Hingga sekitar 20 tahun yang lalu, perusahaan mengalami desain ulang organisasi setiap beberapa tahun atau bahkan dekade. Kebanyakan eksekutif puncak mungkin hanya memiliki pengalaman beberapa kali dalam karier mereka. Namun, otomatisasi dan tekanan persaingan mulai mempercepat laju perubahan organisasi. Dalam presentasi ini, kami mengeksplorasi model organisasi tradisional dan bagaimana model tersebut digunakan untuk menyelaraskan struktur dan operasi dengan strategi bisnis. Kami akan menunjukkan bagaimana model tersebut masih dapat berfungsi sebagai alat diagnostik untuk memahami di mana berbagai faktor organisasi mungkin tidak seimbang. Kemudian, kami akan menunjukkan bagaimana organisasi telah beralih dari model statis untuk diagnostik dan penyelarasan ke model fleksibel yang membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang dinamis dan berkelanjutan. Bagian 1 Organizations and Organizations Theory Bagian 2 From Strategy to Organization Design and Effectiveness Bagian 3 Public Organization

1. Memahami Organisasi dan
Desain Organisasi:
Public Organization
(Bagian 3)
Seta A. Wicaksana

2. Seta A. Wicaksana
0811 19 53 43
wicaksana@humanikaconsulting.com
• Pendiri dan Direktur Humanika Consulting dan hipotest.com
• Business Psychologist
• Certified of Assessor Talent Management
• Certified of Human Resources as a Business Partner
• Certified of Risk Professional
• Certified of HR Audit
• Dosen Tetap dan Peneliti di Fakultas Psikologi UP
• Penulis Buku: Sobat Way (2016), Industri dan Organisasi: Pendekatan Integratif dalam
menghadapi Perubahan (2020), Human Faktor Engineering: Integratif Desain Manusia dan Lingkungan
Kerja (2021), Psikologi Industri dan Organisasi (2021), Psikologi Umum (2021), Manajemen
Pengembangan Talenta (2021), PIODiagnostik: Pengukuran Psikologi di Lingkungan Kerja (2021),
Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta dan Budaya Organisasi (2021), Psikologi Pelayanan
(2021) dan Psikologi Konsumen (2021).
• Dosen Tidak Tetap di: Program Pasca Sarjana Ekonomi di Univ. Pancasila, STP
TRISAKTI, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, STIKOM IMA
• Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia wilayah DKI
• Pembina Yayasan Humanika Edukasi Indonesia
• Ilmu Ekonomi dan Manajemen (MSDM) S3 Universitas Pancasila
• Fakultas Psikologi S1 dan S2 Universitas Indonesia
• Sekolah ikatan dinas Akademi Sandi Negara

3. Agenda
• Bagian 1 Organizations and
Organizations Theory
• Bagian 2 From Strategy to
Organization Design and
Effectiveness
• Bagian 3 Public
Organization
• Bagian 4 Organizational design
• Bagian 5 Organizational Culture and
Climate

4. Pengantar: Birokrasi dan Manajemen
“No government can exist
without bureaucracy, and
equally, no bureaucracy
can function without
management.”
- Johnson, David. 2006. Thinking Government: Public
Sector Management in Canada. Peterborough: Broadview
Press. Page 244.

5. Teori Organisasi
“Sebagian besar teori organisasi bermula dari kajian
tentang bagaimana meningkatkan manajemen
organisasi sektor swasta, khususnya perusahaan besar.
Oleh karena itu, secara akademis, teori organisasi sering
dikaitkan dengan aliran manajemen bisnis”
“Dalam arti tertentu, perkembangan teori dan praktik
administrasi publik merupakan kisah perjuangan untuk
mengadaptasi dan memperluas aspek manajemen
sektor swasta ke dalam sektor publik, dan
memadukannya dengan teori dan praktik yang unik
terhadap permasalahan dan peluang pemerintahan.
- (Inwood, 2012: 62).

