14,BE&GG,Dyah Ruth Wulandari,Hapzi Ali,Etika & Bisnis, Penerapan GCG Pada Garuda Indonesia, Universitas Mercu Buana,2018

1. Business Ethics & Good Governance
Penerapan Good Corporate Governance
Pada
Garuda Indonesia
Dosen: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Disusun oleh:
Dyah Ruth Wulandari
55117120098
Program Magister Management
2018

2. A. Pendahuluan
Kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata pemerintahan
sebuah perusahaan tersebut tidak baik sehingga banyak fraud atau praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) yang terjadi, artinya bisa dikatakan jika perusahaan tersebut tidak
menerapkan corporate governance dengan baik.
Membawa perusahaan menjadi lebih baik adalah tugas dari setiap elemen
perusahaan, terutama dari pihak manajemen sesuai visi dan misi untuk selalu menjadi lebih
baik. Dengan adanya keinginan untuk menjadi lebih baik inilah yang kemudian
memunculkan kajian tentang good corporate governance.
Istilah corporate governance sering digunakan dalam pengelolaan suatu perusahaan serta
dianggap sebagai hal yang sangat penting karena menjadi salah satu mekanisme yang
dilakukan dalam upaya manajemen laba. Penerapan corporate governance ditujukan untuk
meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi
merugikan pihak lain.
Corporate governance menjadi konsep yang diajukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen, serta menjamin
akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan didasarkan pada kerangka peraturan.
Jadi, tujuan penerapan konsep corporate governance adalah guna mencapai pengelolaan
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangannya. Apabila
konsep ini diterapkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus
mengalami peningkatan bersamaan dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang
semakin baik, pada akhirnya dapat tercipta kondisi yang menguntungkan berbagai pihak.
Dari konsep inilah, penerapan corporate governance yang baik dipercaya mampu
meningkatkan nilai perusahaan.
Corporate governance diartikan sebagai segala upaya untuk mencari cara-cara
terbaik dalam menjalankan perusahaan yang memuat kebijakan –kebijakan dan peraturan –
peraturan yang bisa digunakan untuk mengontrol manajemen dilakukan dengan jalan
pengawasan yang diarahkan pada perilaku manajer, agar dapat dinilai apakah tindakannya
bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri.
Momentum pengenalan good corporate governance dimulai setelah pembentukan
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh pemerintah. Di tahun 2000, KNKG
lalu mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang kemudian
direvisi pada tahun 2006.
Di dalam pedoman tersebut, termuat peraturan yang menyebutkan bahwa setiap
perusahaan harus membuat pernyataan yang menyangkut kesesuaian penerapan good
corporate governance dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan
tahunannya. Artinya, setiap perusahaan harus sudah mampu menerapkan prinsip good
corporate governance ini.
Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan. Good corporate governance (GCG) adalah konsep untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan tercapai dengan
penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin.
Good corporate governance secara definitive merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada
dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk

3. memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya dan kewajiban perusahaan
untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan trasnparan
terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikann dan stakeholder. Penerapan
prinsip good corporate governance dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan
agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global.
B. Pengertian Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau
disingkat GCG)
Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat
meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan
pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari penerapan GCG adalah sistem
pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata
kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb (Wikipedia)
Corporate Governance sendiri pada dasarnya menyangkut hal -hal terkait siapa dan
mengapa, atau bisa diuraikan sebagai; siapa (who) yang seharusnya mengendalikan jalannya
kegiatan korporasi, dan mengapa (why) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya
kegiatan korporasi tersebut. Kaen (2003) dan Machfoedz (2006: 4) mengungkapkan bahwa
kata “siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah para pemegang saham, sedangkan
“mengapa” adalah terkait hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan.
Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses,
output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang
saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good
corporate governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah
terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi peerusahaan dan untuk memastikan
bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
Menurut Cadbury Commitee of United Kingdom (1922):” Seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.
Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) Pengertian Corporate
Governance, yaitu separangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-
hak dan kewajiban dari:
• Pemegang saham,
• Pengurus (pengelola) perusahaan,
• Pihak kreditor,
• Pemerintah,
• Karyawan, serta
• Para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya.

4. Menurut IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) yaitu Proses dan struktur
yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
yang lain.
Menurut Muh. Effendi (2009) dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance,
pengertian Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal
perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi
tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi
pemegang saham dalam jangka panjang.
Dari pendapat pakar diatas dapat dikatakan bahwa good corporate governance
(GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan
antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas
GCG menunjukan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami
penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukan penurunan pada penilaian pasar (Cheung,
2011). Meskipun konsep Good Corporate Governance beragam, namun yang pasti didasarkan
pada suatu tujuan yang diorientasikan pada upaya penciptaan pengelolaan perusahaan yang
efektif dan efisien sekaligus mampu melindungi hak-hak dari para pelaku perusahaan sehingga
akhirnya terwujudlah budaya perusahaan (corporate culture) yang sehat dan baik.
C. Tujuan Good Corporate Governance
Tujuan dan maksud dari good corporate governance dapat ditemukan dalam Pedoman Good
Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate
Governance sebagai berikut:
• Memaksimalisasi nilai perseroan dan nilai perseroan bagi saham dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dapat dipercaya, bertanggung jawab,
dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional, serta dengan demikian menciptakan ilklim yang mendukung investasi.
• Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
• Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan
(stakeholders) maupun kelestarian lingkungan disekitar perseroan.
Dengan demikian corporate governance mengandung dua aspek keseimbangan utama yakni
1. Keseimbangan internal, yang mengatur hubungan antara organ-organ perusahaan
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Khususnya yang
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme
operasional
2. Keseimbangan eksternal, yang menekankan bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis

