1. MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII
SMA MA’ARIF JOMBANG
Guru Bidang Studi
Mohammad Habibi,S.Pd
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan
rahmatnya penyusunan Modul Pembelajaran Sejarah Indonesia SMA Ma’arif Jombang
Kelas XII Semester 1 SMA ma’arif Jombang Tahun Pelajaran 2020/2021, dapat diselesaikan.
Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberikan materi tambahan kepada peserta didik
agar peserta didik dapat dengan mudah memahami dalam mempelajaran sejarah Indonesia.
Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan ini dapat diselesaikan berkat
dengan baik atas bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini
penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah
membantu, terutama kepada :
1. Ibu Titi Indayani,S.Pd Kepala SMA Ma’arif Jombang
2. Pihak-pihak lain yang namanya tidak disebutkan.
Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat Konstruktif untuk
menyempurnakan modul ini. Harapan kami semoga Modul Pembelajaran ini bermanfaat.
Penyusun,
Mohammad Habibi,S.Pd.
3. MATERI POKOK I
A. Pengertian Demokrasi Liberal
Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan.
Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sementara liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi
politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak
adalah nilai politik yang utama.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik
yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional hak-hak individu dari
kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas
diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang
tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak
melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam
konstitusi. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan
oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan
Jean-Jacques Rousseau.
B. Sejarah Demokrasi Liberal di Indonesia
Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI melaksanakan
demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat,
dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Indonesia dibagi 10 provinsi yang
mempunyai otonomi dan berdasarkan UUDS 1950 yang juga bernafaskan liberal.
Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu
dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan
bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi
liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem
kepartaian menganut sistem multipartai.
Demokrasi liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam
kenyataannya rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem
demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita.
Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dektrit mengenai
pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak
berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan
ketatanegaraan Indonesia.
C. Hal-hal Positif dan Negatif Selama Berlakunya Sistem Demokrasi Liberal
Menurut Herbert Feith, selama berlakunya sistem parlementer, terdapat
hal-hal negatif yang terjadi, antara lain sebagai berikut.
a. Kebijakan pemerintahan jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana akibat
masa kerja kabinet rata-rata pendek.
4. b. Meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye
pemilu yang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 hingga tahun 1955.
c. Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung menguntungkan partainya
sendiri.
Herbert Feith juga mencatat beberapa hal positif dalam pelaksanaan demokrasi
liberal pada masa 1950-1959, antara lain sebagai berikut.
a. Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang
pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan
inflasi.
b. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan, seperti
Republik Maluku Selatan (RMS) dan DI/TII di Jawa Barat.
c. Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah.
d. Indonesia mendapat nama baik di dunia internasional karena berhasil
menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.
e. Pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam pemberitaan,
serta hadirnya kritik dari pers, terutama dalam kolom kartun dan pojok.
f. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan
fungsinya.
g. Hanya terdapat sedikit ketegangan diantara umat beragama.
h. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah.
D. Kehidupan Politik
Hasil Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 di Den Haag
melahirkan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah itu,
diangkatlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan perdana menteri yang
pertama, dan dibentuk pula kabinet. Namun, pada Agustus 1950, RIS dibubarkan
karena sebagian negara-negara federal Belanda membubarkan diri dan
menginginkan kembali ke pengakuan Republik Indonesia. Kemudian pada 15
Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD NKRI (RI
dan RIS) yang kemudian lebih dikenal dengan UUDS 1950 sehingga pada
periode ini bentuk negara Indonesia yang semula federal beralih pada bentuk
negara kesatuan dimana kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat dan
menganut sistem pemerintahan parlementer.
Tetapi, praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada
masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke
arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari
jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959, telah terjadi 7
kali pergantian kabinet, yaitu.
5. a. Kabinet Natsir (6 September 1950-18 April 1951)
Program kerja:
1) Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
2) Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan.
3) Penyempurnaan angkatan perang.
4) Memperjuangkan masalah Irian Barat.
5) Meusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional.
Hasil kerja:
1) Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
2) Masukknya Indonesia menjadi anggota PBB.
3) Dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda.
Kegagalan:
Gagalnya perundingan dengan Belanda tantang masalah Irian Barat, mengakibatkan
munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen.
b. Kabinet Sukiman (26 April 1951-1952)
Program kerja:
1) Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
2) Memperjuangkan keamanan dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui
hukum agrarian untuk kesejahteraan petani.
3) Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu.
4) Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.
Hasil Kerja:
Banyaknya hambatan dalam kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak
maksimal. Hambatannya, antara lain kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya
perseteruan antar berbagai elemen politik, dan adanya permasalah dengan politik luar
negeri Indonesia.
Kegagalan:
Kegagalan kabinet ini, yaitu dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri,
memihaknya Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act
dengan pemerintah Amerika Serikat.
c. Kabinet Wilopo (19 Maret 1952-2 Juni 1953)
Program kerja:
1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu.
2) Meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, dan keamanan rakyat.
3) Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan
Belanda, dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Hasil kerja:
Kabinet ini menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
1) Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah.
2) Adanya konflik di tubuh angkatan darat yang mengakibatkan terjadinnya
peristiwa 17 Oktober 1952.
3) Adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara.
6. Kegagalan:
Dengan adanya hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari
kelompok oposisi pemerintah bernama Sarekat tani Indonesia dan diakhiri dengan
pengembalian mandat oleh Wilopo.
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
Program kerja:
1) Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah
tahun 1955.
2) Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah.
3) Melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan
dalam menciptakan perdamaian dunia.
Hasil kerja:
1) Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu.
2) Suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
3) Membaiknya hubungan dengan Cina.
Kegagalan:
1) Memperjuangkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia.
2) Munculnya pemberontakan di berbagai daerah.
3) Masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A.
H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng.
e. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-3 Maret 1956)
Program kerja:
1) Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas
kasus korupsi di departemen kehakiman.
2) Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin.
3) Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955.
Hasil kerja:
1) Diselenggarakannya pemilu tahun 1955.
2) Dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda.
3) Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia.
Kegagalan:
Banyak perseteruan antara pemenang pemilu yang meyebabkan sidang parlemen menjadi
deadlock.
f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957)
Program kerja:
1) Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia.
2) Mempercepat proses pembentukan daerah otonom di Indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkan
dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara.
4) Mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sitem ekonomi nasional.
7. Hasil kerja:
1) Ditandatanganinya undang-undang pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno.
2) Beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa.
3) Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia.
Kegagalan:
Munculnya sentimen anti-Cina dalam masyarakat, munculnya kekecewaan pemerintah
daerah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya
partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah.
g. Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya (9 April 1957-10 Juli 1959)
Program kerja:
1) Pembentukan dewan nasional.
2) Normalisasi keadaan Republik.
3) Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB.
4) Memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia.
5) Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan.
Hasil kerja:
1) Dibentuknya dewan nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang tergabung
dalam nonpartai.
2) Pembersihan pejabta-pejabat yang melakukan korupsi.
3) Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan
pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keamanan negara.
4) Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda
tanggal 13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi
Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia.
Kegagalan:
Terjadi banyak pemberontakan separatis di daerah-daerah.
A. Kehidupan Ekonomi
Pada masa Kabinet Sukiman, salah satu perubahan kehidupan ekonomi
yang terjadi adalah adanya proses nasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah. Proses nasionalisasi ekonomi itu menyangkut tiga bidang, yaitu:
1. Pembentukan Bank Negara Indonesia
Sebelum dilaksanakan nasionalisasi de Javasche Bank, terjadi proses pembentukan Bank
Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama Indonesia dan dikukuhkan di dalam
peraturan pemerintah pengganti UU No. 2/1946. Proses itu terjadi pada 5 Juli 1946.
2. Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Setelah Bank Negara Indonesia terbentuk pemerintah mengeluarkan UU No. 24/1951
yang berisi tentang pelaksanaan nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.. Undang-
undang tersebut diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40
yang menyatakan bahwa jabatan presiden Bank Indonesia berubah menjadi Gubernur
8. Bank Indonesia. Menteri keuangan, menteri perekonomian, dan gubernur bank
menjadi direksi yang berfungsi melancarkan percepatan peningkatan taraf ekonomi
dan moneter negara.
3. Pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia
Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi mata uang Republik Indonesia dengan
menukar mata uang Jepang ke mata uang Indonesia yang disebut dengan Oeang
Repoeblik Indonesia (ORI). Proses itu terjadi pada 1 Oktober 1946 yang dikukuhkan
dengan UU No. 17/1946 dan UU No. 19/1946. Kondisi masyarakat Indonesia pada
masa awal kemerdekaan, berangsur-angsur membaik. Kebijakan pemerintah untuk
mengajak rakyat Indonesia agar menabung di bank menjadi awal sehatnya kondisi
perekonomian bangsa.
