SlideShare a Scribd company logo

Sistem Pemerintahan Kabinet Natsir

•Download as PPTX, PDF•
•
Fita Ardiana
Fita Ardiana

Dokumen tersebut membahas kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi parlementer di Indonesia mulai dari Kabinet Natsir hingga Kabinet Djuanda. Terdapat informasi mengenai program, kendala, dan penyebab berakhirnya masa jabatan setiap kabinet.

Education
1 of 28
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda SEJARAh INDONESIA Kelompok 14 Nama Anggota Dyah Wuryaning Tyas (12) Fita Ardiana (16) Kelas XII Akuntansi 3
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Pada November 1945 dibentuk kabinet parlementer pertama dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itu sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer . Pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi RIS, pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Sistem parlementer artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Pada tahun1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet yaitu: 1. Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; 2. Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; 3. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955- 1956; 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 7. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret ) Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat pormasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Program pokok dari Kabinet Natsir adalah: • Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. • Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. • Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. • Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. • Memperjuangkan penyelesaian
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir: 1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. 2. Indonesia masuk PBB 3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Sementara kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah sebagai berikut. 1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) 2. Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran 3. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952). Jatuhnya Kabinet Natsir, kemudian dibentuk Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951. Program pokok Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut. 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Di bidang hukum, menyiapkan undang –
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. 2. Adanya krisis moral. 3. Masalah Irian barat belum juga teratasi. 4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Pada 30 Maret 1952 dibentuk kabinet Wilopo. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah: 1. Program dalam negeri: a. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD) b. Meningkatkan kemakmuran rakyat c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. 2. Program luar negeri: a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia- Belanda b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala yang muncul antara lain sebagai berikut. 1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang- barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. 2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. 3. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda 4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncu sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu. 1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. 3. Konferensi Asia-Afrika I ini disenggarakan di bandung
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. 3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. 4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956) Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). 2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956–4 Maret 1957) Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah: 1. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut. a. Perjuangan pengembalian Irian Barat
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda c. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. d. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. e. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 2. Pembatalan KMB, 3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini 1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. 2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah 3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah. 4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. 5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat/mempercepat proses
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu. 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. 3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. 4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. 3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden
SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Thank’s

Recommended

Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberal1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberalGungun Misbah Gunawan
 
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Afan lathofy
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Akar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaAkar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaTriDiana4
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 

Recommended

Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberal1. indonesia pada masa demokrasi liberal
1. indonesia pada masa demokrasi liberalGungun Misbah Gunawan
 
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Afan lathofy
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Akar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaAkar akar demokrasi indonesia
Akar akar demokrasi indonesiaTriDiana4
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 
Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaNasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaIfan Islami
 
sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasiJohan Setiawan
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
 
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKAPPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKAZulfira Farah Nubua
 
Apa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerApa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerRatri nia
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinMuhammad Faisal Rauf
 
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI FOXSFOR
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Ulul Azmi Lomuber Rezqi
 
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberalGungun Misbah Gunawan
 
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanPemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanMuslimatur Rohmah
 
Pemberontakan apra
Pemberontakan apraPemberontakan apra
Pemberontakan apraSweet Angel Weismann
 
Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
Kolonialisme dan Imperialisme di IndonesiaKolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesiaaepsudianto
 
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinPpt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinUniversity Of Tarbiyah
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinSanta Ursula BSD
 
Pemberontakan pki madiun 1948
Pemberontakan pki madiun 1948Pemberontakan pki madiun 1948
Pemberontakan pki madiun 1948ahmad maulana
 
PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN
PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN
PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN nyonyajerseycungkil
 
Revolusi indonesia
Revolusi indonesiaRevolusi indonesia
Revolusi indonesiaFachroel07
 
Sistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberalSistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberalNuril Indah Permata
 
Pemberontakan DI / TII
Pemberontakan DI / TIIPemberontakan DI / TII
Pemberontakan DI / TIIFirman Darmawan
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaandrika63
 
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinIndonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinJeal Angel
 