5. yang berada di tengah-tengah masyarakat hendaknya juga memperhatikan hubungan
antara perusahaan dengan seluruh stakeholder sebagai perwujudan dari pemenuhan
tanggung jawab perusahaan.
Dengan kata lain, perusahaan selayaknya menciptakan keseimbangan antara
kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan dan berbagai kemanfaatan bagi
stakeholder lainnya sehingga dalam jangka panjang penyelenggaraan korporasi tidak
menimbulkan benturan kepentingan
Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance mulai banyak diperbincangan di
Indonesia pada pertengahan tahun 1997, saat krisis ekonomi melanda Asia Tenggara termasuk
Indonesia. Dampak dari krisis tersebut,banyak perusahaan(termasuk BUMN) berjatuhan karena
tidak mampu bertahan. Salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai tidak
dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Menyadari situasi dan kondisi yang demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara
BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate Governance di lingkungan BUMN
(termasuk Persero), sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki
nilai aset yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan negara, sekaligus
menghapuskan berbagai bentuk inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan
lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN (Persero) menghadapi pasar global.
D. Prinsip Good Corporate Governance
Penerapan mekanisme good corporate governance ditujukan untuk mengurangi
terjadinya agency problem pada titik terendah. Hal ini seperti yang diungkapkan Jensen dan
Meckling (1976) dalam teori agensi-nya, yang menyatakan bahwa agency problem dapat
muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (Principal) dengan
manajemen (Agent).
Terdapat lima prinsip good corporate governance yang dapat dijadikan pedoman bagi para
pelaku bisnis, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness
yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF. Penjabarannya sebagai berikut:
• Transparansi (Transparency).
Setiap tindakan pengambilan keputusan terkait harus diketahui oleh semua pihak.
Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk
menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.
• Akuntabilitas (Accountability)
Pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen harus seimbang. Semua pihak yang
terkait harus terlibat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan
pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka
akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara
pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

6. • Pertanggungjawaban (Responsibility)
Segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka penentuan kebijakan perusahaan,
harus dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah
kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan
industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara
lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan
prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya,
perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada
stakeholders-lainnya.
• Kemandirian (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar
perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau
intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
• Kewajaran & Kesetaraan (Fairness)
Dalam corporate governance dianut prinsip kewajaran yang di dalamnya memuat angka-
angka akuntansi seperti dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam melaksanakan
kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini
menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat
memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam
perusahaan.
Secara lebih lengkap ada 10 (sepuluh) Prinsip good corporate governance yaitu:
❖ Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala
bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
❖ Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan
masyarakat luas.
❖ Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap
aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
❖ Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan
agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
❖ Efisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
❖ Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh
informasi.
❖ Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraannya.

7. ❖ Wawasan Ke Depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas &
mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa
memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
❖ Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan
pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan
masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.
❖ Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa
pengecualian, menjunjungtinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yanghidup dalam
masyarakat.
E. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Tujuan penerapan Good Corporate Governance secara khusus adalah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan meliputi pihak internal
perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan juga pihak eksternal
perusahaan meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan (stakeholders) (Arifin, 2005).
Meskipun penerapan good corporate governance adalah hal penting bagi perusahaan
mana pun di dunia, namun dalam penerapannya tidak selalu sama. Di setiap negara,
penerapan GCG dapat berbeda sebab dipengaruhi oleh sistem ekonomi, hukum, struktur
kepemilikan, serta sosial dan budaya. Good Corporate Governance juga dapat menjadi jalan
dalam upaya mengeliminasi upaya rekayasa manajemen. Dengan adanya pembuatan
peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tertentu
secara wajib (mandated disclosure) dan sukarela (voluntary disclosure), maka diharapkan
kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan dapat lebih baik dan transparan (Sulistyanto,
2008).
F. Implementasi Good Corporate Governance
Implementasi Good Corporate Governance dapat dilakukan melalui beberapa cara
seperti membangun kesetaraan, transparasi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam
mengelola perusahaan. Penerapan mekanisme ini secara konseptual dianggap dapat menjadi
penghambat bagi aktivitas manajemen laba, oleh karena itu perusahaan yang menerapkan
prinsip good corporate governance secara konsisten harus meningkatkan kualitas laporan
keuangan dan disertai menurunkan tingkat manajemen labanya.
Hubungan Good Corporate Governance dengan Masalah Agensi
Ketika perusahaan menerapkan good corporate governance, kebijakan dividen dan
hutang dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan akan lebih kuat hasilnya (Jensen &
Meckling, 1976). Hal ini dapat dilihat pada saat manajer melakukan pengambilan keputusan
dalam hal kebijakan-kebijakan perusahaan, seperti dalam hal leverage, dividen, kompensasi
dan lainnya. Ketika mengambil kebijakan tersebut, maka pihak manajer (agen) akan
berusaha memenuhi tujuan prinsipal dari perusahaan, yaitu kemakmuran pemegang saham
dan nilai perusahaan. Hal ini berarti perilaku oportunistik agen dapat diminimalisasi dengan
adanya penerapan good corporate governance.
Dengan konsep ini pula, penerapan Good Corporate Governance dapat membantu
mengurangi peluang bagi manajer untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri

8. sendiri. Dengan begitu, diharapkan terjadi peningkatan harga saham dan kemakmuran para
pemegang saham, melalui peningkatan nilai perusahaan.
G. Manfaat Good Corporate Governance
Menurut Tjager dkk (2003) menjelaskan manfaat Good Corporate Governance sebagai
berikut:
Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan
bahwa para investor lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia
yang telah menerapkan GCG. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan
antara terjadinya krisis financial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata
kelola perusahaan. Internasionalisasi pasar – termasuk liberalisasi pasar financial dan pasar
modal menuntut perusahaan untuk menerapkan Good Corporate Governance.
Menurut Ahmad Daniri (2005;14) & menurut IICG (2009) jika perusahaan menerapkan
mekanisme penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dan efektif maka akan
dapat memberikan manfaat antara lain:
(1) Mengurangi Agency Cost,
yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian
wewenang kepada pihak manajemen. Biaya -biaya ini bisa berupa kerugian karena
manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun
berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal
tersebut
(2) Mengurangi Biaya Modal (Cost of Capital);
Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila
perusahaanakan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga
akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
(3) Meningkatkan Nilai Saham Perusahaan di Mata Publik Dalam Jangka Panjang
Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds
Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor
utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk mernbeli
saham perusahaan tersebut.
(4) Menciptakan Dukungan Para Stakeholder Dalam Lingkungan Perusahaan Terhadap
Keberadaan Perusahaan Dan Berbagai Strategi Dan Kebijakan Yang Ditempuh
Perusahaan.
Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan
keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra
(image) suatu perusahaan terkadang akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan
dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.
Manfaat dari pelaksanaan good corporate governance menurut FCGI:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan
yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan
pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih

9. meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya diIndonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karenasekaligus akan
meningkatkan shareholders value dan deviden.
Manfaat GCG bagi Perusahaan – Karyawan – Investor:
1. Meningkatkan kualitas kerja para karyawan
Dengan adanya good corporate governance, maka kondisi lingkungan pekerjaan akan
menjadi lebih baik maka karyawan akan merasa lebih dihargai dalam pekerjaannya sehinbga
meningkatnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para karyawan.
2. Meningkatkan keterikatan kerja para karyawan
Kualitas pekerjaan dari para karyawannya bertambah dan juga kondisi dari lingkungan
pekerjaan yang membuat nyaman, maka karyawan pun akan memiliki keterikatan kerja yang
baik dengan perusahaannya maka hasil pekerjaan pun akan menjadi lebih baik dan juga lebih
fokus, sehingga berdampak pada perusahaan dalam mengevaluasi hasil kerja karyawan. -
3. Meningkatkan kinerja perusahaan
Good corporate governance dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dari karyawan, juga
akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja keseluruhan dari perusahaan itu sendiri.
4. Neraca perusahaan yang lebih baik
Dengan meningkatnya kualitas pekerjaan dari karyawan juga dapat meningkatkan kinerja
dari perusahaan secara keseluruhan, sehingga kondisi neraca keuangan dari perusahaan yang
akan menjadi lebih baik dan mengarah kearah yang positif artinya kemungkinan perusahaan
merugi resikonya akan menjadi lebih kecil dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan
good corporate governance.
5. Penggunaan sumber daya yang lebih efektif
Perusahaan hanya akan menaruh karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tidak
terjadi tumpang tindih tugas yang menagkibatkan kekacauan pada tubuh perusahaan
tersebut.
6. Dapat mencegah munculnya KKN
KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merupakan salah satu faktor penghambat dari
kemajuan suatu perusahaan. Dengan adanya KKN pada suatu perusahaan dapat
menyebabkan:
• Perusahaan menjadi rugi
• Penempatan sumber daya yang tidak pas dan tidak efektif
• Bangkrut
• Terjerat kasus hukum
Dengan menerapkan prinsip dan konsep dari good corporate governance ini, maka KKN
yang sering terjadi pada perusahaan dapat dikrangi dan ditekan jumlahnya.
7. Mencegah terjadinya turnover pada karyawan
Turnover merupakan istilah lain untuk pindah kerja pada karyawan. Dengan penerapan
konsep good corporate governance, intensi karyawan dalam melakukan turnover ini dapat
ditekan dan diminamilisir sebab meningkatkan kualitas pekerjaan dan membuat karyawan
menjadi lebih betah dalam perusahaan tersebut.
9. Melindungi hak para pemegang saham
Dengan adanya good corporate governance, maka kepentingan dan juga hak dari pemegang
saham untuk menjalankan tugasnya menjadi lebih optimal, sehingga para pemegang saham

10. dapat menciptakan kebijakaan – kebijakan yang nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan
dan karyawannya.
10. Meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor
Suatu perusahaan yang menerapkan good corporate governance dapat berpengaruh pada
kondisi neraca keuangan perusahaan. Hal ini akan menjadi nilai tambah dari suatu
perusahaan di mata para investor sehingga tertarik untuk menanamkan saham pada
perusahaan yang memiliki kualitas dan suasana bekerja yang baik serta neraca keuangan
yang positif.
11. Hubungan antar perangkat perusahaan yang lebih baik
Hubungan antara perangkat perusahaan, baik horizontal maupun vertical akan menjadi lebih
harmonis.
Penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan sendiri mempunyai tujuan-
tujuan strategis sebagai berikut:
➢ Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
➢ Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
➢ Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi
menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.
➢ Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khusunya perusahaan-perusahaan
pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
➢ Meningkatkan investasi nasional; dan
➢ Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah
(ReferensiMakalah)
H. Implementasi Good Corporate Governance Pada Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
Sejarah Berdirinya
Perusahaan pertama kali didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 137 tanggal 31
Maret 1950, yang dibuat di hadapan Notaris Kadiman, S.H., berkedudukan di Jakarta dengan
nama Garuda Indonesian Airways N.V., yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara
(P.N.) Perhubungan Udara Garuda Indonesian Airways berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 102 Tahun 1961 serta telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 126 Tahun 1961.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1971, Lembaran Negara Tahun
1971 No. 87, Perusahaan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
dengan Akta No. 8 tanggal 4 Maret 1975.
Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) dan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Februari 2011. Berdasarkan
Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan didirikan untuk melakukan usaha di bidang jasa
angkutan udara niaga serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

11. Visi dan Misi
Visi Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan
menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan
Indonesia”
Misi Perusahaan adalah “Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa
(flag carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang
pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan layanan yang profesional.”
Tata Nilai Perusahaan
Nilai-nilai dasar yang dianut jajaran organisasi Perusahaan adalah:
• Efficient & Effective
• Loyalty
• Customer Centricity
• Honesty & Openness
• Integrity
Prinsip – prinsip Good Corporate Governance
Dalam menjalankan praktik bisnisnya, Perusahaan harus mengutamakan
kelangsungan hidup Perusahaan dan kepentingan stakeholders. Perusahaan juga harus
mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai
BUMN dan perusahaan terbuka, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk
tumbuh, berkembang dan berkelanjutan.
Penerapan GCG pada Perusahaan bertujuan untuk:
a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
c. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap
pemangku kepentingan (stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Perusahaan harus senantiasa memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dalam
setiap kegiatan bisnis Perusahaan yaitu:
a. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi
yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan
lainnya.