Pada masa demokrasi liberal, proses nasionalisasi ekonomi Indonesia tidak berjalan
mulus karena konflik kepentingan politik antar kelompok didalam tubuh konstituante dan
parlemen. Berbagai kebijakan pada masa dmeokrasi liberal menunjukkan hal itu.
Contohnya, proyek nasionalisasi ekonomi pada masa kabinet Ali I yang menekankan
nasionalisasi sektor perekonomian dan mendukung tumbuh kembangnya para pengusaha
pribumi. Proses nasionalisasi sektor perekonomian itu merupakan salah satu upaya dari
pemerintahan kabinet Ali I dalam meningkatkan taraf perekonomian bangsa Indonesia.
Perubahan perekonomian negara juga terlihat pada masa kabinet Ali II.
Ditandatanganinya UU Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Presiden
Soekarno pada 3 Mei 1956 berakibat pada berpindahnya aset-aset modal yang dimliki
para pengusaha Belanda ke tangan pengusaha nonpribumi. Hal itu berdampak pada
munculnya kondisi sosial yang timpang.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 19 Maret 1956, Kongres Nasional Importir
Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan Gerakan Assaat. Gerakan itu
mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha
pribumi dalam berdaya saing terhadap pengusaha-pengusaha non pribumi.
B. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan
baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk
memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagi berikut.
1. Gunting syafruddin
Akibat dari perang kemerdekaan selama 5 tahun perekonomian di Indonesia terbelangkai
dan kacau sehingga Menteri Keuangan Indonesia Syafruddin Prawiranegara
mengeluarkan kebijakan sanering atau pengguntingan uang dengan tujuan
menyehatkan keuangan negara. Dari kebijakan tersebut, uang kertas dengan nilai Rp
5.000 ke atas dinyatakan bernilai setengahnya. Sebagai tindak lanjut dari
pengguntingan uang tersebut, dikeluarkan uang kertas baru berdasarkan undang-
undang darurat No. 21 Th. 1950 tentang uang kertas baru. Tindakan ini dilakukan
9. pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Keuangan No. PU/1/19 Maret
1950, tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.
Melalui kebijakan ini jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan pemerintah
mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar
Rp 200 juta..
2. Sistem ekonomi gerakan benteng
Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk
mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang
dilakukan pada masa Kabinet Natsir dan direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo
(Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha
di kalangan bangsa Indonesia dengan memberi bimbingan, bantuan kredit, serta
kesempatan bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah untuk
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Program ini dimulai pada
April 1950, hasilnya selama 3 tahun ± 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima
bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai
dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemrian
kredit harus dikonsultasikan pada pemrintahan Belanda. Hal ini menghambat
pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari
nasionalisasi De Javasche adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan
biaya ekspor, serta melakukan penghematan.
4. Sistem Ekonomi Ali Baba
Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri
Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal
dengan nama sistem Ali Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi
antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi
(khususnya Cina) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan
mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional
pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali Baba tidak berjalan seperti
yang diharapkan. Hal ini disebabkan para pengusaha nonpribumi lebih
berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi
hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan
kredit dari pemerintah.
5. Devaluasi mata uang rupiah
Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah
mendevaluasi mata uang Rp 1.000 dan Rp 5.00 menjadi Rp 100 dan Rp 50.
Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank
yang melebihi jumlah Rp 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk
meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan
pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara
10. keseluruhan.
6. Mengeluarkan deklarasi ekonomi
Deklarasi ekonomi (dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah
menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan
adalah dengan sistem ekonomi terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan ekonomi
terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur
ekonomi efisien. Sektor ekonomi ditandatangani langsung oleh presiden. Akibatnya,
kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan
ekonomipun mengalami penurunan.
7. Rencana pembangunan lima tahun (RPLT)
Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini
merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri
perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang rencananya akan
dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 11
November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap), pembiayaan RPLT diperkirakan Rp
12,5 miliar. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena:
a. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun
1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara
merosot.
b. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
c. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang
melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
8. Musyawarah nasional pembangunan
Masa kabinet Djuanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah
tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional
Pembangunan (Munap). Tujuan diadakannya Munap adalah untuk mengubah
rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh
untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat
dilaksanakan dengan baik karena:
a. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
b. Terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan.
c. Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
d. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI atau
Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
e. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian
Barat mencapai konfrotansi bersenjata.