More Related Content

What's hot

Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaNasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaIfan Islami
 
sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasiJohan Setiawan
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
 
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKAPPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKAZulfira Farah Nubua
 
Apa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerApa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerRatri nia
 
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI FOXSFOR
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Ulul Azmi Lomuber Rezqi
 
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberalGungun Misbah Gunawan
 
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanPemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanMuslimatur Rohmah
 
Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
Kolonialisme dan Imperialisme di IndonesiaKolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesiaaepsudianto
 
Pemberontakan pki madiun 1948
Pemberontakan pki madiun 1948Pemberontakan pki madiun 1948
Pemberontakan pki madiun 1948ahmad maulana
 
Revolusi indonesia
Revolusi indonesiaRevolusi indonesia
Revolusi indonesiaFachroel07
 

What's hot (20)

Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaNasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di Indonesia
 
sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasi
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
 
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKAPPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
PPT SEJARAH PEMINATAN PERGERAKAN NASIONALISME ASIA DAN AFRIKA
 
Apa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerApa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementer
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
 
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
4. perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal
 
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku SelatanPemberontakan Republik Maluku Selatan
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
 
Pemberontakan apra
Pemberontakan apraPemberontakan apra
Pemberontakan apra
 
Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
Kolonialisme dan Imperialisme di IndonesiaKolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
 
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpinPpt ekonomi masa demokrasi terpimpin
Ppt ekonomi masa demokrasi terpimpin
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Pemberontakan pki madiun 1948
Pemberontakan pki madiun 1948Pemberontakan pki madiun 1948
Pemberontakan pki madiun 1948
 
PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN
PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN
PRRI_SMAN 1 KEJAYAN PASURUAN
 
Revolusi indonesia
Revolusi indonesiaRevolusi indonesia
Revolusi indonesia
 
Sistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberalSistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberal
 
Pemberontakan DI / TII
Pemberontakan DI / TIIPemberontakan DI / TII
Pemberontakan DI / TII
 

Viewers also liked

Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaandrika63
 
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinIndonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinJeal Angel
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementermesut kroos
 
Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin
Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpinAnalisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin
Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpinNisa Ghaisani
 
Masa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibieMasa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibieSigit W
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesiarusdiman1
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaRamadhani Sardiman
 
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Nur Huda
 
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahanKonflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahansengkuniCode
 
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi Bangsaliawidialee
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorSucifitria
 
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem PemerintahanKonflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem PemerintahanZakiyah Ulfa Aryani
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
 

Viewers also liked (20)

Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinIndonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
demokrasi parlementer
demokrasi parlementerdemokrasi parlementer
demokrasi parlementer
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin
Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpinAnalisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin
Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Masa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibieMasa pemerintahan bj habibie
Masa pemerintahan bj habibie
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
 
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahanKonflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
 
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektor
 
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem PemerintahanKonflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 

Similar to Sistem Pemerintahan Kabinet Natsir

PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptxDEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptxShintaPutri46
 
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdfDEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdfPutriUtamiWijayati
 
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxAnisMugni1
 
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdfsejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdfAkbarGaniey
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxMochamadCiptoSarjono
 
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriYudha Kirito
 
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptxKehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptxJack132330
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxAurelAhmadzinky
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan rendrafauzi
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxNandaBas
 
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptKD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptrosi348667
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxFemiNofita
 
Demokrasi parle-WPS Office.pptx
Demokrasi parle-WPS Office.pptxDemokrasi parle-WPS Office.pptx
Demokrasi parle-WPS Office.pptxHermanHerman823980
 

Similar to Sistem Pemerintahan Kabinet Natsir (20)

Dem liberal min
Dem liberal minDem liberal min
Dem liberal min
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptxDEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
DEMOKRASI LIBERAL KELOMPOK.pptx
 
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdfDEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
DEMOKRASI LIBERAL_20240227_084922_0000.pdf
 
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
 
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdfsejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
 
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
 
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptxKehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia.pptx
 
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptxDEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
DEMOKRASI_LIBERAL_SEJARAH_SMA_KELAS_XII.pptx
 
