Shareholders and the markets for corporate control

1. Nama : Nadiatur Rakhma
NIM : 55117110011
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
Mata Kuliah : Shareholders and the markets for corporate control
1. solusi sehingga sumber daya yang di miliki Indonesia sebesar-besarnya
untuk kesejahteraan rakyatnya.
A. Pandangan Tentang Indonesia
1. Dari Segi Sumber Daya Alam
Indonesia adalah Negara yang tergolong negara yang kaya. Kaya dalam sumber daya alam
maupun sumber daya manusia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia meliputi kekayaan
hasil hutan, kekayaan hasil laut, bahkan tambang emas, minyak bumi, gas alam, batubara,
nikel, tanah yang subur, dan lainnya. Bahkan karena banyaknya kekayaan tersebut sampai
menjadi incaran negara-negara luar. Sayangnya, dengan berbagai kekayaan yang
melimpah tersebut Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju. Bahkan kesejahteraan
rakyat pun masih jauh dari cukup.
2 Dari Segi Pemograman Pemerintah
Rakyat semakin menderita jelas karena pemerintah salah urus. Banyak program pemerintah
yang salah sasaran. Pemerintah hanya menyisakan setengah hatinya untuk rakyat. Alhasil,
rakyat semakin menjerit karena banyak masalah yang harus mereka hadapi dan selesaikan.
Banyak program pemerintah yang bertujuan meringankan beban rakyat justru menambah
berat beban yang harus dipikul rakyat. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah banyak
yang salah sasaran dan terbukti tidak ampuh menurunkan harga bahan kebutuhan pokok.
Bantuan Langsung Tunai yang diperuntukkan bagi rakyat yang benar – benar miskin justru
diterima ibu gemuk yang mengendarai motor dengan kalung emas menggantung di
lehernya. Sungguh ironis mendengarnya. Inilah Indonesia.
Begitu pula dengan program konversi minyak tanah ke gas. Tabung gas untuk rakyat miskin
diterima dengan senang hati oleh keluarga berkecukupan ketika rakyat yang benar-benar
membutuhkan sulit mendapatkannya.
3. Dari Segi Pendidikan
Jumlah tenaga tidak terdidik yang banyak juga menjadi kesalahan fatal dalam sebuah
negara. Banyak rakyat Indonesia yang tidak sempat menyicipi bangku sekolah penuh
selama 9 tahun, seperti program yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut jelas menjadi
faktor utama pengangguran di Indonesia.
Banyak dari ratusan juta rakyat Indonesia hanya bisa sekolah sampai tahap SD, bahkan
tidak bisa sekolah sama sekali karena kekurangan biaya. Kita tau bahwa negara Indonesia
masih mewajibkan rakyatnya membayar untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah
yang seharusnya hal tersebut merupakan hak bagi rakyat Indonesia dan kewajiban
pemerintah untuk membiayainya.

2. 4. Dari Segi Kepribadian Rakyat Indonesia
Kebanyakan rakyat Indonesia juga masih memiliki kepribadian yang tergolong masih
minim. Mungkin bisa karena faktor pendidikan mereka yang minim dan gaya hidup mereka.
Dimulai dari segi sosial, budaya, kepemimpinan paternalistik, mental, moral, intelektual,
karakter, disiplin. Semua itu dapat mempengaruhi kepribadian rakyat Indonesia yang
menjadi Indonesia semakin sengsara dan rakyatnya tidak sejahtera. Dapat dicontohkan
bahwa masih banyak rakyat Indonesia kurang menghargai waktu alhasil tidak disiplin.
Moralnya juga masih minim yang disebabkan latar belakang mereka yang minim juga.
