BE&GG, Ruslan, Hapzi Ali, The Corporate Culture Infact and Implications, Universitas Mercu Buana, 2017

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Nama : RUSLAN
NIM : 55116120052
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Program Studi Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. Kendala penerapan Good Corporate Governance di Indonesia
Menurut pemahaman saya, selain karena beberapa faktor seperti Negara yang sedang
berkembang, multi esnis, suku dan budaya, negara kepulaun dan lainnya, terdapat
beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya menerapkan Good Corporate
Governance di Indonesia seperti :
Kendala internal yaitu kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan,
rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang
prinsip-prinsip good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang
diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung
terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance, serta belum efektifnya sistem
pengendalian internal (Djatmiko, 2004).
Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat
hukum, aturan dan penegakan hukum (law-enforcement). Indonesia tidak kekurangan
produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar
dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal
dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia,
Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah.
Oleh karena itu diperlukan test-case atau kasus preseden untuk membiasakan proses,
baik yang yudisial maupun quasi-yudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik
pelanggaran hukum perusahaan atau GCG.
Kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan
dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang
terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh
seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang
menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang
banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki
saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh
struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan
dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau
sekelompok orang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan
sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan.
Menurut saya konsep yang tepat adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang
prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan konsisten dalam penegakan hukum
sesuai undang-undang yang berlaku bila terjadi pelanggaran serta memperbaiki stuktur
organisasi perusahaan, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah
tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan
untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini
diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif,

3. dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan
pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
Perbedaan antara Board of Director, Board Committes, Board Power dan Board
Composition
Board of Director / Dewan Direksi merupakan organ Perseroan yang berperan
menjalankan segala tindakan sehubungan dengan pengelolaan Perseroan. Direksi
bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai tujuan Perseroan. Tugas utama Direksi adalah bertindak dan mewakili
untuk dan atas nama Perseroan. Anggotanya dipilih berdasarkan RUPS. Dewan Direksi
memiliki kewenangan pengambilan keputusan akhir.
Meskipun semua anggotanya mungkin tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-
hari perusahaan, seluruh anggota dewan dimintai tanggung jawab atas konsekuensi dari
kebijakan dan tindakan perusahaan. Board of Director biasanya terdiri dari senior-
eksekutif (direktur eksekutif ) serta ahli atau orang yang dihormati dipilih dari
masyarakat luas ( direktur non-eksekutif ).
Board Committees terdiri dari Board of Director yang memiliki komite-komite khusus
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Semua komite telah disetujui oleh Board of
Director serta diberikan tanggung jawab dan sejauh mana mereka mendelegasikan
wewenang Board of Director. Melalui Board Comittees, pekerjaan dapat dibagi
sehingga jauh lebih dapat dicapai daripada jika seluruh dewan bertindak pada semua
hal. Komite menyediakan struktur organisasi, dan pada saat yang sama memungkinkan
fleksibilitas yang cukup sehingga dewan direksi dapat beradaptasi dengan cepat
terhadap tuntutan perubahan lingkungan.
Board Power, pemegang saham mayoritas biasanya menginginkan untuk terjun
langsung, atau setidaknya menempatkan orang kepercayaannya, dalam menjalankan
Perusahaan, dan jabatan Direksi yang dapat memenuhi keinginan tersebut sebagaimana
yang diberikan oleh Undang-Undang. Maka, melalui mekanisme RUPS kemudian
ditentukan susunan Direksi. Direksi tidak memiliki kesamaan pengaturan dengan
pengaturan karyawan. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang seorang Direksi yang
bertindak sebagai Pengusaha, sehingga dirinya disamakan dengan Perusahaan.
Sehingga Direksi dalam pengaturan pengupahannya tidak dapat disamakan dengan
karyawan yang mengacu kepada UU 13/2003.
Board composition adalah struktur kepemilikan atau komposis Dewan biasanya
menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan independensi Dewan (termasuk

