Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORDE LAMA, ORDE BARU, 
DAN REFORMASI 
Nama: 
Faradilah M. 
Farhan N.Y 
Marlon Enrico 
Nanda Aditasia M.a 
Rika Tasyadila 
...
Orde Lama (1950-1965) 
Orde Lama adalah sebutan bagi masa 
pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. 
Bergantian menggu...
Sistem Pemerintahan 
 kebijakan pada pemerintah, 
 berorientasi pada politik, 
 semua proyek diserahkan kepada pemerint...
Masa Orde Lama 
Masa Pasca Kemerdekaan 
(1945-1950 
Masa Demokrasi Liberal 
(1950-1957) 
Masa Demokrasi Terpimpin 
(1959-1...
Masa Pasca Kemerdekaan 
(1945-1950) 
Keadaan ekonomi keuangan pada 
masa awal kemerdekaan sangat buruk, 
karena : 
Inflasi...
Panglima AFNEI (pasukan sekutu) 
mengumumkan berlakunya uang NICA di 
daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada 
bulan Okto...
Usaha yang dilakukan untuk 
mengatasi kesulitan ekonomi: 
 Program Pinjaman Nasional Juli 1946. 
 Upaya menembus blokade...
Masa Demokrasi Liberal 
(1950-1957) 
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam 
politik maupun sistem ekonominya menggun...
Ciri-ciri Demokrasi LIberal 
1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu 
gugat. 
2. Menteri bertanggung jawab ata...
Usaha-usaha yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah ekonomi 
 Gunting Syarifuddin, (pemotongan nilai uang) untuk menguran...
Masa Demokrasi Terpimpin (1959- 
1967) 
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, 
maka Indonesia menjalankan siste...
Kebijakan ekonomi belum mampu 
memperbaiki keadaan ekonomi 
 Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan 
ni...
Masalah pemanfaatan kekayaan alam 
Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat 
jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mamp...
Orde Baru 
(1965-1998)
Orde Baru (1965-1998) 
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk 
memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno d...
Latar belakang lahirnya Orde Baru 
 Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 
 Keadaan perekonomian semakin membur...
Landasan Orde Baru 
 Landasan idiil Pancasila 
 Landasan konstitusional UUD 1945
Kebijakan Politik Dalam Negeri 
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan 
 Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 
Juli...
2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya 
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna 
menjamin keamanan, ketenangan, serta ...
3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik 
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan 
penyederhanakan jumlah partai teta...
5. Peran Ganda Abri 
TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga 
keamanan dan ketertiban negara dan kedua 
memegang kek...
6. Permasyarakatan P4 
P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila) bertujuan membentuk pemahaman 
yang sama mengena...
Kebijakan Politik Luar Negeri 
 Kembali menjadi anggota PBB 
 Normalisasi hubungan antar beberapa negara 
 Pendirian AS...
Kebijakan Pembangunan Ekonomi 
1. Strategi Pembangunan Orde Baru 
Kebijakan pemerintah orde baru diarah kan 
pada pembangu...
2. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang 
• Pelita I :Menekankan pada pembangunan bidang pertanian. 
• Pelita II :Tersedi...
3. Revolusi Hijau dan Industrialisasi 
a. Revolusi Hijau 
Merupakan modernisasi Pertanian, yang meliputi 
unsur: pemilihan...
DAMPAK PERAN NEGARA TERHADAP 
KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA 
ORDE BARU 
Bidang Politik 
•Pemerintahan 
yang otoriter 
•Do...
Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru 
Krisis Multidimensi 
Krisis 
Ekonomi 
Krisis 
Politik 
Kepemim 
pinan 
Peran 
Militer 
P...
Masa Reformasi (1998-sekarang) 
Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan 
menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang...
Lahirnya Orde Reformasi 
12 mei 
1998 
• Peristiwa Semanggi 
21 mei 
1998 
• Presiden Soeharto mengundurkan diri 
• B.J Ha...
Tujuan Reformasi 
 Reformasi politik bertujuan tercapainya 
demokratisasi 
 Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan 
te...
Faktor Pendorongnya Reformasi 
Politik 
• KKN 
• Kekuasaan 
orba dibawah 
soeharto 
otoriter 
tertutup 
Ekonomi 
• Krisis ...
Masa Pemerintahan 
B.J Habibie Gus Dur
Masa Pemerintahan 
B.J. Habibie Gus Dur 
• Dimulai kerjasama dengan Dana 
Moneter Internasional (IMF) 
• Terjadinya Refere...
Masa Pemerintahan 
B.J. Habibie Gus Dur 
 Kekerasan antar etnis Dayak dan 
Madura di Kalimantan. 
 Penghentian Bantuan M...
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orde lama, orde baru, dan reformasi

