Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan beserta ruang lingkup pengaturannya. Terdapat beberapa istilah penting seperti buruh, karyawan, tenaga kerja, pegawai, dan pekerja. Dokumen ini juga menjelaskan ruang lingkup pengaturan hukum ketenagakerjaan yang meliputi masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah berakhirnya hubungan kerja.

1. ISTILAH DAN RUANG
LINGKUP

2. BURUH
KARYAWAN
(1966)
ORANG YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN DALAM SUATU
HUBUNGAN KERJA
TENAGA
KERJA
PEGAWAI
PEKERJA

3. BURUH
SESEORANG YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KERJA DENGAN
MAJIKAN/DIIDENTIKAN DENGAN
PEKERJA KASAR
DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
( UU NO. 13 TH. 2003 )

4. KARYAWAN
(1966)
BAGI ORANG YANG
BEKERJA/ BERKARYA
TIDAK DALAM SUATU
HUBUNGAN KERJA/
SWAPEKERJA
ADA DALAM SUATU
HUBUNGAN KERJA
DOKTER
KARYAWAN
NOTARIS
PERUSAHAN
ADVOKAT

5. TENAGA KERJA
SETIAP ORANG YANG MAMPU
MELAKUKAN PEKERJAAN GUNA
MENGHASILKAN BARANG DAN/
ATAU JASA BAIK UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI
MAUPUN UNTUK MASYARAKAT
PENGANGGURAN..???

6. PEGAWAI
( NEGERI )
LAZIMNYA DIGUNAKAN BAGI
ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BAGI PEMERINTAH
(NEGARA) DAN DIGAJI SESUAI
DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
UU NO. 43
TH. 1999 TTG.
POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI :
- YANG TELAH MEMENUHI SYARAT
- DIANGKAT OLEH PEJABAT YG BERWENANG
- DISERAHI TUGAS JABATAN NEGERI
- DIGAJI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. PEKERJA
MENUNJUKAN STATUS HUBUNGAN KERJA
PEKERJA
PEKERJA
PEKERJA
PEKERJA
KONTRAK
HONORER
TETAP
HARIAN

8. MAJIKAN / PENGUSAHA
ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG
MEMPEKERJAKAN BURUH
ORANG PERSEORANGAN,
PERSEKUTUAN ATAU BADAN
HUKUM YANG MENJALANKAN
SUATU PERUSAHAAN MILIK
SENDIRI ATAU BUKAN
MILIKNYA YANG BERADA DI
INDONESIA ATAU DILUAR
WILAYAH INDONESIA
(PASAL 1 BUTIR 5 UU No. 13 Th.
2003)

9. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN/ KETENAGAKERJAAN
(ARBEIDRECHT)
Prof. Iman Soepomo, SH :
Himpunan peraturan baik
tertulis maupun tidak, yang
berkenaan dengan kejadian
dimana seseorang bekerja
pada orang lain dengan
menerima upah
Syahrani :
Keseluruhan peraturan hukum
yang mengatur hubunganhubungan perburuhan
N.E.H van Esveld :
Hukum Perburuhan tidak
hanya meliputi hubungan kerja
dimana pekerja dilakukan
dibawah pimpinan, tetapi
meliputi pula pekerjaan yang
dilakukan oleh swapekerja
yang melakukan pekerjaan
atas tanggung jawab dan
resiko sendiri
Molenaar :
Bagian hukum yang berlaku,
yang pokoknya mengatur
hubungan antara tenaga kerja
dan pengusaha, antara tenaga
kerja dan tenaga kerja serta
antara tenaga kerja dan
pengusaha

10. HIMPUNAN
PERATURAN
UNSUR-UNSUR
MELAKUKAN
PEKERJAAN
PADA ORANG LAIN
DENGAN MENERIMA
UPAH
MASALAH-MASALAH
YANG BERKENAAN
SEBELUM MELAKUKAN
HUBUNGAN KERJA
PADA SAAT
BERLANGSUNGNYA
HUBUNGAN KERJA
SETELAH
BERAKHIRNYA
HUBUNGAN KERJA

11. RUANG LINGKUP PENGATURAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN/PERBURUHAN
MASA SEBELUM BEKERJA
(PRE-EMPLOYMENT)
Pengaturan Lowongan Pekerjaan
Pengerahan dan penempatan :
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 39 Th. 2004
Kepres No. 4 Th. 1980
(Wjb Lapor Low. Pekerjaan)
Permen Mud Perb. No. 11 Th.
1959 (AKAD)
Permen TK No. 4 Th. 1970
(Pengerahan TK)
MASA SETELAH BEKERJA
MASA SELAMA BEKERJA
(DURING EMPLOYMENT)
Mengatur selama hubungan
kerja berlangsung :
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 1 Th. 1970 (Keselamatan kerja)
UU No. 7 Th. 1981 (Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Di Perusahan)
UU No. 3 Th. 1992 (Jamsostek)
UU No. 21 Th. 2000 (SP/ SB)
UU No. 2 Th. 2004 (Penyelesaian perselisihan)
UU No. 39 Th. 2004 (Penempatan & Perlindungan)
(POST EMPLOYMENT)
Mengatur permasalahan setelah hubungan pekerjaan :
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 2 Th. 2004
UU No. 11 Th. 1992 (Dana Pensiun)
UU No. 3 Th. 1992
PP No. 76 Th. 1992 (Dana Pensiun Pemberi Kerja)

12. MEMAKSA
MEMAKSA
SIFAT-SIFAT HUKUM
KETENAGAKERJAAN
PERINTAH
LARANGAN
KEBEBASAN BERKONTRAK
(PSL. 1338 KUHPDT)