demokrasi parlementer
•Download as PPTX, PDF•
15 likes•54,468 views
Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to demokrasi parlementer
Similar to demokrasi parlementer (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
demokrasi parlementer
- 2. Kelompok 1. Achmad Firmansyah 2. Andriani Trisno 3. Dhimas Setyanik 4. Diaz Kurnia Wiyandari 5. Hairunnisa 6. Hidayatul Abror 7. Humairoh
- 3. 1. Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘demos’ artinya rakyat dan ‘kratos/kratein’ artinya pemerintahan
- 4. 2.Pengertian Demokrasi Parlementer Demokrasi parlementer atau/ liberal adalah pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan . Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahannya ,yaitu mengekuarkan mosi(sikap politik) tidak percaya. Dalam demokrasi parlementer ini diberlakukan UUDS 1950.
- 5. 3. Kabinet Indonesia Tahun 1950-1959 a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951) b. Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari 1952) c. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) d. Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953-24 Juli 1955 e. Kabinet Burhanudin Harahap f. Kabinet Ali II (24 Maret 1957) g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959 )
- 6. Adapun kabinet yang pernah memerintah Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 1. Natsir 6 sepetember 1950-21 maret 1951 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban 2. Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan 3. Penyempurnaan angkatan perang 4. Memperjuangkan masalah Irian barat 5. Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyatsebagai fondasi ekonomi nasional 1. Menetapkan politik luar negeri bebas aktif 2. Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB 3. Dilaksanakannya perundingan masalah Irian barat dengan pihak Belanda Gagalnya perundingan Indonesia Belanda tentang Irian barat
- 7. Jajaran menteri-menteri Kabinet Natsir berfotonbersama presiden dan wakil presiden usai pelantikan
- 8. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 2. Sukiman 27 April 1951 – 3 April 1952 1. Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban 2. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbaharui hukumagrarian untuk kesejahteraan petani 3. Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu 4. Memperjuangkan irian barat dalam wilayah Indonesia. Banyaknya hambatan antara lain 1. kondisi keamanan negara yang belum stabil 2. perseteruan antar berbagai elemen politik 3.permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Dalam menangani masalah keamanan dalam negeri Indonesia memihak ke blok barat dengan menandatang ani Mutual security act dengan pemerintah AS
- 10. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 3. Wilopo 3 April 1952 – 3 Juni 1953 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu 2. Meningkatkan taraf kemakmuran pendidikan dan keamanan rakyat 3. menyelesaikan masalah Irian barat,memperbaiki hubungan dengan Belanda dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif . Kabinet ini menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya,antara lain 1. Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah 2. konflik ditubuh angkatan darat (peristiwa 17 oktober 1952) 3. peristiwa tanjung morawa di Sumut Kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah yang bernama sarekat tani indonesia.
- 11. Kabinet Wilopo
- 12. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 4. Alisastro amijoyo I 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahun 1955 2. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan didaerah 3. Melaksanakan politik luar negeri indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia 1. Disusunny a kerangka panitia pelaksana an pemilu 2. Suksesnya pelaksana an KAA 3. Membaikn ya hubungan dengan Cina 1. Memperjuangka n Irian barat dalam negara Indonesia 2. Munculnya pemberontakan diberbagai daerah 3. Masih berlanjutnya konflik ditubuh angkatan darat dengan mundurnya AH nasution yang digantikan oleh bambang Sugeng
- 14. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 5. Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 1. Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasusu korupsi didepartemen kehakiman 2. Melaksanakan pemilu 3. Mengangkat kembali AH Nasution sebagai KSAD 1. Diselenggaraka n pemilu tahun 1955 2. Dibubarkannya uni Indonesia- Belanda 3. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia Banyak pertemuan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock
- 15. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 6. Alisastro Amijoyo II 20 Maret 1956 – 4 Maret 1957 1. Memperjuangkan masuknya Irian barat ke Indonesia 2. Mempercepat proses daerah otonom di Indonesia 3. Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara 4. Mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sitem ekonomi nasional 1. Ditandatanganinya UU pembatalan KMB oleh presiden Sukarno 2. Beralihnya perusahaan belanda menjadi milik warga Tionghoa 3. Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan 4. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia 1.Munculnya sentimen anti Cina dalam masyarakat 2. Munculnya kekecewaan masyarakat pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat 3. Tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya parpol dan munculnya gerakan separatis didaerah.
- 16. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan 7. Djuanda (Karya) 9 April 1957- 5 Juli 1959 1. Pembentukan dewan nasional 2. Normalisasi keadaan republik 3. Memperjuangka n lancarnya pelaksanaan pembatalan KMB 4. Memperjuangka n kembali Irian barat kewilayah Indonesia 5. Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan. 1. Dibentuknya dewan nasional untuk menampung anspirasi rakyat yang tergabung dalam non partai 2. Pembersihan pejabat yang melakukan korupsi 3. Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat normalisasi keamanan negara 4. Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam deklarasi djuanda tanggal 13 desember 1957. Terjadi banyak pemberont akan separatis didaerah Peristiwa Cikini
- 17. 4. Ciri-ciri sistem parlementer 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negaradikepalai oleh presiden/raja. 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. 3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif . 4. Menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- 18. 5. Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: 1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet
- 19. 6. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: 1. Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung pada mayoritas dukungan. 2. Kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
- 20. 7. Dampak Demokrasi Parlementer pada Pemerintahan Indonesia 1. Pembangunan tidak berjalan lancar. 2. Tidak memunculkan partai yang dominan. 3. Dengan banyaknya partai, tidak ada badan yudikatif dan eksekutif yang kuat.
- 21. 8. Dampak Demokrasi Parlementer pada Masyarakat 1. Memunculkan pemberontakan di berbagai daerah (APRA, RMS, DI/TII). 2. Krisis kepercayaan rakyat pada pemerintahan. APRA DI/TII
- 22. 9. Dampak positif & negatif sistem parlementer 1. Bisa mencapai kemajuan ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta. 2. Bersifat demokratis kepada warganya.
- 23. 10. Dampak negatif sistem parlementer: 1.Terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. 2.Masyarakat yang bebas membuat negara agak berbelit dalam membuat kebijakan yang kurang populer.
- 24. Referensi 1. http://tangguhwijaya.wordpress.com/materi- ppkn/demokrasi-liberal/ 2. http://mustaqimzone.wordpress.com/2009/1 0/23/demokrasi-liberal-1950-1959/ 3. http://id.answers.yahoo.com/question/index ?qid=20130325024810AAoWNKd