Dokumen tersebut membahas tentang konsep Good Governance baik di pemerintahan (GGG) maupun perusahaan (GCG). Good Governance merupakan paradigma pengelolaan sektor publik dan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan stakeholder. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan.

1. Nama : Andrio Hafidz Yulistyan
Nim : 55117110004
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
FORUM 1 BE & GG
konsep yang baik dan efisien dalam mewujdukan Good Corporate Governance di Indonsia baik pada
Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG).
Paradigma Good Governance dalam pemerintahan.
Good governance merupakan manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Dalam literatur
ilmu politik, administrasi, dan kebijakan publik, ia merupakan paradigma pengelolaan sektor publik yang
terinspirasi dari konsep yang dikembangkan di sektor bisnis, yaitu good corporate governance (tata
kelola perusahaan yang baik). Proses pengadopsian good corporate governance ke sektor publik,
ditandai salah satunya oleh lahirnya konsep “pemerintahan wirausaha” (reinventing government) yang
diintrodusir oleh Osborne dan Gaebler (1992).
Bersamaan dengan itu, paradigma good governance kemudian kerapkali digunakan sebagai kriteria
keberhasilan pembangunan suatu negara atau pemerintahan. Menurut UNDP (1997), good governance
memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu partisipasi publik, aturan hukum (rule of law), transparansi, daya
tanggap pelayanan, berorientasi konsensus, kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas,
bervisi strategis, dan saling keterkaitan antara seluruh prinsip tersebut. Good governance menekankan
pentingnya interaksi sinergis dan setara antara 3 pilar: negara, sektor swasta dan masyarakat madani
(civil society).
Untuk menciptakan good governance diperlukan upaya yang komprehensif, serius, dan sinergis,
melibatkan para pemangku kepentingan. Birokrasi pemerintah merupakan bagian institusi negara yang
diharapkan berada di garda terdepan dalam mewujudkan good governance.
Pengertian Good Corporate Governance
Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan corporate governance sebuah isu
penting di kalangan para eksekutif, organisasi – organisasi NGO, para konsultan korporasi, akademis,
dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu – isu yang terkait dengan corporate
governance seperti insider trading, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung
jawab social (corporate social responsibility)dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan –
ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. Corporate governance juga telah
menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha diberbagai belahan dunia, termasuk
pengusaha di Indonesia.

2. Dengan perkembangan – perkembangan di atas isu corporate governanceyang tadinya hanya bersifat
marginal kini telah menjadi isu sentral. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang
corporate governance. Merupakan hal yang sia – sia bahkan berbahaya bila kita sekedar mengikuti trend
atau kepatuhan terhadap regulasi tanpa memahami makna dan manfaatnya.
Prinsip Good Governancemerupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan
perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah dalam
rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma ataupun pedoman
yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan
pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good
governancemenjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu
pedoman Good Corporate Governance (GCG).
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance telah dibuatkan
pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis
tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”.
GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam
menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan Good Governance.Sedangkan tujuannya
adalah:
- Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas,
dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan,dan efisien.
- Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab
masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
- Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang
telah ditetapkan.
- Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governancesecara
konsisten.
DAFTAR PUSTAKA
1. Rakata, https://rakataonline.wordpress.com/2013/12/17/mewujudkan-good-governance.
2. Bakri, http://aceh.tribunnews.com/2013/02/21/mewujudkan-good-governance.
3. Daniri Achmad dan Indirawati Angela Simatupang,2012, Meningkatkan Daya Saing Perusahaan
Melalui Good Governance.
4. Sabirinsaiga, http://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-governance-
ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat.

3. QUIZ BE & GG
Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya kita .
Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan
agency theory (Chinn,2000; Shaw,2003). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis
mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu
bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.
Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan
kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak
dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency
theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan
sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap
pemegang saham.
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan
mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang
tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja
perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas
manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan
peraturan yang berlaku.
Apabila lima peratauran ini dapat di terapkan di perusahaan maka saya kira prinsip ini yang
cocok untuk di terapkan dengan budaya kita yang banyak memiliki keaneka ragaman budaya,
agama dan suku.
Sehubungan dengan itu, hingga saat ini istilah GCG itu sendiri belum mendapatkan padanan
yang tepat dalam bahasa Indonesia. Banyak perusahaan tetap menggunakan istilah GCG. Istilah
– GCG – merujuk pada pengertian yang sama yakni sebagai:

4. Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC,
dan RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan
dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
1. Wijaya sukma leo, wordpress.com/2009/11/16/good-corporate-governance-dan-
penerapannya-di-indonesia-thomas-s-kaihatu-staf-pengajar-fakultas-ekonomi-universitas-
kristen-petra-surabaya.
2. Miko Kamal, Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG, www.alf.com, 2008.
3. Intan, https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2.