B. Penyebab-Penyebab Mengapa Indonesia Belum Bisa Mensejahterakan Rakyatnya
1. Pemerintah
Di negara yang kaya ini masih banyak penduduknya yang hidup miskin dan melarat. Negeri
dengan kekayaan alam yang melimpah dan subur ini masih belum bisa mensejahterakan
rakyatnya sendiri. Masih banyak rakyat kelaparan, tak punya tempat tinggal, dan menderita
gizi buruk. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor dari
pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah belum mampu mengelola dan memanfaatkan
segala kekayaan yang ada di tanah air ini secara optimal, khususnya untuk rakyatnya.
Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, hingga April 2012 kemarin sebanyak 13
juta penduduk Indonesia masih belum memiliki rumah tinggal dan 4 juta penduduk punya
rumah tetapi tidak layak huni. Meskipun dalam Undang-undang pasal 33 disebutkan “Bumi
dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, namun nyatanya hal itu belum
berjalan dengan baik. Kenyataan yang ada sekarang ini masih banyak rakyat yang merasa
dirugikan atau kurang diperlakukan dengan adil. Padahal seharusnya dengan kekayaan
alam melimpah yang ada di Indonesia ini, setiap rakyat berhak memperoleh kesejahteraan
dalam hal kebutuhan akan air bersih, bahan bakar, dan sumber daya alam lainnya.
Seharusnya rakyat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh hal-hal itu mengingat
negara ini sangatlah kaya akan unsur-unsur alam tersebut. Namun, mengapa untuk air
bersih saja rakyat harus mengalami kesulitan bahkan harus mengeluarkan biaya yang
cukup mahal? Mengapa harga bahan bakar (bensin, gas, dan minyak tanah) terus naik?
Belum lagi dengan tarif listrik yang juga selalu naik? Apakah semua ini mencerminkan
negara kita yang katanya kaya akan sumber daya alam dan “Gemah Ripah Loh Jinawi, toto
tentrem kerto raharjo”?
Bisa kita lihat dari banyaknya kasus korupsi para pejabat tinggi dari lembaga-lembaga
pengelola urusan-urusan tersebut. Masih banyak penyalahgunaan kekuasaaan oleh para
pejabat tinggi di pemerintahan ini. Seharusnya mereka memperhatikan nasib para
pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk keperluan dagangnya
karena harga minyak terlalu mahal, para petani kecil yang mengalami kesusahan karena
biaya produksi untuk panen yang tinggi sementara mereka harus menjual murah hasil
panennya untuk bersaing dengan para pengusaha pertanian besar, dan masih banyak lagi
permasalahan lainnya yang mnyebabkan pula kesulitan di pihak para konsumen.
Akhirnya perekonomian Indonesia menjadi terpuruk sampai sekarang ini. Kurangnya
kesadaran dan optimalisasi para pejabat pemerintah dalam mengelola kekayaan negara
inilah yang mengakibatkan ekonomi Indonesia kurang baik. Dimulai dari hal yang kecil dan
berkembang menjadi hal yang besar hingga perekonomian negara makin terpuruk.
Kekayaan negara pun tidak dapat difungsikan dengan baik, justru disalahgunakan dan
diselewengkan oleh pejabat yang tidak bertanggungjawab, yaitu dengan bentuk korupsi.
Jadilah Indonesia sebagai negara“kaya” namun rakyat kecil banyak yang melarat. Ada
jawaban lain mengapa Indonesia Negara kaya tapi belum bisa mensejahterakan rakyatnya
karena sebuah jawaban bisa beragam. Salah satunya adalah rakyat sulit mendapatkan

3. lapangan pekerjaan. Kita ketahui bersama bahwa lapangan kerja di Indonesia atau lebih
tepatnya di Jakarta sudah semakin menyempit. Hal tersebut dikarenakan Jakarta masih
menjadi surga bagi pencari pekerjaan dari seluruh penjuru nusantara. Ironis ketika mereka
sudah bersemangat mencari pekerjaan namun tidak diimbangi dengan kemampuan yang
memadai. Alhasil adalah pengangguran terjadi dimana-mana karena beberapa orang nekat
pergi ke kota tanpa memiliki keterampilan dan pengalaman apapun yang mereka punya.