12. b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan
wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
c. Tanggung Jawab (Responsibility)
Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi)
mematuhi peraturan, perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan Perusahaan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan harus dikelola secara
independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Organ Perusahaan
Sejalan dengan amanat UUPT, Perusahaan memiliki 3 organ utama yang terdiri atas
RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perusahaan tersebut mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan GCG yang efektif. Selain itu, organ Perusahaan harus menjalankan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing
organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris. RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil
keputusan-keputusan penting yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan UUPT dan
Anggaran Dasar Perusahaan.
RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi
dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang pelaksanaan tugas dan wewenang
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
Terdapat 2 jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan
untuk menyetujui Laporan Tahunan wajib diadakan selambat-lambatnya pada bulan Mei
setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap
waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
• Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan
pengawasan atas kebijakan usaha Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta
memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris tidak boleh turut
serta dalam mengambil keputusan operasional, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan

13. ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. Namun demikian, Dewan Komisaris dapat turut serta
mengambil keputusan dalam hal terdapat suatu usulan Direksi mengenai rancana tindakan
atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Perusahaan.
Dalam hal terdapat rencana atau tindakan atau rencana strategis yang dilakukan oleh
Perusahaan maka Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal tersebut.
Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai
pengawas dan penasihat.
• Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan
tujuan Perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan serta memastikan
agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan
dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Direksi senantiasa menjalankan konsep “fiduciary duty” berdasarkan UUPT yang
mengatur hubungan antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Sebagai pengemban
“fiduciary duty”, Direksi dengan itikad baik dan dapat dipercaya menjalankan tugas dan
tanggung jawab untuk melakukan pengurusan sehari-hari Perusahaan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perusahaan. RUPS atau keputusan Direksi menetapkan pembagian tugas dan
wewenang masing-masing anggota Direksi. Masing-masing anggota Direksi wajib
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan
wewenangnya serta mengikuti ketentuan di UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab
bersama.
• Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite-
komite lain untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris
dalam rangka menerapkan praktek GCG. Komite-komite ini akan memberikan laporan dan
pertanggungjawaban langsung kepada Dewan Komisaris.
• Sekretaris Perusahaan
Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan
emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka Perusahaan harus
memiliki Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Sekretaris Perusahaan harus
memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perusahaan
dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang
berkaitan dengan masalah keterbukaan. Peran Sekretaris Perusahaan sangat penting bagi
perusahaan terbuka, karena Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara
Perusahaan, OJK, dan masyarakat.
• Pengawasan Internal (Audit Internal)
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar
modal, Perusahaan wajib memiliki Unit Audit Internal. Pengawasan internal yang dilakukan
oleh Unit Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan
konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai

14. dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola perusahaan.
Pemegang Saham
Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi saham
yang dimilikinya. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
Dasar Perusahaan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Perusahaan.
• Hak dan Perlindungan Pemegang Saham
Direksi dan Dewan Komisaris wajib melindungi hak pemegang saham sesuai peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada
dasarnya meliputi
a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam
RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan satu suara;
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar
dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham
membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang
akurat;
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi
pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding
dengan jumlah saham yang dimilikinya;
d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai
prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang
saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai
hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham; dan
Pemegang saham Perusahaan diberikan hak-hak tertentu yang dapat dilaksanakan
apabila merasa dirinya dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan.
Secara umum, UUPM melindungi setiap pemegang saham dari dilakukannya tindakan
Perusahaan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan dirinya melalui mekanisme
keterbukaan, pelaporan, dan kewajaran yang diterapkan oleh OJK dan BEI bagi Perusahaan
Publik.
Lebih lanjut, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengatur bahwa
pemegang saham minoritas juga mendapatkan perlindungan dalam transaksi- transaksi yang
dianggap dapat merugikan kepentingan pemegang saham, misalnya dalam keadaan
dilaksanakannya transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka sebelum
transaksi dilakukan, harus dilaksanakan RUPS Benturan Kepentingan untuk memperoleh
persetujuan dari Pemegang Saham Independen untuk melaksanakan tindakan tersebut.
Dalam RUPS Benturan Kepentingan, Pemegang Saham Independen dapat menolak atau
menyetujui dilaksanakannya tindakan Perusahaan yang melibatkan Benturan Kepentingan

15. tersebut. Selain itu dalam hal terjadinya perubahan pengendalian atas Perusahaan, maka hak
pemegang saham publik juga dilindungi dengan adanya kewajiban bagi pengendali baru
untuk melakukanTender Offer terhadap seluruh sisa saham di perusahaan tersebut.
• Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pemegang Saham
Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Hubungan Perusahaan Dengan Anak Perusahaan Dan
Perusahaan Afiliasi
Perusahaan dapat mendirikan Anak Perusahaan atau melakukan penyertaan modal
dalam suatu perusahaan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Perusahaan.
Anak Perusahaan yang terkonsolidasi tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Anak Perusahaan
juga tidak luput dari kemungkinan dapat menimbulkan kewajiban tertentu bagi Perusahaan,
misalnya kewajiban keterbukaan informasi, pengumuman dalam rangka transaksi material,
dan permohonan persetujuan kepada RUPS dalam hal transaksi material dengan nilai lebih
dari 50% ekuitas Perusahaan.
• Hubungan antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan
Perusahaan sebagai pemegang saham dalam Anak Perusahaan memiliki hak untuk menunjuk
wakil Perusahaan sebagai direksi atau komisaris dalam Anak Perusahaan dengan mekanisme
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara umum, semua Anak Perusahaan diawasi oleh Direktur Perusahaan yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan Anak Perusahaan.
• Hubungan Antara Perusahaan dengan Perusahaan Afiliasi
Perusahaan afiliasi mencakup juga perusahaan lain yang dikendalikan oleh Pemerintah,
dalam hal ini BUMN lain atau instansi pemerintah. Dalam hal Perusahaan melakukan
transaksi atau kerjasama dengan perusahaan afiliasi dan apabila transaksi tersebut tidak
dikecualikan dari transaksi afiliasi, maka transaksi antara Perusahaan dengan perusahaan
terafiliasi wajib dinilai oleh pihak penilai independen yang terdaftar di OJK dan diumumkan
kepada masyarakat dua hari kerja setelah transaksi atau kerjasama tersebut dilakukan.
Tujuan dari adanya penilaian dari penilai independen ini adalah untuk memastikan bahwa
transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi merupakan transaksi yang wajar.
Rencana Jangka Panjang Perusahaan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan
Perusahaan
❖ RJPP
Merupakan rencana strategis yang dipersiapkan oleh Direksi yang memuat sasaran
dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. RJPP disusun oleh
Direksi dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris
bertanggung jawab untuk mengawasi Direksi dalam melaksanakan RJPP yang telah disusun
oleh Direksi. RJPP menjadi pedoman bagi Direksi untuk mengembangkan Perusahaan.
Namun demikian, RJPP perlu ditinjau dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa RJPP
yang dibuat oleh Perusahaan masih tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di
Indonesia.Proses persetujuan RJPP harus mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar dan

