Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas konsep-konsep Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang sesuai dengan budaya Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 2. Dibahas pula pendekatan GCG yang sesuai dengan budaya Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keseimbangan antara ketuhanan, kemanusiaan, dan ke

1. Nama : Nadiatur Rakhma
NIM : 55117110011
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
1. konsep yang baik dan efisien dalam mewujdukan Good Corporate Governance
di Indonsia baik pada Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG).
penerapan Good Corporate Governance(GCG) yang sesuai dengan budaya
Indonesia harus mencakup 5 pilar dasar dari GCG yang ditetapkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (dalam anonymous 2015:5), yaitu TARIF
(Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness).
1. Transparancy / Keterbukaan.
Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketetapan waktu maupun
akurasinya (keterbukaan dalam proses, decision making, control, fairness, quality,
standardization, efficiency time and cost).
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan
perusahaan. Dengan transparansi, pihak – pihak yang terkait akan dapat melihat
dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan – keputusan tertentu
dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak
berarti bahwa masalah – masalah strategik harus dipublikasikan, sehingga akan
mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.
2. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha
untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham,
sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris ( dalam Two Tiers System).
3. Responsibility / Pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada
stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.
4. Independency / Kemandirian.
Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh
atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam
hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan
tanggungjawabnya, Komisaris, Direksi dan Manajer atau pihak – pihak yang diberi

2. tugas untuk mengalola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun
pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
5. Fairness / Keadilan.
Perlindungan kepentingan minority shareholders dari penipuan, kecurangan,
perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (selfdealing atau insider
trading). Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak –
pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.
Dalam hal ini ditekankan agar pihak – pihak yang berkepentingan terhadap
perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh orang dalam.
2. Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya
PancaSila dan Kebinneka Tunngal Ika
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan, yaitu Nilai
Ketuhanan (Moral Religius), Nilai Kemanusiaan (Humanistik), dan Nilai
Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Social).
a. Nilai Ketuhanan (Moral Religius).
Konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu
ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan
yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang
bersifat keyakinan (keimanan) atas sifat-sifat Ketuhanan. Artinya, konsep
ketuhanan ini tidak bicara tentang agama secara sempit di dalam ruang ritual
(hafluminnallah) hubungan antara manusia dengan Tuhannya), akan tetapi
bagaimana nilai-nilai Ketuhanan yang universal tersebut dapat dijalankan di
dalam ruang publik (hafluminnanas) hubungan manusia dengan sesama dan
alam).
Nilai-nilai universalitas keutuhanan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan,
kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan,
kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan,
perdamaian, dan lain-lainnya dari beberapa nilai yang permanen di dalam sifat-
sifat Ketuhanan.

3. b. Nilai Kemanusiaan (Humanistik).
Konsep kemanusiaan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus dapat
memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang mempunyai hak-hak dasar
yang alamiah. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar alamiah itu
adalah hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk berserikat, hak untuk
berkeluarga, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap
dan mengembangkan potensi.
c. Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Sosial).
Konsep Kemasyarakatan ini merupakan sebuah keniscayaan adanya peran
negara di dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan
tetapi peran negara tersebut bukanlah untuk negara, akan tetapi diperuntukkan
bagi kesejahteraan masyarakat yang didasarkan atas prinsip keadilan.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka negara harus dibangun di dalam
sistem politik hukum yang demokratis. Di dalam konsep demokrasi, rakyatlah
yang mempunyai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebagai mandataris dari titah
yang diberikan oleh rakyat. Untuk mencegah munculnya penguasa yang
otoriter, maka kekuasaan yang diberikan kepada penguasa harus dibatasi lewat
konstitusi (demokrasi konstitusional).
Ketiga nilai keseimbangan yang terdapat di dalam Pancasila tersebut bersifat
komulatif yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sehingga
ketiga nilai tersebut harus berjalan secara integral dan sistemik. Berdasarkan
urutan nilai keseimbangan di dalam Pancasila, bahwa yang menjadi
pertimbangan utama di dalam merumuskan politik hukum di dalam setiap
kebijakan kenegaraan (termasuk di dalamnya adalah kebijakan pertanahan)
harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berikutnya yang kedua adalah
aspek nilai-nilai kemanusiaan dan ketiga terhadap aspek nilai-nilai
kemasyarakatannya. Ketiganya tetap dalam prinsip keseimbangan.

