Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1950-1965. Berbagai kebijakan ekonomi diambil namun gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti inflasi yang malah semakin parah. Konflik antara pemerintah dengan militer dan PKI memperburuk perekonomian.
2. Ruang Lingkup Materi:
Sistem ekonomi Indonesia pada rentang
tahun 1950-1965
Upaya dan kebijakan pemerintah dalam
membentuk ekonomi nasional
Kegagalan Kebijakan Ekonomi Indonesia.
3. Sistem demokrasi ini seluruh keputusan seluruh
keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin
negara yang pada waktu itu dipegang oleh Presiden
Soekarno
Demokrasi terpimpin berjalan
pada tahun 1959-1966
Demokrasi terpimpin ditandai
pula oleh dikeluarkannya
Dekrit Presiden 1959
mengenai kembalinya RI
kepada UUD 1945
4. Dominasi kekuatan politik ditangan presiden.
Presiden Soekarno berperan besar dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Terbatasnya kebebasan partai politik.
Meluasnya peran militer sebagai unsur politik
(dwifungsi ABRI).
Berkembangnya pengaruh Partai Komunis
Indonesia.
5. Menurut pengamatan Soekarno, demokrasi
liberal tidak semakin mendorong Indonesia
mendekati tujuan Revolusi yang dicita-citakan
berupa masyarakat adil dan makmur. Sehingga
pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit
mengalami kemajuan. Setiap pihak-pihak
pegawai negeri ,parpol, maupun militer saling
berebut keuntungan dengan mengorbankan yang
lain.
6. Penurunan nilai uang.
Devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1958
menurunkan nilai uang seperti uang pecahan kertas Rp
500,00 menjadi Rp.50,00, uang kertas pecahan Rp.
1.000,00 menjadi Rp.100,00 dan semua simpanan di bank
yang melebihi Rp. 25.000,00 akan dibekukan.
Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi
Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yaitu :
7. Pembentukan Deklarasi Ekonomi.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi atau DEKON diadakan untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin. Dalam pelaksanaannya kondisi ini justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Pada
tahun 1961-1962 harga barang-barang naik hingga 400%.
Kelanjutan Penurunan Uang Asing.
Devaluasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember
1965 menjadikan uang senilai Rp. 100,00 menjadi Rp.
1,00. Sehingga uang rupiah baru yang seharusnya
dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama. Akan tetapi
di dalam masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai
10 kali lipat lebih tinggi. Maka dari itu tindakan
pemerintah untuk menekan angka Inflasi ini malah
menjadi meningkatkan angka inflansi
8. Pada tahun 1961 inflansi biasa berubah
menjadi hiperinflansi yang ditandai oleh laju
inflansi yang sangat tinggi sekitar 100% atau
lebih
Pemerintah segera mengeluarka peraturan
yaitu Peraturan Pemerintah penganti Undang-
undang No.3 tahun 1959 tentang pembekuan
sebagian simpanan pada bank-bank yang
dimaksudkan untuk mengurangi banyak uang
yang beredar yang terutama pada tahun 1957
dan 1958
9. Pada tahun 1959 juga telah diputuskan bahwa mulai
tanggal 1 januari 1960 orang-orang asing dilarang
melakukan perdagangan di daerah perdesaan,
walaupun ketetapan ini mempengaruhi para
pedagang Arab dan India akan tetapi pada dasarnya
ketetapan ini merupakan suatu langkah yang
didorong oleh pihak militer untuk merugikan orang-
orang cina, melemahkan persahabatan Jakarta
dengan negara Cina, dan mempersulit urusan PKI.
10. Pada dasarnya, perkembangan kehidupan
perekonomian Indonesia pada masa
demokrasi terpimpin merupakan lanjutan
dari rencana pembangunan yang telah
disusun pada masa Demokrasi
Liberal/Demokrasi Parlementer.
