SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Mind Map
Indonesia pada masa
demokrasi liberal dan
terpimpin
Demokrasi
liberal
Lahirnya
Pelaksanaan
Dampak
Demokrasi
terpimpin
Lahirnya
Pelaksanaan
Dampak
DEMOKRASI LIBERAL
Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang
melindungi secara kontitusional hak-hak individu dari
kekuasaan pemerintah.
Pada masa demokrasi liberal ini,UUD RIS diganti
dengan UUDS(Undang-Undang Dasar Sementara) dan
sistem pemerintahan didominasi dengan banyak partai
politik(multi partai).
Pelaksanaan Demokrasi Liberal
Pelaksanaan
Bidang
Politik
Ekonomi
Pendidikan
BIDANG POLITIK
Pemerintahan bersifat parlementer yang artinya
kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
Munculnya koalisi partai untuk mendapatkan
kedudukan yang kuat dalam
pemerintahan(munculnya kabinet-kabinet):
1. Kabinet nasir(6 September 1950-21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman(27 April 1951-3 April 1951)
3. Kabinet Wilopo(3 April 1952-3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I(31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap(12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo(20 Maret 1956-4 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda(9 April 1957-5 Juli 1959)
Bidang Ekonomi
• Pemerintah menanggung beban keuangan sebagai
akibat dari ketentuan KMB yaitu utang luar negeri
sebesar Rp1.5T dan utang dalam negeri sebesar Rp2.8T
• Masalah jangka pendek lain yang harus di atasi oleh
pemerintahan adalah yaitu mengurangi jumlah
peredaran uang dan mengatasi kenaikan biaya hidup.
• Masalah jangka panjang lain adalah pertambahan
penduduk dan tingkat hidup yang rendah.
FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PERKONOMIAN
1. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor
2. Kebijakan keuangan indonesia tidak dibuat sendiri
3. Terbatasnya tenaga ahli dibidang ekonomi
4. Terjadi berbagai pemberontakan sehingga banyak terjadi pengeluaran
5. Terjadi pergantian kabinet yang telalu sering dan angka pertumbuhan
penduduk yang terus meningkat
Kebijakan yang diambil guna memperbaiki
perekonomian
Sanering Pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang yang
bernilai Rp 2,50 keatas sehingga nilainya tinggal setengahnya
oleh mentri keungan yaitu syarifuddin prawiranegara.
Sistem ekonomi
gerakan benteng
Membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui
pemberian modal pada pengusaha pribumi. Upaya lain yang dilakukan
adalah pengembangan golongan wirsswasta pribumi dan
meningkatkan perdagangan ekspor impor.
Nasionalisasi De
Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951 pemerintahan Indonesia melakukan
nasionalisasi De Javashe Bank menjadi bank indonesia
Sistem ekonomi ali-
baba
Tujuan dari program ini memajukan pengusaha pribumi
dan mengajari para pengusaha tuk berbisnis.
Bidang Sosial Budaya
Pemerintah dianggap
berhasil dalam bidang budaya.
 Dalam bidang olahraga, atlet
asal Indonesia berhasil
mendapat Piala Thomas
(Thomas Cup)
 Pemerintah Indonesia juga
berhasil menyelenggarakan
Konferensi Asia Afrika pada
tanggal 18 april-24 april 1955,
di Gedung Merdeka, Bandung.
Bidang Pendidikan
Sistem pendidikan pada masa
Demokrasi Liberal menitikberatkan pada
sistem desentralisasi
Tujuan dan dasar pendidikan dimuat
dalam UU No. 4 tahun 1950 yang
diberlakukan untuk seluruh indonesia.
Pada masa Demokrasi Liberal, para
guru harus mempunyai diploma yang diakui
oleh pemerintah pusat.
POSITIF berlangsung perundingan antara Indonesia – Belanda
untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat,