6. Teori organisasi
• Scientific Management (1912) FW Taylor (tenaga
informal dalam proses akumulasi modal dan
dukungan bagi domonasi pembuat
keputusan/Decision maker.)
• The Cooperative Mechanism (1949) Philip
Zelsnick (partisipasi-kooptasi; kepemimpinan-
kooptasi)
• Informal Organization and Their Relation to
Formal Organization (1938) Chester I Barnard
(teamwork-kualitas pelayanan; kinerja organisasi;
klik-efisiensi/klik inefisiensi)
• Struktur, Desain dan Budaya Organisasi (struktur,
efisiensi, manajemen dan resolusi konflik)

7. Sumber Daya
Manusia
• Representative Bereaucracy (1974)
Samuel Kristov : (demographic
representation-isu pemimpin putra
daerah; substancial representation-
isu kinerja pemimpin putra daerah)
• Democracy and the Public Service :
the Collective Srvice (1982) Fedeick
C Mosher : (perbedaan pelayanan
publik & swasta; peranan swasta sbg
mitra pemerintah dalam mendukung
kebijakan pemerintah)

8. Manajemen Publik
• Productivity & Quality
Management (1952) Marc Holzer
(kualitas pelayanan sektor publik)
• Exploring the limit of Privatization
(1987) Ronald C Moe (dampak
provatisasi, informasi bagi decision
making untuk privatisasi)
• Public and private management
(1980) Graham T Allison
(perbedaan pelayanan sektor
publik dan swasta)

9. NEW PUBLIC
ADMINISTRATION (NPA)
1960-1970
1. Merupakan reaksi terhadap ketidakpuasan kinerja dan sikap
administrasi publik dan birokrasi di Amerika Serikat:
melontarkan kritik, antara lain:
➢ Administrasi Publik AS mengabaikan isu-isu
kontemporer
➢ Administrasi Publik terlalu fokus pada pendekatan
deduktif (teoritis): tidak aplikabel
➢ Kepercayaan diri yang berlebihan, menilai diri dari
sudut pandang sendiri, sehingga tidak peka terhadap
perubahan yang terjadi
➢ Mengabaikan interaksi antara Administrasi Publik
dengan lingkungannya: memandang hubungan
birokrasi dengan masyarakat sebagai hubungan searah
2. Dimensi Keadilan Sosial: menekankan pentingnya perbaikan
kesejahteraan kelompok yang paling miskin atau paling lemah
3. Keadilan sosial tidak dapat tercapai tanpa demokratisasi
sebagai fondasinya
4. Manajemen dan organisasi adalah instrumen yang bila dikelola
dengan demokratis akan meningkatkan/memperbaiki keadilan
sosial

10. NEW PUBLIC
MANAGEMENT (NPM)
Vigoda
• Latar Belakang: Paradigma Manajemen
terdahulu kurang efektif dalam memecahkan
masalah dalam meberikan pelayanan
kepada publik.
• NPM secara umum dipandang sebagai suatu
pendekatan dalam administrasi publik yang
menerapkan pengetahuan dan pengalaman
yang diperoleh dr dunia manajemen bisnis
dan disiplin lain untuk memperbaiki
efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan
publik pada birokrasi modern

11. Tujuh Prinsip NPM
1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam
sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yg lebih besar pada kontrol output
4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yg lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan
manajemen.
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang
lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya

12. Orientasi NPM
• The Efficiency Drive: mengutamakan nilai efisiensi
dalam pengukuran kinerja.
• Downsizing and Decentralization: mengutamakan
pada penyederhaan struktur, memperkaya fungsi
dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang
lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan
tepat.
• In Search of Excellence: mengutamakan kinerja
optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
• Public Service: menekankan pada kualitas, misi,
perhatian yang lebih besar pada aspirasi, kebutuhan
dan partisipasi “user” dan warga Masyarakat.

13. Five major
principles of the
new public
management -
Tupper (2001)
1. Governments should steer not row
2. Managing for Results
3. Measuring for Results
4. Citizen Responsiveness
5. Employee Empowerment

14. New Public
Management
“Manajemen publik yang baru merupakan gabungan klaim politis,
ekonomi, dan manajerial yang kompleks. Hal ini menegaskan bahwa untuk
menjadi layanan sipil demokratis yang efektif memerlukan restrukturisasi
radikal, prioritas baru dan perhatian yang lebih besar terhadap pemberian
layanan yang efisien”
- (Tupper, 2001: 143).

15. NPM and
Neoliberalism
• Kritik terhadap NPM berpendapat
bahwa hal ini menawarkan “lapisan
teknokratis pada agenda politik”
berupa restrukturisasi negara,
pengurangan layanan publik, dan
penyerangan terhadap pekerja
sektor publik.
• Shields, John and B. Mitchell
Evans.1998. Shrinking the State:
Globalization and Public
Administration‘Reform.’ Halifax:
Fernwood.

