BE & GG, Nadiatur Rakhma, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Business Ethic, Universitas Mercu Buana, 2017

1. TUGAS INDIVIDU
BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
DOSEN : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA,
BUSINESS ETHIC PT BURSA EFEK INDONESIA
DI SUSUN OLEH:
NADIATUR RAKHMA (55117110011)
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA- JAKARTA
2017

2. ABSTRAK
Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang
baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan
dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang
etis atau tidak etis. Etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau
tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Bursa Efek Indonesia melakukan atau
menjalankan etika bisnis. Etika bisnis adalah hal yang sangat diperlukan oleh perusahaan agar
terbentuknya Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global.

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis harus melakukan kegiatan bisnisnya
sesuai dengan aturan, norma dan etika yang berlaku. Oleh karena itu etika bisnis sangatlah
diperlukan dalam dunia bisnis agar terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku bisnis.
Etika bisnis merupakan standar moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi dan
perilaku bisnis. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang
memiliki etika, artinya bisnis yang dijalankan dengan mentaati aturan-aturan atau kaidah-
kaidah etika sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau
tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral
pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap
sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku
yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara
umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik.
Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup
seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.
Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan
hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di
masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan
perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan
pelanggan/mitra kerja, pemegang saham dan masyarakat.
Setiap perusahaan memiliki peraturan-peraturan atau kode etik yang berfungsi untuk
menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan meyakini prinsip
bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan
berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.
Perkembangan praktik bisnis yang semakin mengedepankan nilai-nilai etika
telah mendorong banyak Perseroan untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan
lingkungan usaha yang sehat. Praktik bisnis yang sehat dan beretika ini dapat lebih mudah
terwujud apabila, terdapat pedoman internal Perseroan yang mengatur mengenai hal-hal
yang dianggap benar dan tidak benar serta perilaku yang diharapkan dari segenap jajaran
manajemen dan pegawai.
PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai ”BEI” atau
”Perseroan”) sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki
komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global. Untuk itu,
Pedoman Perilaku ini disusun agar dapat menjadi acuan bagi segenap jajaran
manajemen dan Pegawai Perseroan dalam membangun dan membina hubungan kerja
yang lebih sehat, harmonis dan wajar dengan anggota bursa, Dewan Komisaris, emiten,
mitra kerja, Pemerintah dan masyarakat serta menjadi insan BEI yang professional

4. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah PT Bursa Efek Indonesia menggunakan etika dalam menjalankan bisnisnya?
2. Jika PT Bursa Efek Indonesia tidak menggunakan etika bisnis, apakah bentuk
pelanggarannya, faktor penyebab nya dan bagaimana cara mengatasinya.
1.3 Batasan Masalah
Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan
masalah etika bisnis hanya di PT Bursa Efek Indonesia.
1.4 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini adalah :
1. Memenuhi tugas mata kuliah Bussiness Ethic & Good Governance Univeritas Mercu
Buana 2017
2. Untuk mengetahui etika bisnis pada PT Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelanggaran, faktor penyebab dan cara antisipasi apabila PT. Bursa
Efek Indonesia tidak menggunakan etika bisnis.

5. BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Etika Bisnis
Menurut Velasques (2002) Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan
mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral
sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
Menurut Steade et al (1984: 701) Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan
dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Menurut Hill dan Jones (1998) Etika
bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna
memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan
untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.
Menurut Sim (2003) Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari "etos," kata
Yunani yang berarti karakter atau kustom. Definisi erat dengan kepemimpinan yang efektif
dalam organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas
moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Brown dan Petrello (1976) Bisnis adalah suatu lembaga yang
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan
masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh.
Menurut Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance
Managemen Journal (1988) yang berjudul Managerial Ethics Hard Decisions on Soft
Criteria, terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita, yaitu :
1. Utilitarian Approach
Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam
bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat
sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan
dengan biaya serendah-rendahnya.
2. Individual Rights Approach
Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus
dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila
diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
3. Justice Approach
Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun
secara kelompok.
2.2 Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis
Ada tiga sasaran dan lingkup pokok etika bisnis yaitu:
1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang
terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang
pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya

6. secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditujunjukkan
kepada para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana
perilaku bisnis yang baik dan etis itu.
2. Etika bisnis bisa menjadi sangat subversife. Subversife karena ia mengunggah,
mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh – bodohi,
dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak
mana pun. Untuk menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan
dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh
praktek bisnis siapapun juga.
3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis
tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini etika bisnis lebih bersifat makro, yang
karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi.
Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan
bersama – sama menentukan baik tidaknya, etis tidaknya praktek bisnis tersebut.
2.3 Prinsip – Prinsip Etika Bisnis
Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis
tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut.
Sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi
setiap bentuk usaha. Sonny Keraf (1998) menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah
sebagai berikut:
1. Prinsip Otonomi
Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan
kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran
Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis
tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran.
Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua,
kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.
Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3. Prinsip Keadilan
Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil
dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
4. Prinsip Saling Menguntungkan
Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua
pihak.
5. Prinsip Integritas Moral
Dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu
menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya
maupun perusahaannya.

7. Selain itu juga ada beberapa nilai – nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adiwarman
Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yaitu:
1. Kejujuran
Banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat
keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci
keberhasilan berbisnis. Bahkan, termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah
persaingan bisnis.
2. Keadilan
Perlakukan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan
sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan
keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan
tidak mengambil untung yang merugikan konsumen.
3. Rendah Hati
Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya, dalam mempromosikan produk
dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk pesaing, entah melalui
gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk
melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah poduk/jasa. Apalagi, tidak sedikit
masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna,
pada kenyataannya justru sering kali terbukti buruk.
4. Simpatik
Kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau
konsumen anda, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis anda,
seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain.
5. Kecerdasan
Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang
memadai. Dengan kecerdasan pula seorang pebisnis mampu mewaspadai dan
menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan
oleh lawan-lawan bisnisnya.
2.4 Hal – Hal Yang Harus Diketahui Dalam Menciptakan Etika Bisnis
1. Menuangkan ke dalam Hukum Positif
Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi
Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari
etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.
2. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh)
karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan memaksa diri untuk mengadakan
“kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.

8. 3. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya
dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih
kompleks lagi.
4. Memelihara Kesepakatan
Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa
Memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan
etika bisnis.

9. BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah PT. Burda Efek Indonesia yang beralamat di Gedung
Bursa Efek Indonesia, Menara I Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190,
Indonesia.
3.2 Teknik Pengambilan Data
Untuk memperoleh data yang digunakan dalam tugas ini, penulis menggunakan
Metode pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan data dari referensi di
internet dan jurnal yang mengkaji penelitian sejenis untuk mendukung penelitian etika
dalam bisnis.

10. BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Profil Perusahaan
PT. Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX))
merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek
Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk
menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai
pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1
Desember 2007.
BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System
(JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan
sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem
baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.
4.2 Etika Bisnis Dalam PT. Bursa Efek Indonesia
4.2.1 Pedoman Perilaku
Pedoman Perilaku ini disusun untuk menjadi acuan dalam tingkah laku dan sikap
seluruh Pegawai Perseroan. Yang dimaksud dengan pegawai dalam pedoman ini
adalah seluruh pegawai dan manajemen yang bekerja, dan mempunyai hubungan
manajemen dan / atau keuangan dengan Perseroan, sehingga dalam
melaksanakan tanggung jawabnya harus atas nama Perseroan. Pedoman Perilaku
ini dimaksudkan untuk mendukung Perseroan dalam membangun budaya yang
menjunjung tinggi kerja sama tim, integritas, kejujuran, kesetiaan, kualitas,
tanggung jawab dan disiplin di seluruh tingkatan organisasi Perseroan.
Pedoman Perilaku ini menjelaskan secara umum prinsip-prinsip dasar etika yang
akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang berlaku di
Perseroan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kebijakan dan prosedur yang
ada di Perseroan pada umumnya tidak dapat menjabarkan secara spesifik segala
situasi yang mungkin akan terjadi. Untuk itu, prinsip-prinsip dasar etika yang
diatur dalam Pedoman Perilaku ini tetap digunakan sebagai acuan untuk
menyelesaikan situasi tersebut.
Bisnis Etik ini dimaksudkan untuk mendukung Perseroan dalam membangun
budaya yang menjunjung tinggi kerja sama tim, integritas, kejujuran, kesetiaan,
kualitas, tanggung jawab dan disiplin di seluruh tingkatan organisasi Perseroan.
4.2.2 Dukungan Manajemen Perseroan dan Pegawai dalam Penerapan Pedoman
Perilaku
Untuk menumbuhkan suasana di lingkungan Perseroan yang mendukung untuk

11. pemahaman dan penerapan nilai-nilai Perseroan secara menyeluruh dan
berkesinambungan, maka dibutuhkan peran aktif baik oleh Perseroan maupun
pegawai dalam mewujudkannya, dengan cara antara lain:
a. Perseroan senantiasa mengutamakan terciptanya suasana kerja yang
mendorong tegaknya nilai-nilai Perseroan pada setiap aktivitas kerja
serta mendorong terbentuknya motivasi yang tinggi di antara para
pegawai untuk menerapkan nilai- nilai Perseroan.
b. Pegawai senantiasa memiliki kesadaran pribadi yang tinggi akan
pentingnya penerapan nilai-nilai Perseroan secara konsisten dan
menyeluruh.
c. Perseroan dan pegawai senantiasa saling menghormati dan menjaga
kesetaraan sesama manusia. Perseroan dan pegawainya akan
memperlakukan sesamanya sesuai dengan harkat dan martabat
sebagai manusia dan sesuai dengan norma- norma yang berlaku.
d. Perseroan dan pegawainya akan menjunjung tinggi kompetisi yang
dilandasi oleh kemampuan berprestasi.
e. Perseroan melarang tindakan yang berhubungan dengan perbuatan
kriminal, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ataupun tindakan
asusila.
f. Perseroan melarang segala bentuk pelecehan. Pelecehan dapat
menyebabkan terganggunya kinerja pegawai atau menimbukan
lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif. Perseroan melarang
segala bentuk kekerasan di tempat kerja yang dapat berupa
kekerasan fisik, ancaman kekerasan fisik, penguntitan, intimidasi,
pencurian, atau perusakan properti Perseroan ataupun pribadi.
g. Perseroan melaksanakan kebijaksanaan sumber daya manusia yang
sehat dengan memberikan perlakuan yang adil dan wajar kepada
semua pegawainya.
h. Perseroan membantu dalam pengembangan potensi pegawai untuk
berkontribusi bagi keberhasilan operasi Perseroan.
i. Perseroan mencegah diskriminasi yang berdasarkan ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, asal, kebangsaan, umur, atau cacat fisik.
j. Pegawai bertanggung jawab untuk mengikuti semua peraturan atau
kebijakan yang berlaku secara adil dan konsisten.
k. Perseroan akan mengambil tindakan disipliner sampai dengan
pemutusan hubungan kerja terhadap setiap pegawai yang tidak
dapat mengikuti Pedoman Perilaku ini.
l. Direktur Utama bersama Direksi lainnya memimpin upaya
penerapan etika, baik dalam penyusunan dan pengembangan
Pedoman Perilaku Perseroan (Code of Conduct), maupun bertindak
sebagai contoh panutan dalam penegakan lingkungan etika dalam
Perseroan. Seluruh pegawai yang secara struktural lebih tinggi harus
menjadi contoh panutan bagi para pegawai di bawahnya.

