SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
HUKUM KEPEGAWAIAN
DAN KETENAGAKERJAAN
SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN, KONSEP
HUBUNGAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
PUU tentang Ketenagakerjaan
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and
Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
PUU tentang Ketenagakerjaan
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO
Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate
Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour
(Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
 Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of
Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Pengesahan tentang ILO
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja)
 Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour
(Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
PUU tentang Ketenagakerjaan
 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan
Jaminan Kematian
 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negeri
 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta
Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pendamping
PUU tentang Ketenagakerjaan
 Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Jaminan Kesehatan
 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan
 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
 Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011 tentang
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga
Kerja Indonesia
 Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan
Definisi Hubungan Kerja
 Hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah.
Definisi Pekerja
 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Definisi Pemberi Kerja
 Pemberi kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-
badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
Definisi Pengusaha
 Pengusaha adalah :
 a. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
Definisi Pengusaha
 b. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Definisi Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Perjanjian Pada Umumnya
 Perjanjian kerja dibuat secara tertulis
atau lisan.
 Perjanjian kerja yang dipersyaratkan
secara tertulis dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
Syarat Sah Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
 a. kesepakatan kedua belah pihak;
 b. kemampuan atau kecakapan melakukan
perbuatan hukum;
 c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
Dapat Dibatalkan
 Perjanjian kerja yang dibuat oleh para
pihak yang bertentangan dengan
ketentuan huruf a dan b dapat dibatalkan.
Batal Demi Hukum
 Perjanjian kerja yang dibuat oleh para
pihak yang bertentangan dengan
ketentuan huruf c dan d batal demi
hukum.
Tanggung Jawab Pengusaha
 Segala hal dan/atau biaya yang
diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan
perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan
menjadi tanggung jawab pengusaha.
Isi Minimal dalam Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis
sekurang kurangnya memuat :
 a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
pekerja/buruh;
 c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 d. tempat pekerjaan;
 e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
Isi Minimal dalam Perjanjian Kerja
 g. mulai dan jangka waktu berlakunya
perjanjian kerja;
 h. tempat dan tanggal perjanjian kerja
dibuat; dan
 i. tanda tangan para pihak dalam
perjanjian kerja.
Jenis Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja dibuat untuk waktu
tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak
tertentu (PKWTT).

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatanardi hansa
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASEeddy sanusi silitonga
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Teori biologi kriminal
Teori biologi kriminalTeori biologi kriminal
Teori biologi kriminal
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 

Similar to HUKUM KERJA

HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptxHUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptxFellifelli
 
HUKUM KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM KETENAGAKERJAAN.pptxHUKUM KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM KETENAGAKERJAAN.pptxAbdullahAdhim
 
PPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdf
PPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdfPPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdf
PPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdfmuhammadhaidar29
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...megiirianti083
 
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...claramonalisa09
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanhanggardatu
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanKurnia Utami
 
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdf
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdfpresentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdf
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdfmanaf13
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...febrysaragih
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMarselaM2
 
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hefti Juliza
 
PPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.ppt
PPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.pptPPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.ppt
PPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.pptrikiprasojo2
 
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...Hayyu Safitri
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...febrysaragih
 
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptHUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptssuserd30037
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Daniel Krismantoro
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PT. Trinity Auto
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 

Similar to HUKUM KERJA (20)

HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptxHUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM_KETENAGAKERJAAN.pptx
 
HUKUM KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM KETENAGAKERJAAN.pptxHUKUM KETENAGAKERJAAN.pptx
HUKUM KETENAGAKERJAAN.pptx
 
PPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdf
PPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdfPPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdf
PPT HUKUM BISNIS_ KETENAGAKERJAAN.pdf
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
 
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdf
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdfpresentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdf
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdf
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
 
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
 
PPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.ppt
PPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.pptPPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.ppt
PPT HUKUM BISNIS_02 OKTOBER 2023.ppt
 
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,HUKUM PERBURUHAN,UNIVERSITAS MERCU BUA...
 
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptHUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 

More from Idik Saeful Bahri

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Idik Saeful Bahri
 

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (6)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

HUKUM KERJA

  • 1. HUKUM KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN, KONSEP HUBUNGAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
  • 2. PUU tentang Ketenagakerjaan  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh  Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial  Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
  • 3. PUU tentang Ketenagakerjaan  Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)  Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Pengesahan tentang ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)  Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
  • 4. PUU tentang Ketenagakerjaan  Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua  Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun  Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian  Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri  Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
  • 5. PUU tentang Ketenagakerjaan  Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan  Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan  Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia  Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia  Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
  • 6. Definisi Hubungan Kerja  Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
  • 7. Definisi Pekerja  Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  • 8. Definisi Pemberi Kerja  Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  • 9. Definisi Pengusaha  Pengusaha adalah :  a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  • 10. Definisi Pengusaha  b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  • 11. Definisi Perjanjian Kerja  Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
  • 12. Perjanjian Pada Umumnya  Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  • 13. Syarat Sah Perjanjian Kerja  Perjanjian kerja dibuat atas dasar :  a. kesepakatan kedua belah pihak;  b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  • 14. Dapat Dibatalkan  Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan huruf a dan b dapat dibatalkan.
  • 15. Batal Demi Hukum  Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan huruf c dan d batal demi hukum.
  • 16. Tanggung Jawab Pengusaha  Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
  • 17. Isi Minimal dalam Perjanjian Kerja  Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :  a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;  b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  c. jabatan atau jenis pekerjaan;  d. tempat pekerjaan;  e. besarnya upah dan cara pembayarannya;  f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  • 18. Isi Minimal dalam Perjanjian Kerja  g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;  h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan  i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
  • 19. Jenis Perjanjian Kerja  Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).