16. REINVENTING GOVERNMENT
(David Osborne & T Gaebler)
• PEMERINTAH HARUS BERSIFAT:
1. KATALIS: Sebagai pembuat kebijakan, harus menjadi pengarah
daripada pelaksana;
2. Sebagai Milik Masyarakat, harus lebih memberdayakan daripada
terus-menerus melayani;
3. Pemerintahan yang Kompetitif: harus menyuntikkan semangat
persaingan kepada masyarakat untuk mengembangkan dirinya
dengan menghadirkan swasta dalam menangani urusan-urusan
yang bisanya domonopoli pemerintah.
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang
selalu digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil
6. Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan: harus lebih
mementingkan kepuasan pelanggan.
7. Pemerintahan Wirausaha: harus lebih menekankan pd mencari
uang drpd membelanjakannya.
8. Pemerintahan Antisipatif: menekankan pada aspek pencegahan
daripada menanggulangi
9. Pemerintahan yang desentralisasi: menggeser pola kerja hirarki ke
pola kerja partisipatif dan kerja sama
10. Pemerintahan yg berorientasi pasar: mendongkrak perubahan
lewat penguasaan mekanisme pasar

17. NEW PUBLIC SERVICE
(NPS) Denhardt (2003)
PRINSIP-PRINSIP:
1. Serve Citizens, not customers
2. Seek the public interest
3. Value Citizenship over entrepreneurship
4. Think strategically,
5. Act democratically
6. Recognize that accountability is not a sample
7. Serve rather than steer Value people, not just
productivity.

19. Tujuan utama suatu negara, bangsa, dunia usaha,
pemerintah, organisasi/unit organisasi sektor publik dan
bahkan individu adalah mencapai kondisi yang lebih dari
sebelumnya, demikian seterusnya (better performance,
better condition, better life).
Pentingnya
melakukan perubahan
Perubahan
Inovatif
Organisasi berkinerja
tinggi (OBT) atau high
performance organization
(HPO).

20. Pejabat Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan di unit organisasinya perlu melakukan perubahan
Manajemen
Perubahan
diagnosa atau
mengidentifikasi
permasalahan pelayanan
publik, administrasi
pemerintahan dan
pembangunan di unit
organisasinya
merumuskan upaya
perubahannya
Menyusun Rencana
Perubahan,
Melaksanakan
rencana perubahan
Pengendalian

21. Pendekatan dalam
menilai efektivitas
organisasi
• Pendekatan pada desain
struktur organisasi
• Pendekatan pada perilaku
dalam organisasi

22. Proses Diagnosis
• Tahap pengamatan sistem manajemen atau
tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini
konsultan mengamati sistem dan prosedur yang
berlaku di organisasi termasuk elemen elemen
di dalamnya seperti struktur, manusianya, dan
peralatan.
• Data utama yang diperlukan adalah :
• Fungsi utama tiap unit organisasi
• Peran masing masing unit dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi
• Proses pengambilan keputusan serta
pelaksanaan tindakan dalam masing
masing unit
• Kekuatan dalam organisasiyang
mempengaruhi perilaku antar –
kelompok dan antar individu dalam
organisasi

23. Kriteria yang umum
digunakan dalam
mengevaluasi kualitas
• Kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan mengarahkan
kegiatan dan tenaga dalam memecahkan masalah yang
dihadapi
• Tanggung jawab : kesesuaian antara tujuan individu dan
tujuan organisasi
• Identitas : kejelasan misi dan peran masing masing unit
• Komunikasi ; kelancaran arus data dan informasi antar-unit
dalam organisasi
• Integrasi ; hubungan baik dan efektif antar-pribadi dan
antar-kelompok, terutama dalam mengatasi konflik dan
krisis
• Pertumbuhan ; iklim yang sehat dan positif, yang
mengutamakan eksperimen dan pembaruan , serta yang
selalu menganggap pengembangan sebagai sasaran utama

25. 8 (Delapan) Faktor
Atau Kategori
Untuk Di Diagnosis
• hasil kerja (prestasi
pelaksanaan Renstra/Renja),
• kepemimpinan,
• perencanaan,
• perbaikan yang berkelanjutan,
• fokus kepada stakeholders,
• proses pelaksanaan,
• SDM, dan
• sumber daya lain dan
informasi; sebagaimana

26. POLA PIKIR
Sistem Manajemen
Akuntabilitas Kinerja
untuk Pemerintahan

27. Etika Pelayanan
Publik
• Responsibilitas
• Responsiveness vs responsibilitas
• Dilema dalam akuntabilitas (dilema
dlm mengakomodasi nilai-nilai yang
berkonflik)
• Isu korupsi, nepotisme,
maladministrasi, birokratism.
• Lack of Participation, cooptation,
devide and rule, personal rule,
inconsistency, wide discretion – bad
governance
• Responsibility, responsiveness,
accountability, participation, rule of
law, human rights, justice – good
governance

28. Reformasi
Birokrasi