12. 4.2.3 Etika Perorangan Dalam Penerapan Pedoman Perilaku
Perseroan mengharapkan setiap pegawai memberikan usaha yang terbaik dalam
melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, dan dalam hubungannya dengan
masyarakat. Pegawai Perseroan harus:
a. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan tekun dan
rajin sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilannya secara
profesional agar tugas-tugas tersebut dapat selesai pada waktunya
dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diharapkan.
b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawab
pekerjaannya dan tanggung jawab atasannya sehingga tidak akan
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
c. Menggunakan fasilitas Perseroan, peralatan dan waktu dengan
cermat serta hati- hati demi kepentingan Perseroan.
d. Setiap saat bertindak secara pantas dengan integritas dan sopan
santun yang tinggi untuk meningkatkan citra Perseroan sebagai
suatu organisasi yang terhormat.
e. Patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan ketentuan Perseroan
yang berlaku.
f. Menjaga harkat dan martabat serta tidak melakukan perbuatan
tercela yang dapat merugikan nama baik Perseroan.
g. Menjaga kerahasiaan Perseroan.
h. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat di dalam
Perseroan.
i. Dalam kapasitasnya sebagai pegawai aktif, pegawai dimaksud tidak
diperbolehkan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik.
j. Bila terjadi benturan kepentingan, pihak yang memiliki benturan
kepentingan tersebut tidak boleh terlibat didalam proses
pengambilan keputusan. Pihak tersebut juga tidak boleh
menggunakan kedudukan dan kewenangannya untuk
mempengaruhi pihak lainnya yang terlibat dalam proses
pengambilan keputusan tersebut.
k. Melakukan pencatatan yang benar mengenai semua hal yang
berkaitan dengan Perseroan yang berada dalam ruang lingkup
kewenangannya.
l. Berperan aktif dalam memberikan masukan mengenai
kemungkinan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang
akan ditetapkanPerseroan.
m. Tidak menerima hadiah atau pemberian khusus (termasuk hiburan
dan pelayanan) yang dapat menyebabkan timbulnya suatu
perlakuan khusus kepada pihak pemberi.

13. n. Melaporkan hal-hal yang memiliki kemungkinan pelanggaran etika,
peraturan dan kebijakan Perseroan.
4.2.4 Hubungan Perseroan dengan Pegawai
Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan pegawai secara adil, menciptakan
lingkungan kerja yang professional dan tidak membedakan suku, agama, jenis
kelamin dan ras. Perseroan senantiasa berusaha untuk tidak melanggar hak-hak
asasi manusia. Untuk itu, Perseroan mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, dan juga melaksanakan Perjanjian Kerja
Bersama secara konsisten.
4.2.5 Hubungan Perseroan dengan Pemerintah / regulator
Perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan Pemerintah /
regulator. Untuk itu seluruh pegawai harus mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan memelihara hubungan dan komunikasi yang baik dan
transparan pada sat berhubungan dengan Pemerintah / regulator.
4.2.6 Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham / Anggota Bursa
Perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan yang wajar, adil dan
transparan dengan pemegang saham / Anggota Bursa. Perseroan berkomitmen
untuk senantiasa berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang
berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan
sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham /
Anggota Bursa
4.2.7 Hubungan Perseroan dengan Masyarakat
Sejalan dengan implementasi Good Corporate Governance, Perseroan
senantiasa berupaya untuk menjadi motor perekonomian dengan membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aspek sosialisasi dan edukasi
Pasar Modal, baik melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan langsung
maupun tidak langsung dengan pengembangan Pasar Modal Indonesia.
4.2.8 Penggunaan dan Perlindungan Aset Perseroan
Pegawai wajib menjaga dan menggunakan dengan efisien aset-aset Perseroan
untuk menghindari kerusakan dan penggunaan yang tidak sesuai. Data
Perseroan, catatan elektronik, aplikasi software, rencana Perseroan, informasi
teknis, properti Perseroan dan data penting lainnya merupakan hal penting yang
mempengaruhi kinerja Perseroan yang harus dijaga penggunaannya dan pegawai
harus memastikan bahwa informasi dan properti Perseroan tersebut terlindungi
dengan baik.
4.2.9 Dokumentasi Perseroan dan Pelaporan
Dokumentasi Perseroan harus dibuat dengan akurat berdasarkan fakta dan
dokumen pendukungnya. Pegawai, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing, mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang
benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumentasi harus dibuat dan disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Laporan-laporan disusun dan disajikan sesuai dengan kebutuhannya dalam
rangka membantu proses pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.
Dokumentasi data dan laporan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum,
litigasi, atau investigasi tidak boleh dimusnahkan atau disembunyikan.

