SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PERKARA EKONOMI SYARI’AH
MEGAMENDUNG
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017
TUJUAN PEMBELAJARAN
Standar kompetensi :
Peserta mampu memahami dan
mengaplikasikan Hukum-hukum yang
berkenaan dengan gugatan wanprestasi dan
gugatan perbuatan melawan hukum ketika
mengadili perkara perbankan syariah..
Indikator
Keberhasilan :
Peserta mampu :
Menjelaskan makna gugatan
wanprestasi dan gugatan perbuatan
melawan hukum, unsur-unsur serta
perbedaannya.
Menjelaskan gugatan wanprestasi dan
gugatan perbuatan melawan hukum
dalam praktik menyelesaikan sengketa
ekonomi syari’ah.
PENGERTIAN
AKAD
Menurut terminologi/istilah fikih
‫محله‬ ‫فى‬ ‫أثره‬ ‫مشروع‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بقبول‬ ‫ايجاب‬ ‫ارتباط‬
Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan
kehendak syariat yang menetapkan adanya
pengaruh/akibat hukum pada obyek akadnya
4
Fatwa DSN
 Akad adalah pertalian (pernyataan melakukan
ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan)
yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai
prinsip syariah (Fatwa 88)
KHES
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan
atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu
(Pasal 20 angka 1 KHES)
PENGERTIAN
WANPRESTASI
Perkataan wanprestasi (Belanda),
yang artinya prestasi buruk.
Wanprestasi dapat diartikan
sebagai tidak terlaksananya
prestasi karena kesalahan debitur
baik karena kesengajaan atau
kelalaian.
5
Wanprestasi/
Cedera Janji
6
Yahya Harahap: “Wanprestasi
sebagai pelaksanaan kewajiban
yang tidak tepat pada waktunya
atau dilakukan tidak menurut
selayaknya, sehingga
menimbulkan keharusan bagi
pihak debitur untuk memberikan
atau membayar ganti rugi
(schadevergoeding), atau dengan
adanya wanprestasi oleh salah
satu pihak, pihak yang lainnya
dapat menuntut pembatalan
perjanjian.
Wanprestasi/
Cedera Janji
1. UU No. 4 th 1996 tidak menjelaskan
kapan seorang debitur dinyatakan
wanprestasi;
7
2. Burgerlijk Wet Boek (BW) sendiri tidak
memberikan batasan mengenai apa
yang dimaksud dengan wanprestasi
Prof. R. Subekti,
wanprestasi: kelalaian
atau kealpaan yang
dapat berupa 4
macam:
1. Tidak melakukan apa yang telah
disanggupi akan dilakukannya;
8
2. Melaksanakan apa yang telah
diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai
mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan
tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang
menurut perjanjian tidak dapat
dilakukan.
Penentuan
wanprestasi
1. Apabila dalam perjanjian untuk memberikan
sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak-
pihak menentukan tenggang waktu
pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur dan
tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka
menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt, debitur
dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan tersebut.
9
2. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan
pemenuhan prestasi tidak ditentukan,
maka dipandang perlu untuk
memperingatkan debitur guna
memenuhi prestasinya.
Peringatan
dilakukan
 Peringatan tertulis oleh kreditur sendiri
yang disebut dengan istilah in gebreke
stelling.
10
 Peringatan tertulis melalui Pengadilan
berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdt
yang disebut dengan istilah somasi. Akan
tetapi peringatan tertulis melalui pengadilan
(somasi) sudah tidak berlaku lagi, karena
ketentuan ini telah dinyatakan tidak berlaku
oleh SEMA Nomor 3 tahun 1963.
BENTUK-BENTUK
WANPRESTASI
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
11
2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat
waktunya;
3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai
atau keliru.
KHES pasal 36
Pihak dapat dianggap
melakukan inkar janji,
apabila karena
kesalahannya:
1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
untuk melakukannya;
12
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya
tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi
terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan.
KHES Pasal 37
Pihak dalam akan melakukan ingkar
janji, apabila dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan ingkar janji atau
