Tesis ini membahas akibat hukum perjanjian kerja yang dibuat perusahaan dengan pekerja menurut hukum perdata dan undang-undang ketenagakerjaan berdasarkan studi perjanjian kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Penelitian menemukan bahwa secara hukum perdata perjanjian kerja sah, namun ditemukan ketentuan yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan terkait lamanya peker
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pemecatan tiga buruh yaitu Dasir, Fitria Susanti, dan Mudhoif Eli di PT Tainan. Dasir dilarang masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan Fitria Susanti. Fitria mengajukan cuti namun ditolak perusahaan dan BPJS-nya dinonaktifkan. Kasus ini dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan perusahaan diminta mempekerjakan kembali namun tidak digubris.
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pemecatan tiga buruh yaitu Dasir, Fitria Susanti, dan satu buruh lainnya dari PT Tainan. Dasir ditolak masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan Fitria Susanti. Fitria mengajukan cuti namun BPJS-nya dinonaktifkan dan gaunya tidak dibayar. Kasus ini dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan dikeluarkan surat anjuran yang tidak digubris perusahaan.
3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu ...Teuku Alvin Putra Rezalino
Modul ini membahas tentang bentuk badan usaha dan hukum bisnis serta lingkungan yang mengatur hal tersebut. Definisi perseroan terbatas dijelaskan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modul ini juga menjelaskan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
Buruh adalah tulang punggung sektor swasta, yang banyak memberikan sumbangsih terbesar dalam pergerakan roda ekonomi Indonesia. Buruh pada dasarnya adalah seorang manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuanya untuk mendapatkan imbalan baik itu upah (uang) ataupun penghargaan yang harus diberikan pemberi kerja, pengusaha, atau majikan. Buruh masih dianggap spele dan masih dianggap seperti budak pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Tonggak meningkatkan taraf hidup dengan sistem pengupahan minimum regional masih banyak yang belum diterapkan, termasuk disektor jasa ataupun pelayanan. Mereka digaji hanya berdasarkan suka-suka kantong tuanya.
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pemecatan tiga buruh yaitu Dasir, Fitria Susanti, dan Mudhoif Eli di PT Tainan. Dasir dilarang masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan Fitria Susanti. Fitria mengajukan cuti namun ditolak perusahaan dan BPJS-nya dinonaktifkan. Kasus ini dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan perusahaan diminta mempekerjakan kembali namun tidak digubris.
Hbl 7, mei ika, hapzi ali, hukum perburuhan, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pemecatan tiga buruh yaitu Dasir, Fitria Susanti, dan satu buruh lainnya dari PT Tainan. Dasir ditolak masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan Fitria Susanti. Fitria mengajukan cuti namun BPJS-nya dinonaktifkan dan gaunya tidak dibayar. Kasus ini dilaporkan ke dinas tenaga kerja dan dikeluarkan surat anjuran yang tidak digubris perusahaan.
3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu ...Teuku Alvin Putra Rezalino
Modul ini membahas tentang bentuk badan usaha dan hukum bisnis serta lingkungan yang mengatur hal tersebut. Definisi perseroan terbatas dijelaskan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modul ini juga menjelaskan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
Buruh adalah tulang punggung sektor swasta, yang banyak memberikan sumbangsih terbesar dalam pergerakan roda ekonomi Indonesia. Buruh pada dasarnya adalah seorang manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuanya untuk mendapatkan imbalan baik itu upah (uang) ataupun penghargaan yang harus diberikan pemberi kerja, pengusaha, atau majikan. Buruh masih dianggap spele dan masih dianggap seperti budak pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Tonggak meningkatkan taraf hidup dengan sistem pengupahan minimum regional masih banyak yang belum diterapkan, termasuk disektor jasa ataupun pelayanan. Mereka digaji hanya berdasarkan suka-suka kantong tuanya.
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
Teks tersebut membahas perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ketenagakerjaan. Teks tersebut menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perkembangan melalui undang-undang baru dan mendefinisikan pihak-pihak seperti buruh, pengusaha, organisasi buruh dan pengusaha, serta pemerintah yang terkait dengan hubungan industrial dan perjanjian ker
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 1 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas prinsip penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai undang-undang terkait.