14. 4.2.10 Menjaga Kerahasiaan Informasi Perseroan
Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas usahanya selalu menjunjung
tinggi dan senantiasa menerapkan keterbukaan berdasarkan prinsip-prinsip
kehati-hatian dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Oleh
karenanya Perseroan juga memahami perlunya perlindungan terhadap
kerahasiaan informasi yang pengungkapannya kepada pihak luar dapat
mengakibatkan kerugian atau dampak negatif lainnya terhadap Perseroan.
Mengingat Perseroan menerima banyak informasi dari berbagai pihak, yang
diantaranya masuk dalam kategori sensitif dan bukan merupakan konsumsi
publik, maka pegawai harus memperlakukan informasi tersebut sebagai
informasi / data rahasia (confidential) dan hanya boleh diungkapkan untuk
kepentingan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang
berwenang sesuai kebijakan Perseroan.
Apabila pegawai membutuhkan data dan informasi yang sifatnya rahasia dari
Unit / Divisi / Direktorat lain maka yang bersangkutan harus mendapat
persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi tersebut. Setiap
pegawai tidak diperbolehkan menggunakan data dan informasi yang
diperolehnya untuk keuntungan pribadi maupun pihak lainnya.
Setiap orang yang dipekerjakan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak
langsung, selama atau setelah masa kerja tersebut, tidak diperbolehkan
mengungkapkan data dan informasi yang bukan untuk konsumsi publik, yang
diperolehnya ketika sedang mengerjakan pekerjaan / proyek tersebut.
4.2.11 Perlindungan Terhadap Data dan Sistem Informasi Perseroan
Pegawai Perseroan harus secara hati-hati melindungi kerahasiaan, keamanan
dan integritas sistem informasi Perseroan, antara lain dengan cara sebagai
berikut:
a. Menggunakan sistem keamanan teknologi yang memadai.
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan ketika memberikan
informasi keluar Perseroan serta tidak menyebarluaskan data dan
informasi kepada pihak lain.
c. Menjaga kerahasiaan informasi tentang stakeholder dan informasi
lainnya yang dianggap rahasia oleh Perseroan.
d. Menyerahkan / mengembalikan data dan informasi Perseroan saat
masa bakti berakhir.
e. Bertanggung jawab atas penggunaan access seperti kartu pegawai
dan lain-lain, dan atas segala aktivitas yang terjadi menurut identitas
pemakai dan kata sandinya.
4.2.12 Pengungkapan Informasi
Perseroan memiliki peraturan mengenai pengungkapan informasi Perseroan,
antara lain:
a. Setiap pegawai tidak diperbolehkan mengungkapkan kepada pihak
di luar Perseroan, informasi yang bersifat rahasia (informasi
material) baik mengenai Perseroan, pegawai, serta pihak yang

