Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.

1. AKTA PEMBERIAN HAK
TANGGUNGAN (APHT)
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.
-PRAKTISI HUKUM PERTANAHAN-

2. PENGERTIAN
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengatur persyaratan
dan ketentuan mengenai Hak Tanggungan dari Debitor kepada
Kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak
Tanggungan.
Menurut Pasal 1 (1) Undang – Undang No 4 Tahun 1996 atau UUHT
Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang
debitor kepada kreditor sehubungan denngan perjanjian
pinjaman/kredit yang bersangkutang.
Hak Tanggungan Atas Tanah adalah Hak jaminan atas tanah untuk
pelunasan Hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor – kreditor lain.
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.

3. SYARAT PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
1. Wajib diawali dengan perjanjian pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan
pelinasan utang. (Perjanjian kredit yang bersangkutan)
2. Memenuhi syarat spesialitas. (Nama identitas kedua belah pihak jelas, domisili,
penunjukan utang terkait jelas)
3. Memenuhi persyaratan publisitas. (Pendaftaran Hak Tanggungan pdaa kantor
Pertanahan setempat (dalam hal ini ke kabupaten))
4. Sertipikat tanggungan harus berisi titel eksekutorial. (yakni denga kata – kata : “Demi
keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”)
5. Bila pihak debitur tidak memenuhi janji pelunasan utang sesuai kesepakatan besama,
maka Pemegang Hak Tanggungan berhak atas objek Hak Tanggungan.
(Bank mencari solusi musyawarah, bila tidak ditemuka lewat musyawarah, maka
mngacu pada UU Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 6 terkait uatang piutang).
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.

4. TATA CARA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
1. Diawali dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di depan PPAT yang berwenang.
(Dibuktikan dengan adanya APHT, diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan
di Kantor Pertanahan setempat.)
2. Dibitur sebagai Pemberi Hak Tanggungan harus Hadir di Kantor PPAT, sebab yang
berwenang membuat APHT adalah PPAT.
3. APHT mengandung persyaratan spesialis dan nominal pinjaman penunjukan objek Hak
Tanggungan. APHT harus sesuai dengan UUHT pasal 11 ayat 2, Pasa 2 ayat 2, dan
Pasal 20.
Pasal 11 ayat 2 UUHT : berisi hal – hal yang diperjanjikan oleh kreditur dan debitur.
Pasal 2 ayat 2 UUHT : berisi janji Roya Partial
Pasal 20 UUHT : berisi janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan.
4. Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan untuk kepentingan kreditur.
Sertipikat terdiri dari Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT.
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.

5. CARA MENGURUS HAK TANGGUNGAN
1. Menyambangi PPAT/Notaris untuk membuat APHT
2. Setelah APHT rampung, mengajukan permohonan pendaftaran ke
Badan Pertanahan dengan mengisi formulir yang disediakan.
3. Membayar biaya pemasangan Hak Tanggungan dan Peneriamaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Perintah Setor (SPS) di
Kantor Pertanahan.
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.

6. SYARAT YANG DIPERLUKAN DALAM
MENGURUS HAK TANGGUNGAN
1. Sertipikat objek (asli)
2. APHT asli
3. KTP Kreditur
4. KTP penerima kuasa
5. Surat Pengantar pemasangan Hak tanggungan dari PPAT
6. KTP dan KK deebitur (bagi debitur perorangan)
7. Akta pendirian perseroan dan perubahannya (debitur badan Hukum)
8. SK Pengesahan badan hukum perseroan
Didalam ayat 2 Pasal 13 UU No 4/1996 disebutkan bahwa selambat – lambatnya tujuh
hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimka Akta Pemberian Hak
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.

7. BIAYA APHT
Biaya APHT adalah biaya yang wajib ada dalam perjanjian krredit
sebagai jaminan akan dilunasi.
Besarnya Biaya APHT tergantung dari lokasi properti dan tren pasar
yang sedang berlangsung.
Variasi APHT berasarkan konvensi adalah 0,25% dari 125% nilai
kredit
RICCO S. YUBAIDI, S.H., M.KN.