2) Prinsip-prinsip utama mencakup penempatan yang sesuai keahlian dan perlindungan hak TKI, termasuk pencegahan dokumen palsu dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi perjanjian.
3) Pemerintah berkewajiban melind
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrialcutzurnali
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Jenis perselisihan hubungan industrial terdiri dari perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja/buruh. Prosedur penyelesaiannya meliputi bipartit, konsiliasi, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial."
hukum ketenagakerjaan dari bentuk bentuk perjanjian yang ada di hukum ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama,perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
HBL, 7,Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu ...intandwik_
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hukum perburuhan mencakup peraturan tentang upah, hubungan kerja, lingkup, dan sejarahnya. Kasus penyiksaan 36 buruh di pabrik di Tangerang dikecam karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian dasar tentang ketenagakerjaan menurut undang-undang terkait, termasuk hak-hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, dan lembaga-lembaga terkait seperti serikat buruh. Dokumen ini juga membahas tentang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan diskriminasi dalam kesempatan kerja.
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan terbagi menjadi hukum perburuhan individu dan kolektif, serta mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Modul ini juga membahas kondisi buruh migran Indonesia, terutama perempuan, yang sering mengalami pelanggaran hak seperti tidak dibayar upah atau terjebak trafficking. Pemerintah dinilai kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi
Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptssuserd30037
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang hukum perburuhan di Indonesia, meliputi pengantar, sejarah, sumber hukum, pihak-pihak yang terkait, hubungan kerja, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, serta hukum perburuhan internasional.
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia menurut para ahli, sumber hukum perburuhan otonom dan heteronom seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan pemerintah. Modul ini juga menjelaskan kasus implementasi hukum perburuhan pada konflik antara buruh dan perusahaan Tjiwi Kimia Sidoarjo yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak dan penggunaan ten
Teks tersebut membahas perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ketenagakerjaan. Teks tersebut menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perkembangan melalui undang-undang baru dan mendefinisikan pihak-pihak seperti buruh, pengusaha, organisasi buruh dan pengusaha, serta pemerintah yang terkait dengan hubungan industrial dan perjanjian ker
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 1 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas prinsip penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai undang-undang terkait.
2) Prinsip-prinsip utama mencakup penempatan yang sesuai keahlian dan perlindungan hak TKI, termasuk pencegahan dokumen palsu dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi perjanjian.
3) Pemerintah berkewajiban melind
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrialcutzurnali
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Jenis perselisihan hubungan industrial terdiri dari perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja/buruh. Prosedur penyelesaiannya meliputi bipartit, konsiliasi, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial."
hukum ketenagakerjaan dari bentuk bentuk perjanjian yang ada di hukum ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama,perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
HBL, 7,Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu ...intandwik_
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hukum perburuhan mencakup peraturan tentang upah, hubungan kerja, lingkup, dan sejarahnya. Kasus penyiksaan 36 buruh di pabrik di Tangerang dikecam karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian dasar tentang ketenagakerjaan menurut undang-undang terkait, termasuk hak-hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, dan lembaga-lembaga terkait seperti serikat buruh. Dokumen ini juga membahas tentang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan diskriminasi dalam kesempatan kerja.
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan terbagi menjadi hukum perburuhan individu dan kolektif, serta mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Modul ini juga membahas kondisi buruh migran Indonesia, terutama perempuan, yang sering mengalami pelanggaran hak seperti tidak dibayar upah atau terjebak trafficking. Pemerintah dinilai kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi
Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptssuserd30037
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang hukum perburuhan di Indonesia, meliputi pengantar, sejarah, sumber hukum, pihak-pihak yang terkait, hubungan kerja, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, serta hukum perburuhan internasional.