15. berhubungan dengan Perseroan. Perseroan perlu menetapkan
kebijakan mengenai kriteria atas informasi yang bersifat rahasia serta
ketentuan dan sanksi terhadap penyalahgunaan informasi rahasia
tersebut.
b. Pemberian informasi kepada pihak di luar Perseroan untuk
keperluan-keperluan seperti memenuhi kewajiban terhadap negara,
menyelesaikan masalah-masalah hukum, dan sebagainya demi
kepentingan Perseroan sebagai warga negara, harus memperoleh
persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk dan berkoordinasi
dengan Sekretaris Perseroan. Tidak seorang pegawai pun
diperkenankan untuk merepresentasikan Perseroan tanpa izin dari
DireksiPerseroan.
4.2.13 Insider Trading
Perseroan berkomitmen untuk taat kepada peraturan yang berlaku terkait insider
trading, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak publik / investor
sehubungan dengan penggunaan dan pengungkapan informasi material tersebut.
Seluruh Pegawai Perseroan dilarang untuk memberikan dan menggunakan
informasi material tentang Perseroan dan / atau Efek tertentu yang tercatat di
Bursa kepada pihak luar untuk tujuan keuntungan pribadi sebagaimana yang
diatur dalam UU Pasar Modal, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Perseroan akan mengambil tindakan disipliner sampai dengan pemutusan
hubungan kerja terhadap pegawai yang tidak dapat mengikuti ketentuan ini.
4.2.14 Kejujuran
Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam berhubungan dengan
perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI, konsultan, regulator, perwakilan
Perseroan dan mitra bisnis Perseroan. Pegawai dilarang untuk mencari
keuntungan dengan tidak jujur dengan cara manipulasi, penyembunyian
informasi, penyalahgunaan informasi rahasia, penafsiran yang salah atas fakta
material, dan hal-hal yang tidak jujur lainnya.
4.2.15 Penyuapan
Pegawai tidak diperbolehkan menerima dana atau aktiva lainnya sebagai ganti
informasi yang bersifat confidential / rahasia, untuk melakukan tindakan yang
tidak pantas, untuk membantu memperoleh bisnis, atau untuk mendapatkan
konsesi khusus dari BEI. Dana atau aktiva Perseroan tidak boleh dibayarkan,
dipinjamkan atau dengan cara lain dibayar sebagai uang suap, pembayaran
kembali, atau pembayaran lainnya yang serupa yang dimaksudkan untuk
berkompromi atau mempengaruhi perilaku si penerima.
4.2.16 Benturan Kepentingan
Merupakan kebijaksanaan Perseroan bahwa pegawai dilarang mengadakan
hubungan kerja / business yang langsung atau tidak langsung (melalui konsultan,
peragenan sementara, atau Pihak Ketiga lainnya) dengan Perseroan, karena
berpotensi benturan kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi. Hal ini
juga berlaku dalam proses pengambilan keputusan. Bila terdapat potensi
benturan kepentingan yang dialami oleh pegawai, maka yang bersangkutan
tidak diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan.
Pada saat jam kerja, pegawai tidak diperbolehkan untuk bekerja di tempat lain

