1. Industrial Relationship Concept By : Marizka E. Lakshinta ^ Presented By : H. RahmatArifianto, Psi. MM. www.humanikaconsulting.com

2. PengertianHubungan Industrial Sistemhubungan yang terbentukantaraparapelakudalamprosesproduksibarangdan/ataujasa yang terdiridariunsurpengusaha, pekerja/buruhdanpemerintah yang didasarkanpadanilai-nilaiPancasiladan UUD 1945. Pasal 16 UU no. 13/2003 HRM for Humanika 2

4. Kualitaskehidupankerja

5. Tingkat kompetisi

6. Produktifitas

8. SkemaHubungan Pemerintah Perlindungantindakan legal Perlindungantindakan legal Aktifitas Serikat Pekerja AktifitasManajemen Kesempatan kerja Manajemen SerikatPekerja Kinerjakerja yang efektif Kontrak Manajemen – Serikat Pekerja

9. FaktorHarmonisasiHubungan Industrial Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan SistemKompensasi Kondisikerja Sistem Kontrol dan mekanisme organisasi Peluanguntukmemanfaatkankapabilitasseorang Peluanguntukmengembangkandiri, mengembangkankarir, dankeamanankerja (job security) Integrasisosialdanidentitasdalamorganisasi Kesesuaianantaraperankerjadankehidupanpekerjalainnya Keterlibatandalampengambilankeputusanbagilingkungan / kehidupankerjanya

10. 5 SaranaHubungan Industrial HRM for Humanika 7 UU No. 21/2000, TentangSerikatPekerja / SerikatBuruh Kep. Menakertrans No. 16/Men/2001, Tentang Tata Cara Pencatatan SP / SB Kep. Menakertrans No. 201/Men/2001, TentangKeterwakilandalamkelembagaanHubungan Industrial Kep. Menakertrans RI No. Kep-255/Men/2003, Tgl. 9 Desember 2003, Tentang Tata Cara PembentukandanSusunankeanggotaanlembagakerjasamaBipartit. Kep. Menakertrans RI No. Kep-48/Men/IV/2004, Tanggal 8 April 2004, Tentang Tata Cara PembuatandanPengesahanPeraturan Perusahaan Serta PembuatandanPendaftaranPerjanjianKerjaBersama

11. NORMA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL HRM for Humanika 8 MAKRO MINIMAL NORMA HUBUNGAN INDUSTRIAL Adalahketentuannormatif yang mengaturmengenaihakdankewajibanpekerjadanpengusaha. ‘Makro Minimal iniadalahturunanUndang-UndangKetenagakerjaandanPeraturanPemerintah’ . MIKRO KONDISIONAL Adalahperaturan / perjanjianantaraorganisasidankaryawan yang mengaturhubungankerja.

12. PP & PKB HRM for Humanika 9 Peraturan Perusahaan adalahperaturan yang dibuatsecaratertulisolehpengusaha yang memuatsyarat-syaratkerjadantatatertibperusahaan. PerjanjianKerjaBersamaadalahperjanjian yang merupakanhasilperundinganantara SP / SB ataubeberapa SP / SB yang tercatatpadainstansi yang bertanggungjawabdibidangketenagaandenganpengusahaataubeberapapengusahaatauperkumpulanpengusaha yang memuatsyarat-syaratkerja, hakdankewajibankeduabelahpihak. Kep-48/Men/IV/2004 Tanggal 8 April

13. PERATURAN PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Hak & KewajibanPengusaha Hak & KewajibanPengusaha Hak & KewajibanPekerja/Buruh Hak & Kewajiban SP / SB sertaPekerja / Buruh SyaratKerja JangkawaktudantanggalmulaiberlakunyaPerjanjianKerjaBersama Tata TertibPerusahaan TandatanganparapihakpembuatPerjanjianKerjaBersama PerbedaanterletakpadaSubyekPerikatanPerjanjian HRM for Humanika 10

14. ATURAN KETENAGAKERJAAN Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan Undang-UndangKetenagakerjaanLainnya UU No. 3 TAHUN 1951 (3/1951), tentangPernyataanBerlakunyaUndang-UndangPengawasanPerburuhan UU No. 21 TAHUN 2000, tentangSerikatPekerjaatauSerikatBuruh , UU No. 7 TAHUN 1981, tentangWajibLaporKetenagakerjaan, PermenNo.PER- 14/MEN/IV/ 2006, tentangTata Cara PelaporanKetenagakerjaandi Perusahaan, UU No. 21 TAHUN 2003, tentangPengesahan ILO Conventionno 81 concerning labor inspection in industry and commerce (konvensi ILO no. 81 tentangPengawasanketenagakerjaandalamindustridanperdagangan), UU No. 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial. HRM for Humanika 11

15. PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL DALAM PROSES PERJANJIAN KERJA Unfair labor practice Kecurigaan yang berlebihandiantaraparapihak Perselisihandan deadlock dalamprosesperundinganakibatkuranglancarnyakomunikasidiantaraparapihak Perselisihanataupertentanganakibatvisidankepentingan yang berbeda HRM for Humanika 12

16. SanksidalamPelanggaranHubungan Industrial SanksiAdministratif, ContohBentukSanksi: Teguran, peringatantertulis, pembatasankegiatanusaha, pembekuanusaha, pembatalanpendaftaran, penghentiansementarasebagianataukeseluruhanalatproduksi, pencabutanijinusaha. Contohpelanggaran: Melakukandiskriminasikesempatankerjakepadapekerja, pengusahatidakmencetakataumemperbanyaknaskahPerjanjianKerjaBersama (PKB).Pengusaha yang tidakmemberikanbantuan paling lama enambulanterhitungsejakharipertamapekerjaditahanolehpihak yang berwajibkepadakeluargapekerja yang menjaditanggungannya.

17. SanksiPerdata , ContohSanksi: BatalnyaPerjanjianKerja, Perubahan status hubungankerja, tidakdiberikannyauangpesangonuntukpekerja yang terbuktibersalah, dll. ContohBentukPelanggaran: Perjanjian Kerja bukan karena kesepakatan dan kecakapan kedua belah pihak, pekerjaan yang diperjanjikanbertentangandenganperundang-undangan, kesusilaan, danketertibanumum, Mogokkerja yang dilakukansecaratidaksah, Mogokkerjadiperusahaan yang melayanikepentinganumumatau yang berkaitandengankeselamatanjiwamanusiasehinggajatuhkorban

18. SanksiPidana, ContohSanksi: SanksiPidanapenjara, denda; ContohBentukPelanggaran: Tidakmembayarupahpekerja, TidakmempekerjakanPekerja, pekerjaan yang dijanjikan, memaksaPekerjauntukbekerjapadahalPekerjasedangmelaksanakanhakistirahat, dll.

19. TAHAP I PERSIAPAN TAHAP IV PELAKSANAAN TAHAP II PERUNDINGAN TAHAP III PENYUSUNAN ISI TAHAP PERUNDINGAN HRM for Humanika 16

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Menghindariperselisihan , Langkahpertama: bicaralahpadapihak lain yang terlibat , Langkahkedua: jedalahsementara , Langkahpenyelesaianperselisihanlanjutan:- mediasi informal,- berdiskusidenganpihakketiga,- lakukansurvei,- mediasi. HRM for Humanika 17