Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxAgustinus Astono
Materi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan adalah kajian yang mencakup segala aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ini meliputi regulasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, perundingan kolektif, perlindungan terhadap pekerja, isu-isu keamanan kerja, upah, dan berbagai hal lainnya yang memengaruhi dunia ketenagakerjaan.
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxAgustinus Astono
Materi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan adalah kajian yang mencakup segala aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ini meliputi regulasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, perundingan kolektif, perlindungan terhadap pekerja, isu-isu keamanan kerja, upah, dan berbagai hal lainnya yang memengaruhi dunia ketenagakerjaan.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
3. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun
2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa
dengan jumlah tenanga kerja 118.169.922
4.
5. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang ketenagakerjaan
Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu
sendiri adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja.
Pengertian Ketenagakerjaan
6. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun
masyarakat.
7. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Bahwa hukum ketenagakerjaan ialah himpunan
peraturan mengenai segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja
8. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan
Berdasarkan UUD HB (Regeling Reglemen) Tahun
1818 pasal 115 RR, menetapkan paling lambat
01-06-1960, perbudakan dihapuskan.
ABAD 120 SM SISTEM GOTONG ROYONG
MASA KERAJAAN SISTEM PERBUDAKAN
9. Sumber Hukum
1. Peraturan perundang-undangan
2. Kebiasaan
3. Peraturan pengadilan hubungan industrial
4. traktat
10. Peran pemerintah Sebagai protektor dan
penegak hukum, maka dibentuklah UU No.13
tahun 2003 tentang ketengakerjaan.
Mengandung seta mencerminkan nilai :
1. Kepastian hukum
2. Kegunaan
3. Niali keadilan
11. UU No.13 tahun 2003 tentang
ketengakerjaan
Memberikan hak dan perliindungan kepada
pekerja :
1. Kesehatan dan keselamatan kerja
2. Kesejahteraan (jamsostek)
3. Kebebasan berserikat
4. PHK terselubung atau sepihak
5. Pengupahan
6. Waktu kerja (meliputi kerja lembur)
7. Yang bersifat normatif
12. Hak dan perlindungan kepada
pengusaha
1. No pay, no work
2. Hak mutasi
3. Hak sanksi bagi pekerja
4. Hak mengatur dan memerintah
5. PHK bagi pelanggar hukum
6. PHK dalam masa percobaan
7. Perlindungan yang bersifat normatif
13. Pelaksanaan hubungan kerja di
Indonesia
• Pasal 1 angka 15 UU no.13 th. 2003
disebutkan bahwa :
• Hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja atau buruh
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai
unsure-unsur pekerjaan , upah dan perintah,
• Hubungan kerja adalah suatu hubungan
pengusaha dan pekerja yang timbul dari
perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu
tertentu namun waktu yangtidak tertentu.
15. Hak dan kewajiban pihak dalam
perjanjian kerja
Subjek dari perjanjian kerja adalah orang-orang
yang terikat oleh perjanjian yang di buatnya Hak
dan kewajiban subjek kerja, dimana hak
merupakan suatu tuntutan & keinginan yang di
peroleh oleh subjek kerja ( pengusaha dan
pekerja). sedangkan kewajiban adalah para
pihak, disebut prestasi.
16. Pasal 5, setiap tenaga kerja berhak memiliki
kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaanan
Pasal 6, setiap pekerja atau bueuh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskeiminasi dari pengusaha.
