Bab ini membahas tentang Republik Indonesia Serikat yang didirikan setelah Konferensi Meja Bundar pada 1949. Negara ini terbagi menjadi 16 negara bagian federal dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, negara serikat ini tidak mendapat dukungan rakyat dan akhirnya negara-negara bagian kembali bergabung menjadi NKRI berdasarkan UUDS 1950.

1. SEJARAH
NASIONAL
INDONESIA VI
Oleh Syarifuddin

2. BAB II
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KEMBALI KE
NKRI
• Keadaan sosial politik pada masa Republik Indonesia
Serikat (RIS)
• Sistem kenegaraan dan konstitusi RIS.
• Upaya bersatunya negara-negara federasi RIS kedalam
NKRI
• Proses penyusunan konsitusi dan UUDS 1950
• Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi antara
tahun 1950-1959

3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari bab II ini, Mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan bentuk negara Republik Indonesia Serikat.
2. Menjelaskan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan
benar.
3. Membandingkan antara Konstitusi RIS dengan UUD 1945.
4. Menguraikan alasan-alasan bangsa Indonesia kembali ke NKRI.
5. Membandingkan gerakan APRA, Andi Aziz dengan RMS.
6. Menjelaskan proses pembuatan UUDS 1950.

4. 1. Republik Indonesia Serikat
A. Keadaan Politik Indonesia
Pasca Konferensi Meja Bundar
• Upacara penyerahan
kedaulatan Indonesia terjadi
di dua tempat yaitu di
Belanda dan Jakarta. Moh.
Hatta mewakili di Belanda
dan Hamengku Buwono XI
di Jakarta
• Pasca peristiwa tersebut
diberlakukannya sistem
federal dengan bentuk
negara serikat.
Pada tanggal 23 Agustus 1949
Indonesia dan Belanda
mengadakan perundingan
Konferensi Meja Bundar (KMB)
di Den Haag, perundingan
tersebut berlangsung sampai
tanggal 27 Desember 1949
yang salah satu poinnya
menghasilkan terbentuknya
Republik Indonesia Serikat (RIS)
Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) terbagi menjadi 16
negara bagian.

5. Bentuk Negara dan Sistem
Pemerintahan
Kabinet RIS dibawah pimpinan Moh. Hatta
memerintah hingga tanggal 17 Agustus 1950.
Pada tanggal 16 Desember 1949 terjadi sidang bersama
Parlemen dan Senat RIS yang menetapkan terpilihnya
Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS yang pertama.
Tanggal 17 Desember 1949 diadakan upacara pelantikan
Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Ir.
Soekarno membentuk kabinet RIS pada tanggal 20 Desember
1949 dengan menunjuk empat orang formatur yakni Moh.
Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX dari pihak RI, dan dua
orang lainnya dari pihak negara federal yaitu Anak Agung Gde
Agung dan Sultan Hamid II.

6. Anggota kabinet RIS terdiri dari 13 orang menteri, dan 3 menteri
negara, seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini :
N
o.
Nama
Menteri
Jabatan
Asal
Partai
1
Drs. Moh
Hatta
Perdana
Menteri
-
2
Drs. Moh
Hatta
(sementara)
Menteri
Luar Negeri
-
3
Anak Agung
Gde Agung
Menteri
Dalam
Negeri
-
4
Sultan
Hamengku
Buwono IX
Menteri
Pertahanan
-
5
Prof. Mr.
Supomo
Menteri
Kehakiman
-
No
.
Nama Menteri Jabatan Asal Partai
6
Arnold
Mononutu
Menteri
Penerangan
PNI
7
Mr. Sjafruddin
Prawiranegara
Menteri
Keuangan
Masyumi
8 Ir. Djuanda
Menteri
Kemakmuran
-
9 Ir. Herling Laoh
Menteri
Perhubungan,
Tenaga Kerja &
Pekerjaan
Umum
PNI
10 Mr. Wilopo
Menteri
Perburuhan
PNI