Contohnya ialah pembentukan Dewan
Perancang Nasional (Depernas) yang
direncanakan pada tahun 1958 yang
dibuat undang-undangnya yaitu UU
No.80/1958 dan baru dapat terealisasikan
pada tanggal 15 Agustus 1959 masa
demokrasi terpimpin
11. Dewan Perancang Nasional
Tugas dari badan ini ialah untuk
Mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional
Indonesia, serta mengawasi dan menilai
penyelenggaraan proses pembangunan
tersebut, ini sesuai dengan UU No.80/1958 di
dalam pasal 2 dan pasal 3.
12. Deklarasi Ekonomi adalah sebuah konsep dan tekad dalam
melaksanakan ekonomi pasar sebagai koreksi dari
pelaksanaan ekonomi terpimpin yang dilakukan oleh
Soekarno
Dekon ini dijalankan sebagai dasar bagi pelaksanaan
Pembangunan Semesta 8 tahun untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang terjadi dalam jangka pendek
Akan tetapi yang terjadi dalam pelaksanaan ekonomi
komando mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian
Indonesia dan mengagalkan Dekon. Bahkan pada 1961-
1962 harga barang-barang naik 400% dari kebijakan
ekonomi komando
13. PPOK melakukan pengetatan terhadap anggaran
belanja negara, serta mengawasi kinerja manajemen
dan administrasi perusahaan swasta.
Panitia Penampung Operasi Keuangan ini tugas
utamanya ialah menyelesaikan masalah krisis
likuiditas yang terjadi dan juga bertanggung jawab
untuk menindak lanjuti dampak-dampak
pelaksanaan kebijakan moneter.
14. Tujuan dari kebijakan ini adalah menyediakan wadah
bagi arus perputaran sirkulasi antar bank yang telah
disebutkan sebelumnya, baik itu bank sentral maupun
bank umum dan tugas dari bank Tunggal ini ialah
menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi,bank
sentral, dan bank umum.
Pada pelaksanaan ekonomi terpimpin, semua bank-
bank, termasuk bank Indonesia diatur oleh suatu
instansi, tetapi oleh Presiden Soekarno dianggap perlu
melakukan integrasi semua bank negara dalam suatu
organisasi bank sentral.
15. kebijakan politik luar negeri ini berhubungan
dengan perdagangan dan perkonomian serta
perkreditan memiliki kecenderungan pada
ajaran Marxisme. Program Berdikari ini sangat
tampak berhaluan sosialis ketika meminta
bantuan alternartif dari Uni Soviet dan Cina
16. Utang luar negeri dibayar dengan kredit baru atau
melalui penangguhan pembayaran.
Perkreditan luar negeri ini menyebabkan negara
menyetop pengimporan dan mengacaukan distribusi,
produksi dan perdagangan serta menimbulkan
kegelisahan dikalangan penduduk. Ditambah ekspor
yang menurun karena salah satunya perdagangan karet
dengan Cina dihargai sangat rendah
perkreditan luar negeri dilandasi dengan konsep meng-
arrangement dan readjustment dengan negara kreditor
yang berlaku secara Internasional.
17. Kegagalan Berdasarkan Kebijakan
Serangkai kebijakan dan usaha dilakukan oleh
pemerintahan Ir.Soekarno dalam mengatasi
kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada
masa itu. Namun, setiap kebijakan selalu malah
memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Seperti
Devaluasi yang dilakukan pada 25 agustus 1959 dan 13
desember 1965 yang diharapkan menghambat laju
inflasi malah membuat meningkatnya angka Inflasi.
18. kegagalan juga terjadi pada kebijakan ekonomi luar
negeri terutama pada sektor perdagangan dan
perkreditan. Kebijakan Berdikari yang dicanangkan
Soekarno tidak berjalan dengan baik karena korupsi
yang dilakukan oleh beberap perusahaan, sehingga
mengharuskan Indonesia mencari bantuan alternatif
diantaranya Cina. Namun perdagangan dengan Cina ini
sangat tidak menguntungkan terlihat bagaimana
perdagangan karet yang harganya ditetapkan oleh Cina
yang selisihnya sangat tipis dengan harga lokal
19. Disamping itu gejolak politik luar negeri seperti
politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-
negara Barat turun berimbas pada lemahnya
perekonomian Indonesia
Kegagalan-kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter itu
diperparah karena pemerintah
tidak menghemat pengeluaran-
pengeluarannya. Pada masa ini
banyak proyek-proyek mercusuar
yang dilaksanakan pemerintah
yang terkesan hanya buang-buang
anggaran saja.
