Dokumen tersebut membahas tentang kasus pemecatan tiga buruh yaitu Dasir, Fitria Susanti, dan Mudhoif Eli di PT Tainan. Dasir dilarang masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan Fitria Susanti. Fitria mengajukan cuti namun ditolak perusahaan dan BPJS-nya dinonaktifkan. Kasus ini dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan perusahaan diminta mempekerjakan kembali namun tidak digubris.

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perburuhan
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
07
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Hukum Perburuhan Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perburuhan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
• Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-undang yang berlaku
di Indonesia tentang : Hukum Perburuhan

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
HUKUM PERBURUHAN
• Pengertian Hukum Perburuhan
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain (UU No 13 Tahun 2003 Bab 1, Pasal 1 ayat (2))1
. Setiap orang yang
bekerja pada suatu perusahaan atau industri (baik dalam bentuk besar atau kecil) dan
menerima upah dalam bentuk gaji atau lain sebagainya sebagai imbalan atas kerjanya.
Hukum Perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara pemberi kerja (seperti Perusahaan
dan Pengusaha) di satu sisi, dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain (Ali
Hapzi)2
.
Hukum perburuhan Menurut Prof. Imam Soepomo, Guru Besar hukum perburuhan di
Universitas Indonesia, adalah “suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak,
yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah” (hukum perburuhan)3
. Dari kedua penjelasan diatas, hukum perburuhan
dapat diartikan sebagai norma-norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur
hubungan antara pekerja dengan perusahaan tepat pekerja bekerja.
Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang
berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi.
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, Yang Dimaksud Dengan

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Ketenagakerjaan adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak
yang berwenang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan
hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan
penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan
melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.
Hukum perburuhan terbagi menjadi:
1. Hukum Perburuhan Individu (mengenai kontrak kerja), dan
2. Hukum Perburuhan Kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-
lain),
yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.
Definisi Hukum Perburuhan Menurut Pendapat Para Ahli Hukum dapat dirangkum
sebagai berikut.
1. Menurut Molenaar, Hukum Perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku,
yang pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan
buruh, buruh dengan penguasa.
2. Menurut Mok, Hukum Perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas
tanggung jawab dan risiko sendiri.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
3. Menurut Soetikno, Hukum Perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum
mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi
ditempatkan dibawah perintah/pimpinan oranglain dan mengenai keadaan-
keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja
tersebut.
Hukum Perburuhan di Era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual
hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam
tiga paket Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Pendapat-pendapat ahli hukum mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan di
Indonesia :
1. NEH Van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
adalah hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan
di luar hubungan kerja.
2. Menurut Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari
hukum yang berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan
antara buruh dengan buruh dan antara buruh dan penguasa.
3. Menurut Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum
Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai
hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di
bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang
langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
4. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Prof. Imam Soepomo diartikan
sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak
tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang
lain dengan menerima upah.
Hal-hal yang diurusi :
1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
2. Perlindungan orang yang dipekerjakan
3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
4. Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
5. Pelaksanaan hubungan kerja
6. Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi para
pengusaha)
7. Kesepakatan bersama
8. Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan
Hukum Ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan lapangan
dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada sektor pemenuhan
kebutuhan primer, seperti pertanian. Namun secara perlahan sektor pemenuhan
kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, sehingga kesempatan kerja
semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat,
mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja.
Hubungan antara perusahaan tersebut dengan tenaga kerjanya, disebut dengan
hubungan kerja (hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya atau bahkan dengan
calon pekerja). Dengan demikian diperlukan adanya suatu aturan (hukum) yang dapat
menjadi pengontrol dalam hubungan tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu
perselisihan dalam hubungan kerja tersebut
Dalam segi apapun dan bidang manapun hukum selalu ikut berperan aktif. Selain
hukum sebagai aturan, hukum juga berperan sebagai perlindungan.
Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui adanya unsur-
unsur hukum ketenagakerjaan, meliputi :

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
1. Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun tulisan
2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan.
3. Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid,
hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dsb.
Dari uraian di atas perlu diketahui bahwa beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya
mengenai pengertian dari hukum ketenagakerjaan meliputi :
• Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab
dan risiko sendiri.
• Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan
dengan hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan
penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
• Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga
meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko
sendiri.
• Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak
buruh/pekerja maupun pihak majikan.
• Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
• Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan
majikan dengan perintah (penguasa).