16. dan mendapatkan imbalan baik secara tetap maupun paruh waktu tanpa seijin
Direksi.
Seluruh jajaran Komisaris, Direksi, Kepala Divisi / Satuan / Unit dan Pegawai
Perseroan tidak boleh dalam kedudukannya sebagai pihak internal Perseroan
menyalahgunakan kedudukannya untuk mempengaruhi proses penerimaan
calon pegawai.
Dalam hal ini, keputusan-keputusan mengenai penerimaan, pengangkatan,
penempatan, promosi dan gaji atau yang memiliki pengaruh pada pencapaian
atau penilaian kinerja, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki
benturan kepentingan.
4.2.17 Hubungan Saudara / Keluarga
Perseroan tidak menerima pegawai baru yang memiliki hubungan saudara
dengan Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai lain yang juga bekerja di BEI.
Kecuali apabila pegawai telah bekerja lebih dahulu di Perseroan dibanding
dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Pengertian saudara adalah
hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai
dengan derajat pertama vertikal atau horizontal, atau hubungan lain yang
dirasakan dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan
kerja.
Selain itu, pegawai yang memiliki hubungan perkawinan dengan sesama
Pegawai Perseroan, diwajibkan kepada salah satu diantaranya untuk
mengundurkan diri dari Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
diresmikannya perkawinan tersebut.
Hal ini dirasakan sangat penting dengan tujuan menjaga reputasi, integritas,
independensi dan pemerataan kesempatan kerja, serta agar sistim operasional
dan fungsional Perseroan dapat berjalan dengan lebih obyektif, mengurangi
kemungkinan terjadinya kolusi dan hal-hal lain yang bersifat negatif untuk
Perseroan.
4.2.18 Kepemilikan Efek Bagi Pegawai BEI
Pegawai dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat di BEI baik atas
nama pribadi dan/atau pihak lain baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Pegawai hanya diperbolehkan melakukan transaksi reksadana / ORI / produk
setara ORI.
Apabila memang telah memiliki saham/efek sebelum menjadi Pegawai
Perseroan, maka pegawai tersebut harus segera menyampaikan informasi
tersebut secara tertulis kepada Kepala Divisi / Satuan yang bersangkutan.
4.2.19 Etika Dalam Pemberian Insentif dan Penghargaan
Sistem insentif dan penghargaan, baik dalam penyusunan sasaran kerja
individual, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan kepada Pegawai
Perseroan harus diarahkan untuk memperkuat terbinanya perilaku etis dan
terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.
4.2.20 Memberi dan Menerima Hadiah
Pada prinsipnya Perseroan tidak memperbolehkan pegawai dan anggota
keluarganya untuk menerima baik secara langsung maupun tidak langsung
pemberian dalam bentuk apapun dari pengguna jasa atau pemasok, karena

17. diyakini dapat menimbulkan benturan kepentingan, penurunan obyektifitas,
mempengaruhi kemampuan Pegawai, untuk bertindak sesuai dengan
kepentingan Perseroan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap
Perseroan.
Terkait dengan hal ini Perseroan wajib mengeluarkan edaran kepada pengguna
jasa atau pemasok bahwa Perseroan tidak menerima pemberian dalam bentuk
apapun atas transaksi yang dilakukan antara Perseroan dengan Pihak Ketiga.
Apabila masih ada pengguna jasa atau pemasok yang mengirimkan pemberian
kepada Pegawai, maka Perseroan yang akan menerima pemberian tersebut dan
mengelolanya melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian.
Bilamana ada pengguna jasa atau pemasok yang memberikan pemberian dalam
bentuk apapun kepada Pegawai, yang dilakukan di luar kantor, maka Pegawai
tersebut harus menolaknya. Apabila pemberian tersebut tidak dapat dihindari
maka Pegawai tersebut harus melaporkan semua fakta yang relevan secara
tertulis kepada atasannya langsung dan mengirimkan salinan dari laporan ini ke
Divisi SDM. Di samping itu, Perseroan tidak memperbolehkan pegawainya
untuk memberi hadiah-hadiah khusus kepada pengguna jasa atau pemasok yang
dipercaya bahwa hadiah tersebut memiliki maksud untuk sesuatu yang
melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku.
Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan ini
berlaku untuk situasi yang khusus harus diajukan kepada Kepala Divisi /
Satuannya dan kepada Divisi SDM BEI.
4.2.21 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
Perseroan mengharuskan seluruh pegawai untuk mematuhi hukum yang berlaku
dimanapun Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh pegawai harus
memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi hukum yang berlaku yang
terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Apabila membutuhkan klarifikasi atas ketentuan hukum yang berlaku dan
keterkaitannya dengan tugas dan tanggung jawab pegawai, maka pegawai
diminta untuk mendapatkan penjelasan dari atasannya atau Divisi terkait atau
langsung dari Divisi Hukum yang bertanggung jawab untuk menjelaskan
penerapan hukum yang berlaku dalam operasional Perseroan. Sangat penting
untuk segera meminta penjelasan dari Divisi Hukum terhadap seluruh kegiatan
yang memiliki risiko hukum.
4.2.22 Pelaporan Pelanggaran
Sangat penting bagi setiap pegawai untuk membaca dan memahami Pedoman
Perilaku, peraturan perundangan yang terkait, serta peraturan Perseroan yang
berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai.
Setiap Pegawai Perseroan adalah, dan akan dianggap bertanggung jawab atas
kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang berlaku di BEI.
Jika pegawai percaya bahwa telah terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran
hukum, Tata Perilaku, atau peraturan Perseroan oleh salah satu direktur ataupun
pegawai, yang bersangkutan seyogyanya melaporkan kejadian tersebut kepada
Perseroan dalam hal ini atasannya, dan / atau pihak lain di Perseroan yang
dianggap tepat untuk menerima laporan tersebut.
Perseroan berkomitmen untuk melindungi pegawai yang secara jujur
melaporkan melalui saluran pengawasan atau dengan cara lain (dapat tertulis)

