5. Aksi Tritura
Latar Belakang
• Peristiwa G 30 S/PKI, krisis ekonomi, krisis politik.
Aktor
• KAMI, KAPI, KAPPI, KASI (tergabung dalam Front
Pancasila).
Isi Tritura
• Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya.
• Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.
• Penurunan harga-harga kebutuhan pokok/perbaikan
ekonomi.
6. Kronologi Aksi Tritura
• Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di
Gedung Sekretariat Negara.
• Pada 12 Januari 1966 kelompok pemuda dan mahasiswa yang
tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan
Gedung DPR-GR.
• Pada 24 Februari 1966 seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim tertembak saat
sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara.
• Pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI.
7. Surat Perintah Sebelas Maret
Latar
belakang
• Aksi demonstrasi menentang pemerintah Demokrasi Terpimpin
meningkat.
• Keamanan Presiden Soekarno terancam.
• Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan.
ISI
• Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya
keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi.
• Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.
• Melaksanakan dengan pasti ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
Dampak
• Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan.
• Wibawa tentara semakin meningkat, Soeharto sebagai pemegang
mandat Supersemar memiliki kekuatan politik.
8. Dualisme Kepemimpinan Nasional
Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan
nasional?
Berdasarkan Ketetapan Nomor
XIV/MPRS/1966 dinyatakan ”apabila
presiden berhalangan, kedudukannya
digantikan oleh pemegang mandat
Supersemar”.
Berdasarkan Ketetapan Nomor
XIII/MPRS/1966, MPR memberikan
tugas kepada pengemban mandat
Supersemar untuk membentuk
Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan
Rakyat).
9. Apa dampak dualisme kepemimpinan
nasional?
Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos
jabatan di Kabinet Ampera.
Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet,
sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana
pemerintahan.
Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot.
Muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari
jabatannya.
10. Kronologi Pengunduran Diri Presiden Soekarno
Pada Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato
pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan
nama pidato Nawaksara.
Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966,
MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara.
Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato
pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan
DPR-GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor
1/Pres/1967 dan diberi nama ”Pelengkap Nawaksara” (Pelnawaksara).
Pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum
kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi
politik yang memanas.
Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk
menyerahkan kekuasaan pada pengemban Ketetapan Nomor
IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS
dilaksanakan.
Pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri
dari jabatannya.
11. Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia
oleh MPR Sementara.
Home
12. B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi
Ekonomi Masa Orde Baru
Stabilisasi
&
Rehabilitasi
Stabilisasi Politik dan
Keamanan sebagai Dasar
Pembangunan
Stabilisasi Penyeragaman
Penerapan
Dwifungsi ABRI
Rehabilitasi Ekonomi
Orde Baru
Kebijakan Pembangunan
Pemerintah Orde Baru
Pelaksanaan Demokrasi
di Indonesia
Home
13. Stabilisasi Politik dan Keamanan
Masa Orde Baru
Penerapan politik
bebas aktif
Mengakhiri konfrontasi
dengan Malaysia
Kembali menjadi
anggota PBB
Membentuk ASEAN
Melakukan fusi partai
14. 1. Pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang
dianggap radikal.
2. Menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara.
3. Menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan
Pancasila melalui Ekaprasetya Pancakarsa.
4. Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4).
5. Mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila.
Stabilisasi Penyeragaman Orde
Baru
15. Penerapan Dwifungsi ABRI
1.
Konsep Dwifungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution.
2.
Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan dan
pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik.
3.
Anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan.
16. Rehabilitasi Ekonomi
Menanggulangi masalah utang
Menjalin kerja sama dengan IMF
Mengeluarkan undang-undang penanaman
modal dengan menetapkan UU Penanaman
Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
17. Bidang Pendidikan
• Pembangunan sekolah dasar Inpres (SD Inpres) di seluruh pelosok Indonesia.
• Meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran.
• Mencanangkan program wajib belajar 6 tahun kemudian wajib belajar
9 tahun.
• Memberikan program bantuan beasiswa di antaranya melalui program
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).
• Pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar
(kejar).
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Orde Baru
18. Bidang Kesehatan
• Mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan
masyarakat (puskesmas).
• Mengembangkan program pos pelayanan terpadu (posyandu).
• Mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi
peningkatan jumlah penduduk.