4. independensi komite dewan) dan keragaman (perusahaan dan pengalaman industri,
latar belakang fungsional, dll) anggota dewan.
Dari pengertian di atas, menurut pemahaman saya perbedaan antara Board of Director,
Board Committes, Board Power dan Board Composition adalah Board Comittes terdiri
dari board of director yang membentuk komite komite khusus seperti komite audit dan
komite lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Board power merupakan tugas,
tanggung jawab dan kewenangan jajaan anggota dewan direksi dalam sebuah
Perseroan, sedangkan board composition merupakan struktur komposisi anggota dewan
direksi pada suatu perusahaan yang terdiri dari internal maupun independen, dalam hal
ini komposisi anggota dewan direksi ditentukan oleh RUPS.
Implmentasinya dalam konteks Good Corporate Governance di Indonesia
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah yang bertanggung jawab dan memiliki
otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan,
pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan
perusahaan. Steinberg dan Bromilow (2000) menyatakan secara tegas bahwa good
corporate governance akan bisa dibangun dalam suatu perusahaan apabila perusahaan
tersebut memiliki strategy dan planning yang dapat diimplementasikan secara terukur
dari waktu ke waktu dan sejalan dengan konsep Good Corporate Governance. Apabila
strategy dan planning ini terukur secara jelas maka akan memudahkan board untuk
mengukur dan memantau kinerja perusahaan secara berkesinambungan.
Indikator-indikator kinerja tersebut harus disusun dan ditetapkan secara adil dan
bertanggung jawab (fairness dan accountable), kinerja tersebut harus dikomunikasikan
secara terbuka dan bisa di pertanggungjawabkan (transparan dan responsible), dan
akhirnya dalam melakukan pengelolaan sumber daya keputusan yang dibuat harus
bebas dari intervensi pihak manapun (independent)
Di Indonesia, kehadiran Komisaris Independen terkait dengan berbagai upaya, antara
lain :
 Upaya menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang fair terutama
terhadap pemegang saham publik atau terhadap pemegang saham minoritas
 Untuk dapat menerapkan praktik good corporate governance (GCG) yang
secara sederhana dapat diungkapkan sebagai berikut:
o Tell the truth yang merupakan refleksi dari prinsip disclosure
o Keep your promise dalam hubungannya dengan akuntabilitas dan
responsibilitas yang juga merupakan cerminan ethical behavior
o Be fair yaitu menjunjung fairness

5. Terkait dengan perilaku etis di atas, maka penting sekali bagi seorang Komisaris
Independen untuk memiliki motivasi yang sejalan dengan peran dan fungsi yang
diembannya.
Komisaris Independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia,
baik BUMN maupun public listed companies. Dengan adanya Komisaris Independen,
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan mendapatkan manfaat yang
besar, karena :
 Terbentuknya situasi yang suitable dengan perinsip-perinsip dasar good
corporate governance (GCG), di mana Komisaris daopat memberikan
pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi
 Meningkatnya kapabilitas Dewan Komisaris dengan kehadiran Komisaris
Independen yang professional sehingga efektifitas kerja mereka dapat menjadi
lebih optimal.
Dengan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Komisaris
Independen itu sangat diperlukan di perusahaan yang ada di Indoenesia, baik
BUMN maupun perusahaan yang sudah terdaftar (listed companies) di Bursa
Efek Jakarta (BEJ), sebagai pengontrol terhadap praktik good corporate
governance (GCG), dan merupakan bagian dari mekasisme penyeimbang
(check and balances) terhadap pengelolaan perusahan yang dilakukan oleh para
executive directors suatu perusahaan.

6. DAFTAR PUSTAKA
http://lexicon.ft.com/Term?term=board-composition
http://www.businessdictionary.com/definition/board-committee.html
http://www.legal4ukm.com/perubahan-komposisi-saham-mengubah-komposisi-
dewan-direksi-dan-komisaris/
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251452&val=6752&title=GOOD
%20CORPORATE%20GOVERNANCE%20%20DALAM%20PERSPEKTIF%20IS
LAM