Penderitaan rakyat semakin sempurna ketika pemerintah seenak saja menaikkan harga
bahan kebutuhan pokok dan harga bahan bakar. Hal tersebut semakin mencekikan di leher
rakyat. Rakyat semakin susah karena pemerintah tidak mengerti dan mengurusi rakyatnya
dengan baik. Lihat saja saudara kita di Yahukimo yang kelaparan masal. Padahal di Papua
kaya sumber daya alam. Kelihatannya saudara kita di Papua hanya berhak menjadi tamu
di rumahnya sendiri. Hal tersebut tidak perlu terjadi apabila pemerintah tegas, tidak mau
didikte pihak asing yang mengeruk sumber daya alam melimpah di Papua dan dibawa
pulang ke negara mereka.
2. Rakyat Indonesia atau Diri Kita Sendiri
Masih banyak rakyat Indonesia yang kurang sadar atas diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri
juga berperan penting untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.
Namun kenyataannya rakyat Indonesia masih banyak yang tidak berintropeksi diri dan
terus-menerus menyalahkan pemerintah. Dengan kepribadian diri yang minim, pendidikan
yang rendah, kesehatan yang tak terjaga, mental tahu, malas, tidak disiplin atau kurang
menghargai waktu, apa bisa menjadikan Indonesia semakin maju dan sejahtera meskipun
Negara Indonesia sendiri kaya akan hasil alam? Tidak… meskipun pemerintah
merencanakan program yang bagus jika rakyat Indonesia masih seperti ini maka tidak akan
pernah menjadi Negara Indonesia yang maju dan sejahtera.
C. Cara Mengatasi Untuk Menjadikan Indonesia Semakin Maju Dan Rakyat Indonesia
Semakin Sejahtera
1. Perdagangan Luar Negeri
Sumber kekayaan negara bisa didapat dari perdagangan luar negeri. Negara yang makmur
adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga
kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan pada akhirnya akan menambah
kemakmuran di negara tersebut.
Ahli ekonomi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan
masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan negara semuanya meningkat. Dan
barang-barang dagangan menjadi lebih bernilai ketika para pedagang membawanya dari
suatu negara ke negara lain. Perdagangan luar negeri ini dapat menyumbang secara
positif kepada tingkat pendapatan negara lain.
2. SDM
Kekuatan ekonomi Indonesia bisa berasal dari struktur demografi penduduknya. Indonesia
sejatinya memiliki potensi modal sosial (social capital) dan pasar domestik yang luar biasa
besar. Indonesia dikaruniai Allah SWT modal dasar berupa 247 juta jiwa penduduk
(terbesar keempat di dunia) dengan kualitas dasar yang sebenarnya bagus, berarti
merupakan human capital dan potensi pasar domestik yang sangat besar. Saat ini,
Indonesia mulai menikmati bonus dari jumlah penduduk yang banyak, karena jumlah
angkatan produktif jauh lebih besar dan berjalan.
Jepang, meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya
manusianya. Begitu juga dengan Singapura. Tingginya pendapatan perkapita penduduk
Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan SDM-nya yang menguasai ilmu

4. pengetahuan dan teknologi modern. Bukan karena kekayaan SDA-nya. Untuk wewujudkan
kemakmuran rakyat dan mengembalikan perekonomian Indonesia seharusnya Indonesia
membuka banyak lapangan pekerjaan dan memanfaatkan kelebihan SDM itu sebagai
modal kemajuan bangsa.
3. Membangun Birokrasi yang Ideal
Persoalan yang menghambat laju pertumbuhan usaha, seperti rumitnya birokrasi dan
kepastian hukum yang tegas dan aturan yang jelas. Masalah birokrasi perizinan di
Indonesia sangat jauh dari efisien. Pelayanan publik di Indonesia masih tidak efisien dan
buruk. Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta
membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertele-tele. Birokrasi di Indonesia secara
organisasi terlalu gemuk sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy)
dalam mengurus perizinan tertentu.
