Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Bab 3 wajib.pptx
Similar to Bab 3 wajib.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bab 3 wajib.pptx
- 1. MATERI SEJARAH INDONESIA BAB 3 “PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL”
- 2. A. Perjuangan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelemahan bentuk Republik Indonesia Serikat : Tidak memiliki tujuan negara yang jelas Tidak memiliku pertahanan yang kuat Lahirnya negara bagian dalam RIS untuk kepentingan Belanda RIS adalah wujud nyata perpecahan bangsa Tidak adanya militer Akhirnya dalam rapat gabungan parlemen dan senat RIS pada 15 Agustus 1950, Presien RIS Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. B. Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal 1. Penerapan Sistem Multipartai Periode 1945 – 1950 Sejak diumumkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 maka berdirilah partai-partai di Indonesia Periode 1950 – 1959 2. Pergantian Kabinet Kabinet Natsir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Ali-Wongso Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Juanda
- 4. B. Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal 3. Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal Sistem demokrasi parlementer disebut juga sistem demokrasi liberal Akibat sering berganti kabinet pemerintahan, Indonesia tidak bisa menjalankan sistemnya dengan baik 4. Persitiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa ini dilandasi oleh upaya KSAD dan KSAP untuk meningkatkan profesionalisme dan loyalitas prajurit TNI Pada tanggal ini diadakan demonstrasi di Istana Negara untuk penuntut Presiden Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPR baru. Namun, usulan tersebut ditolak
- 5. C Pemilu 1955 PPI telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan 1t Desember 1955 untuk memilih Konstituante Namun, sebelum melaksanakan pemilu, kabinet Ali I telah jatuh. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap
- 6. D. Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal Setelah terjadi pengakuan kedaulatan RI pada KMB, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan politik dan ekonomi Untuk menanggulangi berbagai masalah ekonomi waktu itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, yaitu : Kebijakan Gunting Syarifuddin Nasionalisasi De Javasche Bank Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Gerakan Assat Nasionalisasi Perusahaan Belanda