pemerintah indonesia berhasil menyelanggarakan
konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, diadakanya
musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi
masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil
dengan baik, adanya perjuangan diplomasi dalam
menyelesaikan masalah irian barat denga cara
pembubaran uni indonesia – belanda
NEGATIF terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat
pemerintahan yang tidak stabil, perekonomian pada
masa demokrasi liberal sangat sulit hal ini dikarenakan
bangsa indonesia harus menanggung beban kenangan
sebagai akibat ketentuan KMB.
Dampak Demokrasi liberal di
Indonesia
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem
demokrasi di indonesia yang dilaksanakan antara tahun
1959 – 1966. konsep demokrasi terpimpin pertama kali
diumumkan oleh presiden soekarno dalam pembukaan
sidang konstituante pada tanggal 10 november 1956. ciri
khas demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut :
1. adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan.
2. pada masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang
berkembang
Pelaksanaan
demokrasi
terpimpin
politik ekonomi Sosial budaya Pendidikan
Bidang Politik
1. Terdapat penyimpangan kedudukan presiden yaitu berdasarkan UUD 1945,
presiden dibawah MPR, akan tetapi kenyataannya berbeda.
2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) oleh presiden.
Pembentukan dewan ini berdasarkan Penetapan presiden no.3 tahun 1959.
3. Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR akibat RAPBN yang
diajukan pemerintah ditolak oleh DPR.
4. Presiden membentuk front Nasional berdasarkan penetapan presiden no.13
tahun 1959 dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi
kekuatan menyukseskan pembangunan
5. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam politik luar negeri yang bebas
aktif dan mencapai puncaknya hingga indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
Bidang ekonomi
1. Membentuk dewan perancang nasional pada tanggal 15 Agustus
1959 dan diganti menjadi Bappernas.
2. Menurunkan nilai uang (devaluasi) guna membendung inflasi.
3. Membentuk deklarasi ekonomi (dekon) yang bertujuan
mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan
politik berdikari.
4. Membentuk bank tunggal milik negara untuk menyediakan
wadah bagi sirkulasi perputaran antarbank
5. Membentuk koloe (komando tertinggi operasi ekonomi) untuk
mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik.
+
Bidang sosial budaya
Pada masa demokrasi terpimpin kehidupan
sosbud mulai berkembang dengan baik.
Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi.
Karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan
‘formalisme’.
Berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam
sarana publik seperti patung pahlawan dan tugu
monas.
Muncul adanya sistem pendidikan Nasional yang
disebut Panca Wardhana, yang menekankan nation and
character building.
Pada tahun 1960, Panca Wardhana
disempurnakan menjadi Sapta Usaha Utama dengan
cakupan yang lebih luas.
Sistem persekolahan dalam demokrasi terpimpin
diklasifikasikan sebagai berikut:
 Pendidikan prasekolah (5-7 tahun)
 SD atau MI (7-12 tahun)
 SLTP (13-15 tahun)
 SLTA (16-18 tahun)
 PTN (19-23 tahun)
Dampak
Positif - Tidak akan ada gejolak politik, karena
hanya satu partai yang berkuasa
- Peraturan pemerintahan sama di
berbagai daerah sehingga lebih mudah
diatur.
negatif - Presiden cenderung berkuasa mutlak
sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan
- Pengusa cenderung otoriter, karena tidak
ada kontrol dari oposisi

