Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pancasila
Similar to Pancasila (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pancasila
- 1. Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Teknik Arsitektur UIN Malang 2020
- 2. Oleh Faiz Alkato Moch Ali Shodiqi Zamhariro Fauzan Habib Al Hadad 200606110001 200606110014 200606110027
- 4. Pemerintahan orde lama Orde lama adalah masa pemerintahan Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi.Orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
- 5. Sistem Pemerintahan Orde Lama Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasiliberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
- 6. Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.
- 7. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Pada tahun 1950, Soekarno menetapkan sistem pemerintahan bagi Indonesia. Sistem yang dipakai adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Di dalam sistem ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala Negara, presiden hanya berhak mangatur formatur pemilihan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet. Presiden tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap jalannya pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri.
- 8. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Berbagai kekacauan yang terjadi saat diterapkannya demokrasi liberal, memaksa Indonesia untuk mulai membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang lebih baik. Maka pada tahun 1959, Soekarno selaku presiden pada saat itu memperkenalkan suatu sistem pemerintahan baru yang diberi nama Demokrasi Secara resmi, Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi terpimpin sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno. Maka pada saat itu, kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan dengan kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno sendiri selaku perdana menteri dan Ir.Djuanda selaku menteri pertama. Pada masa pemerintahan ini, focus kebijakan berada di sector pangan, sandang, dan pembebasan Irian Barat. Di masa ini juga, Indonesia membentuk badan-badan eksekutif maupun legislative seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas, dan Front Nasional.
- 9. Masa peralihan orde lama ke orde baru Gerakan 30 September 1965. Salah satu peristiwa yang paling membekas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah peristiwa G30S/PKI yang masih menuai kontroversi sampai sekarang. Salah satu versi tentang pergerakan ini timbul dari pemerintahan orde baru yang menyatakan bahwasanya gerakan ini dilakukan untuk merebut kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Soekarno selaku pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata dan Presiden Seumur Hidup berdasarkan konsep dalam sistem Demokrasi terpimpin. Tindakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan bantuan beberapa organisasi-organisasi underbouw yang masih tersisa pasca peristiwa 1948.
- 10. Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat gerakan ini antara lain adalah : Timbulnya Demonstrasi Menentang PKI. Mayjen Soeharto Diangkat Menjadi Panglima AD Jatuhnya Kekuasaan Orde Lama
- 11. Kelebihan dan kekurangan masa orde lama Kelebihan Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada tahun 1955 Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa itu Mampu membangun integritas nasional Merupakan negara yang mempunyai prinsip yang kuat
- 12. Kelemahan Sistem demokrasi terpimpin Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 pergantian kabinet yaitu: -1950-1951-Kabinet Natsir -1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo -1952-1953-Kabinet Wilopo -1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I -1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap -1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II -1957-1959-Kabinet Djuanda Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM) Tidak adanya kesepakatan antara Dewan Konstituante dan DPR untuk memutuskan apakah akan diberlakukan UUD yang baru atau kembali menggunakan UUD 1945 Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi Membubarkan DPR oleh presiden (soekarno)
- 13. Masa Orde Baru
- 14. Setelah lengsernya Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara Indonesia titik dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan Pancasila banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila titik Selain itu Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD melainkan Pancasila harus diamalkan
- 15. Demokrasi Masa Orde Baru Demokrasi yang dilaksanakan pada masa orde baru disebut dengan demokrasi Pancasila yang Mengutamakan musyawarah dan mufakat. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, pelaksanaan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan oleh MPR, kemudian MPR membagi kedaulatan tersebut dalam bentuk kekuasaan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR di antaranya Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan lainnya
- 16. Kekuasaan orde baru yang dipimpin Soeharto hingga 1998 meskipun berhasil memberikan predikat sebagai Bapak Pembangunan karena berhasil dalam pembangunan secara fisik, tetapi pada kenyataannya tidak semua nilai-nilai demokrasi dijalankan secara konsekuen dan praktik kenegaraan pun diwarnai oleh korupsi kolusi dan nepotisme. Menguatnya peran negara pada masa orde baru mendorong adanya penyederhanaan partai politik, pembebasan pers, terjadinya dwifungsi ABRI penerapan asas tunggal Pancasila, dan lain-lain yang berdampak pada pembentukan rezim otoritarianisme. Setelah usaha-usaha stabilisasi di bidang politik dan ekonomi yang dilancarkan sejak Oktober 1966, pada tanggal 1 April 1969 pemerintah melaksanakan pembangunan yang dinamakan rencana pembangunan lima tahun atau biasa disebut dengan Repelita.
- 17. Repelita masa Orde Baru Repelita 1 difokuskan pada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pembangunan iklim usaha, dan investasi. Repelita 2 dan 3 difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada Repelita 4 dan 5 selain tetap mempertahankan pembangunan di sektor pertanian pembangunan mulai meningkat di sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian dan industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.
- 18. Masa Reformasi
- 19. Era Reformasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara di Indonesia kata reformasi dapat merujuk kepada gerakan mahasiswa Pada tahun 1998 yang menginginkan kekuasaan Soeharto sebagai presiden berakhir atau sebutan untuk suatu masa sesudah Orde Baru.
- 20. Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998 21 Mei 1998 akhirnya Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Habibie yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional. Inilah yang menandai pergantian Masa dari orde baru ke orde reformasi. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam berbagai bidang politik, ekonomi hukum dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Reformasi politik bertujuan agar terciptanya demokratisasi. Di bidang ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat di bidang hukum bertujuan agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dibidang sosial bertujuan mewujudkan integrasi bangsa Indonesia.
- 21. Demokrasi Era Reformasi Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi adalah demokrasi Pancasila tetapi dengan menegaskan bahwa demokrasi berdasar pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi pada masa reformasi mulai menerapkan beberapa perubahan seperti membuka kembali kebebasan berserikat dan berkumpul mencabut keputusan pembatasan pers melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan pembatasan masa jabatan presiden, serta penyelenggaraan negara yang bebas KKN.
- 22. Sisi lain reformasi adalah kemunculan sikap primordial dialisme sehingga benturan antar suku antar umat beragama antar kelompok serta antar daerah terjadi dimana-mana. Selain itu, kriminalitas meningkat, dan pengarahan massa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pada masa pemerintahannya, Habibie mengeluarkan UU Otonomi Daerah dan UU politik yang lebih demokratis. Beberapa tahanan yang selama masa Orde Baru ditangkap tanpa diadili pun diberikan kebebasan setelah melalui proses hukum.
- 23. Kelebihan dan kekurangan Era Reformasi Kelebihan Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada masa orde baru Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah. Semakin tinggi partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan politik Kekurangan Maraknya kerusuhan akibat Demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat Merajalelanya KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah Kebebasan pers disalahgunakan banyak pihak untuk mencari keburukan dari elit elit politik yang menjadi saingan politiknya