Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.

1. Akta Pembagian Hak Bersama
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

2. Pembagian hak bersama
Pengertian :
Adalah salah satu bentuk peralihan Hak atas sebidang tanah yang milik bersama akan dijadikan menjadi milik satu orang
atau lebih dengan jumlah orang yang lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilik semula.
Penjelasan tentang Akta APHB :
Pemilik Hak Atas Tanah tersebut termasuk pemilik semula. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tersebut dibuat di
hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang menurut peraturan yang berlaku. Akta ini akan
membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Di dalam
APHB, tidak selalu diikuti oleh pemecahan tanah.
Satu APHB dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah sekaligus, satu APHB juga dapat memuat beberapa letak
bidang tanah di beberapa wilayah kerja PPAT.
Dalam hal bidang tanah terletak pada beberapa daerah maka, pembuatan APHB dapat dipilih akan dibuat di PPAT
didaerah kerja mana yang dipilih oleh kesepakatan para pihak.
Namun, atas blankonya nanti diberikan kepada masing-masing wilayah kerja PPAT dimana bidang tanah tersebut masing-
masing berada.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

3. Hukum yang Mendasari Pembuatan Surat APHB
• Hukum yang mendasari pembuatan surat APHB adalah pasal 111 Ayat 3, Ayat 4 dan Ayat 5 PMA/KBPN (Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional) Nomor 3 Tahun 1997. Untuk masing-masing Ayat ini tertulis:
• Ayat (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh
semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.
• Ayat (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan
kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
• Ayat (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian
waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang
penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta
pembagian waris tersebut.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

4. APHB Tanah Pertanian Dan Pekarangan
vTata cara mengurus APHB tanah pertanian
1. Mengurus BPHT, dalam hal ini BPHTB APHB dibagi menjadi 2 bentuk :
a. APHB Karena Pewarisan, BPHTB yang harus dibayarkan hanya BPHTB Waris saja sesuai dengan Azas
Hukum Perpajakan yang melarang terjadinya pemungutan Pajak Ganda
b. APHB Karena Tujuan/Keputusan Bersama yaitu sebesar ½ NJOP – 60 Juta x 5%, NJOP yang dibayarkan
oleh pemohon/yang bersangkutan (A) hanya sebagian milik pemohon (A) sebelumnya
2. Hal selanjutnya setelah BPHTB selesai yaitu sebelum membuat Akta Pembagian Hak Bersama adalah mengurus
Ijin Landfrom dalam Rangka Peralihan Hak atas tanah pertanian di BPN, syarat-syarat mengurus ijin Landfrom
yaitu : Lembar Permohonan, Fc KK + Ktp yang bersangkutan, Fc Sertipikat Hak Milik, Fc Surat Pernyataan
APHB yang telah di legalisir
3. Setelah Ijin Landfrom telah terbit maka bisa dibuatkan Akta APHB dan melakukan Pengecekan Sertipikat secara
Online/ sesuai ketentuan di daerah masing-masing beserta lampiran-lampirannya seperti : Surat Pernuyataan
Landfrom, Surat Pernytaaan BPHTB, Surat Pernyataan APHB, Hasil dari Pengecekan Sertipikat, Lampiran
13+lembar Permohonan, Surat pernyataan ganti blangko apabila Blangko sertipikat masih Blangko lama/Belum
diperbarui dengan Versi yang terbaru, Fc Kk+KTP yang berkaitan, Lembar BPHTB+Bukti bayar, FC SPPT
legalisir dan berkas pendukung lainnya
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

5. Lanjutan…
4. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka bias langsung dibawa ke BPN daerah tsb
5. Lama proses Balik Nama Karena ABPH sekitar 4 Bulanan, dan bisa lebih dari itu karena suatu hal tertentu
6. Setelah sertipikat keluar nama yang tertera di Sertipikat adalah Pemohon yang mengajukan Aphb tsb
APHB TANAH PEKARANGAN
Yang membedakan antara APHB Tanah Pertanian dan Pekarangan adalah dibagian Ijin Aspek Landfrom dari BPN,
untuk tanah pekarangan tidak perlu menggunakan Ijin Landfrom dan syarat2 yang diperlukan juga sama dengan
yang dibahas di slide sebelumnya.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

6. TUJUAN dari APHB
1. Karena sebagian/seluruh tanah SHM akan dihibahkan,dijual, dijadikan
Tanggungan Bank, dsb
2. Keinginan para pemilik tanah yang sebelumnya untuk memberikan
sebagian/seluruhnya kepada 1 orang atau lebih (dalam jumlah yang lebih
sedikit dari jumlah semula)
3. Bisa juga Pembagian Hak Bersama tersebut guna melakukan
Pemecahan/Pemisahan bidang tanah tsb
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

7. Sebab – sebab aphb dan hal2 yang perlu
diperhatikan dalam pembuatan APBH
• Peristiwa hukum, misalnya saja : karena terjadinya pewarisan dan karena terjadinya
perkawinan.
• Karena keinginan bebas dari mereka yang ingin bersama-sama memiliki hak atas tanah.
vHal-Hal yang perlu diprHatikan dalam pembuatan apHb
• Dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh
salah satu pihak (konsep seolah-olah terjadi tukar menukar tanpa kelebihan nilai satu
dengan yang lain);
• Para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang
memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas (konsep seperti hibah) ;
• Karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian Hak Bersama ini, ada pihak yang
membayar dengan uang tunai kepada Pihak lainnya (konsep seperti jual beli).
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)