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
KASUS PHK 3 BURUH PT TAINAN
JAKARTA – Pada 18 Agustus 2015, Manajemen PT Tainan melarang Dasir masuk kerja.
Alasannya, masa kontrak kerja Dasir telah habis. Dasir menolak, karena sejak 2007 Dasir
menerima surat perjanjian kerja sebagai buruh tetap.
Pemecatan terhadap Dasir diduga memiliki kaitan dengan pembelaannya terhadap anggotanya
di serikat buruh untuk mendapatkan hak cuti melahirkan. Dasir dilarang masuk kerja setelah
melakukan pembelaan terhadap kasus cuti melahirkan anggota FSBI, Fitria Susanti. Dasir
sendiri adalah Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) PT Tainan.
Peristiwa tersebut bermula ketika Fitria Susanti mengajukan cuti melahirkan, pada bulan
Agustus 2015. Pihak manajemen perusahaan menyarankan agar Fitria Susanti mengundurkan
diri dan dapat kembali bekerja dengan menandatangani kontrak baru, dan dijanjikan akan tetap
diperhitungkan masa kerjanya sejak 2005.
Fitria meminta pendapat HRD (human resource departement) PT Tainan dan mendapatkan
jawaban yang tidak memuaskan. Fitria Susanti dinilai tidak berhak mendapatkan cuti
melahirkan karena hubungan kerjanya berstatus kontrak. Karena masa kerjanya telah bertahun-
tahun, Fitria pun menanyakan haknya ketika mengundurkan diri. Namun HRD tidak
memberikan jawaban pasti.
Lalu Fitria mengadu kepada pengurus serikat buruh. Ketua serikat pekerja PT Tainan, Dasir,
menyarankan agar Fitria mengajukan cuti secara tertulis, sebagaimana peraturan perundangan.
Fitri pun menempuh saran dari Dasir. Fitria membawa surat keterangan dari bidan untuk
melaksanakan cuti melahirkan pada 11 Agustus hingga Desember 2015. Surat pengajuan cuti
diterima oleh manajemen.
Pada 25 Agustus 2015, Fitria melahirkan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Namun, ketika
hendak menggunakan pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan,
ternyata BPJS sudah dinonaktifkan oleh manajemen PT Tainan. Dan selama melahirkan upah
Fitria tidak dibayar.
Kasus PHK yang dialami oleh kedua buruh tersebut, kemudian diadukan oleh serikat ke Suku
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Utara. Dan pada tanggal 19 Januari 2016,
Sudinakertrans Jakarta Utara mengeluarkan surat anjuran kepada perusahaan.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Adapun isi dari surat anjuran tersebut adalah mempekerjakan kembali Dasir dan Fitria. Serta
membayarkan upah selama cuti melahirkan Fitria, sebesar 15,5 juta rupiah. Dan upah selama
proses PHK Dasir sebesar 15,5 juta rupiah.
Namun menurut Dasir, surat anjuran tersebut tidak digubris oleh perusahaan, dan hingga kini
kasusnya masih belum menemui titik temu.
Pada kasus yang berbeda namun masih di satu perusahaan yang sama, pada 15-20 November
2015. Mudhoif Eli Sugandhi mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asia
Floor Wage (AFWA) Indonesia di Bangladesh. Untuk mengikuti kegiatan tersebut Mudhoif
Eli Sugandhi mengajukan dispensasi selama 5 hari.
Namun sepulangnya dari kegiatan serikat, Mudhoif Eli Sugandhi dilarang masuk kerja. Alasan
yang diberikan oleh perusahaan adalah Mudhoif Eli Sugandhi telah mangkir dari kerja.
Perusahaan sendiri telah mengirimkan surat pemberitahuan tersebut, namun yang bersangkutan
tidak menerimanya karena masih melakukan kegiatan.
Survei AFWA Indonesia yang dilakukan kepada 30 buruh di PT Tainan, telah mengumpulkan
informasi bahwa 9000 buruh PT Tainan hampir 90% hubungan kerjanya kontrak, dengan
durasi kontrak 6 bulan dan terus menerus diperbarui. Sementara perempuan-perempuan buruh
tidak mendapatkan hak cuti melahirkan dan cuti haid. Dan cuti tahunan hanya 6 hari.
Sementara terkait dengan jam kerja dan lembur. Setiap hari buruh diwajibkan masuk kerja pada
pukul 7.05, padahal jam kerja resminya adalah pukul 7.30. Kelebihan jam kerja tidak
perhitungkan sebagai lembur.
Setiap 1 jam, buruh di bagian produksi diwajibkan mencapai target 115-200 pieces. Padahal
target tersebut hanya mungkin dicapai per 2 jam. Setiap hari buruh diwajibkan lembur sekitar
3 sampai 5 jam. Jajaran manajemen akan membentak, mengancam, dan memaki jika buruh
menolak lembur.
Analisis Hukum
Menurut Undang-Undang Kebebasan Berserikat Nomor 21 Tahun 2000, Pasal 28
menyebutkan; Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk
membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi
anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh.
Sementara pada pasal 29 mengatur bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan kepada
pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang
diatur dalam perjanjian kerja bersama.
Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 82 berbunyi;
Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau bidan.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Analisis Berdasarkan Sifat Privat dan Publik dari Hukum Ketenagakerjaan
Pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja wanita dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 antara lain Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 93. Jika dilihat
dengan detailnya pengaturan mengenai pekerja wanita, maka hal ini berarti Negara telah turut
serta melindungi hak-hak pekerja wanita dan hukum yang mengaturnya bersifat “publik”. [3]
Sifat publik juga ditunjukkan oleh UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak
memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja
yang memuat ketentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak kerja
atau selama masa tertentu dalam perjanjian kerja. Ketentuan ini tedapat pada Pasal 153 ayat 1
huruf e UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi : Pengusaha dilarang melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan,
atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil
adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang
bersangkutan sesuai Pasal 153 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003.
Analisis Berdasarkan Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa
Karena pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak pekerja wanita diatur secara rigid
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan
terhadap pekerja wanita merupakan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur
dalam artian semua hal yang berkaitan dengan pekerja wanita harus merujuk pada UU tersebut.
Sementara memaksa, semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita harus menaati
aturan-aturan dalam UU tersebut.
Aturan Mengenai Pekerja Wanita dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
• Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya
apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 wajib :
a. Memberikan Makanan dan Minuman Bergizi; dan
b. Menjaga Kesusilaan dan Keamanan Selama di Tempat Kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
• ·Pasal 81

