HUBUNGAN KERJA
•
2 likes•2,670 views
Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi. Hubungan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja bersama untuk mencapai tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to HUBUNGAN KERJA
Similar to HUBUNGAN KERJA (20)
More from Seta Wicaksana
More from Seta Wicaksana (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
HUBUNGAN KERJA
- 1. PERSPEKTIF HUBUNGAN INDUSTRIAL Seta A. Wicaksana Founder and CEO www.humanikaconsulting.com and hipotest.co.id
- 2. Seta A. Wicaksana 0811 19 53 43 wicaksana@humanikaconsulting.com • Business Psychologist • Pendiri dan Direktur Humanika Consulting dan hipotest.com • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Askrindo • Sekretaris Prodi MM Program Pasca Sarjana Universitas Pancasila • Dosen Tetap dan Peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila • Pembina Yayasan Humanika Edukasi Indonesia • Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia wilayah DKI • Penulis Buku: Sobat Way (2016), Industri dan Organisasi: Pendekatan Integratif dalam menghadapi Perubahan (2020), Human Faktor Engineering: Integratif Desain Manusia dan Lingkungan Kerja (2021), Psikologi Industri dan Organisasi (2021), Psikologi Umum (2021), Manajemen Pengembangan Talenta (2021), PIODiagnostik: Pengukuran Psikologi di Lingkungan Kerja (2021), Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta dan Budaya Organisasi (2021), Psikologi Pelayanan (2021) dan Psikologi Konsumen (2021). • Dosen Tidak Tetap di: Program Pasca Sarjana Ekonomi di Univ. Pancasila, STP TRISAKTI, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, STIKOM IMA • Certified of Assessor Talent Management • Certified of Human Resources as a Business Partner • Certified of Risk Professional • Certified of HR Audit • Ilmu Ekonomi dan Manajemen (MSDM) S3 Universitas Pancasila • Fakultas Psikologi S1 dan S2 Universitas Indonesia • Sekolah ikatan dinas Akademi Sandi Negara
- 3. HUBUNGAN INDUSTRIAL • Sumber: • UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN • UU NO. 2 TAHUN 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • UU Cipta Kerja kluster Ketenaga kerjaan
- 4. Hubungan Industrial • Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. • Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi. • Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
- 5. HUBUNGAN INDUSTRIAL Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6. c. Tujuan Hubungan Industrial 1.Menciptakan ketenangan,ketentraman keyamanan kerja serta ketenangan usaha; 2. Meningkatkan produksi; 3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia;
- 7. FUNGSI PEMERINTAH Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- 8. FUNGSI SERIKAT BURUH Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 9. FUNGSI ORGANISASI PENGUSAHA Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan
- 10. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL Serikat pekerja/serikat buruh Organisasi Pengusaha Lembaga kerja sama Bipatrit Lembaga kerja sama Tripatrit Peraturan Perusahaan-PP Perjanjian Kerja Bersama- PKB Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 11. PERATURAN PERUSAHAAN • Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. • Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
- 12. PERJANJIAN KERJA BERSAMA Adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
- 13. PERJANJIAN KERJA BERSAMA Perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh. Masa berlaku perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun. Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan
- 14. Perselisihan Hubungan Industrial Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
- 15. Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai,maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang. Saat ini sudah terdapat undang- undang yang mengaturnya yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 16. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • BIPATRIT • Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlabih dahulu melalui perundingan bipatrit secara musyawarah untuk mencapai mufakat • Jangka waktu penyelesaian 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan • Jika salah satu pihak menolak untuk berunding atau tidak ada kesepakatan maka bipatrit dianggap gagal.
- 17. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • Gagalnya Bipatrit • Salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; • Instansi tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau memilih arbitrase.
- 18. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • Jika para pihak tidak menetapkan pilihan maka dalam waktu 7 hari kerja instansi tersebut akan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator (mediasi). • Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- 19. Ruang Lingkup Hubungan Industrial Mencakup seluruh tempat kerja dimana pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat . Mencakup hal yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hubungan kerja antar pekerja/karyawan , pengusaha dan pemerintah.
- 20. Referensi Mondy, R.W., 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kesepuluh (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- 21. Learning and Giving for Better Indonesia www.humanikaconsulting.com