
GCG dapat efektif dan efisien untuk semua elemen. Hal ini agar perusahaan dapat mewujudkan
tujuannya dan dapat tetap bertahan ditengah persaingan global dalam jangka panjang.

17. Daftar Pustaka
http://keuanganlsm.com/good-corporate-governance-di-indonesia/
https://askrindo.co.id/new/id/gcg
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik
http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-good.html
https://arsasi.wordpress.com/2013/04/12/definisi-good-corporate-governance/
http://xerma.blogspot.com/2014/04/pengertian-good-corporate-governance.html