Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Similar to Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
- 1. Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas XII Mata Pelajaran Wajib
- 2. Bab II Sistem dan Struktur Politik–Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal A. Perkembangan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal B. Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal 1. Sistem Pemerintahan 2. Sistem Kepartaian 3. Pemilihan Umum 1. Masa Awal Kemerdekaan 2. Masa Demokrasi Liberal
- 3. 1. Sistem Pemerintahan Masa awal kemerdekaan • Perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. • Perubahan fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi majelis legislatif. • Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Masa Demokrasi Liberal • Kabinet Natsir • Kabinet Sukiman • Kabinet Wilopo • Kabinet Ali I • Kabinet Burhanuddin Harahap • Kabinet Ali II • Kabinet Djuanda
- 4. Kabinet Natsir (6 September 1950–21 Maret 1951) Dilantik pada 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai, namun gagal karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet. Pada 22 Januari 1951 PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang- undang baru yang lebih demokratis. Kabinet Natsir berakhir pada 21 Maret 1951. Disebabkan oleh
- 5. Kabinet Sukiman (26 April 1951–23 Februari 1952) 1. Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD dan mengangkat orang- orang PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. 2. Menteri Kehakiman M. Yamin membebaskan 950 tahanan SOB tanpa persetujuan perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman terjadi pertikaian politik antara pejabat kabinet dan parlemen . Kabinet Sukiman berakhir karena peristiwa penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA). Antara lain
- 6. Kabinet Wilopo (30 Maret 1952–2 Juni 1953) Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan Konstituante. Akan tetapi, tugas tersebut tidak dapat terlaksana. Mengapa demikian? Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi berbagai permasalahan antara lain krisis ekonomi, gerakan separatisme, dan peristiwa 17 Oktober 1952. 2 Juni 1953 Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen akibat peristiwa Tanjung Morawa. Disebabkan oleh
- 7. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953–24 Juli 1955) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). Membentuk panitia pemilihan umum. Membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda. Prestasi Pemberontakan oleh DII/TII di Jawa Barat. Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh. Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Permasalahan Kabinet Ali I jatuh karena masalah pergantian pimpinan TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955.
- 8. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956) Terselenggaranya pemilu pertama di Indonesia pada 1955. 1. 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. 2. 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Apakah prestasi penting yang diukir oleh Kabinet Burhanuddin Harahap? Keberhasilan pemilu 1955 menandai berakhirnya tugas kabinet ini. Pada 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.
- 9. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956–14 Maret 1957) Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II Melaksanakan pembatalan hasil KMB Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia Melaksanakan hasil keputusan Konferensi Asia Afrika Muncul gerakan separatis di berbagai daerah Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Pada 14 Maret 1957 Kabinet Ali II menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno Bagaimana akhir Kabinet Ali II?
- 10. Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957–5 Juli 1959) Lima program Pancakarya Kabinet Djuanda Membentuk Dewan Nasional Normalisasi situasi Republik Indonesia Melanjutkan pembatalan KMB Memperjuangkan pengembalian Irian Barat Mempercepat proses pembangunan Salah satu prestasi Kabinet Djuanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda.
- 11. 2. Sistem Kepartaian Awal Kemerdekaan Membentuk PNI. Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara (staatpartij). Membatalkan rencana penetapan PNI sebagai partai negara pada 31 Agustus 1945. Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945. Demokrasi Liberal Menerapkan sistem multipartai. Partai politik saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet.
- 12. 3. Pemilihan Umum Pada 31 Mei 1954 pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai Hadikusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Partai pemenang pemilu 1955 secara berturut-turut sebagai berikut. PNI Nahdatul Ulama Masyumi PKI
- 13. 4. Kegagalan Konstituante Pada 10 November 1956 Presiden Soekarno melantik 514 anggota Konstituante. Merumuskan undang- undang dasar baru. Konstituante belum berhasil menetapkan dasar negara. Perdebatan yang berlarut-larut dalam Konstituante. Adanya perselisihan antarpartai. Munculnya desakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Penyebab
- 14. 1. Masa Awal Kemerdekaan Masalah Ekonomi Terjadi hiperinflasi Blokade ekonomi oleh Belanda Kekosongan kas negara Menetapkan tiga mata uang yang berlaku di Indonesia, mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), membentuk Bank Negara Indonesia (BNI). Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi, membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi), melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), melaksanakan Program Pinjaman Nasional. Operasi POPDA dan APWI, diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation (BTC), membentuk Indonesia Office (Indof), membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Solusi Solusi Solusi
- 15. 2. Masa Demokrasi Liberal Permasalahan Ekonomi Jangka pendek: Pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Jangka panjang: Pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Bagaimana solusi pemerintah terkait permasalahan ekonomi tersebut?
- 16. Solusi Masalah Ekonomi Pemikiran Ekonomi Nasional Sistem Ekonomi Liberal Gerakan Benteng Gunting Syafruddin Nasionalisasi Perusahaan Asing Sistem Ekonomi Ali Baba Perundingan Financial Ekonomi Biro Perancang Nasional Rencana Pembangunan Lima Tahun Mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Melaksanakan industrialisasi dengan peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing.
- 17. Gerakan Benteng Digagas oleh Memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemberian lisensi impor disalahgunakan. Mendaftarkan perusahaan milik pengusaha Tionghoa dengan menggunakan nama pengusaha pribumi. Sumitro Djojohadikusumo
- 18. Gunting Syafruddin Syafruddin Prawiranegara Kebijakan memotong nilai uang (sanering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran negara sebesar Rp5,1 miliar. Digagas oleh
- 19. Nasionalisasi Perusahaan Asing Nasionalisasi terjadi sejak tahun 1957. Kebijakan ini merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Contoh perusahaan yang dinasionalisasi Koninklijk Paketvaart Maatschappij Koninklijk Indische Lachvaart Maatschappij De Javasche Bank PT Pelni Garuda Indonesia Airways Bank Indonesia
- 20. Sistem Ekonomi Ali Baba Menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba) Iskaq Tjokroadhisoerjo 1. Mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. 2. Mendirikan perusahaan negara. 3. Menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Dilakukan dengan cara:
- 21. Perundingan Financial Ekonomi (Finek) 7 Januari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah financial dan ekonomi. Isi rancangan Finek: 1. pembatalan persetujuan Finek hasil KMB; 2. hubungan Finek Indonesia– Belanda didasarkan atas hubungan bilateral; serta 3. hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional. Isi Finek ditolak oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia–Belanda pada 13 Februari 1956.
- 22. Biro Perancang Nasional Dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Bertugas merancang pembangunan jangka pendek. Diketuai oleh Djuanda Kartawidjaja. Mengalami kegagalan karena masa kinerja kabinet yang singkat dan terjadi ketidakstabilan politik.
- 23. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) Kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai Rp12,5 miliar. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958.
- 24. Deklarasi Djuanda Deklarasi Djuanda merupakan suatu usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan utuh dlihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia pada saat air laut surut. Batas wilayah Indonesia sebelum Deklarasi Djuanda Batas wilayah Indonesia setelah Deklarasi Djuanda
- 25. ”Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia, tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain.” (Bacharudin Jusuf Habibie) Terima Kasih