Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to PEMERINTAHAN ORDE BARU
Similar to PEMERINTAHAN ORDE BARU (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PEMERINTAHAN ORDE BARU
- 1. SMP AL HIKMAH SURABAYA IPS TERPADU KELAS IX OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Menu+ Menu - DIRECTED BY: UMI PUJIATI CORP.
- 2. SIARAN PENDAHULUAN OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu - Standar Kompetensi • Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan Kompetensi Dasar • Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan Indikator • Mendeskripsikan alasan kembalinya RI menjadi NKRI • Mendeskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan PEMILU 1955 di pusat maupun daerah • Menjelaskan alasan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkan • Menjelaskan persoalan hubungan pusat-daerah, persaingan ideologi, dan pergolakan sosial politik
- 3. OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu -
- 4. OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu - A. Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Latar Belakang Kembalinya RI menjadi NKRI 1. Munculnya berbagai kesulitan seperti ekonomi-sosial, politik, dan pemerintahan. 2. Munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah 3. Bentuk federasi dirasakan merupakan warisan kolonial Belanda 4. Tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi yang mendasarkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan 27 Desember 1949 Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)
- 5. OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu - 1. TERBENTUKNYA NEGARA FEDERASI RIS 1. Negara Indonesia 2. Negara Indonesia Timur 3. Negara Pasundan 4. Negara Madura 5. Negara Sumatra Timur 6. Negara Jawa Timur 3. Perjuangan Kembali ke Negara Kesatuan 19 Mei 1950 Diadakan perundingan antara pemerintah RIS, NST, dan NIT menyepakati sebuah PIAGAM PERSETUJUAN yang berisi kesedian bersama untuk membentuk negara kesatuan 14 Agustus 1950 Parlemen RI dan Senat RIS mengesahkan rancangan UUDS 1950 17 Agustus 1950 Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan terbentuknya NKRI dan membubarkan RIS.
- 6. OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu -
- 7. OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu - 2. MUNCULNYA GERAKAN SEPARATIS No. Nama Pemberontakan Tokoh pemberontak Wilayah Waktu Penumpasan 1. Andi Aziz Andi Aziz Makassar, Sulawesi Selatan 5 April 1950 Kolonel Alex Kawilarang 2. Republik Maluku Selatan (RMS) Dr.Soumokil Ambon, Maluku Selatan 25 April 1950 Kolonel Alex Kawilarang 3. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) Raymond Pierre Paul Westerling Bandung, Jawa Barat 23 Januari 1950 TNI Sekarang waktunya open book… Buat ngisi kolom yang kosong di tabel, OK! Jangan lama-lama, 10 menit aja. No. Nama Pemberontakan Tokoh pemberontak Wilayah Waktu Penumpasan 1. Andi Aziz …………… ………… ……… …………… 2. Republik Maluku Selatan (RMS) …………… ………… ……… …………… 3. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) …………… ………… ……… ……………
- 8. OFF 1950 1955 1959 KEHIDUPAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN Menu+ Menu - GUNTING SYAFRUDDIN • Kebijakan ekonomi berupa pemotongan nilai mata uang = SANERING • Menteri Keuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara • Pemotongan nilai mata uang yang bernilai Rp 2,5 keatas hingga nilainya tinggal setengahnya. PROGRAM BENTENG • Usulan Prof. Sumitro Joyohadikusumo • Dilaksanakan pada saat kabinet Natsir • Tujuan: membantu para pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional • Program: memberi kredit kpd pengusaha pribumi NASIONALISME De Javasche Bank •Pada Kabinet Sukiman •Dr. Houwik berhenti digantikan Mr. Syafruddin Prawiranegara • 15 Desember 1951 UU No. 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (bank sentral dan bank sirkulasi) KEBIKJAKAN EKONOMI ALI BABA KabinetAli Sastroamijoyo Pada masa menteri perekonomian M. Iskaq Cokrohadikusumo Program: Kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha China
- 9. INILAH GUNTING SYAFRUDDIN 05 Gunting Sjafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara (foto), Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar empat puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. "Gunting Sjafruddin" itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang ORI (Oeang Republik Indonesia).
- 10. INILAH GUNTING SYAFRUDDIN 05 Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk--utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 milyar. 19 Maret 1950 : Sanering pertama dikenal sebagai "Gunting Syafrudin" dimana uang kertas betul-betul digunting menjadi dua, yang sebelah kiri dipakai sebagai alat pembayar sah dengan nilai semula. Sebelah kanan dan juga deposito di Bank ditukar dengan obligasi negara yang akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3 % setahun. 25 Agustus 1959 : Sanering kedua uang pecahan Rp 1000 (dijuluki Gajah) menjadi Rp 100, dan Rp 500 (dijuluki Macan) menjadi Rp 50. Deposito lebih dari Rp 25.000 dibekukan. 1 US $ = Rp 45.Setelah itu terus menerus terjadi penurunan nilai mata uang Rupiah sehingga akhirnya pada Bulan Desember 1965 1 US $ = Rp 35.000.