7. No
.
Nama Menteri Jabatan Asal Partai
11
Mr. Moh.
Kosasih
Purwanegara
Menteri Sosial -
12 Dr. Abu Hanifah Menteri PPK Masyumi
13
K.H Wahid
Hasjim
Menteri Agama Masyumi
14 Dr. J. Leimena
Menteri
Kesehatan
Parkindo
15 Sultan Hamid II*
Menteri-
Menteri
Negara
-
16
Mr. Moh.
Roem**
Masyumi
17 Dr. Soeparno -
Catatan :
*Sultan Hamid II dipecat 5
April 1950 karena terlibat
dalam Gerakan Westerling.
Sebagai Menteri Negara ia
tidak diganti.
**Mr. Moh. Roem menjadi
Komisaris Agung RIS di
Belanda mulai 19 Januari
1950. Sebagai Menteri
Negara ia tidak diganti.

8. Program kerja kabinet sebagai berikut :
Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan,
perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk
jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat,
mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah
atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat
seluruhnya.
Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan
bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama,
mengusahakan re-organisasi KNIL dan pembentukan angkatan
perang RIS, dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam
waktu yang secepatnya.
Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan
terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.
Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat
menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang Dasar
RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

9. Mengusahakan penyelesaian masalah Irian dalam setahun ini
dengan jalan damai.
Menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam
dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan
persaudaraan bangsa-bangsa, hal ini melalui beberapa jalan yaitu:
Memperkuat perhubungan moril, politik dan ekonomi antara negara-
negara Asia Tenggara.
Menjalankan politik dalam Uni, agar supaya Uni ini berguna
bagikepentingan RIS.
Berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan
masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional,
mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan masyarakat.

10. C. Konstitusi Republik
Indonesia Serikat
• Indonesia telah menetapkan suatu konstitusi sehari
setelah memproklamasikan kemerdekaan yaitu
tanggal 18 Agustus 1945 yang disiapkan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Konstitusi
ini disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD)
Negara Republik Indonesia. Namun setelah
disetujuinya hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB)
dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) menyebabkan lahirnya Konstitusi
Republik Indonesia Serikat

11. Berdasarkan Konstitusi RIS, negara berbentuk federasi dengan
meliputi seluruh daerah Indonesia, negara tersebut adalah:
• Negara Republik Indonesia, yang meliputi daerah menurut status
quo seperti dimaksudkan dalam perjanjian Renville,
• Negara Indonesia Timur,
• Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta,
• Negara Jawa Timur,
• Negara Madura,
• Negara Sumatera Timur, termasuk daerah status quo Asahan
Selatan dan Labuhan Batu, dan Negara Sumatera Selatan.
• Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti : Jawa
Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat,
Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan
Timur.
• Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah
bagian.

13. Upaya Kembali Ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Berdasarkan konstitusi RIS pada tahun 1949, wilayah Republik Indonesia
masih ada, disamping wilayah negara federal Republik Indonesia Serikat.
Di wilayah Republik Indonesia konstitusi RIS tidak berlaku karena wilayah
ini tetap menggunakan UUD 1945
• masih berdiri sebuah negara yang secara resmi berbentuk negara federal
lengkap dengan alat-alat kenegaraannya. Lalu tentara Belanda saat itu
masih ada di Indonesia, lengkap dengan persenjataannya.
• Pada saat itu pula, para pegawai negeri sipil dalam negara-negara bagian,
seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pasundan yang lebih menaati aturan-
aturan dari Ibukota RI di Yogyakarta dibandingkan terhadap Jakarta.
• Sebagian besar mereka yang menjadi aparatur negara masih merupakan
bekas birokrat pada masa kolonial, mereka ini yang dianggap lebih patuh
pada Belanda daripada golongan-golongan nasionalis yang juga duduk di
pemerintahan

14. • tujuan dari kenegaraan
tersebut menjadi tidak
jelas dan kurang
mendapatkan dukungan
dari rakyat
• Belanda mulai melepaskan
kontrolnya atas negara-
negara bagian maka rakyat
negara bagian itu bergerak
menuntut untuk kembali
kepada RI
Gerakan persatuan
tersebut lambat laun
semakin bertambah
kuat karena mayoritas
masyarakat negara
bagian juga tidak
mendukung
pembentukan negara-
negara bagian tersebut
beserta birokrat di
dalamnya yang pro
kolonial

15. Terimakasih