16. Board Manual. Perusahaan harus membuat atau menetapkan buku petunjuk atau manual
untuk menyusun RJPP.
❖ RKAP
Merupakan penjabaran tahunan dari RJPP yang dipersiapkan oleh Direksi dan
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. RKAP merupakan
dasar atau pedoman bagi Perusahaan untuk mengeluarkan belanja modal (capital
expenditure) atau modal kerja (working capital). Batasan-batasan Perusahaan untuk
melakukan investasi harus berdasarkan RKAP yang telah disetujui. Perusahaan harus
membuat atau menetapkan buku petunjuk atau manual untuk menyusun RKAP.
Kebijakan Keuangan Dan Akuntansi
✓ Kebijakan mengenai Laporan Keuangan
Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu
PSAK.
Dengan mempertimbangkan status Perusahaan saat ini sebagai perusahaan terbuka (Tbk.),
maka Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perusahaan secara berkala (triwulan)
kepada OJK dan BEI, dimana setiap akhir tahun tutup buku diwajibkan diaudit oleh KAP
yang terdaftar di OJK.
✓ Kebijakan Mengenai Laba Ditahan
a. Cadangan
Sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar, pengesahan laporan keuangan serta
persetujuan atas penggunaan laba bersih setiap tahun ditetapkan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham. Direksi wajib mengelola dana cadangan dengan cara yang
dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
b. Dividen
Setelah laba bersih dicadangkan untuk cadangan wajib dan dengan memperhatikan covenant
perjanjian utang yang mengatur mengenai pembagian dividen, Perusahaan dapat
mengusulkan adanya pembagian dividen.
✓ Kebijakan Pendanaan
Perusahaan memperoleh pendanaan dari internal maupun eksternal. Sebelum
Perusahaan mempertimbangkan untuk memperoleh pendanaan, Perusahaan perlu
mempelajari kembali kewajiban-kewajiban (covenants) yang harus dipenuhi oleh
Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga perlu mempelajari ketentuan dan syarat dari
perjanjian agar fasilitas pendanaan yang diambil oleh Perusahaan ebih efisien serta tidak
memberatkan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Setelah pendanaan
diperoleh Perusahaan, Perusahaan perlu membuat suatu daftar yang memuat rincian
covenant yang harus dipenuhi Perusahaan.
✓ Kebijakan Pengelolaan Pinjaman Jangka Panjang
Perusahaan melakukan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan
investasi/barang modal/aset tidak lancar perusahaan. Perusahaan melakukan analisa
penawaran pembiayaan dan negosiasi atas penawaran pinjaman yang diberikan oleh sumber-
sumber pinjaman tersebut dan memilih terms & condition yang terbaik bagi Perusahaan.
✓ Kebijakan Investasi
Direksi dapat melakukan investasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil
secara hati-hati. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, Direksi harus
memperhatikan, RJPP dan RKAP Perusahaan. Selain itu, sebelum melakukan investasi juga
harus didukung oleh analisa risiko yang mungkin timbul dalam investasi tersebut.

17. Kepatuhan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan tunduk pada beragam ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain UUPT, peraturan pasar modal, peraturan BUMN,
peraturan di bidang penerbangan, dan peraturan di bidang lingkungan hidup. Kelalaian
dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut di atas dapat menimbulkan konsekuensi
hukum yang dapat merugikan Perusahaan, antara lain berupa denda yang harus dibayar oleh
Perusahaan dan kemungkinan adanya pencabutan izin dari Pemerintah.
Berikut ini akan diuraikan kepatuhan-kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan di
atas secara umum.
• Kepatuhan Aspek Peraturan Perseroan Terbatas Secara Umum
Kegiatan suatu perseroan terbatas secara umum diatur oleh UUPT, merupakan suatu
peraturan yang tertinggi bagi suatu perseroan terbatas. UUPT mengatur bagaimana suatu
perseroan terbatas harus dijalankan, termasuk di dalamnya mengatur kewajiban-kewajiban
Perusahaan secara umum dan tugas-tugas Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
Anggaran Dasar Perusahaan harus mengacu pada ketentuan UUPT. Kelalaian Perusahaan
dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan UUPT dapat menimbulkan beberapa
konsekuensi hukum, antara lain gugatan dari pemegang saham atau pihak ketiga dengan
dasar perbuatan melawan hukum.
• Kepatuhan Aspek Peraturan Pasar Modal
Sebagai Emiten dan Perusahaan Publik Tercatat, Perusahaan memiliki kewajiban untuk
mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUPM dan peraturan-
peraturan pelaksananya, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh OJK dan BEI. Prinsip
umum dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah perlindungan
terhadap pemegang saham publik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban Perusahaan
untuk mengungkapkan suatu transaksi atau informasi kepada publik, baik yang dilakukan
melalui surat kabar maupun website IDX. Prinsip keterbukaan informasi ini dibatasi oleh
adanya ketentuan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan tidak boleh
menyesatkan (misleading). Selain perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, tujuan
dari UUPM adalah untuk menciptakan suatu pasar modal yang wajar dan teratur. Hal ini
dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengatur larangan adanya insider trading atau
perdagangan orang dalam. Kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dapat menimbulkan konsekuensi hukum, dari denda hingga sanksi
pidana. Perusahaan juga dapat digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum di bidang
peraturan pasar modal.
• Kepatuhan Aspek Peraturan BUMN
Sebagai suatu BUMN, kegiatan Perusahaan juga tunduk pada ketentuan UU BUMN.
Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal,
konsep good governance Perusahaan tunduk pada ketentuan UU BUMN.
• Kepatuhan Aspek Penerbangan
Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi udara, Perusahaan tunduk
pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Kelalaian dalam

18. melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam bidang perhubungan atau kelalaian dalam
melaksanakan atau mematuhi izin yang sudah dikeluarkan kepada Perusahaan dapat
memberikan konsekuensi hukum, dari denda sampai dengan pembekuan atau pencabutan
izin dimana hal ini dapat menghambat kegiatan usaha Perusahaan dan dapat merugikan
Perusahaan.
• Kepatuhan Aspek Teknologi Informasi
Dalam mendukung kegiatan usahanya, Perusahaan mengoperasikan sebuah website yang
memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun investornya untuk berhubungan dengan
Perusahaan. Berdasarkan UU ITE, Perusahaan masuk dalam kategori sebagai penyelenggara
sistem elektronik. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, Perusahaan harus senantiasa
menjaga dan memelihara kegiatan teknologi informasinya tersebut sesuai dengan UU ITE.
• Kepatuhan Aspek Peraturan Lingkungan
Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan di Indonesia diatur dalam UU Lingkungan.
Walaupun Perusahaan tidak menjadi subjek wajib AMDAL atau UKL-UPL tersebut,
Perusahaan tetap wajib untuk menjalankan kewajiban terkait dengan baku tingkat
kebisingan. Salah satu dampak dari usaha dan kegiatan Perusahaan yang dapat mengganggu
lingkungan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan penerbangan,
Perusahaan wajib menjaga ambang batas kebisingan di bandar udara dan sekitarnya sesuai
dengan ambang batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Perusahaan juga diwajibkan untuk mencegah pencemaran lingkungan di bandar udara dan
sekitarnya dengan memenuhi ketentuan baku mutu emisi gas buang yang berlaku. Dalam
kaitannya dengan lingkungan hidup, Perusahaan wajib memastikan bahwa fasilitas-fasilitas,
tempat kerja, peralatan, jasa penunjang, serta lingkungan kerja Perusahaan telah memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan operasional sebagaimana telah ditentukan dalam
IOSA Standards Manual.
• Kepatuhan Terkait Pinjaman Luar Negeri
Dalam hal Perusahaan berencana untuk memperoleh pinjaman dari luar negeri, maka
Perusahaan wajib memastikan bahwa perolehan pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan
untuk perolehan persetujuan pinjaman luar negeri (apabila ada).
• Kepatuhan Aspek Persaingan Usaha
Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan ketentuan UU
Persaingan Usaha. Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan agar menghindari segala
praktek monopoli yang dapat menghambat tumbuhnya dan merugikan pelaku usaha lain
yang bergerak dalam bidang usaha penerbangan.
Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Operasi Penerbangan, Pengelolaan Armada,
Pemasaran Dan Penjualan, Layanan
Perusahaan dalam melaksanakan operasional penerbangannya berdasarkan Undang-
undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, memenuhi ketentuan CASR maupun ICAO,
serta persyaratan praktik penerbangan lainnya yang diakui secara internasional.

19. Keterbukaan Dan Kerahasiaan Informasi
• Keterbukaan dan Akses Informasi
Sebagai Badan Publik, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP.
Informasi Publik yang disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk
melaksanakan kewajibannya tersebut, Perusahaan harus membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah.
• Keterbukaan Informasi Dalam Bidang Pasar Modal
Secara garis besar, prinsip keterbukaan berdasarkan UUPM mensyaratkan adanya
keterbukaan periodik serta pelaporan insidentil.
• Dokumen Perusahaan
Berdasarkan ketentuan IOSA Standards Manual, Perusahaan harus memiliki sistem
dokumentasi untuk memastikan bahwa manual operasi, pemeliharaan dan keamanan
Perusahaan terkelola secara sentral dan dikoordinasikan dalam hierarki dokumen korporasi.
Perusahaan harus memiliki sistem manajemen pengelolaan dan pengendalian terhadap
dokumentasi dan/atau data yang digunakan secara langsung untuk pelaksanaan atau
penunjang operasi Perusahaan. Sistem tersebut harus memenuhi standar-standar
sebagaimana diatur dalam IOSA Standards Manual. Selain itu, Perusahaan juga harus
memiliki suatu mekanisme dan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan dokumen
dan arsip termasuk pencatatan dan penyimpanan Dokumen Perusahaan dengan tujuan agar
arsip selalu terpelihara dengan baik dan aman, terhindar dari segala kemungkinan yang
merugikan.
• Kerahasiaan Informasi
Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas usahanya harus menjunjung tinggi dan
senantiasa menerapkan keterbukaan yang berdasarkan prinsip kehati- hatian. Pada
prinsipnya, Dokumen Perusahaan merupakan dokumen rahasia dan setiap informasi
mengenai perusahaan, pegawai, maupun pengguna jasa serta pihak yang berhubungan
dengan Perusahaan yang belum disampaikan kepada publik merupakan informasi rahasia.
Informasi yang bersifat rahasia (Informasi material) adalah informasi mengenai Perusahaan
dimana:
a. Jika diungkapkan, akan mempengaruhi daya saing Perusahaan.
b. Jika diungkapkan berpotensi sangat besar untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan Pemegang Saham dan stakeholders terkait lainnya.
c. Informasi yang antara lain berisi analisis tentang rencana kerja, pengembangan
usaha, para pesaing, para pengguna jasa, para pemasok dan lain-lain.
Setiap Insan Perusahaan wajib merahasiakan informasi mengenai data-data tersebut, kecuali
apabila pengungkapan informasi tersebut diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
• Komunikasi Keluar
Setiap hubungan keluar atau komunikasi dengan pihak di luar Perusahaan yang dilakukan
oleh Perusahaan maupun pegawainya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,
terutama yang menyangkut informasi yang bersifat rahasia bagi Perusahaan. Dalam

20. melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan harus senantiasa menggunakan identitas
Perusahaan dan Insan Perusahaan diwajibkan untuk menjaga citra Perusahaan. Setiap
informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai produk atau jasa yang diberikan
oleh Perusahaan melalui semua kegiatan publisitas termasuk dalam bentuk iklan dan
promosi, harus akurat, realistis (sesuai dengan kenyataan) dan informatif.
• Komunikasi dengan Kreditur
Sebagai bentuk perlindungan hak kreditur, Perusahaan perlu mengungkapkan informasi
secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan
pinjaman. Sebelum memberikan informasi Perusahaan kepada para kreditur, Perusahaan
harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh
fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut serta telah
diungkapkan kepada publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Komunikasi Melalui Situs
Situs Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan mencakup
hal-hal sebagai berikut:
a. Ikthisar data keuangan penting dalam laporan keuangan tahunan
b. Pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik diantaranya publikasi KTKP
dan Pelaksanaan RUPS, Pedoman Perilaku, dan Board Manual.
c. Laporan evaluasi kinerja dalam situs Perusahaan, yang dapat berupa kinerja
keuangan Perusahaan per triwulan.
Perusahaan juga perlu memutakhirkan informasi perusahaan dalam situs BUMN secara
berkala. Ketentuan lebih rinci mengenai pengelolaan dan pemutakhiran situs akan diatur
dalam manual tersendiri.
Etika Perusahaan
✓ Etika Perusahaan
Etika perusahaan dalam suatu pedoman tersendiri yang mengatur mengenai nilai-nilai
Perusahaan dan sebagai pedoman perilaku termasuk hubungan dengan para pemangku
kepentingan dan insan perusahaan wajib tunduk dan menerapkan etika Perusahaan yang
terkait dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
✓ Pelanggaran
Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku dalam internal Perusahaan. Perbuatan yang dianggap sebagai Pelanggaran
merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika Perusahaan dan dianggap ilegal.
Perbuatan yang dianggap sebagai Pelanggaran tersebut termasuk namun tidak terbatas pada:
• Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
• Kecurangan (Fraud);
• Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap
karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal
lainnya);
• Pelanggaran etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
• Perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, keamanan dan
kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan aset Perusahaan; dan
• Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, diantaranya namun tidak terbatas
pada prosedur pengadaan barang dan jasa.

21. Perbuatan yang dianggap sebagai Pelanggaran ini tidak boleh dilakukandan harus
dihindari oleh seluruh Insan Perusahaan. Atas Pelanggaran tersebut, Perusahaan menerapkan
sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar sesuai dengan jenis Pelanggaran yang
dilakukan.
✓ Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistle Blowing System
Sebagai perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip GCG, Perusahaan
mendukung setiap unsur Perusahaan untuk menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran atas
etika Perusahaan, peraturan internal Perusahaan, atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistle Blowing System (“WBS”). WBS
adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan
adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang
dilakukan oleh Insan Perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta
memberikan perlindungan kepada pelapor.
✓ Anti Korupsi
Sesuai dengan ketentuan UU Tipikor, Perusahaan wajib senantiasa memastikan bahwa
pihaknya mendukung pencegahan dan pemberantasan setiap bentuk tindak pidana korupsi
yang dapat merugikan kepentingan Negara, Perusahaan dan masyarakat sebagai pengguna
jasa. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dirumuskan secara tegas
sebagai tindak pidana formil yang sangat penting untuk pembuktian.
Seluruh insan Perusahaan wajib mematuhi ketentuan UU Tipikor khususnya mengenai suap
dan gratifikasi dan UU Penyelenggara Negara. Seluruh Insan Perusahaan berdasarkan UU
Penyelenggara Negara dan UU Tipikor merupakan Penyelenggara Negara atau Pegawai
Negeri.
✓ Suap
Pemberian adalah dilarang karena dikategorikan sebagai suap, apabila dilakukan kepada
Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya tersebut, baik dilakukan atau tidak
dilakukan dalam kapasitas jabatannya tersebut (“Suap”).
insan Perusahaan dilarang untuk menerima setiap bentuk pemberian dari pihak manapun
baik dalam bentuk uang atau yang disetarakan, hadiah, janji atau pemberian dalam bentuk
dan format tertentu, dimana diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan
dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Insan Perusahaan wajib menolak adanya
pemberian yang dianggap terkait dengan jabatannya. Insan Perusahaan juga dilarang untuk
menyampaikan pemberian kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dengan
harapan penerima pemberian yang bersangkutan akan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
✓ Gratifikasi
Berbeda dengan Suap, Gratifikasi tidak selamanya terlarang, dan Insan Perusahaan
diperbolehkan untuk memberi ataupun menerima Gratifikasi dengan persyaratan tertentu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Perusahaan yang berlaku terkait gratifikasi.
Sebelum memberikan atau menerima Gratifikasi, Insan Perusahaan harus senantiasa
memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam UU Tipikor dan Etika Bisnis dan Etika Kerja
Perusahaan.

22. Pengelolaan Sistem Dan Teknologi Informasi
Kebijakan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi mengatur organisasi dalam
rangka mencapai tujuan Perusahaan dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan
Teknologi Informasi yang menyeimbangkan risiko dan dibandingkan dengan hasil yang
diberikan oleh teknologi informasi serta prosesnya.
Fungsi yang mengelola Teknologi Informasi, bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pengembangan dan operasional teknologi informasi di Perusahaan, dengan memastikan:
a. Tersedianya IT Master Plan sesuai strategi & kebutuhan bisnis Perusahan.
b. Tersedianya Perencanaan TI tahunan selaras dengan RKAP.
c. Tersedianya solusi TI yang menambah nilai kompetitif perusahaan melalui:
i. Kontrol terhadap realisasi anggaran sesuai dengan
kebutuhan dan Perencanaan TI
ii. Peningkatan manfaat solusi TI sehingga memberikan kontribusi positif bagi
perusahaan.
d.Tersedianya sistem aplikasi yang dapat diandalkan guna mendukung penyediaan informasi
yang tepat, cepat, dan terintegrasi melalui analisis kebutuhan bisnis penerbangan dan TI.
e. Terlaksananya IT Governance di Perusahaan dengan melaksanakan self audit
ataupun audit yang dilakukan pihak eksternal.
f. Pengelolaan risiko yang berhubungan dengan sumber daya TI, dan proses pengembangan
dan operasional Teknologi Informasi.
Ketenagakerjaan
Perusahaan menetapkan perencanaan pegawai yang yang dilakukan dengan mengacu
pada kebutuhan Perusahaan berdasarkan rencana usaha (business plan), arah kebijakan dan
strategi Perusahaan.
Dasar pengelolaan ketenagakerjaan berdasarkan prinsip produktifitas dan berbasis kinerja.
Pembangunan Ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi pegawai serta pada saat yang bersamaan dapat
mewujudkan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kinerja Perusahaan.
Perusahaan dan pegawai wajib membuat mekanisme untuk membina dan mengembangkan
kemampuan dan ketrampilan pegawai guna meningkatkan produktifitas kerja dan kinerja
pegawai yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Pengadaan Barang Dan Jasa
Kebijakan ini meliputi pengadaan aktiva non-pesawat yang meliputi produk, barang
dan jasa, baik melalui pembelian maupun sewa. Cakupan pengadaannya dapat berupa
program inventaris, perlengkapan kantor, produk dan jasa teknologi informasi, kendaraan
dinas, jasa pemeliharaan, dan sebagainya. Program, produk, barang dan jasa yang dicakup
termasuk yang diperuntukkan bagi keperluan rutin/operasional maupun untuk memenuhi
kebutuhan proyek di lingkungan Perusahaan, baik yang dilakukan untuk kepentingan
internal maupun untuk pelayanan pengguna jasa.
Pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan prinsip- prinsip dan
nilai dasar sebagai berikut:
Transparency, yaitu proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi
material dan relevan pada seluruh proses pengadaan barang/jasa dengan cara terbuka dengan
tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga kerahasiaan untuk kepentingan
Perusahaan,