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia menurut para ahli, sumber hukum perburuhan otonom dan heteronom seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan pemerintah. Modul ini juga menjelaskan kasus implementasi hukum perburuhan pada konflik antara buruh dan perusahaan Tjiwi Kimia Sidoarjo yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak dan penggunaan ten
Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab perusahaan penyedia jasa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja outsourcing. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa perusahaan penyedia jasa bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan pekerjanya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Dokumen juga membahas sanksi yang diterima pekerja outsourcing apabila melakukan perbuatan melawan huk
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum perburuhan menurut para ahli dan sumber-sumber hukum perburuhan. Disebutkan bahwa hukum perburuhan terdiri dari hukum perburuhan otonom yang terdiri dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, serta hukum perburuhan heteronom yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hukum perburuhan bertujuan mengatur hubun
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Affiah Jannah
Makalah ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Makalah ini menjelaskan unsur-unsur, lingkup, dan undang-undang hukum perburuhan di Indonesia seperti UU No. 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja.
Hubungan ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Negara diharapkan menerapkan peraturan secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan proporsional. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kerja sama antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia dan menguraikan tiga kasus pemecatan buruh yang tidak sah di PT Tainan. Kasus-kasus tersebut melibatkan ketua serikat buruh yang dilarang masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan anggota serikat, serta buruh lain yang dilarang masuk kerja setelah mengikuti pelatihan serikat pekerja. Dokumen ini juga menjelaskan definisi hukum perburuhan menurut
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAZul Kifli
Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja dan perlindungan buruh. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara majikan dan buruh mengenai hak, kewajiban, dan syarat kerja. Dokumen tersebut juga membahas perlindungan hukum terkait upah, pesangon, penghargaan masa kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi para buruh.
1. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT
PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG
DIDAFTARKAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA MEDAN
TESIS
Oleh
NONI FARANSISKA
087011083/M.Kn
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011
Universitas Sumatera Utara
2. 2
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT
PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG
DIDAFTARKAN PADA DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA KOTA MEDAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan
pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
NONI FARANSISKA
087011083/M.Kn
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011
Universitas Sumatera Utara
3. 3
Judul Tesis : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG
DIBUAT PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG
DIDAFTARKAN PADA DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA KOTA MEDAN
Nama Mahasiswa : Noni Faransiska
Nomor Pokok : 087011083
Program Studi : Kenotariatan
Menyetujui
Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)
Pembimbing Pembimbing
(Notaris Syafnil Gani, SH, MHum) (Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN,
MHum)
Ketua Program Studi, Dekan,
(Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH,MS,CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Tanggal lulus : 13 Januari 2011
Universitas Sumatera Utara
4. 4
Telah diuji pada
Tanggal : 13 Januari 2011
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum
Anggota : 1. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum
2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum
3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
4. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn
Universitas Sumatera Utara
5. 5
ABSTRAK
Perjanjian Kerja sebagai suatu bentuk perikatan antara tenaga kerja dan majikan juga
tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga ketentuan
Undang-undang No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenaga Kerjaan. Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja dibuat atas dasar (1)
Kesepakatan kedua belah pihak, (2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,
(3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan (4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun dalam praktek terjadinya hubungan hukum antara tenaga kerja dan dan
perusahaan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja yang terlebih dahulu dipersiapkan oleh
perusahaan.
Penulisan bertujuan untuk menjelaskan kerangka hukum Perjanjian Kerja yang dibuat
oleh perusahaan dengan tenaga kerja yang didaftarkan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Medan, faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian
kerja yang didaftarkan dan akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atas
perjanjian kerja. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis normatif, yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis tentang
akibat hukum perjanjian kerja yang dibuat perusahaan dengan pekerja ditinjau dari hukum
perdata dan undang-undang ketenagakerjaan.