74,363 views

Published on

Ppkn Orde lama, orde baru, dan masa reformasi di Indonesia

Published in: Education

Orde lama, orde baru, dan reformasi

  1. 1. ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI Nama: Faradilah M. Farhan N.Y Marlon Enrico Nanda Aditasia M.a Rika Tasyadila Syifa P.
  2. 2. Orde Lama (1950-1965) Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
  3. 3. Sistem Pemerintahan  kebijakan pada pemerintah,  berorientasi pada politik,  semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,  demokrasi Terpimpin,  sekularisme.
  4. 4. Masa Orde Lama Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950 Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
  5. 5. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk, karena : Inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali Adanya blokade ekonomi untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI Kas negara kosong Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
  6. 6. Panglima AFNEI (pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
  7. 7. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi:  Program Pinjaman Nasional Juli 1946.  Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.  Konferensi Ekonomi Februari 1946 yang tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948.  Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
  8. 8. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
  9. 9. Ciri-ciri Demokrasi LIberal 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3. Presiden berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
  10. 10. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi  Gunting Syarifuddin, (pemotongan nilai uang) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.  Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.  Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.  Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
  11. 11. Masa Demokrasi Terpimpin (1959- 1967) Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme)
  12. 12. Kebijakan ekonomi belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi  Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.  Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.  Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
  13. 13. Masalah pemanfaatan kekayaan alam Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum punya iptek untuk menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di dalam perut bumi Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anak cucu di masa depan. Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudah mampu dan bisa. Jadi saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi Bung Karno tidak pernah menggadaikan (konsesi) tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan asing. Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat minim.
  14. 14. Orde Baru (1965-1998)
  15. 15. Orde Baru (1965-1998) Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk :  Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.  Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.  Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
  16. 16. Latar belakang lahirnya Orde Baru  Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965  Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%  Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”  Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar.  Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
  17. 17. Landasan Orde Baru  Landasan idiil Pancasila  Landasan konstitusional UUD 1945
  18. 18. Kebijakan Politik Dalam Negeri 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan  Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.  Setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida
  19. 19. 2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :  Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966  Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
  20. 20. 3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. 4. Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah proses bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR/MPR.
  21. 21. 5. Peran Ganda Abri TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam Pemerintahan.
  22. 22. 6. Permasyarakatan P4 P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Sejak tahun 1978 Penataran P4 diberikan secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. 7. Mengadakan Penentuan Pendapatan Rakyat
  23. 23. Kebijakan Politik Luar Negeri  Kembali menjadi anggota PBB  Normalisasi hubungan antar beberapa negara  Pendirian ASEAN  Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia
  24. 24. Kebijakan Pembangunan Ekonomi 1. Strategi Pembangunan Orde Baru Kebijakan pemerintah orde baru diarah kan pada pembangunan merata di segala bidang yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan: - Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. - Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
  25. 25. 2. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang • Pelita I :Menekankan pada pembangunan bidang pertanian. • Pelita II :Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. • Pelita III :Menekankan pada Trilogi Pembangunan. • Pelita IV :sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. • Pelita V :Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri. • Pelita VI :Menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelita (Pembangunan Lima Tahunan): rencana pembangunan yang dimulai dari tahun 1969 sampai 1999.
  26. 26. 3. Revolusi Hijau dan Industrialisasi a. Revolusi Hijau Merupakan modernisasi Pertanian, yang meliputi unsur: pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah, pemupukan, irigasi, pemberantas hama. b. Industrialisasi Suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri
  27. 27. DAMPAK PERAN NEGARA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU Bidang Politik •Pemerintahan yang otoriter •Dominasi golkar •Pemerintahan yang sentralis Bidang Ekonomi •KKN •Kesenjangan Ekonomi dan Sosial •Konglomerasi
  28. 28. Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru Krisis Multidimensi Krisis Ekonomi Krisis Politik Kepemim pinan Peran Militer Peran Masyaraka t
  29. 29. Masa Reformasi (1998-sekarang) Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigm baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi.
  30. 30. Lahirnya Orde Reformasi 12 mei 1998 • Peristiwa Semanggi 21 mei 1998 • Presiden Soeharto mengundurkan diri • B.J Habibie Menjadi Presiden RI Ke-3 7 juni 1999 • Pemilihan Umum 20 oktober 1999 • Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden RI ke-4 9 Agustus 2001 • Megawati dilantik menjadi Presiden RI ke-5
  31. 31. Tujuan Reformasi  Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi  Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat  Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia  Reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia
  32. 32. Faktor Pendorongnya Reformasi Politik • KKN • Kekuasaan orba dibawah soeharto otoriter tertutup Ekonomi • Krisis mata uang rupiah • Naiknya harga barang kebutuhan masyarakat Sosial Masyarakat • Kerusuhan tanggan 13 dan 14 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat Hukum • Belum ada keadilan yang sama
  33. 33. Masa Pemerintahan B.J Habibie Gus Dur
  34. 34. Masa Pemerintahan B.J. Habibie Gus Dur • Dimulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) • Terjadinya Referendum atas Timor-timur yang mengakibatkan berpisahnya Timtim dari Indonesia. • Sempat tergoda Meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. • Melakukan liberalisasi pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan pencabutan UU Subversi. • Banyak bermunculannya gerakan-gerakan separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. • Banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. • Terjadinya skandal Buloggate dan Bruneigate. • Terhentinya pemeriksaan terhadap mantan presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi. • Terjadinya berbagai kerusuhan dan peristiwa pemboman, seperti kerusuhan Poso dan Bom Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta.
  35. 35. Masa Pemerintahan B.J. Habibie Gus Dur  Kekerasan antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan.  Penghentian Bantuan Moneter oleh IMF  Pemberlakuan Hari Imlek bagi etnis Tionghoa.  Etnis Tionghoa diberikan kebebasan sama seperti halnya warga negara lainnya.  Tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung DPR/MPR menuntut turunnya Presiden Abdurrahman Wahid.

×