23. Accountability, yaitu adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban
sehingga proses pengadaan barang / jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
Responsibility, yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,
Fairness, yaitu adanya perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh supplier dalam
setiap proses pengadaan barang/jasa,
Effective & Efficient, yaitu adanya penggunaan biaya yang wajar untuk memperoleh
barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat,
Integrity, yaitu adanya jamian bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa
dilaksanakan secara legal, bersih dan etis.
Pengadaan barang/jasa juga mengutamakan prinsip direct source atau non intermediari,
value added dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran.
Perusahaan menerapkan 6 (enam) kriteria dasar terhadap setiap keputusan dalam
melaksanakan pengadaan, yaitu:
•Harga: Membayar dengan harga yang sesuai dan fair.
•Volume: Membeli dalam jumlah yang tepat/sesuai kebutuhan dan manfaat.
•Kualitas: Mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan.
•Kepatuhan: Memastikan bahwa seluruh barang yang akan dipasang atau ditambahkan ke
pesawat sudah memenuhi peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku;
•Waktu: Proses pemesanan yang efisien dan pengambilan kiriman pada waktu yang optimal.
•Source: Proses mendapatkan sumber penyedia barang/jasa yang tepat.
Kebijakan Pengelolaan Risiko
Perusahaan harus menerapkan pengelolaan risiko perusahaan dimana sebagai salah
satu bentuk implementasi prinsip Good Corporate Governance:
a. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko
usaha.
b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara
terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
c.Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
i. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi; atau
ii. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk
menjalankan fungsi manajemen risiko.
Disamping itu sebagai airline terikat dengan peraturan penerbangan dari International Civil
Aviation Organization (ICAO), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan dan Civil Aviation Safety Regulations (CASR) yang didalamnya mewajibkan
penerapan manajemen risiko keselamatan.
Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian
Kebijakan pengawasan dan pengendalian mencakup kebijakan untuk fungsi
pengawasan dan pengendalian Perusahaan secara keseluruhan yang meliputi pengawasan
dan pengendalian pada tingkat seluruh Insan Perusahaan. Pengawasan dan pengendalian
meliputi aspek-aspek keuangan, non keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dengan tujuan
untuk mencapai keseimbangan optimum atas kualitas, delivery dan biaya dalam upaya
pencapaian tujuan Perusahaan dan mempertahankan serta meningkatkan kepuasan pengguna
jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi pengawasan atau pengendalian harus selalu

24. memperhatikan kepentingan-kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham dan stakeholders
terkait (pengguna jasa, pegawai, masyarakat, dan negara) sesuai dengan kerangka yang
digariskan dalam visi, misi dan tujuan Perusahaan.
Kesimpulan
Corporate governance itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan
dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan
transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder)
dalam perusahaan. Good corporate governance (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang
digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan
tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder lain. Secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) dan untuk tetap
menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu
terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang
saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat, dan kedua, kewajiban
perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,
transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.
Implementasi pada Garuda Indonesia sudah baik, Jadi sistem tata kelola perusahaan
tidak hanya mengurusi desain mekanisme kontrol, pemecahan konflik pemodal agen, dan
pengawasan terhadap agen oportunis. Sistem tata kelola perusahaan juga bisa digunakan
untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara
semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diatasi.
Hasilnya akan tampak jika Governance Structure dapat membangun kesamaan nilai,
keyakinan, konsep, tradisi, dan moral yang mengikat semua pihak dalam organisasi.
Good corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan good
corporate governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu
✓ Negara dan perangkatnya sebagai regulator,
✓ Dunia usaha sebagai pelaku pasar,
✓ Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip efisiensi dan penciptaan keuntungan ekonomi dalam kerangka fungsionalisme ini
memang pertama-tama diterapkan dalam prinsip tata kelola organisasi perusahaan. Namun,
prinsip tata kelola berbasis cara pandang fungsional juga sering diterapkan pada organisasi
lain, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan bahkan lembaga keagamaan.
Pendekatan fungsionalis yang berorientasi pada efisiensi ini sering disebut seba pendekatan
disiplin karena guna menjaga agar efisiensi terus terjaga sehingga keuntungan ekonomi yang
tinggi dapat dicapai maka diperlukan disiplin dan pengawasan.

25. Referensi:
https://www.garuda-indonesia.com (2 Desember 2018, Pukul 08: 16 WIB)
https://independent.academia.edu/RaySitepu (2 Desember 2018, Pukul 12: 18 WIB)
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik (2 Desember 2018, Pukul
17:11 WIB)
Hasna Wijayati, 2018, https://portal-ilmu.com/teori-corporate-governance/ (2 Desember
2018, Pukul 17: 55 WIB)
MY, 2017, https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/ (2
Desember 2018, Pukul 20: 16 WIB)
Anonym-1, 2017, https://pakarmakalah.blogspot.com/2017/01/manfaat-good-corporate-
governance.html (2 Desember 2018, Pukul 21: 01 WIB)
Mushlihin Al-Hafizh, 2013 http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-good-
corporate-governance-gcg.html (2 Desember 2018, Pukul 21:22 WIB)
Saepudin, 2010, https://saepudinonline.wordpress.com (2 Desember 2018, Pukul 22: 17 WIB)
Utami, Meita, 2011, thathabastian.blogspot.co.id. (2 Desember 2018, Pukul 22:38 WIB)
Chy Ana, https://manfaat.co.id/manfaat-gcg-bagi-perusahaan (2 Desember 2018, Pukul 23:
11 WIB)
Feri Indrawanto, 2008, http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-
good.html (3 Desember 2018, Pukul 10: 22 WIB)