Sejarah Nasional Indonesia IV

1. Oleh Syarifuddin

2. Penjelasan mengenai:
 Usaha-usaha Indonesia dalam menyelesaiakan
masalah Irian Barat di PBB
 Kegagalan usaha Indonesia di PBB dalam
mengembalikan Irian Barat
 Konfrontasi Indonesia terhadap Belanda dalam
bidang sosial ekonomi dalam rangka
mengembalikan Irian Barat
 Langkah-langkah Indonesia dalam melakukan
konfrontasi bersenjata dengan Belanda dalam
masalah Irian Barat
 Peranan PBB dalam menyelesaiakan masalah
Irian Barat
 Proses penyerahan kembali irian Barat kepada
Indonesia

3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari bab XIV ini, mahasiswa diharapkan
dapat:
1. Menjelaskan usaha-usaha Indonesia dalam
menyelesaiakan masalah Irian Barat di PBB.
2. Mendeskripsikan langkah konfrontasi Indonesia
terhadap Belanda di bidang politik dan militer dalam
upaya mengembalikan Irian Barat ke NKRI.
3. Menjelaskan peranan PBB dalam menyelesaiakan
masalah Irian Barat.
4. Menjelaskan proses penyerahan kembali irian Barat
kepada Indonesia.

4.  Indonesia mengklaim bahwa Irian Barat adalah bagian
dalam negara Indonesia, karena dari sisi sejarah adalah
sama-sama dijajah oleh bangsa Belanda. Hal ini dianggap
berdasarkan pada persamaan sejarah dan kesatuan
wilayah tanpa memandang perbedaan suku dan ras.
Konflik masalah Irian Barat antara Indonesia dengan
Belanda timbul pada akhir tahun 1949. Munculnya
pemasalahan Irian Barat dilatarbelakangi oleh
perbedaaan Indonesia dan Belanda dalam menilai
status Irian Barat.

5.  Belanda menganggap perbedaan suku dan ras di
Irian barat sangat berbeda dengan penduduk
Indonesia lainnya, selain itu mereka mengatakan
bahwa nenek moyang Belanda telah datang dari
abad 17 dan terus menetap dan berkelanjutan
sampai saat ini.
 Ketika Indonesia memproklamasikan
kemerdekaanya pada 17 Agustus1945, Indonesia
mengklaim seluruh wilayah Belanda termasuk
wilayah barat pulau Papua. Namun, pihak Belanda
menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu
provinsi Kerajaan Belanda

6.  Pada tanggal 8 Mei 1956 pemerintah RI
menyatakan secara sepihak untuk membatalkan
semua hasil Konferensi Meja Bundar tahun 1949,
termasuk berlakunya Uni Indonesia-Belanda.
Sejak saat itu hubungan antara Indonesia dan
Belanda tidak lagi menggunaan cara diplomasi.
 Pada bulan Desember 1950,
PBB memutuskan bahwa Papua
Barat memiliki hak merdeka
sesuai dengan pasal 73 E
Piagam PBB

7.  Langkah Kedua, selain bidang militer Indonesia juga
melakukan diplomasi internasional. Ketika diplomasi
bilateral tidak membawa hasil, pemerintahan
Indonesia sejak sebtember 1954 menempuh jalan
diplomasi multilateral, rakyat Indonesia mengajukan
masalah irian barat ke dalam acara sidang majelis
umum PBB pada bulan sebtember 1955
Langkah Pertama, setelah adanya pembatalan hasil KMB
tersebut yang dilakukan Indonesia adalah dengan cara
persiapan dalam bidang militer. Dalam rangka persiapan
bidang militer pemerintah RI mencari bantuan senjata keluar
negeri. Pada bulan Desember 1960 Menteri Keamanan Nasional
Kasad Jenderal Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil
mengadakan perjanjian pembelian senjata.

8.  Langkah Ketiga, Indonesia juga menempuh
konfrontasi bidang politik dan Ekonomi. Presiden
Soekarno mengeluarkan UU No. 86 tahun 1958
tentang nasionalisasi perusahaan Belanda di
Indonesia, selain itu juga beberapa kebijakan
lainnya yaitu: memindahkan pasar pelelangan
tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat);
aksi mogok buruh perusahaan Belanda di
Indonesia; melarang maskapai penerbangan
Belanda melintas di wilayah Indonesia; melarang
pemutaran film-film berbahasa Belanda

9.  Akibat upaya penyelesaian Irian barat tidak
berhasil, maka pemerintah Indonesia dan
rakyat Indonesia menempuh jalan konfrontasi
dengan Belanda dalam upaya penyelesaian
Irian Barat melalui kekuatan militer.
 Pada bulan Desember 1960, suatu misi di
bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/
KASAD Jenderal Nasution bertolak ke Moskow
dan berhasil mengadakan suatu perjanjian
pembelian senjata, untuk menanggapi
kemungkinan terjadinya konfrontasi militer

11.  Gagalkan pembentukan negara boneka Papua
buatan Belanda kolonial
 Kibarkan sang merah putih di Irian Barat
 Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan
tanah air dan bangsa.

12. Beberapa hari setelah pembentukan Komando Mandala
pembebasan Irian Barat, terjadi pertempuran antara
satuan kapal ALRI melawan armada kapal perang
Belanda di sekitar wilayah perairan Irian Barat.
Untuk melaksanakan trikora telah di
ambil langkah-langkah antara lain
dengan membentuk Komando
Mandala pembebasan Irian Barat
pada tanggal 2 januari 1962 dengan
komando adalah Mayor Jenderal
Soeharto.

13.  Namun, di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang
di ketinggian 3000 kaki melintasi formasi ALRI dan
langsung melakukan tembakan kearah MTB-MTB
tersebut, perang laut tidak terhindarkan, dalam
pertempuran tersebut KRI Macan Tutul tenggelam
dengan Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno, dan
beberapa awak lainnya.
Tiga buah kapal Motor Torpedo
Boat (MTB) milik Indonesia yang
tergabung dalam kesatuan patroli
cepat (Fast Patrol Unit) terdiri dari
RI Macan Tutul, RI Harimau, dan RI
Macan Kumbang bermaksud
meninjau lebih dekat medan laut
terdepan di daerah perbatasan
Trikora untuk penyusunan
rencana-rencana operasi
selanjutnya. Komodor Yos Sudarso

14.  Referendum ini dilakukan selambat - lambatnya setelah
7 tahun penyerahan kekuasaan penuh kepada Indonesia
ialah pada tahun 1969 dan semata-mata merupakan
persoalan dalam negeri RI. Pelaksanaannya kemudian
terkenal dengan Pernyataan Pendapat Rakyat (PEPERA)
pada tanggal 5 Juli 1969, yang menghasilkan suara Irian
Barat untuk tetap bergabung dalam wilayah kesatuan RI
Sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian
Barat yang berlangsung selama 12 tahun akhirnya memperoleh
pemecahan secara damai pada tanggal 15 agustus 1962,
dengan ditandatangani persetujuan New York dengan
pengawasan langsung dari PBB.
Dilain pihak Indonesia mengakui dan melaksanakan tuntutan
Belanda tentang pemberian hak menentukan pendapat bagi
rakyat Irian Barat untuk mengatur status wilayahnya sendiri.

15.  Dengan demikian maka mulai 1 Mei 1963
wilayah Irian Barat secara de facto maupun de
jure masuk kedalam wilayah kekuasaan RI.
untuk mejaga ketertiban selama
pemerintahan peralihan berlaku, maka
ditempatkan pasukan-pasukan dari Pakistan
yang berstatus sebagai pasukan keamanan
PBB.