- 11. B. PERSAINGAN ANTARA PARTAI POLITIK Let’s Finish the Challenge! OFF 1950 1955 1959 Menu+ Menu - DEMOKRASI LIBERAL Mengapa? PARTAI POLITIK TIDAK STABIL YANG MUNCUL PARLEMENTER PARTAI OPOSISI
- 12. OFF KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA 1950 1955 1959 Menu+ Menu - KABINET NATSIR (6/09/1950 - 21/03/1951 KABINET SUKIMAN (26/04/1951-23/02/1952) KABINET WILOPO (30/03/1952-03/06/1953) DEMOKRASI LIBERAL KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31/07/1953 – 24/07/1955)
- 13. OFF KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA 1950 1955 1959 Menu+ Menu - DEMOKRASI LIBERAL KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12/08/1955 – 3/03/1956) KABINET ALI SASTRO AMOJOYO II (20/03/1956-14/03/1957) KABINET DJUANDA (09/04/1957 – 24/07/1959)
- 14. OFF PENYELENGGARAAN PEMILU 1955 1950 1955 1959 Menu+ Menu - PARTAI PESERTA PEMILU I 1. Partai Radikal non koperasi: Sarikat Islam, PNI, PI, IP, PKI 2. Partai Moderat yang menerapkan strategi koperasi: PBI, Parindra, Gerindo, Gapi. PENYELENGGARA PEMILU I Kabinet Ali Sastroamijoyo I (persiapan) 1. Membentuk Panitia Persiapan Indonesia (PPI) dipimpin S. Hadikusumo, namun belum terlaksana kabinet jatuh Juli 1955 Kabinet Burhanuddin Harapan: Melanjutkan hingga pemilu berakhir dan keluar 4 partai pemenang: PNI, Masyumi, NU dan PKI
- 15. Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Pelaksanaan Politik Luar Negeri Soal Materi
- 16. 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 Dekrit Presiden Supersemar Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Materi Soal Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 17. ISI DEKRIT PRESIDEN 1. Dibubarkannya badan konstituante 2. Berlakunya UUD 1945 3. Tidak Berlakunya UUD Sementara tahun 1950 4. Dibentuknya MPRS dan DPAS Materi Soal Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 18. PELAKSANAAN POLITIK DALAM NEGERI (PENYIMPANGAN terhadap UUD 1945) • Politik Mercusuar • Manipol USDEK • Nasakom • RESOPIM artinya artinya artinya artinya Mengedepankan Nasinalis, Manifesto Agama, politik, kebanggan UUD Komunis 1945, atau Sosialisme, kebesaran Demokrasi bangsa tanpa Terpimpin, Revolusi Indonesia, Sosialisme dan Pimpinan Bangsa memperhatikan Ekonomi Terpimpin, nasib dan Kepribadian kesejahteraan bangsa rakyat Merupakan ideologi saingan Pancasila dan menggabungkan tiga kekuatan bangsa Materi Soal Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 20. PELAKSANAAN POLITIK DALAM NEGERI (PENYIMPANGAN THD UUD 1945) Materi Soal 1. Lembaga tinggi dan tertinggi negara diberhentikan oleh Presiden termasuk MPR 2. Lembaga tertinggi dan tinggi negara bertanggungjawab kepada presiden 3. DPR hasil pemilu tahun 1955 diberhentikan oleh Presiden dan diganti oleh DPR Gotong Royong karena tidak menyetujui anggaran presiden tentang pembelian persenjataan dari China 4. Partai politik yang oposisi/berlawanan dengan Pemerintah di bubarkan oleh presiden Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 21. PELAKSANAAN POLITIK DALAM NEGERI (PENYIMPANGAN THD UUD 1945) Materi Soal Pada masa ini terjadi upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang dikenal dengan G.30.S/PKI. Tujuan pemberontakan ialah menggantikan Pancasila dengan ideologi Komunis Usaha yang dilakukan : 1. Mengeluarkan isu dewan Jendral di AD 2. Membunuh para Jenderal AD 3. Membentuk Dewan Revolusi pengganti Kabinet Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 22. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI (PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945) Poros Jakarta – Peking NEFO GANEFO Keluar dari PBB Dwikora (ganyang Malaysia) Artinya? Artinya? Artinya? Artinya? Artinya? Condong ke Negara Komunis China New Emerging Force (Kelompok Negara Komunis) Games Of NEFO (Olimpiade Negara-negara Komunis Karena PBB menunjuk Malaysia menjadi angota Dewan Keamanan PBB Karena Inggris memberi kemerdekaan pada Malaysia clear Materi Soal Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 23. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI Menurut UUD 1945 pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ialah bebas dan aktif yang berarti : Bebas Bebas memilih teman tanpa paksaan Aktif Aktif ikut berusaha menjaga perdamaian dunia Materi Soal Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Periode Pelaksanaan Pelaksanaan Politik Luar Negeri
- 24. Essay PG
