Sejarah Nasional Indonesia VI

1. Oleh Syarifuddin

2. INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL
Ruang lingkup pembelajaran ini adalah:
 Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada
masa Demokrasi Liberal.
 Keadaan ekonomi nasional pada masa
Demokrasi Liberal.
 Kondisi perpolitikan Indonesia pada masa
Demokrasi Liberal
 Pergantian beberapa cabinet pada masa
Demokrasi Liberal

3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari bab IV ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Mendekripsikan keadaan Indonesia pada masa demokrasi liberal.
2. Menjelaskan kondisi sosial masyarakat masa demokrasi liberal.
3. Menjelaskan keadaan ekonomi nasional pada masa demokrasi
liberal.
4. Menjelaskan perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi liberal.
5. Menguraikan penyebab pergantian kabinet selama masa demokrasi
liberal.

4. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, masyarakat
diberi hak-hak khusus yang telah dikelompokkan
kedalam beberapa golongan yaitu: golongan buruh,
perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas
Untuk golongan buruh, mereka diberi hak
asasi sebagai warga negara dan mempunyai
hak dasar buruh seperti hak mogok dan hak
untuk memperoleh jaminan sosial.
Hak-hak buruh lain diantaranya hak untuk
membentuk dan menjadi anggota serikat
kerja, hak untuk berkumpul dan berbicara
dengan bebas serta untuk memilih para
pemimpin mereka sendiri

5. Untuk golongan perempuan,Perkara
yang utama adalah pelaksanaan hak-
hak yang sama bagi laki-laki dan
perempuan dalam kehidupan bangsa.
Untuk anak-anak, hak mereka
adalah harus diberi
perlindungan, mendapat
penjagaan, pendidikan, dan
pertolongan dari negara.
Untuk hak Golongan minoritas Anwar Sutan Amiruddin (PPTI)
mengatakan bahwa tidak ada perbedaan penting antara orang Cina yang
telah menjadi WNI dengan orang Cina warga asing, dan ia menentang
dimasukkannya hak-hak golongan minoritas kedalam undang-undang
dasar.

6.  Namun, Siauw Giok Tjhan berpendapat bahwa
diskriminasi terhadap golongan minoritas harus
dilarang secara konstitusional dan perlindungan
konstitusional harus diberikan kepada golongan
tersebut supaya mereka bebas menggunakan bahasa
dan mempertahankan adat kebiasaan mereka sesuai
undang-undang yang berlaku. Ia juga menambahkan
bahwa perlidungan yang dimaksudkan mencakup
urusan hukum dalam masalah ras, agama, dan
bahasa

7.  Setelah diadakan pengalihan masalah pendidikan dari
pemerintahan Belanda kepada pemerintahan RIS pada tahun 1950,
sistem pendidikan diadakan dengan titik berat desentralisasi
Pada periode 1950-1959,
penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran menggunakan Undang-
undang Pokok Pendidikan dan
Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950
Republik Indonesia. Susunan sekolah
tersebut terdiri atas sekolah rakyat 6
tahun, sekolah lanjutan tingkat
pertama 3 tahun, dan sekolah lanjutan
tingkat atas 3.
Pada tahun 1954,
didirikan lembaga
pendidikan guru
setingkat universitas
yang pertama yaitu
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Guru (PTPG)
di Bandung.

8.  Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat yaitu
sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak
melanjutkan ke SMP, kelas masyarakat mengajarkan
keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan
perikanan. Tujuannya, agar anak yang tidak mampu
sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja

9. Pada tahun 1950 orang Indonesia masih menggunakan bahasa
daerah dan bahasa Belanda. Tantangan pemerintah adalah
mengokohkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemerintahan,
pendidikan, dan teknologi dalam dua tahun terakhir
Guna menyempurnakan ejaan Bahasa Indonesia maka
diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada
tanggal 28 Oktober s.d. 2 November 1954. Kongres itu
antara lain mengambil keputusan rakyat supaya
penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan
diserahkan kepada suatu badan yang diatur oleh
pemerintah, yang bertugas menyusun suatu ejaan
praktis bagi Bahasa Indonesia.

10.  Tahun 1953 terbit majalah Kisah yang mendapat
perhatian serta memberi kesempatan yang besar
kepada para pengarang muda untuk menerbitkan
karyanya. Setelah itu, terbit majalah Prosa, Seni,
Tjerita, ruang kebudayaan “Genta” dalam majalah
Merdeka, dan lain-lain.
Berbeda dari tahun 1950, pada awal tahun
1960-an politik ditempatkan dalam berbagai
aspek kehidupan termasuk dalam bidang
sastra

11.  Pada bidang seni tari periode tahun 1945-1955
pembaruannya baru terbatas pada teknik penyajian,
yaitu dengan menyingkat waktu, memeras atau
menyingkat cerita dan penyederhanaan.
Selama periode 1955-1956 mulai
tampil kreasi baru. Akan tetapi,
kreasi-kreasi itu masih marupakan
pengolahan materi elemen-elemen
tari yang terdapat di Indonesia, baik
tari klasik maupun tarian rakyat.
Mengenai perkembangan seni
bangunan dapat dikemukakan
bahwa keadaan bangunan di
kota-kota pada umumnya
mengambil tempat tidak
berketentuan dan tidak
melaraskan diri dengan
keadaan alam.