18. kepada Perseroan mengenai setiap pelanggaran oleh setiap pegawai lainnya
terhadap Pedoman Perilaku ini dari kemungkinan-kemungkinan aksi
pembalasan yang dilakukan oleh orang lain. Perseroan juga akan melindungi
pihak yang membantu investigasi. Semua Kepala Divisi / Satuan akan berusaha
menjamin bahwa mereka yang diawasi mengerti akan perlunya Pedoman
Perilaku ini, patuh dalam ketentuan-ketentuannya, dan merasa bebas untuk
bertanya tentang kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini.
Kelalaian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Pedoman ini akan
mengakibatkan pegawai tersebut dikenakan tindakan disipliner sampai dengan
pemutusan hubungan kerja. Seluruh pegawai diharapkan untuk bersikap
kooperatif terhadap investigasi pelanggaran.
4.3 Faktor Penyebab Yang Mungkin Membuat Perusahaan Melakukan Pelanggaran
1. Menurunnya formalisme etis (moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan
dengan perilaku dan hak tertentu).
2. Kurangnya kesadaran moral utilitarian (moral yang berkaitan dengan memaksimumkan
hal terbaik bagi orang lain semaksimal mungkin).
3. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta informasi mengenai bahan, material
berbahaya.
4. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis (tujuan utama bisnis adalah mencari
keuntungan semata, bukan kegiatan sosial).
5. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis.
4.4 Upaya Yang Dapat Dilakukan Perusahaan Untuk Mengatasi Pelanggaran
1. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu
yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan
kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru
untuk menyatakan pendapat.
2. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan
berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja.
3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik.
4. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.

19. BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. PT Bursa Efek Indonesia telah menerapkan etika bisnis dalam proses bisnisnya.
2. Pelanggaran-pelanggaran kode etik dapat terjadi apabila PT Bursa Efek Indonesia
tidak menerapkan etika bisnis secara konsisten dan menyeluruh dalam proses
bisnisnya.
5.2 Saran
Dari hasil penulisan diatas diharapkan PT Bursa Efeak Indonesia konsisten dalam
menjalankan etika bisnisnya agar terhindar dari segala pelanggaran yang dapat terjadi. Dan
terus komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global serta
terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat.

20. DAFTAR PUSTAKA:
Zikri Nurmansyah,2017.https://www.slideshare.net/ZikriNurmansyah1/be-gg-zikri-nurmansyah-
prof-dr-ir-hapzi-ali-mm-cma-executive-and-director-universitas-mercu-buana-2017. ( 8 Oktober
2017, jam 14.15 )
http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/tatakelolaperusahaan.aspx
Silvia Wahyuni,2016.https://silipysilipay.wordpress.com/2016/10/10/etika-bisnis-pada-pt-
unilever/. (14 Oktober 2017, jam 20.00)