- 25. Soal Pilihan Ganda Jawaban Soal 2 … Soal No 1 Pemilihan Umum tahun 1955 dilaksanakan 2 tahap, yaitu untuk memilih anggota DPR dan Anggota Badan Konstituante. Tujuan untuk memilih anggota badan Konstituante ialah … Pilihan Jawaban a. Membuat Undang – Undang baru b. Melaksanakan aspirasi rakyat c. mengganti UUDS tahun 1950 d. Melaksanakan sistem parlementer Essay PG
- 26. Soal Pilihan Ganda Jawaban Soal No 2 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu tahun 1955 sesui dengan amanat Demokrasi Liberal di Indonesia yaitu bentuk pemerintahan Parlementer. Dominasi Parlemen (DPR) tahun 1955 diduduki oleh empat partai politik terbesar yaitu … C Soal 3 … Pilihan Jawaban a. PNI, PSI, MAsyumi dan PKI b. NU, Masyumi, PKI dan Marhein c. PNI, Masyumi, NU dan PKI d. Masyumi, PNI, NU dan PSI Essay PG
- 27. Soal Pilihan Ganda Jawaban B Soal 4 … Soal No 3 Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah sebagai berikut, kecuali … Pilihan Jawaban a. Badan Konstituante yang tidak menghasilkan UUD b. Kedudukan DPR sesuai keinginan Presiden c. Banyak pemberontakan di Indonesia d. Partai politik berebut kursi pemerintahan Essay PG
- 28. Soal Pilihan Ganda Jawaban Soal No 4 Pengertian sebenarnya Demokrasi Terpimpin ialah … A Soal 5 … Pilihan Jawaban a. Dipimpin berdasarkan kedaulatan rakyat melalui musyawarah dan kepentingan rakyat b. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden c. Sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) dan dilaksanakan oleh PM d. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang bertanggung jwaab kepada rakyat melalui Presiden Essay PG
- 29. Soal Pilihan Ganda Jawaban C Soal 6 … Soal No 5 Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah sebagai berikut, kecuali … Pilihan Jawaban a. Bubarkan badan konstituante b. Tidak berlakunya UUD S 1950 c. Dibentuknya DPRS d. Berlakunya UUD 1945 Essay PG
- 30. Soal Pilihan Ganda Jawaban B Soal 7 … Soal No 6 Dalam Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Indonesia menyimpang dari pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang sebenarnya yaitu … Pilihan Jawaban a. berkedaulatan rakyat b. Bebas dan Aktif c. Terpimpin d. Bebas tapi terikat dalam UUD Essay PG
- 31. Soal Pilihan Ganda Jawaban Soal 8 … Soal No 7 Alasan DPR dibubarkan oleh Presiden Sukarno dan diganti dengan DPRGR dilatar belakangi oleh … Pilihan Jawaban a. DPR tidak aspiratif kepada rakyat b. Terjadi banyak pertikaian c. Bentuk kepemimpinan yang terpusat d. Ditolaknya RAPBN Presiden oleh DPR Essay PG
- 32. Soal Pilihan Ganda Jawaban D Soal 9 … Soal No 8 Bentuk Penyimpngan Politik Dalam Negeri Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia ialah … Pilihan Jawaban a. New Emerging Forces b. Keluar dari Keanggotaan PBB c. Ganyang Malaysia d. Politik Mercusuar Essay PG
- 33. Soal Pilihan Ganda Jawaban B Soal 10 … Soal No 9 Pengangkatan Presiden Seumur hidup oleh MPRS merupakan bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945. alasannya ialah … Pilihan Jawaban a. Presiden dipilih oleh rakyat b. Presiden hanya 5 tahun menjabat c. Presiden dilipih melalui pemilu d. MPRS belum melalui proses pemilu sebenarnya Essay PG
- 34. Soal Pilihan Ganda Jawaban D Soal No 10 Alasan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB ialah … Pilihan Jawaban a. Indonesia tidak siap menjadi anggota PBB b. PBB Tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia c. Kesewenang-wenangan PBB terhadap Indonesia a. Malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB Essay PG
- 35. Soal Essay Jawaban Soal Essay 1 Tuliskan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan lengkap 1. Bubarkan badan Konstituante 2. Berlakunya UUD 1945 3. Tidak Berlakunya UUDS 4. Dibentuknya MPRS dan DPAS Essay 2 Essay PG
- 36. Soal Essay Jawaban Soal Essay 2 Tuliskan 3 latar belakang berikut penjelasannya diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Badan Konstituante tidak berhasil membentuk UUD yang baru 2. Partai – partai politik berebut kursi di pemerintahan 3. Banyaknya pemberontakan Essay 3 Essay PG
- 37. Soal Essay Jawaban Soal Essay 3 Jelaskan yang dimaksud dengan politik mercusuar masa demokrasi terpimpin di Indonesia Politik yang mengedepankan kebesaran bangsa yang mengesampingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia Menu awal Essay PG
- 38. 1. Apa latar belakang Jepang datang ke Indonesia? 2. Tuliskan kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia!