hukum tenaga kerja

2. •
•
•
•

3. reallygreatsite.com
PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

4. PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
MENURUT PARA AHLI
2.Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara
buruh dan majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasa.

5. FUNGSI HUKUM KETENAGAKERJAAN
Fungsi Hukum Ketenagakerjaan yaitu mengatur hubungan yang serasi dan
harmonis bagi semua pihak yang memiliki hubungan dengan proses atau
kegiatan produksi barang maupun dalam bentuk jasa, sebagai alat pelindung
tenaga kerja atau pekerja yang bersifat memaksa.

6. KELOMPOK TENAGA KERJA
1. Tenaga Kerja Terdidik
Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh
dari bidang pendidikan. Sebagai contoh: dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan dan
sebagainya.
2. Tenaga Kerja Terlatih
Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari
pengalaman dan latihan. Sebagai contoh: supir, tukang jahit, montir dan sebagainya.
3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih
Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan
terlebih dahulu. Sebagai contoh: kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar dan
sebagainya.

7. • akan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;
• ujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah;
• emberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan
• eningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Pasal 4 UU No. 13/2003 UU
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan Pengeturan ketenagakerjaan
adalah untuk:

8. •
Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Pasal 4 UU No. 13/2003 UU
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan Pengeturan ketenagakerjaan
adalah untuk:

9. Pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus
dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan
penegakan hukum. Seiring dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan, tampak maraknya para
pelaku dunia usaha berbenah diri pasca krisis ekonomi dan moneter untuk bangun dari mimpi yang
buruk, serta terpaan gelombang krisis ekonomi global yang melanda asia tenggara, di mana Indonesia
tidak lepas dari terpaan gelombang tersebut. Pemerintah dalam upaya mengatasi krisis ekonomi
global bersama dengan masyarakat, terutama para pelaku usaha, salah satu alasan pokok untuk
menstabilkan perekonomian dan menjaga keseimbangan moneter serta menghindari kebangkrutan
sebagian besar perusahaan yang berdampak terhadap sebagian besar nasib para pekerja pabrikan
dan berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Pasal 4 UU No. 13/2003 UU
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan Pengeturan ketenagakerjaan
adalah untuk:

10. Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Pasal 4 UU No. 13/2003 UU
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan Pengeturan ketenagakerjaan
adalah untuk:

11. Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Pasal 4 UU No. 13/2003 UU
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan Pengeturan
ketenagakerjaan adalah untuk:

12. Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Pasal 4 UU No. 13/2003
UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan Pengeturan
ketenagakerjaan adalah untuk:

13. Hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga
kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan
kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan hubungan kerja
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu . 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk
antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah berlandaskan dan
sesuai dengan substansi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait.
Peraturan dan UU Ketenagakerjaan

14. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha
mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak
terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha maka hal tersebut akan
dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara
pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka
peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam UU
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
Peraturan dan UU Ketenagakerjaan

15. Secara umum sumber hukum
ketenagakerjaan terbagi kedalam :
asal dari perundang-undangan yang
secara berurutan terdiri dari :
• Undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengeai ketenagakerjaan.
• Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
• Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga
kerja yang dirubah menjadi Undang-undang nomor 25 tahun 1997 dan
lebih terperinci dijelaskan dalam PP nomor 14 tahun 1993 tentang
penyelenggaraan jamsostek dan PP No. 28 tahun 2002 tentang
perubahan pasal 21 PP No/ 3 tahun 1992.

16. Secara umum sumber hukum
ketenagakerjaan terbagi kedalam :
• ejanjian kerja bersama / perjanjian perburuhan /
kesepakatan kerja bersama.
• Perjanjian kerja.
• Peraturan perusahaan.
Penetapan yang telah dibuat oleh Panitia Perseelisihan
Perselisihan Perburuhan baik pada tingkat Pusat maupun
Daerah yang selanjutnya diganti dengan istilah PPHI
menurut UU No. 2 Tahun 2004. Oleh UU yang telah
dinyatakan bahwa penetapan PPHI merupakan sebuah
arbitrase compulary (arbitrase wajib) sebelum
penyelesaian nantinya akan diselesaikan oleh Badan
Peradilan.

17. erjaan. Dimana dalam kesepakatan internasional baik
bilateral atau multilateral banyak melahirkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum
ketenagakerjaan. Adapun traktat tersebut diantaranya :
• Konvensi ILO Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama antara pekerja pria dan wanita
tanpa membedakan gender. Yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah republic Indonesia
melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1957.
• Konvensi ILO Nomor 120 tentang hygie dalam industri perniagaan dan perkantoran yang
selanjutnya juga diratifikasi oleh Pemerintah republik Indonesia melalui Undang-undang
Nomor 3 tahun 1969.
• Konvensi ILO Nomor 155 tahun 1981 tentang kewajiban dalam penyelenggaraan program K3.
Secara umum sumber hukum
ketenagakerjaan terbagi kedalam :

19. Ruang lingkup yang mengatur ketenagakerjaan menurut
Logeman terbagi dalam beberapa ruang lingkup yaitu :
2. Lingkup laku menurut waktu (Tijdsgebied), ini berkaitan dengan kapan
satu peristiwa tertentu diatur oleh satu hukum yang berlaku.
3. Lingkup laku menurut wilayah (Ruimtegebied), ini berkaitan dengan
terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi batas-batas atau dibatasi
kaidah hukum.
4. Lingkup waktu menurut hal ikhwal, berkaitan dengan hal-hal apa saja
yang menjadi obyek pengaturan suatu kaidah hukum.

20. Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia
•
•
enimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

21. • lum merata.
Pulau Jawa saat ini menjadi pusat industri. Hal ini menjadikan persebaran
tenaga kerja di Indonesia tidak merata dan menimbulkan semakin sulitnya
mendapatkan pekerjaan karena semakin banyak persaingan.
• Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat.
pemerintah diharapkan bisa mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan
sehingga tingkat pengangguran yang tinggi bisa diatasi.
Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

22. 2.Memperbanyak mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3.Mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan-kawasan
terpencil.
4.Mengembangkan usaha industri yang padat karya.
Cara Mengatasi Permasalahan
Ketenagakerjaan di Indonesia

23. Terima Kasih