11. C. Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan
a. Masalah-Masalah Angkatan Perang
1) Peristiwa 17 Oktober 1952
Pada hakikatnya, peristiwa 17 Oktober 1952 mempunyai fator-faktor
penyebab pada masa-masa sebelumnya. Setelah perag kemerdekaan berakhir,
Indonesia menghadapi banyak persoalan antara lain:
a. Keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang semakin
meluas.
b. Keadaan politik yang labil dengan sistem yang liberal model Eropa Barat
(khususnya Belanda).
c. Persoalan pembebasan Irian Barat yang tidak cepat selesai.
d. Kemorosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintah akibat
pertentangan antar dan intern partai-partai serta pergolakan intern angkatan
perang.
Akibat peristiwa 17 Oktober ini AD mengalami perpecahan yang
memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengatasinya. KSAP Jenderal Mayor
T.B Simatupang diberhentikan dan jabatan KSAP (kepala staf angkatan perang)
dihapuskan, sedangkan KSAD (kepala staf angkatan darat) Kolonel
A.H.Nasution mengajukan permintaan berhenti, sebagai pertanggungjawaban
atas terjadinya peristiwa tersebut. Ia digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng.
Pemerintah pada tanggal 22 November 1952 mengeluarkan keterangan bahwa
pada tanggal 17 Oktober tidak terjadi coup atau percobaan coup.
2) Masalah Intern Angkatan Darat
Peristiwa yang hampir serupa dengan yang terjadi di Angkatan Darat pada
tanggal 27 Juni 1955 terjadi pula di Angkatan Udara. Di pangkalan Udara
Cililitan (Halim Perdanakusuma) pada tanggal 14 Desember 1955 terjadi
keributan menjelang dilantiknya wakil kepala staf angkatan udara komodar
muda Hubertus Suyono. Tidak lama sebelum komodar Suyono dilantik, secara
tiba-tiba 25 orang prajurit dari pasukan kehormatan pembawa panji-panji AU
bersama-sama maju serta berteriak, “tidak setuju”.
Secara beramai-ramai mereka meninggalkan barisan, upacara pelantikan
mengalami kegagalan karena Menteri Pertahanan Burhanudin Harahap menolak
melantik Komodar Suyono tanpa panji-panji. Sementara itu, pada tanggal 2 Juli
dan 12 Juli 1952 di Pangkalan Cililitan diselenggarakan rapat yang membahas
masalah pendidikan dan penerbangan yang dipimpin oleh Komodar Muda
Suyono. Terjadinya rentetan rapat-rapat itu menunjukkan bahwa dikalangan
perwira AURI terdapat dua kelompok, sebagian mendukung KSAU dan
sebagian lagi menentang kebijakan KSAU.
12. b. Gangguan keamanan
Kembalinya ke Negara Kesatuan juga berdampak pada sebagian tokoh dari negara
bagian ingin tetap mempertahankan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri
dengan cara mengadakan pemberontakan-pemberontakan. Sehingga hal ini menjadi
gangguan dan ancaman keamanan dalam negeri. Adapun pemberontakan-
pemberontakan itu antara lain:
1) Pemberontakan APRA
2) Pemberontakan Andi Aziz
3) Pemberontakan RMS
4) Pemberontakan DI/TII
D. Akhir Masa Demokrasi Liberal Di Indonesia
Kegagalan konstituante menetapkan UUD membawa Indonesia ke tepi
jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah dirongrong sejumlah
pemberontakan menjadii tambah gawat. Faktor-faktor utama yang menjadi
penyebab kegagalan konstituante dalam merancang sebuah UUD bagi Indonesia
adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik
yang berada didalam konstituante, selain itu terdapat pula berbagai peristiwa
politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok
politik di dalam tubuh konstituante. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan
negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan
inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang
dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu terutama didukung
oleh kalangan militer. Dukungan kalangan militer terhadap Dekrit Presiden
tersebut karena sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis
politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi beberapa keputusan, yaitu:
1. Konstituante dibubarkan.
2. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia.
3. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka masa demokrasi liberal atau
parlementer di Indonesia berakhir dan beralih pada demokrasi terpimpin.