Hasil penelitian diketahui bahwa kerangka hukum perjanjian kerja yang dibuat oleh
perusahaan dengan tenaga kerja apabila dilihat dari segi hukum perdata merupakan kesepakatan
antara para pihak di dalamnya dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun apabila
dilihat dari ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya apabila dikaitkan dengan
ketentuan yang berlaku baik perjanjian PKWT maupun PKWTT, ditemukan adanya klausul
yang tidak sesuai dengan perjanjian biasnya menyangkut lamanya atau jangka waktu pekerjaan
termasuk pengaturan hak pekerja atas UMK, Jamsostek, dan perlindungan terhadap keselamatan
kerja. Faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam Perjanjian Kerja antara perusahaan
dengan tenaga kerja adalah akibat faktor ketidaktahuan para pihak, faktor kekosongan hukum
yang mengatur suatu hubungan kerja, dan faktor iktikad tidak baik buruk dari pengusaha dan
ketidaktahuan tenaga kerja yang berakibat pada lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja
sehingga muncul dampak pemutusan hubungan kerja dan penggantian status pekerja oleh
perusahaan dari PKWTT menjadi PKWT. Perlindungan terhadap tenaga kerja atas Perjanjian
Kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan
meningkatkan pengakuan Hak Asasi Manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui
norma-norma yang berlaku dalam perusahaan. Disarankan kepada pihak pengusaha/perusahaan
agar dalam membuat perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan hendaknya terlebih dahulu
berkonsultasi dengan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kepada pihak tenaga kerja
disarankan agar dalam menandatangani suatu bentuk perjanjian kerja hendaknya mempelajari
dahulu mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dan berusaha untuk memberikan masukan
kepada pihak pengusaha agar dalam menyusun perjanjian kerja tidak menimbulkan kerugian
pada pihak tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam menindak pengusaha
yang melanggar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Pekerja dan Perusahaan
Universitas Sumatera Utara
6. 6
ABSTRACT
Work agreement as a form of binding between manpower and employer is also
subject to the stipulation of the Indonesian Civil Codes and to law No. 13/2004 on
Manpower. Article 52 (1) of Law No. 13/2003 says that work agreement is made based
on 1) the agreement between two parties, 2) the ability and skill to do a legal action, 3)
the availability of work agreed, and 4) the work agreed must not be against public order,
morality, and axisting regulation of legislation. But, in practice, a legal relationship
occurred between manpower and company is materialized in the form of Work
Agreement which is previously prepared by the company.
The purpose of this analytical descriptive study with normative juridical
approach was to describe the legal framework of work agreement made between
company and manpower registered at Medan Social and Manpower Service, the factor
causing the incident of problem in the making or the implementation of the work
agreement registered, the legal consequence and legal protection to be given to
manpower in accordance with the work agreement. Therefore, this study describes and
analyzes the legal consequence of the work agreement made between manpower and
company based on civil law and law on manpower.
The result of study showed that based on civil law, the legal framework of work
agreement made between company and manpower has met the requirements stating
whether or not the work agreement is valid. But, from the point of view of law on
manpower point, especially when related to the existing stipulation either in the PKWT
or PKWTT agreements, inappropriate clauses relating to length or period of service
including the regulation of workers’ right to have the regional minimum wage,
manpower social guarantee/insurance, and protection for occupational safety. The
factors causing the incident of problem in the work agreement between the company and
its manpower are that both parties being unknowledgeable, the absence of the law
regulating a wor relationship, the bad intention of the employer, and the manpower’s
lack of knowledge resulted in a fragile protection for the manpower that brings an
impact in the form of lay off and change of workers’ status from PKWTT into PKWT.
The protection for manpower based on the work agreement can be done either through
consultation, compensation, increasing acknowledgment of Human Rights, physical and
socio-economic protection through the existing norms applied in the company. It is
suggested that the company consult Medan Social and Manpower Service before making
the work agreement of company’s regulations. Manpower is suggested to read and
understand the form of the work agreement to before signing the agreement that they
know the legal consequence may exist and try to provide some inputs to the company
that the work agreement made by the employer/company will not inflict any loss the
manpower. In this context, the government must be stricter in giving a sanction based on
the existing stipulation to the employer violating the law.
Key words: Work Agreement, Worker, Company
Universitas Sumatera Utara
7. 7
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT karena hanya dengan
berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul
“Akibat Hukum Perjanjian Kerja yang Dibuat Perusahaan dengan
Pekerja Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Undang-Undang
Ketenagakerjaan (Studi Terhadap Perjanjian Kerja yang Didaftarkan
pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan). Penulisan tesis ini
merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan
dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih
yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan
amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Bapak Notaris
Syafnil Gani, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., S.H., CN.,
M.Hum, selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan
bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan
memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap
kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesisis
ini menjadi lebih sempurna dan terarah.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:
Universitas Sumatera Utara
8. 8
1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM) Sp.A(K) selaku
Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan
kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister
Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara serta Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar
pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis sampai kepada
tingkat Program Magister Kenotariatan (M.Kn.).
