Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SEJARAH ORDE BARU
Similar to SEJARAH ORDE BARU (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SEJARAH ORDE BARU
- 1. PERTEMUAN 3 SEJARAH INDONESIA MIA AMELIA, S.Pd 3.3 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru 4.3 melakukan penelitian sederhana tentang pekembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk TULISAN 4 SEPTEMBER 2020
- 2. Bab IV Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998)
- 3. DaftarIsi
- 4. A. Masa Transisi Aksi-Aksi Tritura Surat Perintah Sebelas Maret Dualisme Kepemimpinan Nasional
- 5. Aksi Tritura Latar Belakang • Peristiwa G 30 S/PKI, krisis ekonomi, krisis politik. Aktor • KAMI, KAPI, KAPPI, KASI (tergabung dalam Front Pancasila). Isi Tritura • Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. • Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. • Penurunan harga-harga kebutuhan pokok/perbaikan ekonomi.
- 6. Kronologi Aksi Tritura • Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. • Pada 12 Januari 1966 kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR-GR. • Pada 24 Februari 1966 seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. • Pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI.
- 7. Surat Perintah Sebelas Maret Latar belakang • Aksi demonstrasi menentang pemerintah Demokrasi Terpimpin meningkat. • Keamanan Presiden Soekarno terancam. • Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Isi • Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. • Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi. • Melaksanakan dengan pasti ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Dampak • Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. • Wibawa tentara semakin meningkat, Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar memiliki kekuatan politik.
- 8. Dualisme Kepemimpinan Nasional Berdasarkan Ketetapan Nomor XIV/MPRS/1966 dinyatakan ”apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Supersemar”. Berdasarkan Ketetapan Nomor XIII/MPRS/1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional?
- 9. Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya.
- 10. Kronologi Pengunduran Diri Presiden Soekarno Pada Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR-GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor 1/Pres/1967 dan diberi nama ”Pelengkap Nawaksara” (Pelnawaksara). Pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
- 11. Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Selanjutnya, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Back
- 12. B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru Stabilisasi & Rehabilitasi Stabilisasi Politik dan Keamanan Stabilisasi Penyeragaman Penerapan Dwifungsi ABRI Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Kebijakan Pembangunan Pelaksanaan Demokrasi Back
- 13. Stabilisasi Politik dan Keamanan Masa Orde Baru Penerapan politik bebas aktif Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia Kembali menjadi anggota PBB Membentuk ASEAN Fusi partai
- 14. Stabilisasi Penyeragaman Orde Baru Pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal. Menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Ekaprasetya Pancakarsa. Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila.
- 15. Penerapan Dwifungsi ABRI 1. Konsep Dwifungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution. 2. Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik. 3. Anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan.
- 16. Rehabilitasi Ekonomi Menanggulangi masalah utang Menjalin kerja sama dengan IMF Mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 17. Bidang Pendidikan • Pembangunan sekolah dasar Inpres (SD Inpres) di seluruh pelosok Indonesia. • Meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran. • Mencanangkan program wajib belajar 6 tahun kemudian wajib belajar 9 tahun. • Memberikan program bantuan beasiswa di antaranya melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). • Pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Orde Baru
- 18. Bidang Kesehatan • Mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). • Mengembangkan program pos pelayanan terpadu (posyandu). • Mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk.
- 19. Bidang Ekonomi Peningkatan Peran BUMN: • Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN • Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas, dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu- satunya pengawas BUMN Perluasan Lapangan Kerja: • Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. • Pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI). Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai bidang di desa-desa.
- 20. Bidang Sosial-Budaya • Mencanangkan program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk. • Menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan sebagainya. • Memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. • Meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, dan organisasi-organisasi kesenian. • Inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan, dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala.
- 21. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru Demokrasi pada masa Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM dan partai politik).
- 22. C. Integrasi Timor Timur Latar Belakang Proses Integrasi Timor Timur Back
- 23. Latar Belakang Perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timor Timur, yaitu dengan menetapkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi Portugis. Rakyat Timor Timur menghendaki kemerdekaan Timor Timur atas penjajahan Portugis. Penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga.
- 24. Proses Integrasi Muncul partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Union Democratica Timorense (UDT) menghendaki agar Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan. Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (Fretilin). Fretilin menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor. Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti). Apodeti menghendaki agar Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Klibur Oan Timur Aswain (Kota). Kota ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Trabalhista. Ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.
- 25. Kronologi Integrasi Timor Timur Pada 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Pada 30 November 1975 kelompok pro-NKRI yang membacakan Deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 17 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke Timor Timur sekaligus menandai awal Operasi Seroja. Pada 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Timor Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timor Timur dengan Indonesia. Pada 17 Juli 1976 Timor Timur resmi sebagai provinsi Republik Indonesia.
- 26. D. Dampak Pemerintahan Orde Baru Bidang Politik Bidang Ekonom i Back
- 27. Bidang Politik Penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. Praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) menjangkiti birokrasi pemerintahan. Kebebasan pers dibatasi secara ketat. Pemerintahan tidak dijalankan secara