Dokumen tersebut membahas konsep good governance dan implementasinya di Indonesia, termasuk board of directors, board committees, komposisi dewan, dan wewenang dewan. Good governance merupakan konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Implementasinya di Indonesia mencakup dual board system dan perbedaan pengangkatan dewan di perusahaan swasta dan BUMN

1. Konsep Yang Baik dan Efisien Dalam Mewujdukan Good
Corporate Governance di Indonesia Pada Pemerintah (GGG)
atau Perusahaan (GCG)
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses
pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara
bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor
swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan
pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem
pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Good governance menyentuh
3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha
(penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak
tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik.
Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan
keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi.
Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan
Indonesia saat ini. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap
clean and good governance, diantaranya (Efendi, 2005):
1. Integritas Pelaku Pemerintahan
Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan
cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan
penyimpangan misalnya korupsi.
2. Kondisi Politik dalam Negeri
Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang
berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan
mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat
Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan
pemerintahan.
5. Sistem Hukum
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum
merupakan faktor penting dalam penegakan good governance.
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip prinsip di
dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan
semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-
prinsip good governance sebagaimana tertera di bawah ini:
1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan
mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. 2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,
lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan
dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak
yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan
prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kesejahteraan mereka
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan
warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber sumber daya yang ada seoptimal
mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi organisasi
masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga
yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang
dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi
dasar bagi perspektif tersebut.

3. Board of Director, Board Committees, Board Power and Board
Composition Dalam Implementasi GCG di Indonesia
Board Of Director
Board of directors merupakan badan yang mewakili kepentingan para pemegang
saham, dan bertanggung jawab kepada mereka untuk serangkaian tugas tertentu, termasuk
mendefinisikan strategi perusahaan dan filosofi perusahaan, pengawasan eksekutif manajemen,
dan pelaksanaan pengendalian internal.
Kata board of directors memiliki artian yang berbeda-beda di beberapa negara. Di
Negara Amerika Serikat, Kanada dan Inggris menggunakan kata board of directors untuk
mewakili Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan di Negara-negara Asia seperti
Jepang, Korea dan Indonesia kata board of directors setara dengan Dewan Komisaris.
Penyebab perbedaan arti tersebut dikarenakan ada Negara yang menggunakan single board
system dan dual board system.
Di Indonesia yang menggunakan dual board system sehingga terdapat pembagian
divisi dewan menjadi dua bagian yaitu yang pertama Supervisory board (Dewan Komisaris)
yang bertindak sebagai agen dari pemegang saham serta memiliki tanggung jawab untuk
menunjuk, mengawasi dan member masukan anggota dewan manajemen dan juga
mengembangkan strategi perusahaan yang mendasar. Kedua adalah Management board yang
bertanggung jawab terhadap menjalankan fungsi harian manajemen bisnis, divisi atau
melakukan fungsi control di Indonesia Management board sering juga disebut dengan Dewan
Direksi.
Board Committees
Terdapat dua jenis umum dari Board of committees , tipe yang pertama
adalah Management Support atau Operating Committee yang bertugas untuk memberikan
masukan kepada manajemen mengenai keputusan. Tipe yang kedua adalah komite sebagai
monitoring yang bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan
menyediakan tujuan, tinjauan independen urusan perusahaan, khususnya yang berkaitan
dengan legalitas, integritas, dan kualitas etis dari kegiatan perusahaan.
Sebagai Board of committees memiliki tanggung jawab komite, antara lain :
1. Meninjau dan menyetujui strategi dan kebijakan Grup dan pendekatan untuk digunakan
dalam Ulasan Kompensasi tahunan Grup remunerasi;
2. Memastikan bahwa dukungan kinerja terkait pengaturan kompensasi strategi bisnis dan
memberikan keseimbangan menantang yang sesuai antara risiko dan imbalan;
3. Mempertimbangkan undang-undang, peraturan, pedoman dan rekomendasi yang berkaitan
dengan remunerasi dan tata kelola perusahaan;
4. Pemantauan tingkat dan struktur remunerasi untuk manajemen senior, termasuk kinerja
individu terhadap tujuan dan merekomendasikan remunerasi masing-masing anggota
Dewan eksekutif, dan
5. Menyediakan laporan tahunan kepada Dewan dan pemegang saham dari kebijakan
remunerasi Perseroan.
Board Composition dan Board Power
Board composition dapat dibagi dalam tiga kategori, antara lain: Insider
Director , Affiliated outside director, dan Independent outside director . Board
composition dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan dan biasanya
menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan board independence dan keragaman (perusahaan
dan pengalaman industri, latar belakang fungsional, dll) dari board members. Board

4. independence mengacu pada dewan perusahaan yang memiliki mayoritas outside
directors independen. Dibandingkan dengan papan insider-didominasi, papan luar yang
didominasi diyakini morevigilant dalam memantau perilaku manajerial dan pengambilan
keputusan perusahaan. Sebuah papan yang terdiri dari direksi dengan beragam rangkaian
keahlian fungsional (marketing, teknik, keuangan, dll) industry experiences, kualifikasi
pendidikan, etnis dan jenis kelamin campuran mungkin lebih siap untuk menghadapi berbagai
masalah yang dihadapi perusahaan dan memberikan para eksekutif dengan saran dan konsultasi
dari berbagai perspektif.
Board power memiliki wewenang untuk memilih dan mengatur keadaan
sebuah board didalam perusahaan, selain itu Board power memiliki tanggung jawab penuh
atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan
perusahaan.
Implementasi Dalam Kontek GCG di Indonesia
Indonesia menganut dual board system, yang membuat pemisahan pada dewan
komisaris dan dewan direksi, disatu sisi dewan direksi yang memiliki peran dalam
melaksanakan atau mengelola perusahaan dan disisi lain dewan komisaris yang berperan dalam
mengawasi dewan direksi dalam hal pengelolaan perusahaan. Indonesia memiliki beberapa
jenis perusahaan diantaranya perusahaan swasta dan juga perusahaan BUMN. Kedua jenis
perusahaan ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal pengangkatan dewan komisaris
dan dewan direksi, dimana pada perusahaan swasta cenderung mengangkat keluarga dari
pemilik perusahaan dan digabungkan dengan beberapa orang professional serta karyawan yang
memiliki karir gemilang dan bisa masuk dalam dewan komisaris dan direksi. Sedangkan
dipihak BUMN, pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi sangat dipengaruhi oleh
pemerintah, dimana dalam hal ini diwakilkan oleh menteri BUMN, jadi dalam hal ini menteri
bisa mengangkat professional dari luar perusahaan ataupun pejabat karir dari perusahaan itu
sendiri.
Daftar Pustaka
Arjamudin, 2012, http://arjaenim.blogspot.co.id/2012/11/penerapan-konsep-good-
governance-di.html, (24 September 2017, Jam 05:08)
Dilek Demirbas, 2011. Independence of board of directors, employee relation and
harmonisation of corporate governance. Employee Relation Journal. Vol. 33, No. 4: 444-471
Harrison, 1987. The Strategic Use Of Corporate Board Committees. California Management
Review. Vol. 30, No. 1: 109-125
Sushil Tamang, 2017,
https://www.academia.edu/2636174/Board_Composition_and_Corporate_Governance, (23
September 2017, Jam 22:06)
http://www.kompasiana.com/jaztia/komposisi-dewan-komisaris-dan-dewan-direksi-bank-
pembangunan-daerah-se-indonesia_579d8a7b337b61923511ce57, (24 September 2017, Jam
06:19)