Dokumen tersebut membahas perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju meliputi perkembangan kependudukan, politik, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dampaknya, serta program keluarga berencana dan transmigrasi yang dilakukan pemerintah.

1. Perkembangan Masyarakat Indonesia
Menuju Negara Maju
Kelompok 4
Ni Putu Dinda Prasasti (16)
Helena Maharina Nalle (20)
Gst.Ayu Trisna Prameswari (39)
Ni Made Wagiswari Dwara (40)

2. A. Perkembangan
Kependudukan
1. Laju Pertumbuhan Penduduk
 Pada Tahun 2010 Laju Perumbuhan Penduduk Di Indonesia tergolong sedang.
Karena angka pertumbuhan penduduknya 1-2%.
 Negara maju menerapkan sistem pro-natalis (memperbanyak angka kelahiran).
Contoh negara yang menerapkan, yaitu Jepang.
 Negaara berkembang menerapkan sistem anti natalis (mengurangi angka
kelahiran) Contoh negara yang menerapkan, yaitu China.
Tahun Sensus Jumlah Penduduk
(juta)
Laju Pertumbuhan
(%)
1961 97,1 2,15
1971 119,2 2,13
1980 147,5 2,32
1990 179,3 1,97
2000 209,6 1,45
2010 237,56 1,49

3. 2. Dampak Pertumbuhan Penduduk
 Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak positif dan negatif pada
berbagai kehidupan
 Dampak Positif :
a) Tersedianya tenaga kerja
b) Bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, papan
c) Meningkatnya investasi/penanaman modal
d)Meningkatnya inovasi
 Dampak Negatif :
a) Meningkatnya angka pengangguran
b) Meningkatnya angka kriminal
c) Meningkatnya angka kemiskinan
d) Berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukiman
e) Banyaknya limbah dan polusi
f) Ketersediaan pangan makin berkurang
g) kesehatan masyarakat miskin menurun
h) Perkembangnya pemukiman tidak layak huni

4. 3. Upaya Indonesia untuk Mengndalikan Laju Perumbuhan
Penduduk
 Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pemerintah
menyelenggarakan program Keluarga Berencana(KB). Program ini digalakkan
pada tahun 1970-an. Selain itu, upaya pemerintah untuk mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk, yaitu dengan meningkatkan pendidikan, pemberdayaan
generasi muda, meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas.

5. 4. Mobilitas Penduduk di Indonesia
a. Urbanisasi
 Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi di
Indonesia sangat jelas terjadi di Jawa sehingga Pulau Jawa menjadi pulau yang
padat penduduk.
 Faktor pendorong pindahnya penduduk ke kota :
1. Rendahnya penghasilan/upah di desa
2. Terbatasnya pemilikan lahan pertanian
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di desa
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa
5. Terbatasnya sarana hiburan di desa
6. Adanya bencana alam di desa (kekeringan,banjir,dll)
 Faktor penarik penduduk pindah ke desa :
1. Upah di kota lebih tinggi
2. Jumlah dan peluang kerja lebih banyak
3. Sarana dan prasarana pendidikan memadai
4. Sarana dan prasarana hiburan memadai

6. b. Transmigrasi
 Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari provinsi yang padat penduduk ke
provinsi yang jarang penduduk. Transmigrasi sudah dilakukan sejak zaman
penjajahan Belanda.
 Zaman Jepang
Pada zaman Jepang dilaksanakan Transmigrasi dari Jawa ke Lampung.
Transmigrasi ini dimaksudkan untuk mobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar
Jawa dan dipekerjakan di proyek pertahanan Jepang.
 Zaman Kemerdekaan
Pada zaman setelah Kemerdekaan, pemerintah melakuakan transmigrasi melalui
beberapa periodesasi. Daerah tujuannya makin luas tidak hanya ke Lampung,
tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra
Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat.

7. B. Perkembangan Politik
1. Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan
 Pada awal kemerdekaan situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini
ditandai dengan adanya perubahan pada masa itu.
a. Pembentukan Struktur Pemerintahan yang Lengkap
Saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum
memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Oleh karena itu setelah Proklamasi
Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintah, sebagai berikut :
1. Pengesahan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembagian Wilayah Indonesia
4. Pembentukan kementrian
5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
b. .

8. b. Perubahan Bentuk Negara Replubik Indonesia Menjadi Replubik Indonesia
Serikat.
• Sejak merdeka, Indonesia berusaha untuk melaksanakan pemerintah berdasarkan
UUD 1945. Namun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh
perubahan situasi politik. Situasi politik diantaranya Konferensi Meja Bundar
(KMB) pada 23 Agustus-2November 1949. Belanda mengakui RIS menjadi negara
yang merdeka dan berdaulat Pengakuan Belanda memberi keuntungan dan dampak
negatif bagi Indonesia.
• Wilayah RIS :
1. Negara Bagian : Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa
Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra
Timur, dan Replubik Indonesia.
2. Satuan-satuan kenegaraan : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar,
Bangka, Belitung dan Jawa Tengah.
3. Daerah Swaparaja : Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

9. c. Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan
• Tidak lama setelah terbentuknya RIS terdengar suara rakyat yang menyatakan
tidak pas dengan pemerintahan RIS. Konstitusi RIS yang berbentuk negara federal
menimbulkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu,pada tahun 1950 mulai muncul
gerakan untuk mengubah RIS menjadi NKRI.
• Untuk mengubah negara serikat diperlukan adanya UUD. Oleh karena itu,
dibentuk UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan.

