Sejarah Indonesia Kelas XII Kurikulum 2013 Revisi.

1. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK
DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER

2. • Masa pelaksanaan demokrasi liberal adalah 1950 – 1959.
• 17 Agustus 1950 : RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi
NKRI. UU yang digunakan adalah UUDS 1950 yang dibuat oleh
Mr. Soepomo.
• Amanat UUDS 1950 : Indonesia merupakan negara berbentuk
kesatuan dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan
kabinet parlementer.
• Alasan Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi
liberal :
• - sebagai negara yang baru mendapatkan pengakuan
kedaulatan, perlu mencari simpati negara – negara barat
• - Soekarno yang masih mencari sistem pemerintahan yang
tepat bagi Indonesia

3. • Pada perkembangannya, sistem pemerintahaan
demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia
karena sering terjadi pergantian kabinet ; karena partai
– partai politik yang ada saling menjatuhkan ; program
kerja pemerintah tidak ada yang berjalan ; tidak adanya
kedewasaan berpolitik pada bangsa Indonesia.
• Terjadi 7x pergantian kabinet pada 1950 – 1959.
• Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi menekankan
pentingnya penyempurnaan TNI.
• Kabinet yang dipimpin oleh PNI menekankan masalah
hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan
Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri.

4. A. Kebijakan Ekonomi pada Masa
Demokrasi Liberal
• 1. NASIONALISASI DE JAVANESCHE BANK
• 15 Desember 1951.
• Dikarenakan Indonesia belum mempunyai bank
sentral dan bank sirkulasi ( mengatur peredaran
uang di Indonesia ).
• Dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia.

5. • 2. KEBIJAKAN GUNTING SYAFRUDIN
• Pemotongan uang kertas yang bernilai Rp. 250 ke
atas untuk mengatasi inflasi.
• Saat era Menteri keuangan Syafrudin Prawiranegara
pada masa Kabinet Natsir.

6. • 3. KEBIJAKAN EKONOMI GERAKAN BENTENG
• Tujuannya untuk memberikan bantuan keuangan
kepada wiraswasta lokal berupa kredit guna
menumbuhkan kelas usaha pada masyarakat
pribumi.
• Digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo.
• Program gagal karena : banyak wiraswasta pribumi
yang tidak bisa mengelola keuangan ; terlalu ingin
cepat mendapatkan laba ; terlalu bergantung
kepada pemerintah ; kalah bersaing dengan
wiraswasta nonpribumi.

7. • 4. KEBIJAKAN EKONOMI ALI BABA
• Menjalinkan kerjasama pengusaha pribumi dengan
pengusaha nonpribumi untuk memajukan
perusahaan pribumi.
• Digagas oleh Iskaq Tjokrodisuryo.
• Ali melambangkan pribumi.
• Baba melambangkan non – pribumi.
• Gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan
sebagai alat untuk mendapatkan kredit.

8. • 5. MEMBENTUK DEPERNAS ( DEWAN PERANCANG
NASIONAL )
• 15 Agustus 1959.
• Untuk merencanakan pembangunan ekonomi
Indonesia beberapa tahun ke depan agar dapat
terprogram dan terencana.
• Di bawah kepemimpinan Muhamammad Yamin.
• 1963 : berubah menjadi BAPPENAS ( Badan
Perancang Pembangunan Nasional ).

9. • 6. MEMBAHAS FINEK ( FINANSIAL – EKONOMI ) DENGAN BELANDA
• Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap
pemerintah Belanda :
• - pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
• - hubungan Finek Indonesia – Belanda didasarkan atas hubungan
bilateral
• - hubungan Finek didasarkan atas UU Nasional, tidak boleh diikat
oleh perjanjian lain
• Tujuannya memutus hubungan ekonomi Indonesia dengan
Belanda.
• Masih terikat karena perjanjian KMB yang membentuk Uni
Indonesia – Belanda.
• Era Kabinet Burhanuddin Harahap.

10. • 7. MEMBENTUK RPLT ( Rencana Pembangunan Lima
Tahun )
• Dipimpin oleh Ir. Djuanda.
• Era Kabinet Ali II.