4. Berdasarkan alasan sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakangi,
maka Pancasila dipandang sebagai sebuah ideologi dunia, yang mengkritik
terhadap Ideologi Liberalis Kapitalis dan Ideologi Sosialis Komunis yang
mempunyai pandangan sekuler terhadap agama. Jika boleh dikategorikan
bahwa Ideologi Liberalis Kapitalisme itu merupakan Tesis. Sedangkan Ideologi
Sosialis Komunisme adalah sebagai Antitesis dari Ideologi Liberalis Kapitalisme.
Sebagai sebuah hasil dari dialektika antara Tesis dan Antitesis tersebut maka
lahirlah Sintesis, yaitu Ideologi Pancasila.
Perubahan era yang terjadi pada abad 21 dewasa ini, penerapan Good Corporate
Governance (GCG) telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi,
baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan
antara perusahaan besar atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep GCG,
meskipun dalam pelaksanaanya akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri
berkaitan dengan penyaluran atau distribusi dari kekuatan dan tanggung jawab,
serta konsekuensi dan akuntabilitas pada performance atau pencapaian
organisasi.
Dalam penerapannya, penggunaan yang efektif fan efisien untuk mewujudkan
konsep Good Corporate Governance (GCG), setidaknya terdapat 5 pilar GCG
yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang kita
biasa kita kenal dengan konsep TARIF (Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, and Fairness) (dalam anonymous 2015:5), konsep
inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan Good Corporate
Governance (GCG) dalam suatu organisasi atau perusahaan. Secara singkat,
menurut pendapat dan sejauh pemahaman saya mengenai konsep TARIF tersebut
akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Transparency, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu
organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan
memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan

5. dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku
kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan semakin
berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak menjadi suatu alasan bagi suatu
organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat melakukan inisiatif untuk
mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pegambilan
keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para pemangku
kepentingan.
2. Accountability, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja
yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini
suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat
seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir,
pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau
perusahaan itu sendiri. Dalam konsep ini pula, organisasi dan perusahaan
harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para
pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai
oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri.
3. Responsibility, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu
maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas
dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal
ini, bukan hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi atau
perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar.
Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu
mempertanggung jawabkan segala hal yang bekaitan dengan aturan, hukum
dan peraturan yang berlaku sebagai kontirbusi hubungan hierarki internal
perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta stakeholders lainnya.

6. 4. Indepedency, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk
organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing
dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus
memiliki tata kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri
tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam
menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (values) yang ada pada organisasi
atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan unique point diantara
organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang
bisnis yang serupa.
5. Fairness, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan
menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku
kepentingan dan stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan
dengan porsinya masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi
atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan
berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi
sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi
setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki
rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada
organisasi atau perusahaan, sehingga akan memacu setiap individu dalam
berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau
perusahaan tersebut.
Menurut penulis konsep Good Corporate Governance juga ini sebenarnya telah
terkandung di dalam nilai kemasyarakatan yang berkeadilan sosial berdasarkan
pancasila. Artinya perusahaan tidak hanya memperhatikan tentang akumulasi
modal dan alat-alat produksi, Perusahaan juga harus memperhatikan
kesejahteraan masyarakat dalam tanggungjawab sosial dan masing-masing
perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam mengimplementasikannya yang
mewakili Pancasila sebagai dasar untuk implementasi yang sesuai dengan

7. behavior Indonesia dan tidak menentang atau menyimpang dari perudang-
undangan serta bhineka tunggal ika.
Daftar Pustaka :
Frayogi,2017.https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-
corporate-governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df,(diakses 9
september 2017, jam 05.00)
Widhihandoko,2014. http://widhihandoko.com/?p=591, (diaskes 9 september 2017,
jam 05.00)