demi perjanjiannya sendiri
menetapkan, bahwa pihak
dalam akad harus dianggap
ingkar janji dengan
lewatnya waktu
yang ditentukan.
13
BENTUK-BENTUK
SOMASI (Psl 1238
KUH Perdata
DEBITUR DINYATAKAN WANPRESTASI APABILA SUDAH ADA
SOMASI (IN GEBREKE STELLING).
14
1) Surat perintah
3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri
2) Akta sejenis
GANTI KERUGIAN
1. Ongkos atau biaya yg telah dikeluarkannya;
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan,
kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian
debetur;
3. Bunga atau keuntungan yg diharapkan;
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI
1. Debetur diwajibkan membayar ganti kerugian yg diderita
oleh Kreditur (Psl. 1243 KUHPdt);
2. Apabila perikatan itu timbal balik ,kreditur dapat menuntut
pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan
(Psl. 1266 KUHPdt )
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih pada
debetur sejak terjadi wanprestasi (Psl. 1237 ayat(2)
4. Debetur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat
dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi
(Psl. 1267 KUHPdt)
5. Debetur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di
Pengadilan dan debetur dinyatakan bersalah;
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Kumulatif dlm pembuktian/1365 BW)
Unsur perbuatan melawan hukum sbb :
1. Perbuatan itu harus melawan hukum (Onrecht matigdaat);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yg timbul harus ada
hubungan kausal;
YURISPRUDENSI TENTANG PMH
(Alternatif dlm pembuktian)
Kriteria perbuatan melawan hukum sbb:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain,atau
3. Melanggar kaidah tata susila ,atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian serta sikap
hati-hati (PATIHA) yg seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap
harta benda orang lain ;
DISKUSI
KELOMPOK
APAKAH
GUGATAN WANPRESTASI ITU
DAPAT DIGABUNG DENGAN
GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
DALAM PERKARA
EKONOMI
SYARIAH?
19
SECARA GAMPANG PERBEDAAN PMH
& WANPRESTASI
MANUSIA ITU SUBJEK HUKUM, TERMASUK BADAN HUKUM
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT ITU HANYA ADA 2
YANG MENGIKAT (1) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(2) PERJANJIAN;
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR ITU NAMANYA PMH;
TETAPI SETIAP PERJANJIAN YG DILANGGAR ITU NAMANYA
WANPRESTASI;
CONTOH 1:
SEORANG DAPAT PINJAMAN DARI BANK SYARIAH DG AKAD
MUROBAHAH UTK MEMBANGUN RUMAH Rp 500.000.000,
TETAPI DIBELIKAN MOBIL AGAR LBH PRODUKTIF.
PERTANYAANNYA; APAKAH MELANGGAR HUKUM?
ORANG MENGATAKAN ITU PMH; SEBENARNYA YG
DILANGGAR IS PERJANJIAN => WANPRESTASI;
SEPANJANG PELAKSANAAN SESUATU
PERJANJIAN, DISITU TDK ADA PMH.
CONTOH 2:
PERJANJIAN DIBUAT DENGAN CARA MELAWAN HUKUM,
SEBELUM DIBUAT PERJANJIAN TELAH ADA KEBOHONGAN.
MISAL ADA JANJI AKAN MELAKS. PROYEK RP 750.000 .000;
YG DISEPAKATI UTK MEMBANGUN RUMAH YG DIJANJIKAN
OLEH PERUSAHAAN An. DIREKTUR, TTP SEBENARNYA DIA
IS PEMBANTU. SETELAH DIKIRIM BAHAN RP250.000.000;
SETELAH ITU RP 500.000.000; TDK DIKIRIM BAHAN LAGI.
JADI PMH DIBUAT SEBELUM PERJANJIAN,
YAITU ADA KEBOHONGAN.
CONTOH 3:
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA.
TIDAK BOLEH SEBAGAI PENYEWA MERUBAH
BANGUNAN (MENAMBAH, MENGURANGI) TERNYATA
PENYEWA MENAMBAH SATU KAMAR DI BAGIAN BELAKANG;
DALAM UU MENGATUR PENYEWA TIDAK BOLEH MERUBAH
BANGUNAN, INI BERARTI MELANGGAR KEDUANYA, BAIK
PERJANJIAN MAUPUN UU, INI NAMANYA ABU-ABU;
MAKA DALAM HAL INI TERSERAH HAKIMNYA.
TERMASUK PMH, PENGONTRAK TETAP
NONGKRONG DI RMH KONTRAKAN,
PADAHAL KONTRAKANNYA SDH
HABIS 1 TAHUN YANG LALU,
DISURUH KELUAR TDK
MAU KELUAR.
KHES PASAL 37
Pihak dalam akad melakukan ingkar
janji, apabila dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan ingkar janji atau dari
perjanjiannya sendiri menetapkan,
bahwa pihak dalam akad harus
dianggap ingkar janji dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.
APAKAH PELAKSANAAN
EKSEKUSI OBJEK HAK
TANGGUNGAN HARUS
MENUNGGU JATUH TEMPO
PELUNASAN ?
DISKUSI
KELOMPOK
THE END
THANKS FOR YOUR
ATTENTION
26
‫اهتمامكم‬ ‫على‬ ‫شكرا‬
HADI SUMITRO.087882154675
Sekian, terima kasih