12.  Tahun 1950-1959 merupakan periode dilaksanakannya
sistem demokrasi liberal di Indonesia dengan Undang-
undang Dasar Sementara 1950 sebagai landasan
konstitusi. Periode ini dapat dikatakan keadaan yang
tidak menentu baik dari segi politik maupun ekonomi.
Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari
Belanda, Indonesia telah merdeka setidaknya dalam
pengertian hukum internasional, dan sudah saatnya
menghadapi prospek guna masa depan bangsa sendiri. Pada
periode ini situasi politik benar-benar tidak menentu.
Korupsi merajalela, kesatuan wilayah terancam bubar,
keadilan sosial belum tercapai

13. Kabinet Natsir (6 September - 21 Maret 1951)
 kabinet Natsir berpedoman pada program
kerjanya sebagai berikut:
 Mempersiapkan dan menyelenggarakan
pemilihan umum untuk memilih anggota
konstituante dalam waktu yang secepatnya.
 Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan pemerintahan.
 Meningkatkan keamanan dan ketentraman.
 Mengembangkan dan memperkokoh
kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi
melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.
 Memperjuangkan penyelesaian masalah
Irian Barat
kabinet Natsir

14. Adapun program kerja kabinet Sukiman sebagai berikut.
 Menegakkan negara hukum guna menjamin keamanan
dan ketentraman
 Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran
nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi
kehidupan sosial ekonomi rakyat, dan memperbaiki
hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
 Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum serta
mempercepat terlaksananya otonomi daerah
 Menyiapkan Undang-undang tentang pengakuan
serikat buruh, penetapan upah minimum
 Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
 Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI

15.  Melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante
dan menyederhanakan organisasi pemerintah pusat
 Mempertinggi produksi nasional
 Menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat
 Melanjutkan usaha perubahan agraria
 Menyempurnakan undang-undang perburuhan guna
meningkatkan
Adapun berikut program-program
kerja kabinet Wilopo sebagai
berikut

16.  Adapun program kabinet Ali sebagai berikut.
 Meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan pemilu
segera
 Pembebasan Irian Barat
 Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
 Politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan
KMB
 Penyelesaian pertikaian politik

17.  Pada bulan Agustus 1955 Burhanuddin Harahap dari
Masyumi diberi mandat untuk membentuk kabinet dengan
tugas utamanya menyelenggarakan pemilihan umum
disamping harus mengembalikan wibawa pemerintah
akibat pergolakan yang berkepanjangan dalam tubuh
Angkatan Darat.
 Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat
Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara
 Dengan selesainya pemilihan umum, tugas Kabinet
Burhanuddin pun dianggap selesai dan perlu dibentuk
kabinet baru yang akan bertanggung jawab pada parlemen
yang baru

18. Kabinet Ali II menemui banyak hal yang sangat
mengurangi kewibawaanya terutama yang bersumber
pada korupsi dan berbagai penyelewengan.
Ketidaksanggupan kabinet dalam menjalankan politik
yang memuaskan bagi daerah-daerah terbukti dengan
timbulnya perebutan kekuasaan di daerah-daerah oleh
pihak militer, terutama di Sumatra dan Sulawesi.
Menyadari ketidakmampuannya Kabinet Ali
pada tanggal 14 Maret 1957 mengembalikan
mandat kepada Presiden, yang kemudian
menyatakan seluruh Indonedia dalam
keadaan SOB (darurat).

19. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memperbaiki
masalah ekonomi Indonesia dalam masa Demokrasi
Liberal terbilang banyak. Antara lain gerakan
benteng, gunting Syaffrudin, ekonomi Ali-Baba, dan
Nasionalisasi de Javasche Bank.
Pengusaha-pengusaha Indonesia ternya lamban,
bahkan ada yang menyalahgunakan maksud
pemerintah. Bantuan kredit ini ternya tidak efektif
sehingga program pemerintah tidak berhasil.
Padahal pemerintah menambah beban keuangannya
sehingga menjadi salah satu sumber defisit

20. Konflik Dalam Tubuh Angkatan Perang
 Peristiwa 17 Oktober 1952
 Setelah pengakuan kedaulatan, pimpinan Angkatan Perang khususnya
kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat
(KSAD) berusaha mengkonsolidasi dan memajukan TNI.
 Partai-partai menganggap usaha ini sebagai ancaman terhadap mereka.
Kalangan militer menganggap sikap DPR(S) itu tidak wajar dan dirasakan
sebagai intervensi langsung dalam soal intern TNI AD.
 Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi menuntut
dibubarkannya Parlemen. Para demonstran memasuki gedung DPR(S),
merusak beberapa peralatan, dan kemudian bergerak ke Istana. Mereka
mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan DPR(S) dan
menggantinya dengan DPR baru.
 Akibat peristiwa 17 Oktober ini Angkatan Darat mengalami perpecahan
yang memerlukan waktu beberap tahun untuk mengatasinya.

21.  Bangkitnya AD Sebagai Kekuatan Politik
Utama Dalam Negara
 Gerakan Lubis
 Mendorong Kemunculan Dekrit Ke Undang-
Undang Dasar 1945
 Dekrit Presiden Kembali Ke Undang-Undang
Dasar 1945