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N, selaku Ketua Program
Magister Kenotariatan (M.Kn.) dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., S.H., CN,
M.Hum. selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) beserta para
seluruh Staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat
diselesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
4. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.)
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu kelancaran
administrasi yang dibutuhkan.
5. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
beserta staf dan seluruh responden dan informan yang telah banyak membantu
dalam hal pengambilan data dan informasi-informasi penting lainnya yang
berkenaan dengan penulisan tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
9. 9
Sungguh rasanya suatu kebanggaan tersendiri dalam kesempatan ini penulis
juga turut menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga
kepada Ayahanda dan Ibunda, yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan
membesarkan penulis serta semua saudaraku, yang telah memberikan doa dan
perhatian yang cukup besar selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara Medan.
Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih rekan-rekan seangkatan
penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi sumbang
saran, ide dan pendapatnya sehingga membuat warna tersendiri dalam tesis pada
di Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara.
Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu
dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada
ita semua. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun
tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat
kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum perdata pada umumnya dan
ilmu kenotariaan pada khususnya.
Amien Ya Rabbal ‘Alamin
Medan, Januari 2011
Penulis,
NNNNoooonnnniiii FFFFaaaarrrraaaannnnssssiiiisssskkkkaaaa
Universitas Sumatera Utara
10. 10
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Pribadi
Nama : NONI FARANSISKA
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 18 Februari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin/Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Honorer
Alamat : Jalan Krakatau Komplek DPRD Tk I No. 27
Kecamatan Medan Timur Kota Medan
II. Identitas Keluarga
Nama Suami : M. MESSI YANTO
Nama Orang Tua
Nama Ayah : ADE ISKANDAR
Nama Ibu : DARMAWATI
III. Riwayat Pendidikan
1. Taman Kanak-kanak : TK Purwosari, 1990
2. Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Medan Putri Medan, 1995
3. SMP : SLTP Negeri 11 Medan, 1998
4. SMA : SMA Kartika I-1 Medan, 2001
5. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara, 2005
6. S-2 : Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
(2008 – 2011)
Universitas Sumatera Utara
11. 11
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .…….................................................................................... i
ABSTRACT ………................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ……...................................................................... iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………………………………………… vi
DAFTAR ISI ………….………………………………………………… vii
DAFTAR SINGKATAN ………………………………………………….. ix
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang ................................................................. 1
B. Perumusan Masalah .............................................................. 10
C. Tujuan Penelitian .................................................................. 11
D. Manfaat Penelitian ............................................................. 11
E. Keaslian Penelitian ............................................................... 12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi……………........................... 13
G. Metode Penelitian ................................................................ 26
BAB II. KERANGKA HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG
DIBUAT OLEH PERUSAHAAN DENGAN TENAGA
KERJA YANG DIDAFTARKAN PADA DINAS SOSIAL
DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN
A. Perjanjian pada Umumnya………………………………… 31
B. Perjanjian Kerja dan Syarat Sahnya ………………………. 49
C. Kerangka Hukum Perjanjian Kerja dan Peraturan
Perusahaan ………………………………………………… 63
D. Kerangka Perjanjian Kerja yang dibuat Perusahaan dan
Tenaga Kerja yang Didaftarkan pada Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Medan………………………………… 79
BAB III. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERMASALAHAN DALAM PERJANJIAN KERJA
ANTARA PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA
A. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia…………………….. 89
Universitas Sumatera Utara
12. 12
B. Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja ……………………….. 94
C. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Permasalahan
dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Tenaga Kerja.. 98
BAB IV. AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PERJANJIAN
KERJA
A. Akibat Hukum yang timbul dari Hubungan Kerja…………. 106
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja………………… 113
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .......................................................................... 135
B. Saran ................................................................................ 137
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 139
Universitas Sumatera Utara