Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

1. PERJANJIAN KERJA
Dr. Willy Farianto,S.H.,M.Hum
Pertemuan Ketiga - UPN VJ, 7 Sept 2018

2. PENGUSAHA PEKERJA
PERJANJIAN KERJA
PEKERJAAN UPAH PERINTAH
Orang yang bekerja
dengan menerima
upah/imbalan
Perseorangan Partnership Badan Hukum
• UD
• PD
• UMKM
Persekutuan
Perdata, CV,
Firma, BOB,
UMKM
• Koperasi
• PT
• BUT
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
HUBUNGAN KERJABerdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

3. PERJANJIAN
KERJA
Jenis:
1. PKWT
2. PKWTT
Syarat
Sah
Berakhir
Perubahan:
Persetujuan
para pihak
Bentuk:
1. Tertulis
2. Lisan
Materi
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 52
Pasal 56 - 60
Pasal 51
Pasal 61 - 62

4. • Prof Subekti:
Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, yang ditandai
dengan adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan
adanya suatu hubungan dimana pihak yang satu (majikan) berhak
memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain
PERJANJIAN KERJA
• Iman Soepomo:
Perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja
dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan
diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah
• Pasal 1 angka 14 UU 13/2003:
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak

5. PEKERJAANUPAH
PERINTAH
UNSUR PERJANJIAN KERJA
Imbalan dari pekerjaan
yang dilakukan oleh
penerima kerja, yang
dapat berbentuk uang
atau bukan uang.
Penerima kerja sangat tergantung
perintah/instruksi/petunjuk dari pihak
pemberi kerja. Sepanjang masih ada
ketergantungan kepada pihak pemberi
kerja, dapat dikatakan ada hubungan
sub-ordinasi (diperatas).
Prestasi yang harus
dilakukan sendiri oleh
penerima kerja dan tidak
boleh dialihkan kepada
pihak lain.
Asas-Asas Hukum Perburuhan, Hajati Hoesin

6. SYARAT SAH & AKIBAT HUKUMNYA
Kesepakatan kedua belah
pihak
Kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum
Adanya pekerjaan yang
diperjanjikan
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
DAPAT DIBATALKAN
BATAL DEMI HUKUM
Pasal 52 UUK

7. 1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3) Jabatan atau jenis pekerjaan
4) Tempat pekerjaan
5) Besarnya upah dan cara pembayarannya
6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak & kewajiban pengusaha & pekerja
7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
Pasal 54 UUK
ISI / MATERI PERJANJIAN KERJA

8. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA
• Kesepakatan kedua belah pihak
• Yang dapat dirubah adalah syarat kerja, hak dan kewajiban kedua
belah pihak
• Tidak dapat mengubah subjek dalam perjanjian kerja, kecuali ada
pengakuan masa kerja, keberlanjutan hubungan kerja, dan haknya
tidak ada yang dikurangi. Biasa dilakukan dalam kelompok usaha yang
mempunyai satu PKB yang berlaku untuk beberapa anak perusahaan.
Pasal 55 UUK

9. PERJANJIAN LISAN
MEMENUHI 3 UNSUR
PERJANJIAN KERJA
MENJADI PKWTT,
TIDAK BOLEH UNTUK
PKWT
PENGUSAHA WAJIB
MEMBUAT SURAT
PENGANGKATAN
SUBJEKNYA
PENGUSAHA &
PEKERJA

10. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
(PKWTT)
PENGUSAHA PEKERJA
PKWTT
Masa
Percobaan 3
bulan
Bisa
Lisan/Tulisan
Pekerjaan terus-
menerus
Berhak atas
Kompensasi
Pesangon/PMK/
Pergantian Hak

11. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
PENGUSAHA PEKERJA
Pekerjaan sekali
selesai/ semantara
sifatnya
Pekerjaan yang
penyelesaiannya
paling lama 3
tahun
Bersifat
Musiman
Produk Baru
Ref: UU 13/2003; Kepmen No. 100/2004

12. PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS (BHL)
PENGUSAHA PEKERJA
Perjanjian kerja
harian lepas
(Daftar Pekerja)
Pekerjaan
berubah-ubah
dalam hal waktu
dan volume
pekerjaan
Upah didasarkan
pada kehadiran
bekerja kurang
dari 21 hari
dalam 1 bulan
Tidak boleh lebih
dari 3 bulan
berturut-turut
Akibat hukum pelanggaran perjanjian kerja harian lepas: Dalam hal pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3
bulan berturut-turut/lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.
Pasal 10 dan 11
Kepmen No. 100/2004

13. PENGUSAHA WAJIB MEMBUAT
PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
SECARA TERTULIS
YANG DICATATKAN ADALAH
DAFTAR PEKERJA/BURUH
Pasal 10 ayat (3), 12 dan 14
Kepmen No. 100/2004
PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS DAPAT
DIBUAT BERUPA DAFTAR PEKERJA
YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DAFTAR PEKERJA DISAMPAIKAN
KEPADA INSTANSI
KETENAGAKERJAAN MAX 7 HARI
KERJA SEJAK MEMPEKERJAKAN
PEKERJA.

14. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PKWT
 Dibuat tertulis & bahasa Indonesia
 Diadakan untuk pekerjaan bersifat tetap.
 Dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 Diadakan untuk paling lama 2 tahun dan
hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk
jangka waktu paling lama 1 tahun.
 Perpanjangan paling lama 7 hari sebelum
PKWT berakhir
 Pembaruan PKWT hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang waktu 30
hari berakhirnya PKWT yang lama
 Pembaruan PKWT hanya boleh dilakukan
1 kali & paling lama 2 tahun
 PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT
MUSIMAN
 Apabila dilanggar, berubah menjadi
PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
 PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU
 Apabila dilanggar, berubah menjadi
PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
 Dalam hal pembaharuan PKWT tidak
melalui masa tenggang waktu 30 hari
setelah berakhirnya perpanjangan PKWT
dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3
 Berubah menjadi PKWTT sejak tidak
terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
Apabila dilanggar,
berubah jadi
PKWTT
Pasal 15 Kepmen No. 100/2004Pasal 57 (1) & Pasal 59 ayat (1) s/d (6) UUK

15. 1) Pekerja meninggal dunia
2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan
lembaga PPHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam PK,
PP, atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
Pengecualian:
Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan
yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. menyebabkan berakhirnya hubungan kerja
Pasal 61 ayat (1) & (2) UU 13/2003
5) Dengan kesepakatan

16. TERIMA KASIH