More Related Content

Similar to WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx

Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatanghuvrani
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxFauziRusdianto1
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxKepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxMNoorHR1
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aprinsya Panjaitan
 
Question & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganQuestion & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganDede Firmansah
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
powerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptxpowerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptxnadyadheaf1
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITRachardy Andriyanto
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxQoirulBagas1
 
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptxDiahNurAfifah2
 

Similar to WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx (20)

Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatan
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
PPT WANPRESTASI.pptx
PPT WANPRESTASI.pptxPPT WANPRESTASI.pptx
PPT WANPRESTASI.pptx
 
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxKepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
 
Question & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganQuestion & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
powerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptxpowerpoint WANPRESTASI.pptx
powerpoint WANPRESTASI.pptx
 
Tugas kontrak
Tugas kontrakTugas kontrak
Tugas kontrak
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
 

Recently uploaded

pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (11)

pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx

  • 1. WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA EKONOMI SYARI’AH MEGAMENDUNG TANGGAL 27 NOVEMBER 2017
  • 2. TUJUAN PEMBELAJARAN Standar kompetensi : Peserta mampu memahami dan mengaplikasikan Hukum-hukum yang berkenaan dengan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum ketika mengadili perkara perbankan syariah..
  • 3. Indikator Keberhasilan : Peserta mampu : Menjelaskan makna gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, unsur-unsur serta perbedaannya. Menjelaskan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam praktik menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.
  • 4. PENGERTIAN AKAD Menurut terminologi/istilah fikih ‫محله‬ ‫فى‬ ‫أثره‬ ‫مشروع‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بقبول‬ ‫ايجاب‬ ‫ارتباط‬ Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh/akibat hukum pada obyek akadnya 4 Fatwa DSN  Akad adalah pertalian (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah (Fatwa 88) KHES Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 20 angka 1 KHES)
  • 5. PENGERTIAN WANPRESTASI Perkataan wanprestasi (Belanda), yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. 5
  • 6. Wanprestasi/ Cedera Janji 6 Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
  • 7. Wanprestasi/ Cedera Janji 1. UU No. 4 th 1996 tidak menjelaskan kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi; 7 2. Burgerlijk Wet Boek (BW) sendiri tidak memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi
  • 8. Prof. R. Subekti, wanprestasi: kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam: 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; 8 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan; 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
  • 9. Penentuan wanprestasi 1. Apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak- pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur dan tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt, debitur dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut. 9 2. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya.
  • 10. Peringatan dilakukan  Peringatan tertulis oleh kreditur sendiri yang disebut dengan istilah in gebreke stelling. 10  Peringatan tertulis melalui Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdt yang disebut dengan istilah somasi. Akan tetapi peringatan tertulis melalui pengadilan (somasi) sudah tidak berlaku lagi, karena ketentuan ini telah dinyatakan tidak berlaku oleh SEMA Nomor 3 tahun 1963.