4. Mandiri Dalam Mengelola Semua Sumber Daya Alam
Pasal 33 UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kalau
mengikuti bunyi pasal itu harusnya kekayaan alam Indonesia dikuasai negara untuk
kemakmuran rakyat. Namun ternyata Kekayaan alam Indonesia sudah diprivatisasi dan
dikuasai oleh swasta baik domestik maupun asing, mereka yang menikmati hasilnya.
kekayaan alam Indonesia dikuras asing dan perekonomiannya dikuasai asing. Contohnya
untuk tambang emas dan perak di Papua, Freeport dapat 99% sementara 230 juta rakyat
Indonesia harus puas dengan 1% saja.
Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, bukan hanya sumber daya alam
yang tidak dapat diperbaharui juga sumber daya alam terbarukan. Semua ada di Indonesia
ini. Lahan subur untuk pertanian dan perkebunan, perairan luas yang menyediakan
penghasilan bagi para nelayan, hutan lebat yang menyediakan pepohonan, cadangan
minyak bumi, gas alam, batubara serta bahan tambang lain yang belum tereksplorasi.
Sayangnya kekayaan alam Indonesia saat ini masih dikuasai asing. Position paper Asia-
Europe People's Forum-9 Sub Regional Conference mengungkap bahwa kekayaan alam
tambang Indonesia 100 persen berada di bawah kontrol asing, kekayaan migas sebanyak
85 persen dikuasai asing, dan kekayaan batubara 75 persen dikontrol asing.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad pernah mengatakan,
alangkah kayanya Indonesia sekiranya potensi sumber daya alamnya, terutana sektor
minyak dan gas atau migas, dikelola dengan baik. Angka minimal keseluruhan pemasukan
negara dari migas, batubara, dan emas Rp 20 ribu triliun per tahun. Kalau Rp 20 ribu triliun
dibagi angka jumlah penduduk, bayangkan berapa banyaknya. Karena itu kita dorong
(negara) harus bisa ambil kepemilikan asing 60 persen jadi 40 persen," kata Abraham
Samad.
5. Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Suatu negara akan kuat dan makmur jika didukung oleh fondasi Iptek yang kuat.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting
dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara
berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas
perekonomian dan daya saing bangsa. Riset yang mendalam dan menggunakan
tekhnologi yang terbarukan, maka produktivitas nasional akan meningkat dengan pesat.
6. Militer Yang Kuat
Makmur saja belum cukup bagi suatu bangsa bila tidak disertai rasa aman. Tanpa
diimbangi kekuatan militer, negara takkan mampu menjaga tanah tumpah darah dan

5. melindungi segenap bangsanya. Itu sebabnya, negara-negara maju membangun kekuatan
militernya lewat pengembangan industri dalam negeri.
Dengan pertahanan yang baik, militer Indonesia bisa menjaga semua kepentingan ekonomi
negara. Dengan militer yang kuat, bangsa ini tidak perlu takut pada negara adikuasa dan
mengalah dalam setiap perundingan yang merugikan dan membahayakan kepentingan
bangsa dan negara.
7. Pemimpin Berkualitas
Indonesia butuh pemimpin yang memiliki rasa ingin melihat negara dan rakyatnya makmur,
seharusnya pemimpin harus ahli dan memiliki inovasi yang kreatif untuk memajukan segala
aset yang dimiliki negara kita.
Pemimpin negara adalah faktor penting dalam kehidupan bernegara. Jika pemimpin negara
itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika
pemimpinnya tidak jujur, korup, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan
sengsara.
Kita harus memilih pemimpin yang amanah, sehingga dia benar-benar berusaha
mensejahterakan rakyatnya. Bukan hanya bisa menjual aset negara atau kekayaan alam
Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Pemimpin juga harus cerdas agar tidak ditipu oleh anak buahnya atau kelompok lain
sehingga merugikan negara. Pemimpin yang cerdas punya visi dan misi yang jelas untuk
memajukan rakyatnya.