More Related Content

Similar to Demokrasi Liberal dan Terpimpin di Indonesia

perekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomiperekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomiSuhanda Handa
 
Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan TerpimpinDemokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan TerpimpinNizar Dwi Cahyo
 
Demokrasi liberal dan terpimpin
Demokrasi liberal dan terpimpinDemokrasi liberal dan terpimpin
Demokrasi liberal dan terpimpinSMA Al Muslim
 
perekonomian indonesia sebelum orde baru
perekonomian indonesia sebelum orde baruperekonomian indonesia sebelum orde baru
perekonomian indonesia sebelum orde baruAndri Irawan
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxNandaBas
 
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomiTugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomiMuhamadFajar IndraJaya
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpinmaulya rizal
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 
Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp
Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terpPerkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp
Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terpBihurinSalsabilaFird
 
Sejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxSejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxericaanden29
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Sejarah indonesia pertemuan 2
Sejarah indonesia pertemuan 2Sejarah indonesia pertemuan 2
Sejarah indonesia pertemuan 2Mia Amelia
 
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanPolitik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanindakristya
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptxBAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptxTikaNovita
 
ppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdfppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdfssuser9d992b
 

Similar to Demokrasi Liberal dan Terpimpin di Indonesia (20)

perekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomiperekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomi
 
Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan TerpimpinDemokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Terpimpin
 
Demokrasi liberal dan terpimpin
Demokrasi liberal dan terpimpinDemokrasi liberal dan terpimpin
Demokrasi liberal dan terpimpin
 
perekonomian indonesia sebelum orde baru
perekonomian indonesia sebelum orde baruperekonomian indonesia sebelum orde baru
perekonomian indonesia sebelum orde baru
 
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptxPowerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
Powerpoint Pembelajaran Demokrasi Liberal.pptx
 
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomiTugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp
Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terpPerkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp
Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp
 
Sejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxSejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptx
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Bab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptxBab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptx
 
Sejarah indonesia pertemuan 2
Sejarah indonesia pertemuan 2Sejarah indonesia pertemuan 2
Sejarah indonesia pertemuan 2
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanPolitik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
Bab 5 a sni 6
Bab 5 a sni 6Bab 5 a sni 6
Bab 5 a sni 6
 
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptxBAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
 
Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6
 
ppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdfppt sejarah indo ukbm 4.pdf
ppt sejarah indo ukbm 4.pdf
 

Recently uploaded

Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPCMBANDUNGANKabSemar
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 

Recently uploaded (20)

Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 

Demokrasi Liberal dan Terpimpin di Indonesia

  • 1. Mind Map Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin Demokrasi liberal Lahirnya Pelaksanaan Dampak Demokrasi terpimpin Lahirnya Pelaksanaan Dampak
  • 2. DEMOKRASI LIBERAL Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi secara kontitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada masa demokrasi liberal ini,UUD RIS diganti dengan UUDS(Undang-Undang Dasar Sementara) dan sistem pemerintahan didominasi dengan banyak partai politik(multi partai).
  • 4. BIDANG POLITIK Pemerintahan bersifat parlementer yang artinya kabinet bertanggung jawab kepada parlemen Munculnya koalisi partai untuk mendapatkan kedudukan yang kuat dalam pemerintahan(munculnya kabinet-kabinet): 1. Kabinet nasir(6 September 1950-21 Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman(27 April 1951-3 April 1951) 3. Kabinet Wilopo(3 April 1952-3 Juni 1953) 4. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I(31 Juli 1953-12 Agustus 1955) 5. Kabinet Burhanudin Harahap(12 Agustus 1955-3 Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo(20 Maret 1956-4 Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda(9 April 1957-5 Juli 1959)
  • 5. Bidang Ekonomi • Pemerintah menanggung beban keuangan sebagai akibat dari ketentuan KMB yaitu utang luar negeri sebesar Rp1.5T dan utang dalam negeri sebesar Rp2.8T • Masalah jangka pendek lain yang harus di atasi oleh pemerintahan adalah yaitu mengurangi jumlah peredaran uang dan mengatasi kenaikan biaya hidup. • Masalah jangka panjang lain adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah.
  • 6. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKONOMIAN 1. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor 2. Kebijakan keuangan indonesia tidak dibuat sendiri 3. Terbatasnya tenaga ahli dibidang ekonomi 4. Terjadi berbagai pemberontakan sehingga banyak terjadi pengeluaran 5. Terjadi pergantian kabinet yang telalu sering dan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
  • 7. Kebijakan yang diambil guna memperbaiki perekonomian Sanering Pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 keatas sehingga nilainya tinggal setengahnya oleh mentri keungan yaitu syarifuddin prawiranegara. Sistem ekonomi gerakan benteng Membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal pada pengusaha pribumi. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan golongan wirsswasta pribumi dan meningkatkan perdagangan ekspor impor. Nasionalisasi De Javasche Bank Pada akhir tahun 1951 pemerintahan Indonesia melakukan nasionalisasi De Javashe Bank menjadi bank indonesia Sistem ekonomi ali- baba Tujuan dari program ini memajukan pengusaha pribumi dan mengajari para pengusaha tuk berbisnis.
  • 8. Bidang Sosial Budaya Pemerintah dianggap berhasil dalam bidang budaya.  Dalam bidang olahraga, atlet asal Indonesia berhasil mendapat Piala Thomas (Thomas Cup)  Pemerintah Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 april-24 april 1955, di Gedung Merdeka, Bandung.
  • 9. Bidang Pendidikan Sistem pendidikan pada masa Demokrasi Liberal menitikberatkan pada sistem desentralisasi Tujuan dan dasar pendidikan dimuat dalam UU No. 4 tahun 1950 yang diberlakukan untuk seluruh indonesia. Pada masa Demokrasi Liberal, para guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pemerintah pusat.
  • 10. POSITIF berlangsung perundingan antara Indonesia – Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat, pemerintah indonesia berhasil menyelanggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, diadakanya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik, adanya perjuangan diplomasi dalam menyelesaikan masalah irian barat denga cara pembubaran uni indonesia – belanda NEGATIF terdapat gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintahan yang tidak stabil, perekonomian pada masa demokrasi liberal sangat sulit hal ini dikarenakan bangsa indonesia harus menanggung beban kenangan sebagai akibat ketentuan KMB. Dampak Demokrasi liberal di Indonesia
  • 11. Demokrasi Terpimpin Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959 – 1966. konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh presiden soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 november 1956. ciri khas demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut : 1. adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan. 2. pada masa demokrasi terpimpin, partai politik kurang berkembang
  • 12.
  • 14. Bidang Politik 1. Terdapat penyimpangan kedudukan presiden yaitu berdasarkan UUD 1945, presiden dibawah MPR, akan tetapi kenyataannya berbeda. 2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) oleh presiden. Pembentukan dewan ini berdasarkan Penetapan presiden no.3 tahun 1959. 3. Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR akibat RAPBN yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. 4. Presiden membentuk front Nasional berdasarkan penetapan presiden no.13 tahun 1959 dengan tujuan menyatukan segala potensi nasional menjadi kekuatan menyukseskan pembangunan 5. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan mencapai puncaknya hingga indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
  • 15. Bidang ekonomi 1. Membentuk dewan perancang nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 dan diganti menjadi Bappernas. 2. Menurunkan nilai uang (devaluasi) guna membendung inflasi. 3. Membentuk deklarasi ekonomi (dekon) yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan mencanangkan politik berdikari. 4. Membentuk bank tunggal milik negara untuk menyediakan wadah bagi sirkulasi perputaran antarbank 5. Membentuk koloe (komando tertinggi operasi ekonomi) untuk mengatur perekonomian negara semakin besar sentralistik.
  • 16. + Bidang sosial budaya Pada masa demokrasi terpimpin kehidupan sosbud mulai berkembang dengan baik. Sanggar-sanggar lukis mulai terorganisasi. Karya yang dihasilkan dipengaruhi gerakan ‘formalisme’. Berkembang juga arsitektur yang tertuang dalam sarana publik seperti patung pahlawan dan tugu monas.
  • 17. Muncul adanya sistem pendidikan Nasional yang disebut Panca Wardhana, yang menekankan nation and character building. Pada tahun 1960, Panca Wardhana disempurnakan menjadi Sapta Usaha Utama dengan cakupan yang lebih luas. Sistem persekolahan dalam demokrasi terpimpin diklasifikasikan sebagai berikut:  Pendidikan prasekolah (5-7 tahun)  SD atau MI (7-12 tahun)  SLTP (13-15 tahun)  SLTA (16-18 tahun)  PTN (19-23 tahun)
  • 18. Dampak Positif - Tidak akan ada gejolak politik, karena hanya satu partai yang berkuasa - Peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur. negatif - Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan - Pengusa cenderung otoriter, karena tidak ada kontrol dari oposisi