19. Bidang Ekonomi
Peningkatan Peran BUMN:
• Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN
• Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas, dan
memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-
satunya pengawas BUMN
Perluasan Lapangan Kerja:
• Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat
karya dan bantuan pembangunan daerah.
• Pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja
Sukarela Indonesia (BUTSI). Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga
pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai bidang di desa-desa.
20. Bidang Sosial-Budaya
• Mencanangkan program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk.
• Menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor
perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan sebagainya.
• Memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang
sesuai dengan kepribadian bangsa.
• Meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, dan
organisasi-organisasi kesenian.
• Inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan,
dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala.
21. Demokrasi pada masa Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila.
Demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
serta ketetapan-ketetapan MPRS.
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diberi beberapa hak
kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.
Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara
lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA)
maupun yang bersifat infrastruktur (LSM dan partai politik).
Pemerintah mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi.
Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru
22. C. Integrasi Timor Timur
Home
Latar Belakang
Proses Integrasi Timor Timur
23. Perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timor Timur, yaitu dengan
menetapkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi Portugis.
Rakyat Timor Timur menghendaki kemerdekaan Timor Timur atas penjajahan
Portugis.
Penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga.
Latar Belakang
Kembali
24. Muncul partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur.
Union Democratica Timorense (UDT) menghendaki agar Timor Timur tetap berada
di bawah kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan.
Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (Fretilin). Fretilin menghendaki
kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor.
Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti). Apodeti menghendaki agar
Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia.
Klibur Oan Timur Aswain (Kota). Kota ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.
Trabalhista. Ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.
Proses Integrasi
25. Pada 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor
Timur.
Pada 30 November 1975 kelompok pro-NKRI yang membacakan
Deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik
Indonesia.
Pada 17 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke Timor Timur
sekaligus menandai awal Operasi Seroja.
Pada 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Timor Timur mengajukan petisi
yang berisi penggabungan Timor Timur dengan Indonesia.
Pada 17 Juli 1976 Timor Timur resmi sebagai provinsi Republik Indonesia.
Kronologi Integrasi Timor Timur
Kembali
27. Penyimpangan praktik demokrasi karena
Presiden Soeharto menjadi penguasa
tunggal.
Praktik KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme) menjangkiti birokrasi
pemerintahan.
Kebebasan pers dibatasi secara ketat.
Pemerintahan tidak dijalankan secara
transparan.
Bidang Politik
Kembali
28. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.
Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.
Pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan.
Bidang Ekonomi
Kembali
29. Bab V
Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Masa
Reformasi dan Perkembangan Iptek
Masa Akhir Orde Baru
Perkembangan Politik dan
Ekonomi pada Masa Reformasi
Perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
30. Masa Akhir Orde Baru
• Pada Januari 1998 nilai tukar rupiah telah mencapai
Rp17.000,00/US$.
• Sejumlah perusahaan mengalami kebangkrutan.
Krisis
Moneter
• Munculnya kerusuhan di beberapa kota di Indonesia.
• Penolakan mahasiswa atas pelantikan Soeharto sebagai Presiden
Indonesia
Krisis Politik
• Hukum sering dijadikan alat pembenaran atas kebijakan penguasa.
• Banyak rekayasa dalam proses peradilan.
Krisis Hukum
• Kekuatan oposisi menyuarakan ketidakpercayaan terhadap
pemerintahan Soeharto.
• Orde Baru dianggap tidak menjalankan demokrasi secara benar.
Krisis
Kepercayaan
31. Pelantikan Presiden Soeharto
mendapat penolakan dari
masyarakat, termasuk
anggota kabinetnya.
Beberapa tokoh menolak
masuk dalam kabinet dan
mendesak presiden untuk
turun dari jabatannya.
Pada hari Kamis tanggal
21 Mei 1998, Presiden
Soeharto resmi mengundurkan
diri dari jabatannya.
Kedudukannya digantikan oleh
B.J. Habibie yang sebelumnya
menjabat sebagai Wakil
Presiden Indonesia.
32. Perkembangan Politik dan Ekonomi
pada Masa Reformasi
Masa Pemerintahan B.J. Habibie
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-
Jusuf Kalla
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-
Boediono
Masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
33. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang berasal dari
berbagai elemen dan kekuatan seperti ABRI, partai politik, unsur
daerah, golongan intelektual, serta lembaga swadaya masyarakat.
