Downloaded 49 times
More Related Content
Bab 9 sni 6
- 1.
- 2. DEMOKRASI TERPIMPIN Ruang LiingkupMateri: Demokrasi Terpimpin Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Politik Masa Demokrasi Terpimpin
- 3. Tujuan Instruksional Khusus(TIK) Setelah mempelajari bab X ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. 2. Menjelaskan kondisi politik Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. 3. Menguraikan kebijakan politik Pemerintah Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. 4. Menjelaskan penyimpangan terjadi selama masa Demokrasi Terpimpin.
- 4. Dalam catatanSejarah peralihan antara demokrasi parlementer ke Demokrasi Terpimpin dituliskan sejak tahun 1959, namun istilah Demokrasi Terpimpin sudah dinyatakan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1957 Awal demokrasi Terpimpin dimulai dengan adanya Dekrit Presiden Juli 1959, pasca pembacaan dekrit ini Indonesia memasuki periode politik yang baru.
- 5. Dominasi presidenyang kuat, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbatasnya peran partai politik. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia Adapun ciri-ciri Demokrasi Terpimpin sebagai berikut:
- 6. Berdasarkan pokokpikiran tersebut, tampak bahwa Demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan budaya bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga, sering kali menyimpang dari nilai- nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.
- 7. a. SosialBudaya Masyarakat Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah suatu demokrasi penyelenggaraan atau suatu werk democracy yakni untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, terutama sekali di bidang sosial, yaitu satu masyarakat adil dan makmur Adapun perancang pola tersebut adalah Dewan Perancang Nasional.
- 8. Pada tahun1950-an Universitas baru didirikan di tiap kota provinsi, jumlah fakultas ditambah meskipun tenaga pengajarnya tidak ada sehingga harus dirangkap oleh pejabat-pejabat pemerintah di daerah. Presiden Soekarno ingin menjadikan olahraga sebagai instrumen revolusi pembangunan yang multikompleks, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Presiden menegluarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, tentang Pembentukan Departemen Olahraga (Depora)
- 9. Tanggal 1November 1960 penguasa militer di Jakarta melarang surat kabar memuat tulisan pojok, yang mengakibatkan para penguasa merasa terganggu oleh sindiran- sindiran yang terkandung dalam pojok koran. Di awal tahun 1961 ( bulan Februari ) penguasa perang di Jakarta telah melarang terbit harian komunis, Harian Rakyat. Harian PKI itu dilarang terbit karena memuat berbagai pidato pemimpin-pemimpin PKI yang hendak mengubah struktur dan susunan keanggotaan kabinet, dan menyatakan pula kritik terhadap keadaan demokrasi dan kebebasan politik
- 10. Peristiwa yangpaling diingat oleh masyarakat pada bidang budaya adalah megenai Manifes Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Isi Manifes Kebudayaan itu tidaklah baru atau luar biasa. Yang diungkapkan sesungguhya adalah konsepsi humanisme universal yang timbul dalam masyarakat liberal, di Eropa Barat yang menekankan kebebasan individu untuk berkarya secara kreatif. Namun presiden membuat Pernyataan larangan karena Presiden Soekarno menganggap pendukung Manifes Kebudayaan ragu-ragu terhadap revolusi dan mengangap Manifes Kebudayaan bertentangan dengan Manipol adalah tuduhan yang sangat berbahaya waktu itu.
- 11. Kekuasan negaraberada disatu tangan, yaitu Presiden Soekarno. Mulai akhir tahun 1956, Soekarno melihat sumber masalah pada partai-partai politik. Presiden Soekarno berpandangan, cara pembentukan pemerintahan atas dasar demokrasi parlementer yang bersifat kepartaian dengan paham politik liberal, tidak akan sanggup membawa negara kita keluar dari segala kesulitan yang dihadapi.
- 12. Dalam keadaanseperti itu, kekuatan politik yang ada pada waktu itu adalah presiden dan ABRI serta PKI. Dominasi PKI itu ada diperoleh dengan mendukung konsep NASAKOM Presiden Soekarno. Sementara itu, tuduhan terhadap PKI yang bersifat internasional dan anti agama dijawab bahwa PKI menerima Manipol (Manifesto Politik) yang di dalamnya mencakup Pancasila. Ajakan Soekarno supaya jangan takut terhadap komunis sangat mengutungkan PKI, dan menjadikan PKI aman. PKI mendapat keuntungan dan perlindungan dari kebijakan politik Presiden Soekarno
- 13. Salah satuslogan dalam Demokrasi Terpimpin ialah Ekonomi Terpimpin. Pada dasarnya, perkembangan kehidupan perekonomian indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengembangan dari rencana-rencana pembangunan yang telah disusun pada masa Demokrasi Parlementer Sebuah keputusan yang diambil Soekarno yang mengejutkan kehidupan ekonomi rakyat adalah menurunkan nilai uang kertas Rp 500,- menjadi Rp 50,- dan Rp 1.000,- menjadi Rp 100,- sedangkan uang kertas Rp 100,- nilainya tetap Rp 100,
- 14. Untuk menanggulangikeadaan ekonomi yang semakin parah ini, pada 28 Maret 1963 dikeluarkan suatu landasan ekonomi baru, yang dikenal dengan nama “Deklarasi Ekonomi” (Dekon), dengan 14 peraturan pokoknya. Tujuan Dekon ini ialah: “menciptakan ekonomi yang bersifat nasional demokratis dan bebas dari sia-sia imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis – Indonesia dengan cara terpimpin.
- 15. Namun ternyata,DEKON mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan itu antara lain ialah: Penanganan masalah ekonomi tidak rasional dan lebih bersifat politik. Tidak ada pengawasan atau kontrol dari atas, sehingga mekanismenya tidak berjalan sesuai dengan aturan. Tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai sesuatu uasaha atau hasil kerja seseorang. Situasi politik, yaitu konfrontasi dengan Malaysia yang membutuhkan biaya yang besar, berakibat semakin cepatnya kemerosotan ekonomi Indonesia.
- 16. penyimpangan-penyimpangan tersebutantara lain: Penyimpangan terhadap UUD 1945, diantaranya tentang ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Padahal Undang-Undang sebelumnya sangat jelas jika periode Presiden menjabat adalah lima tahun. Tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden telah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 padahal dalam UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
- 17. Presiden bolehikut campur dalam pengambilan produk ketetapan legislatif, sesuai peraturan Presiden No. 14/1960. Presiden juga diperbolehkan ikut campur dalam pengambilan produk ketetapan yudikatif, sesuai UU No. 19/1964. Selain itu terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial. Sebagai unsur sosial. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara (DPAS) berdasarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1959, yang mana lembaga ini diketuai oleh Presiden. Pembentukan Front Nasional berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Selain itu keterlibatan PKI dalam ajaran NASAKOM