Bab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptxBab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptx
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
 
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptKD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
 
Demokrasi parle-WPS Office.pptx
Demokrasi parle-WPS Office.pptxDemokrasi parle-WPS Office.pptx
Demokrasi parle-WPS Office.pptx
 
Demokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di IndonesiaDemokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di Indonesia
 

More from Fita Ardiana

UTANG WESEL JANGKA PANJANG
UTANG WESEL JANGKA PANJANGUTANG WESEL JANGKA PANJANG
UTANG WESEL JANGKA PANJANGFita Ardiana
 
Hak asasi manusia presentation
Hak asasi manusia presentationHak asasi manusia presentation
Hak asasi manusia presentationFita Ardiana
 
Ruang sampel dan frekuensi harapan
Ruang sampel dan frekuensi harapanRuang sampel dan frekuensi harapan
Ruang sampel dan frekuensi harapanFita Ardiana
 

More from Fita Ardiana (7)

Bahasa Indonesia
Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG
UTANG WESEL JANGKA PANJANGUTANG WESEL JANGKA PANJANG
UTANG WESEL JANGKA PANJANG
 
Agama
AgamaAgama
Agama
 
Hak asasi manusia presentation
Hak asasi manusia presentationHak asasi manusia presentation
Hak asasi manusia presentation
 
Ruang sampel dan frekuensi harapan
Ruang sampel dan frekuensi harapanRuang sampel dan frekuensi harapan
Ruang sampel dan frekuensi harapan
 
Transformasi
TransformasiTransformasi
Transformasi
 
Presentation1a
Presentation1aPresentation1a
Presentation1a
 

Recently uploaded

Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 

Sistem Pemerintahan Kabinet Natsir

  • 1. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda SEJARAh INDONESIA Kelompok 14 Nama Anggota Dyah Wuryaning Tyas (12) Fita Ardiana (16) Kelas XII Akuntansi 3
  • 2. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda
  • 3. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Pada November 1945 dibentuk kabinet parlementer pertama dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itu sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer . Pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi RIS, pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.
  • 4. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Sistem parlementer artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Pada tahun1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet yaitu: 1. Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; 2. Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; 3. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955- 1956; 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 7. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.
  • 5. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret ) Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat pormasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono
  • 6. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Program pokok dari Kabinet Natsir adalah: • Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. • Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. • Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. • Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. • Memperjuangkan penyelesaian
  • 7. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir: 1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. 2. Indonesia masuk PBB 3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
  • 8. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Sementara kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah sebagai berikut. 1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) 2. Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran 3. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan
  • 9. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya
  • 10. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952). Jatuhnya Kabinet Natsir, kemudian dibentuk Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951. Program pokok Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut. 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Di bidang hukum, menyiapkan undang –
  • 11. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. 2. Adanya krisis moral. 3. Masalah Irian barat belum juga teratasi. 4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa
  • 12. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Pada 30 Maret 1952 dibentuk kabinet Wilopo. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah: 1. Program dalam negeri: a. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD) b. Meningkatkan kemakmuran rakyat c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. 2. Program luar negeri: a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia- Belanda b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia
  • 13. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala yang muncul antara lain sebagai berikut. 1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang- barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. 2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. 3. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari
  • 14. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda 4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncu sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan
  • 15. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan
  • 16. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan
  • 17. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo
  • 18. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu. 1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. 3. Konferensi Asia-Afrika I ini disenggarakan di bandung
  • 19. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. 3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. 4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada
  • 20. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956) Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
  • 21. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). 2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni
  • 22. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956–4 Maret 1957) Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah: 1. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut. a. Perjuangan pengembalian Irian Barat
  • 23. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda c. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. d. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. e. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 2. Pembatalan KMB, 3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
  • 24. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini 1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. 2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah 3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah. 4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. 5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh
  • 25. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat/mempercepat proses
  • 26. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu. 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. 3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. 4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil
  • 27. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. 3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden
  • 28. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Sukiman Kabinet Djuanda Thank’s