20. Setelah Masyumi dan PSI tersingkir dari pemerintahan,
Presiden Soekarno mulai memberi penekanan pada
doktrin Nasakom. Komponen Nasakom diambil dari 3
partai besar yang masih mendukung Presiden
Soekarno, yaitu PNI (untuk Nasionalisme), NU (untuk
Agama), dan PKI (untuk Komunisme).
Namun antara pemerintahan dan PKI terjalin
hubungan yang baik sebaliknya Pemerintahan Presiden
Soekarno dengan TNI justru memburuk.
21. Pada Mei 1959 militer
mengeluarkan larangan bagi
orang asing untuk berdagang di
daerah pedesaan mulai 1
Januari 1960. Meski larangan
ini diberlakukan bagi semua
orang asing, sasaran utamanya
ialah orang Cina. Alasannya
ialah untuk melemahkan
persahabatan Indonesia
dengan RRC, sekaligus
mempersulit gerakan dan
pengaruh PKI di Indonesia.
Akhirnya timbul konflik antara
TNI-AD dengan Presiden
Soekarno dan PKI yang dekat
dengan golongan Cina.
Hubungan antara Konflik di
pemerintahan dengan
perekonomian negara
sangatlah erat. Ini terlihat
ketika pihak militer ikut
campur dalam urusan
kegiatan ekonomi dan
mengeluarkan beberapa
aturan.
22. Presiden Soekarno
Ir. H. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di
Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Pasca dibacakannya Dekrit 5
juli 1959, Presiden Soekarno mengubah haluan pemerintahan Indonesia
dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin.
Peran Soekarno sangatlah besar dalam segala kebijakan yang diambil
dan juga dalam pelaksanaan perekonomian Indonesia. Adapun
program-program yang dicanangkan Soekarno ialah sebagai berikut.
Rancangan Ekonomi Komando tahun 1957 dan dilaksanakan setelah
Dekrit 5 Juli.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi pada tahun 1963.
Pendirian Bank Tunggal Milik Negara pada tahun 1965.
Program Berdikari (Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri) yang di
buat dan dilaksanakan setelah Dekrit 5 Juli.
23. Ir. Raden Haji Djoeanda lahir di
Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911
– meninggal di Jakarta, 7 November 1963
pada umur 52 tahun. Beliau adalah
Perdana Menteri Indonesia ke-10
sekaligus yang terakhir.
Ia memiliki peranan dalam perekonomian
komando yang dipimpin oleh Soekarno.
Adapun Kebijakan yang telah diambilnya
mewakili nama pemerintahan kabinet
kerja pada saat itu ialah Devaluasi
(penurunan nilai uang)
24. Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi,
Sawahlunto pada 23 Agustus 1903. Pada
masa Demokrasi Terpimpin dan kabinet
Karya ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan
Perancang Nasional (Dapernas). Selama
ia menjadi ketua Dapernas tersebut, ia
dan anggotanya yang berjumlah 80 orang
berhasil membuat suatu “Rancangan
Dasar Undang-Undang Pembangunan
Nasional Sementara Berencana Tahapan
Tahun 1961-1969” yang lebih dikenal
dengan Pembangunan Semesta 8 tahun.
25. Jenderal Besar TNI (Purn.) Abdul Haris
Nasution (lahir di Kotanopan, Sumatera
Utara, 3 Desember 1918 .
Konsepsi presiden mengenai Nasakom
membuat Jenderal A.H Nasution memulai
sikap permusuhan dengan Pemerintahan.
Pada mei 1959 militer mengeluarkan
larangan bagi orang asing untuk
berdagang di daerah pedesaan mulai
Januari 1960. Meski larangan di
berlakukan untuk asing akan tetapi
sasaran utamanya adalah Cina.
