Sejarah Nasional Indonesia VI

1. Oleh Syarifuddin

2. DEMOKRASI TERPIMPIN
Ruang Liingkup Materi:
 Demokrasi Terpimpin
 Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Politik Masa
Demokrasi Terpimpin

3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari bab X ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat
Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.
2. Menjelaskan kondisi politik Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.
3. Menguraikan kebijakan politik Pemerintah Indonesia masa Demokrasi
Terpimpin.
4. Menjelaskan penyimpangan terjadi selama masa Demokrasi
Terpimpin.

4.  Dalam catatan Sejarah peralihan antara demokrasi
parlementer ke Demokrasi Terpimpin dituliskan sejak
tahun 1959, namun istilah Demokrasi Terpimpin
sudah dinyatakan oleh Presiden Soekarno sejak
tahun 1957
 Awal demokrasi Terpimpin dimulai dengan adanya
Dekrit Presiden Juli 1959, pasca pembacaan dekrit ini
Indonesia memasuki periode politik yang baru.

5.  Dominasi presiden yang kuat, Presiden Soekarno
berperan besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
 Terbatasnya peran partai politik.
 Meluasnya peran militer sebagai unsur politik.
 Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia
Adapun ciri-ciri Demokrasi Terpimpin sebagai
berikut:

6.  Berdasarkan pokok pikiran tersebut, tampak
bahwa Demokrasi Terpimpin tidak
bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945 dan budaya bangsa Indonesia. Namun,
dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut
tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Sehingga, sering kali menyimpang dari nilai-
nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya
bangsa.

7.  a. Sosial Budaya Masyarakat
 Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah suatu
demokrasi penyelenggaraan atau suatu werk
democracy yakni untuk menyelenggarakan cita-cita
bangsa Indonesia, terutama sekali di bidang sosial,
yaitu satu masyarakat adil dan makmur
 Adapun perancang pola tersebut adalah Dewan
Perancang Nasional.

8.  Pada tahun 1950-an Universitas baru didirikan di tiap
kota provinsi, jumlah fakultas ditambah meskipun
tenaga pengajarnya tidak ada sehingga harus dirangkap
oleh pejabat-pejabat pemerintah di daerah.
 Presiden Soekarno ingin menjadikan olahraga sebagai
instrumen revolusi pembangunan yang multikompleks,
baik ke dalam maupun ke luar negeri. Presiden
menegluarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun
1962 tanggal 7 Maret 1962, tentang Pembentukan
Departemen Olahraga (Depora)

9.  Tanggal 1 November 1960 penguasa
militer di Jakarta melarang surat
kabar memuat tulisan pojok, yang
mengakibatkan para penguasa
merasa terganggu oleh sindiran-
sindiran yang terkandung dalam
pojok koran. Di awal tahun 1961 (
bulan Februari ) penguasa perang di
Jakarta telah melarang terbit harian
komunis, Harian Rakyat. Harian PKI
itu dilarang terbit karena memuat
berbagai pidato pemimpin-pemimpin
PKI yang hendak mengubah struktur
dan susunan keanggotaan kabinet,
dan menyatakan pula kritik terhadap
keadaan demokrasi dan kebebasan
politik

10.  Peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat pada bidang
budaya adalah megenai Manifes Kebudayaan dan
Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Isi
Manifes Kebudayaan itu tidaklah baru atau luar biasa. Yang
diungkapkan sesungguhya adalah konsepsi humanisme
universal yang timbul dalam masyarakat liberal, di Eropa
Barat yang menekankan kebebasan individu untuk berkarya
secara kreatif.
 Namun presiden membuat Pernyataan larangan karena
Presiden Soekarno menganggap pendukung Manifes
Kebudayaan ragu-ragu terhadap revolusi dan mengangap
Manifes Kebudayaan bertentangan dengan Manipol adalah
tuduhan yang sangat berbahaya waktu itu.

11.  Kekuasan negara berada disatu tangan, yaitu
Presiden Soekarno. Mulai akhir tahun 1956,
Soekarno melihat sumber masalah pada
partai-partai politik.
 Presiden Soekarno berpandangan, cara
pembentukan pemerintahan atas dasar
demokrasi parlementer yang bersifat
kepartaian dengan paham politik liberal, tidak
akan sanggup membawa negara kita keluar
dari segala kesulitan yang dihadapi.

12.  Dalam keadaan seperti itu, kekuatan
politik yang ada pada waktu itu adalah
presiden dan ABRI serta PKI.
 Dominasi PKI itu ada diperoleh dengan
mendukung konsep NASAKOM Presiden
Soekarno. Sementara itu, tuduhan
terhadap PKI yang bersifat internasional
dan anti agama dijawab bahwa PKI
menerima Manipol (Manifesto Politik)
yang di dalamnya mencakup Pancasila.
Ajakan Soekarno supaya jangan takut
terhadap komunis sangat
mengutungkan PKI, dan menjadikan PKI
aman. PKI mendapat keuntungan dan
perlindungan dari kebijakan politik
Presiden Soekarno

13.  Salah satu slogan dalam Demokrasi Terpimpin ialah
Ekonomi Terpimpin. Pada dasarnya, perkembangan
kehidupan perekonomian indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin merupakan pengembangan dari
rencana-rencana pembangunan yang telah disusun
pada masa Demokrasi Parlementer
 Sebuah keputusan yang diambil Soekarno yang
mengejutkan kehidupan ekonomi rakyat adalah
menurunkan nilai uang kertas Rp 500,- menjadi Rp 50,-
dan Rp 1.000,- menjadi Rp 100,- sedangkan uang
kertas Rp 100,- nilainya tetap Rp 100,

14.  Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin
parah ini, pada 28 Maret 1963 dikeluarkan suatu
landasan ekonomi baru, yang dikenal dengan nama
“Deklarasi Ekonomi” (Dekon), dengan 14 peraturan
pokoknya. Tujuan Dekon ini ialah: “menciptakan
ekonomi yang bersifat nasional demokratis dan bebas
dari sia-sia imperialisme untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis – Indonesia dengan cara terpimpin.

15.  Namun ternyata, DEKON mengalami kegagalan.
Penyebab kegagalan itu antara lain ialah:
 Penanganan masalah ekonomi tidak rasional dan lebih
bersifat politik.
 Tidak ada pengawasan atau kontrol dari atas, sehingga
mekanismenya tidak berjalan sesuai dengan aturan.
 Tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai sesuatu
uasaha atau hasil kerja seseorang.
 Situasi politik, yaitu konfrontasi dengan Malaysia yang
membutuhkan biaya yang besar, berakibat semakin
cepatnya kemerosotan ekonomi Indonesia.

16.  penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:
 Penyimpangan terhadap UUD 1945, diantaranya
tentang ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara) No. III/1963 yang mengangkat Ir.
Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Padahal
Undang-Undang sebelumnya sangat jelas jika periode
Presiden menjabat adalah lima tahun.
 Tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden telah
membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 padahal dalam
UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden tidak
mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

17.  Presiden boleh ikut campur dalam pengambilan produk
ketetapan legislatif, sesuai peraturan Presiden No. 14/1960.
Presiden juga diperbolehkan ikut campur dalam
pengambilan produk ketetapan yudikatif, sesuai UU No.
19/1964. Selain itu terbatasnya peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya
peranan ABRI sebagai unsur sosial. Sebagai unsur sosial.
 Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara
(DPAS) berdasarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1959,
yang mana lembaga ini diketuai oleh Presiden.
Pembentukan Front Nasional berdasarkan Penetapan
Presiden No. 13 tahun 1959. Selain itu keterlibatan PKI
dalam ajaran NASAKOM