Menetapkan undang-undang multipartai dalam pemilu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
Menyetujui pelaksanaan referendum di Timor Timur. Berdasarkan
hasil referendum 79% penduduk memilih merdeka dari Indonesia
dan 21% tetap memilih menjadi bagian Indonesia.
Membebaskan tahanan politik dan tokoh-tokoh eks-PKI yang telah
ditahan sekira tiga puluh tahun.
34. Masa Pemerintahan Abdurrahman
Wahid (1999-2001)
• Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid polisi dipisahkan dari militer sehingga ABRI
tidak lagi menjadi entitas tunggal.
• Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai
pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu.
Salah satu bukti diakuinya agama Konghucu adalah
diselenggarakannya perayaan imlek di Indonesia.
• Penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap
menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan
berpendapat.
• Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua yang
bertujuan untuk mengatasi disintegrasi di Papua.
• Dalam bidang politik luar negeri, Presiden
Abdurrahman Wahid berusaha melakukan diplomasi
ke luar negeri secara intensif.
36. Masa Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla
Menyelesaikan konflik Aceh melalui cara-cara yang damai, adil,
dan bermartabat. Penyelesaian dilakukan dengan cara
penandatanganan memorandum kesepahaman pada 15 Agustus
2005 di Helsinki, Finlandia.
Memberikan dana kepada masyarakat kecil yang bernama
bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM).
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan cara
membangun pemerintahan yang bersih, efisien,
dan efektif. Cara yang ditempuh antara lain
perbaikan gaji, perbaikan kapasitas dan
produktivitas, serta meningkatkan disiplin dan
etos kerja.
37. Masa Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono
Peningkatan
pelayanan publik
merupakan salah
satu tindak lanjut
dari reformasi
birokrasi yang
dilaksanakan sejak
Kabinet Indonesia
Bersatu I.
Membentuk
Sekretariat
Gabungan (Setgab)
yang beranggotakan
Partai Demokrat dan
partai politik
pendukung
pemerintah.
Pengembangan
koperasi usaha kecil
dan menengah,
termasuk penyaluran
Kredit Usaha Rakyat
(KUR).
Menaikkan anggaran
pendidikan sebesar
20% yang
dialokasikan untuk
program pendidikan
dasar sembilan
tahun, peningkatan
kualitas pendidikan,
serta perbaikan
kurikulum pada
tahun 2013.
38. • Mengusung visi Nawacita dan jargon revolusi mental.
• Melanjutkan kebiasaan blusukan seperti yang telah dilakukan
Presiden Joko Widodo saat menjadi wali kota dan gubernur.
Visi
• Membentuk kabinet profesional yang bebas dari intervensi partai
politik.
• Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang-orang
dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda.
Politik
• Mencabut subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga BBM
bersubsidi.
• Membangun jalur tol laut yang bertujuan untuk memajukan
perekonomian bangsa yang berbasis maritim.
Ekonomi
Anda dapat menambah informasi mengenai tol
laut dengan menyimak video berikut.
39. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Pemerintah kolonial Belanda
membentuk Natuurwetenschappelijk
Raad voor Nederlandsch Indie pada
1928.
Pemerintah Indonesia membentuk
Organisasi untuk Penyelidikan dalam
Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA) pada
1956.
Pada 1962 Presiden Soekarno
membentuk Departemen Urusan
Riset Nasional (Durenas).
Pada 1967 pemerintah membentuk
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) untuk menggantikan Durenas dan
MIPI.
Untuk mendukung perkembangan iptek,
pemerintah membentuk lembaga riset
lain seperti BATAN, LAPAN, Bakosurtanal,
dan BPPT.
Untuk mendukung industri strategis,
pemerintah membentuk IPTN, PAL, dan
BATAN.
41. Menurut Moh. Hatta, nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dan
pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.
Menurut Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut.
1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran
rakyat, jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan
damai, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul
dalam Pancasila, dasar dan falsafah bangsa Indonesia.
Mengapa Indonesia menerapkan politik luar negeri
bebas aktif?
43. Landasan
Operasional
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
Pasal 11 dan pasal 13 ayat (1) dan (2)
UUD 1945
Pidato Presiden Soekarno berjudul
”Penemuan Kembali Revolusi Kita”
Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999
44. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
dan Pelaksanaannya
Masa Demokrasi Liberal
• Politik luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan kabinet-kabinet yang
berkuasa.