Jadi dapat disimpulkan kemajuan suatu negera ditentukan oleh kebijakan
pemimpinannya, jika seorang pemimpin mempunyai visi misi kedepan lebih maju, bukan
sekedar mementingkan suatu kelompok atau golongan masyarakat. Maka kemungkinan
besar Negara tersebut mempunyai peluang untuk lebih maju.
Masih banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memakmurkan negara. Indonesia
sebenarnya punya modal untuk menajdi negara yang makmur. Kita memperhatikan di
dunia ini memang ada negara yang lebih maju dan makmur dari Indonesia namun
negara-negara itu masih punya kekurangan. Kita bisa lebih baik dari negara-negara
tersebut.
Bangsa Indonesia harus menggali sendiri caranya untuk maju. Tidak perlu terlalu meniru
cara-cara bangsa lain yang tidak cocok dengan karakter bangsa kita. Kita bisa ambil yang
terbaik dari setiap bangsa di dunia yang bisa memakmurkan negeri kita tapi tentu jangan
sampai mengorbankan nilai-nilai agama dan budaya. Indonesia sebenarnya sangat bisa
menjadi negara maju. Syarat untuk menjadi maju semua tersedia, di antaranya kekayaan
alam, penduduk yang besar, infrastruktur, dan lain sebagainya. Perpaduan kekayaan
alam dan keunggulan pengetahuan teknologi serta semangat untuk maju, akan bersinergi
mengantarkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan maju.

6. 2. A. Pengertian pemegang saham
B. Hak dan kewajiban pemegang saham
C. Pemegang saham mengendalikan Perusahaan
A. Pengertian Pemegang saham
Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki
satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari
perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk
meningkatkan harga sahamnya.
B. Hak dan kewajiban pemegang saham
Menurut Pasal 52 ayat (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. hak
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. hak menerima pembayaran
dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. hak menjalankan hak lainnya
berdasarkan UUPT Hak pemegang saham tersebut baru berlaku setelah saham
dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya (Pasal 52 ayat (2). Hak
tersebut juga baru bisa dilaksanakan setelah semua persyaratan kepemilikan saham
yang telah dipenuhi karena jika tidak, pihak yang memperoleh kepemilikan saham
tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut
tidak diperhitungkan dalam kuorum (Pasal 49 ayat (3). Setiap saham memberikan
kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki
oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan
cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Namun hak untuk menghadiri
dan mengeluarkan suara dalam RUPS maupun menjalankan hak lain tidak berlaku
bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT. Secara lebih
terinci, hak pemegang saham dalam perusahaan meliputi:
1. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain:
a. Hak voting untuk memilih dan memperhentikan direksi dan komisaris;
b. Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental pada perusahaan
c. Hak voting untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan direksi,
komisaris, RUPS, modal dan saham PT, dan lain-lain
d. Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan
perusahaan yang juga berarti untuk kepentingan seluruh pemegang saham

7. 2. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain :
a. Hak atas pembagian dividen;
b. Hak atas pembagian aset pada waktu perseroan dilikuidasi;
c. Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham
mayoritas terhadap transaksi-transksi penting seperti penerbitan saham baru,
perubahan anggaran dasar, pembelian saham perusahaan lain, dan lain-lain
d. Hak untuk didaftar sebagai pemegang saham dalam buku register
perusahaan
3. Hak untuk mendapatkan kekebalan (privelege of imunity) dari tanggung jawab
pribadi atas tanggung jawab utang-utang perseroan.
a. Hak tambahan lainnya, antara lain :
a) Hak atas informasi dan pemeriksaan perseroan;
b) Hak menggugat PT dalam mencegah kerugian atau dalam rangka
menyelamatkan perseroan;
c) Hak untuk meminta gugatan ganti rugi.