  • 11. BENTUK-BENTUK WANPRESTASI 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 11 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
  • 12. KHES pasal 36 Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya: 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 12 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
  • 13. KHES Pasal 37 Pihak dalam akan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 13
  • 14. BENTUK-BENTUK SOMASI (Psl 1238 KUH Perdata DEBITUR DINYATAKAN WANPRESTASI APABILA SUDAH ADA SOMASI (IN GEBREKE STELLING). 14 1) Surat perintah 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri 2) Akta sejenis
  • 15. GANTI KERUGIAN 1. Ongkos atau biaya yg telah dikeluarkannya; 2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debetur; 3. Bunga atau keuntungan yg diharapkan;
  • 16. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI 1. Debetur diwajibkan membayar ganti kerugian yg diderita oleh Kreditur (Psl. 1243 KUHPdt); 2. Apabila perikatan itu timbal balik ,kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Psl. 1266 KUHPdt ) 3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih pada debetur sejak terjadi wanprestasi (Psl. 1237 ayat(2) 4. Debetur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi (Psl. 1267 KUHPdt) 5. Debetur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di Pengadilan dan debetur dinyatakan bersalah;
  • 17. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Kumulatif dlm pembuktian/1365 BW) Unsur perbuatan melawan hukum sbb : 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (Onrecht matigdaat); 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ; 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; 4. Antara perbuatan dan kerugian yg timbul harus ada hubungan kausal;
  • 18. YURISPRUDENSI TENTANG PMH (Alternatif dlm pembuktian) Kriteria perbuatan melawan hukum sbb: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau 2. Melanggar hak subyektif orang lain,atau 3. Melanggar kaidah tata susila ,atau 4. Bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian serta sikap hati-hati (PATIHA) yg seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
  • 19. DISKUSI KELOMPOK APAKAH GUGATAN WANPRESTASI ITU DAPAT DIGABUNG DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH? 19
  • 20. SECARA GAMPANG PERBEDAAN PMH & WANPRESTASI MANUSIA ITU SUBJEK HUKUM, TERMASUK BADAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT ITU HANYA ADA 2 YANG MENGIKAT (1) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2) PERJANJIAN; PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR ITU NAMANYA PMH; TETAPI SETIAP PERJANJIAN YG DILANGGAR ITU NAMANYA WANPRESTASI;
  • 21. CONTOH 1: SEORANG DAPAT PINJAMAN DARI BANK SYARIAH DG AKAD MUROBAHAH UTK MEMBANGUN RUMAH Rp 500.000.000, TETAPI DIBELIKAN MOBIL AGAR LBH PRODUKTIF. PERTANYAANNYA; APAKAH MELANGGAR HUKUM? ORANG MENGATAKAN ITU PMH; SEBENARNYA YG DILANGGAR IS PERJANJIAN => WANPRESTASI; SEPANJANG PELAKSANAAN SESUATU PERJANJIAN, DISITU TDK ADA PMH.
  • 22. CONTOH 2: PERJANJIAN DIBUAT DENGAN CARA MELAWAN HUKUM, SEBELUM DIBUAT PERJANJIAN TELAH ADA KEBOHONGAN. MISAL ADA JANJI AKAN MELAKS. PROYEK RP 750.000 .000; YG DISEPAKATI UTK MEMBANGUN RUMAH YG DIJANJIKAN OLEH PERUSAHAAN An. DIREKTUR, TTP SEBENARNYA DIA IS PEMBANTU. SETELAH DIKIRIM BAHAN RP250.000.000; SETELAH ITU RP 500.000.000; TDK DIKIRIM BAHAN LAGI. JADI PMH DIBUAT SEBELUM PERJANJIAN, YAITU ADA KEBOHONGAN.
  • 23. CONTOH 3: PERJANJIAN SEWA-MENYEWA. TIDAK BOLEH SEBAGAI PENYEWA MERUBAH BANGUNAN (MENAMBAH, MENGURANGI) TERNYATA PENYEWA MENAMBAH SATU KAMAR DI BAGIAN BELAKANG; DALAM UU MENGATUR PENYEWA TIDAK BOLEH MERUBAH BANGUNAN, INI BERARTI MELANGGAR KEDUANYA, BAIK PERJANJIAN MAUPUN UU, INI NAMANYA ABU-ABU; MAKA DALAM HAL INI TERSERAH HAKIMNYA. TERMASUK PMH, PENGONTRAK TETAP NONGKRONG DI RMH KONTRAKAN, PADAHAL KONTRAKANNYA SDH HABIS 1 TAHUN YANG LALU, DISURUH KELUAR TDK MAU KELUAR.
  • 24. KHES PASAL 37 Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau dari perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
  • 25. APAKAH PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN HARUS MENUNGGU JATUH TEMPO PELUNASAN ? DISKUSI KELOMPOK
  • 26. THE END THANKS FOR YOUR ATTENTION 26 ‫اهتمامكم‬ ‫على‬ ‫شكرا‬