• Penerapan politik luar negeri yang berbeda-beda juga sering
menimbulkan pertentangan dalam parlemen, bahkan berujung pada
jatuhnya kabinet itu sendiri.
Masa Demokrasi Terpimpin
• Politik luar negeri ditentukan oleh Presiden Soekarno. Politik luar negeri
pada masa ini bersifat high profile, yaitu sikap anti-imperialisme dan
anti-kolonialisme yang sangat tegas dan cenderung konfrontatif.
• Politik luar negeri Indonesia semakin condong ke negara sosialis, Uni
Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok.
45. Masa Orde Baru
• Presiden Soeharto berupaya menjadikan politik luar negeri sebagai
sarana mewujudkan stabilitas ekonomi. Atas dasar itulah, politik luar
negeri Indonesia diterapkan dengan membangun hubungan baik dengan
negara-negara tetangga (good neighbourhood policy).
• Indonesia mulai membangun kedekatan dengan blok Barat yang
dipimpin Amerika Serikat.
• Hubungan Indonesia–Amerika Serikat bahkan tidak hanya terbatas pada
hubungan dagang dan ekonomi, tetapi juga hubungan militer dan
kebijakan-kebijakan nasional yang mendapat pengaruh dari hubungan
tersebut.
Masa Reformasi
• Fokus utama politik luar negeri diarahkan pada upaya pemulihan kembali
kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan pemulihan
perekonomian nasional.
• Setiap presiden yang memerintah pada masa reformasi memiliki
kebijakan sendiri terkait politik luar negerinya.
46. Peran Indonesia dalam Upaya
Menciptakan Perdamaian Dunia
Konferensi Asia-Afrika
• Menjadi tuan rumah pelaksanaan KAA pada 18-24
April 1955.
• Kesepakatan dalam KAA dikenal dengan nama
Dasasila Bandung.
Gerakan Non-Blok
• Presien Soekarno menjadi salah satu pencetus GNB.
• Dalam KTT GNB X tahun 1992 di Jakarta dihasilkan
kesepakatan bernama Jakarta Message.
47. • Sebagai salah satu pemrakarsa
pendirian ASEAN
• Menginisiasi pendirian
sekretariat ASEAN di Jakarta.
• Mendukung pelaksanaan
kawasan ASEAN bebas senjata
nuklir.
• Menggulirkan visi ASEAN
Community yang akan
dilaksanakan pada 2020.
• Mendorong penerapan ASEAN
Free Trade Area (AFTA).
ASEAN
• Indonesia mengambil inisiatif
mengajukan suatu rencana
peninjauan kembali mekanisme
dan sarana OKI.
• Turut serta menyelesaikan
masalah etnik muslim Moro di
Filipina, mendukung
kemerdekaan Palestina,
mendukung perjuangan OKI
dalam pelenyapan rasial,
diskriminasi, dan kolonialisme di
dunia, serta sebagai pemrakarsa
pembentukan ”Tata Informasi
Baru Dunia Islam”.
OKI
48. Kontingen Garuda (Konga)
Sejak tahun 1950-an,
pemerintah
Indonesia mulai
diberi kepercayaan
untuk turut serta
dalam pasukan
perdamaian Dewan
Keamanan PBB.
Pasukan tersebut
terdiri atas pasukan
dari berbagai negara.
Indonesia mengirim
suatu pasukan yang
kemudian dinamakan
Kontingen Garuda
atau Konga.
Pasukan Garuda merupakan salah satu
pasukan dari beberapa pasukan lain yang
dikirim oleh Dewan Keamanan PBB. Adapun
tugas pokok Kontingen Garuda adalah sebagai
”Peace Keeping Force” atau Pasukan
Pemelihara Perdamaian.
49. Deklarasi Djuanda
Deklarasi Djuanda merupakan suatu usaha bangsa Indonesia untuk
memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu
kesatuan utuh dlihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan. Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas teritorial Indonesia yang
sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang
menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia pada saat air laut surut.
Batas wilayah Indonesia sebelum Deklarasi
Djuanda
Batas wilayah Indonesia setelah Deklarasi
Djuanda
50. ”Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat
diandalkan untuk membangun Indonesia,
tidak mungkin kita mengharapkan dari
bangsa lain.”
(Bacharudin Jusuf Habibie)
Terima Kasih
