Serafinus Octavia Puspitasari, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia, 2017

1. 1
Nama : Serafinus Octavia Puspitasari
Nim : 55117110074
Fakultas : Magister Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Govermence
Nama Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, PreMSc, MM, CMA
FORUM 1 BE AND GG (6 September 2017 – 12 September 2017)
Untuk mengetahui bagaimana mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia baik di
Pemerintahan (GGG) maupun Perusahaan (GCG) adalah harus mengetahui terlebih dahulu
pengertian Good Corporate Governance, tujuan Good Corporate Governance, ruang lingkup
Good Corporate Governance. Berikut penjelasan dari ketiga hal tersebut.
1. Pengertian Good Corporate Governance
Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan corporate governance sebuah
isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi – organisasi NGO, para konsultan
korporasi, akademis, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu – isu yang
terkait dengan corporate governance seperti insider trading, transparansi, akuntabilitas,
independensi, etika bisnis, tanggung jawab social (corporate social responsibility)dan
perlindungan investor telah menjadi ungkapan – ungkapan yang lazim diperbincangkan di
kalangan para pelaku usaha. Corporate governance juga telah menjadi salah satu isu paling
penting bagi para pelaku usaha diberbagai belahan dunia, termasuk pengusaha di Indonesia.
Dengan perkembangan – perkembangan di atas isu corporate governanceyang tadinya hanya
bersifat marginal kini telah menjadi isu sentral. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang
memadai tentang corporate governance. Merupakan hal yang sia – sia bahkan berbahaya bila
kita sekedar mengikuti trend atau kepatuhan terhadap regulasi tanpa memahami makna dan
manfaatnya.
Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh
pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang
dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang
saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah

2. 2
ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan
pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good governancemenjadi tindakan yang nyata
dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good Corporate
Governance (GCG).
Banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance, diantaranya adalah :
1) Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti pengendalian.
Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis
organisasi yang lain, menjadicoporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate
governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.
Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola
hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan
Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara
berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
(Sutojo dan Aldridge, 2008).
2) Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Istilah
Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di
tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian
dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning
point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate Governance di seluruh
dunia. Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan Good Corporate Governance,
sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan,
agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh
perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban
kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,
direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.
3) Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan
intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

3. 3
4) Menurut OCED (Organization for economic co-operation and development)
Mendefenisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak
manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai
kepentingan dengan perusahaan. Good corporate governancejuga mensyaratkan
adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.
5) Menurut Bank Dunia (World Bank) Good corporate governanceadalah kumpulan
hukum, peraturan – peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat
mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai
ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun
masyarakat sekitar secara keseluruhan.
6) Menurut Prakarsa dari Universitas Indonesia (kalangan akademis) Good corporate
governaceadalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan – hubungan
antara menejemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan
kelompok – kelompok kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan – hubungan
ini dimanifiestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem
intensif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan – tujuan
serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Corporate governance
adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi,dewan komisaris, pemegang
saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan
mengarahkan kegiatan perusahaan
2. Tujuan Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup
perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan Good
Corporate Governance telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia”.

4. 4
GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam
menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan Good Governance.Sedangkan
tujuannya adalah :
1) Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2) Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan,dan
efisien.
3) Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan
tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
4) Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan.
5) Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance secara konsisten.
Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good
Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan
manfaat antara lain:
1) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang
saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2) Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
3) Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4) Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap
keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh
perusahaan.
Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan
Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan
tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang
berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada
perusahaan tersebut telah diterapkan.
Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan yang menentukan
keberhasilannya sebagai berikut, seperti dikutip dari Ristifani (2009) :

5. 5
1) Faktor Internal
Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang
berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:
a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung
penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di
perusahaan.
b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada
penerapan nilai-nilai GCG.
c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-
kaidah standar GCG.
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk
menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap
gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik
dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan
dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat
mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya
supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang
diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean
Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat
menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata
lain, semacam benchmark (acuan).
d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di
masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi

6. 6
aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi
GCG secara sukarela.
e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan
implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti
korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan
beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan
peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik
sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi
GCG.
3. Ruang Lingkup Good Corporate Governance
Good Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan
antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan
dalam keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap
dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Pengukuran kinerja konsep
GCG berdasarkan kepada lima dasar, yaitu:
a. Perlindungan hak pemegang saham,
b. Persamaan perlakuan pemegang saham,
c. Peranan stakeholdersterkait dengan bisnis,
d. Keterbukaan dan transparansi,
e. Akuntabilitas dewan komisaris
Dalam konteks tumbuhnya kesadaran dan arti penting Corporate Governance ini,
Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan
sperangkat prinsip – prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara
fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi, dimasing – masing Negara. Prinsip –
prinsip diharapkan menjadi titik rujuk bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun
framework bagi penerapan corporate governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal
prinsip – prinsip ini dapat menjadi guidance atau pedoman dalam mengelaborasi best practice
bagi peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan.
Prinsip – prinsip OECD mencakup lima bidang utama yaitu :
a. Pertanggungjawaban (Responsibility).

7. 7
Yaitu kesesuaian di dalam pengelolahan perusahaan terhadap peraturan perundang -
undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip korporasi. Tanggung jawab perusahaan
tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada stakeholdertetapi juga
kepada pihak – pihak yang berkepntingan lainnya.
b. Transparansi (Transparency)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan
dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan mengenai
struktur dan operasi korporasi.
c. Akuntabilitas (Accountability)
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggung
jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
d. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undang yang berlaku. Dalam
melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan
dan kewajaran.
e. Independensi (Independency)
Yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang – undang yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang
sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance,
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ.
Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tangung jawab merupakan konsekuensi
logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tangung jawab sosial; menghindari
penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara
lingkungan bisnis yang sehat.

8. 8
Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh perusahaan -
perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik)
maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana
perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate
Governanceini. Apabila belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka
perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta
alasannya dalam laporan tahunan.
DAFTAR PUSTAKA
Daniri, Achmad. 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya. Jakarta : Ray
Indonesia
Daniri Achmad dan Indirawati Angela Simatupang. 2012. Meningkatkan Daya Saing
Perusahaan Melalui Good Governance
Forum For Corporate Governance In Indonesia (Fcgi). 2001. “Tata Kelolaperusahaan
(Corporate Governance). Jakarta Http://WWW.Cic-Fcgi.Org Di Akses Tanggal 13
September 2016.
Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance Di Negara – Negara Anggota Acmf,
Kementrian Keuangan Ri Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, 2010
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia.
Pedoman Umum Good Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG), 2006
Ristifani. 2009. Analisis Implementsi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan
Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

9. 9
KUIS 1 BE AND GG (6 September 2017 – 12 September 2017)
Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan budaya Indonesia
Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai sumber dasar dari hukum yang didirikan di Indonesia.
Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 telah dijelaskan mengenai nilai Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab yang harus dijunjung. Hal ini menjadikan semua masyarakat mempunyai
kewajiban untuk memelihara budi pekerti, menegakkan keadilan dan mengedepankan
kemanusiaan sesuai dengan cita-cita moral yang luhur dari rakyat. Selain itu pemerintahan yang
baik harus mencakup mengenai keterbukaan, pertanggung jawaban dan Pengawasan agar
terlaksananya pemerintahan yang bersih.
Di Indonesia masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mencapai GCG yang baik, dalam
konteks pemerintahan dan pelayanan publik masih dapat banyak kita temui kasus pungli pada
pengurusan Kartu Tanda Penduduk dimasyarakat, hal ini tentu menunjukan bahwa pemerintah
belum dapat mengimplementasikan GCG dengan baik distruktur pemerintahan mereka.
Fenomena ini bisa terjadi karena kemungkinan pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat
tidak termotivasi untuk melayani masyarakat (service to public) melainkan masih termotivasi
dengan uang dalam melayani masyarakat.
Pendekatan langsung kepada para pemberi pelayanan publik harus dilakukan dengan mengubah
pola pemikiran mereka yang semula termotivasi dengan uang harus diubah menjadi pelayanan
yang berdasarkan UUD 1945 dimana semua insan yang bergerak dalam pemberian pelayanan
publik harus menyadari bahwa masyarkat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan yang adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
DAFTAR PUSTAKA
Leo. 2009. https://leosukmawijaya.wordpress.com/2009/11/16/good-corporate-governance-dan-
penerapannya-di-indonesia-thomas-s-kaihatu-staf-pengajar-fakultas-ekonomi-universitas-
kristen-petra-surabaya/ (12 Mar 2017, 15.44)
Willzy. 2010. https://willyzwidhytabatabai.wordpress.com/2010/03/05/influent-of-gcg-to-
disclosure/ (12 Mar 2017, 15.00)