10. 2. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan
Demokrasi Liberal
 Pada demokrasi liberal dan terpimpin keadaan politik juga mengalami perubahan.
Bujtinya terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat dan dikeluarkannya dekrit
presiden 1959
a) Keadaaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal
 Setelah menjadi negara kesatuan Indonesia menganut Demokrasi Liberal dengan
sistem Parlementer. Dalam sistem ini presiden hanya menjadi kepala negara saja.
Sistem ini mendorong timbulnya berbagai partai politik. Adanya banyak partai
politik mengakibatkan persaingan antar partai. Pada masa Demokrasi Liberal 7 kali
pergantian kabinet.

11.  Kabinet tersebut adalah :
1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)
3. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)
4.Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955)
5.Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959)
 Persiapan pemilu dilaksanakan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Setelah
itu, Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikannya. Tahap pelaksanaan pemilu
tahun 1955.

12. 1) Tanggal 29 September 1955
Pada tanggal ini dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Komposisi
anggota DPR hasil pemilu :
1. Masyumi memperoleh 60wakil/kursi
2. PNI memperoleh 58wakil/kursi
3. NU memperoleh 47 wakil/kursi
4. PKI memperoleh 32 wakil/kursi
5. Partai lainnya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12.
2) Tanggal 15 Desember 1955
Pada tanggal ini dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Komposisi anggota Dewan Konstituante hasil pemilu :
1. PNI memperoleh 119 kursi
2. Masyumi memperoleh 112 kursi
3. NU memperoleh 91 kursi
4. PKI memperoleh 80 kursi
5. Partai lainnya memperebutkan 118 kursi

13. b) Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
 Pergantian kabinet mengakibatkan kondisi politik tidak stabil. Sehingga muncul
gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin berdasar UUD
1945.
 Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit presiden yang berisi :
1. Pembubaran konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan MPAS dan DPAS dalam waktu yang singkat
 Dengan dikeluarkannya dekrit presiden, berakhirlah Demokrasi Liberal serta Kabinet
Parlementer digantikan oleh Kabinet Presidensial.
 Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik
Indonesia. Namun pada masa ini, justru terjadi pelanggaran dan pemerintah cenderung
menjadi sentralistik.

14.  Pelanggaran pada masa Demokrasi Terpimpin :
1. Prosedur pembentukan MPRS
2. Prosedur pembentukan DPAS
3. Prosedur pembentukan DPRGR
4. Penetapan Manifesto Politi sebagai Garis Besar
Haluan Negara
5. Pengangkatan presiden seumur hidup
6. Penyimpangan Politik Luar Negri Bebas Aktif
 Masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang bagi PKI untuk memperkuat
posisinya. Setelah itu, mereka mengadakan pemberontakan G30S/PKI. Pemerintah
berhasil menggagalkannya namun tidak langsung melakukan penyelesaian politik
terhadap tokoh G30S/PKI. Disamping itu situasi ekonomi memburuk sehingga
memicu demonstrasi. Guna menjaga keamanan negara presiden Soekarno
mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret.

15. 3. Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru
 Keadaan politik Indonesia mengalami berbagai perubahan. Keadaan politik
Indonesia pada masa ini meliputi :
a) Penataan Stabilitas Politik dengan Membubarkan PKI dan Organisasi
Massanya
 Berdasarkan surat perintah Letjen Soeharto mengambil tindakan guna menjaga
keamanan negara. Tanggal 12 Maret, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi
pembubaran dan larangan PKI dan organisasi senada untuk beraktivitas di
Indonesia. Surat ini diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti
ABRI/Mandataris MPRS NO. 1/3/1966.
 Pada tanggal 18 Maret Soeharto mengamanka 15 mentri yang terlibat dalam
G30S/PKI. Setelah itu ia memperbaharui kabinet Dwikora dan membersihakan
lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari orang yang terlibat
G30S/PKI.
b) Penyederhanaan Partai Politik
 Pada masa ini terjadi penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi 3
kekuatan sosial politik.

16.  Tiga kekuatan sosial politik :
1. Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari NU, Parmusi, PSII,
PERTI.
2. Partai Demokrasi Indonesia terdiri dari PNI, Partai Katolik, IPKI,
Parkindo.
3. Golongan Karya.
C) Pemilihan umum
 Pada masa ini terjadi 6 kali pemilu. Partai Golkar selalu mendapatkan mayoritas
suara dan memenangkan pemilu.
d) Peran Ganda(Dwifungsi) ABRI
 Pada Orde Baru ABRI memegang peran pertahanan keamanan dan peran dalam
mengatur negara. Dengan peran ini ABRI diizinkan memegang jabatan termasuk
walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah masa orde
baru berakhir Dwifungsi ABRI dihapuskan.

17. 4. Perkembangan Politik pada Masa Reformasi
 Pemerintah Remormasi berusaha membenahi melaksanakan pembenahan di bidang
politik, antara lain :
1. Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi
2. Pemberdayaan anggota DPR,MPR, DPRD
3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
4. Pembaharuan kehidupan politik
5. Penyelenggaran pemilu
6. Birokrasi sipil
7. Militer dan dwifungsi ABRI dihapuskan
8. Sistem pemerintah daerah dengan sasaran otomi daerah
 Pada tahun 2004 Indonesia pertamaa kali mengadakan pemilu yang meilbatkan
rakyat secara langsung. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal 3 tahap dan
minimal 2 tahap :
a) Tahap Pertama : Pemilu legislatif
Pemilu ini untuk memilih partai politik dan anggota DPR, DPR,
dan DPRD

18. b) Tahap Kedua : Pemilu presiden putaran pertama
Pemilu ini untuk memilih pasangan presden dan wakill presiden
secara langsung
c) Tahap Ketiga : Pemilu presiden putaran kedua
Pemilu ini dilaksanakan apabila sebelumnya belum ada pasangan
presiden yang mendapatkan 50% dari tahap pertama. Pemilu ini
diikuti oleh 5 pasang calon presiden