11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
(1) Pekerja/buruh perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada pengusaha,
tidak wajibbekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid.
• Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan
1,5 bulan sesudah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan
• Pasal 83
Pekerja/buruh untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan
• Pasal 84
Setiap pekerja/buruh perempuan yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal, 79, 80
dan 82 berhak mendapatkan upah penuh.
• Pasal 93
(2) Pengusaha wajib membayar upah apabila:
b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga
tidak dapat melakukan pekerjaan;

12. ‘18
12 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (Diakses pada Kamis,
19April 2018 jam 13.00)
2. Ali Hapzi. 2018. Modul Perkuliahan.
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?file=%2F1247340%2Fmod_resourc
e%2Fcontent%2F1%2F7.%20Hapzi%20Ali%2C%20Modul%20HBL%2C%20Huku
m%20Perburuhan.pdf (Diakses pada Kamis, 19 April 2018 jam 13.05)
3. Hukum Perburuhan. 2012.
https://hukumperburuhan.wordpress.com/2012/01/15/4/ (Diakses pada Kamis, 19
April 2018 jam 14.08)
wikipedia.org.Hukum Perburuhan https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
(Di Akses pada Rabu,18 April 2018, Pukul 11.50)
Putra,Vioxy Ananta https://vioxcyanantaputra.wordpress.com/hukum-perburuhan-
dan-tenaga-kerja-2/ (Di Akses pada Kamis 19 April 2018, Pukul 12.10)
http://kabarburuh.com/2016/02/09/kronologis-kasus-phk-3-buruh-pt-tainan/ (Di
Akses pada Senin, 16 April 2018, Pukul 15.50)
kompasiana.com https://www.kompasiana.com/yudithfitri/ah-nasib-buruh-
wanita_552e0dd46ea834cc2a8b45cb (Di Akses pada Senin, 16 April 2018, Pukul
16.00)