C. Pemegang saham mengendalikan Perusahaan
Dalam hal pengambilalihan dalam perusahaan , yang menjadi patokan dalam
perusahaan yang di ambil alih adalah siapakah Pemegang saham yang
berhak mengendalikan suatu perusahaan melalui RUPS. Undang-undang mengenai
kriteria /ukuran pemegang saham pengendali.
Dalam UU no 40 tahun 2007 terdapat berbagai kriteria pengendalian :
1. Dalam hal ukuran atau kriteria dalam hal pemegang saham pengendali yang
utama ditentukan dalam hal pengklasifikasian saham dalam pasal 53 ayat 3 ,
yakni terdiri dari :
1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
2. Saham dengan Hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan /
atau anggota dewan Komisaris.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar
dengan klasifikasi saham lainnya.

8. 4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden
lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden
secara kumulatif atau non kumulatif.
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih
dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan
perseroan dalam likuidasi.
2. Dalam pasal 79 ayat 2 dan 138 ayat 3 tampak bahwa dengan pemegang saham
yang memiliki 1/10 (10%) SAHAM dalam perusahaaan sudah dapat dikatakan sebagai
pemegang saham pengendali.
3. Dalam pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri lebih
dari ½ bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil adalah ½ dari seluruh
saham yang dikeluarkan.
4. Dalam pasal 89 disebutkan bahwa untuk keputusan rups harus dihadiri lebih dari ¾
bagian seluruh saham dan keputusan yang dapat diambil adalah ¾ dari seluruh saham
yang dikeluarkan.
Pengendalian menurut Peraturan Bank Indonesia No 5/25/PBI/2003 tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test)
Berdasarkan pasal 1 angka 4 : Seseorang atau badan hokum dan atau kelompok
usaha dapat menjadi pemegang saham pengendali apabila :
1. Memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25 % atau lebih dari jumlah
saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
2. Memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% atatu lebih dari jumlah
saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan
dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian Menurut PP no 27 tahun 1998 Pasal 1 angka 3. Untuk terjadi beralihnya
pengendalian terhadap suatu PT maka harus mengambil seluruhnya atau sebagian besar
saham PT yang akan diambil alih sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian
PT. Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM no 05 / PM / 2002 tanggal 3 april 2002 tentang
pengambilalihan perusahaan terbuka. Berdasarkan peraturan IX H.1 angka 1 huruf
d Pengendali perusahaan terbuka adalah :
1. Pihak yang memiliki saham 25 % atau lebih , kecuali pihak tersebut dapat
membuktikan tidak mengendalikan perusahaan terbuka; atau
2. Pihak yang mempunyai , baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mengendalikan perusahaan terbuka dengan cara :
3. Menentukan diangkat dan diberitahukannya direksi atau komisaris ; atau

9. 4. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka
Jadi, dalam hal terdapat banyaknya ketentuan yang mengatur berbeda dalam
kriteria pengendalian oleh pemegang saham maka dapat di prioritaskan secara
berurutan dalam menentukan kriteria pengendalian oleh pemegang saham Yakni:
1. Berdasarkan Klasifikasi saham pada pasal 53 ayat 3 UU no 40 tahun 2007 tentang
Perseroan terbatas.
2. Dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank , baik secara
langsung maupun tidak langsung.
3. Yang ketiga sesuai klasifikasi lainnya sesuai dengan hal apa atau perusahaan apa yang
akan di ambil alih.
Daftar Pustaka :
Anonim,2017.https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham,(3 Oktober 2017, jam
18.30)
Hakim Akbar, 2008.http://hakim-fhunair.blogspot.co.id/2009/10/kriteria- pemegang-
saham-menjadi.html,(3 Oktober 2017, jam 18.30)
Sri Bulan, Indar.2010. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131560-T%2027519-
Tanggungjawab%20pribadi-Analisis.pdf, Jakarta.
Iman Nufika,2015.http://imannufika.blogspot.co.id/2015/04/negara-kaya-tetapi-belum-
mampu.html. (7 Oktober, jam 20.00)