pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
1. WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PERKARA EKONOMI SYARI’AH
MEGAMENDUNG
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017
2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Standar kompetensi :
Peserta mampu memahami dan
mengaplikasikan Hukum-hukum yang
berkenaan dengan gugatan wanprestasi dan
gugatan perbuatan melawan hukum ketika
mengadili perkara perbankan syariah..
3. Indikator
Keberhasilan :
Peserta mampu :
Menjelaskan makna gugatan
wanprestasi dan gugatan perbuatan
melawan hukum, unsur-unsur serta
perbedaannya.
Menjelaskan gugatan wanprestasi dan
gugatan perbuatan melawan hukum
dalam praktik menyelesaikan sengketa
ekonomi syari’ah.
4. PENGERTIAN
AKAD
Menurut terminologi/istilah fikih
محله فى أثره مشروع وجه على بقبول ايجاب ارتباط
Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan
kehendak syariat yang menetapkan adanya
pengaruh/akibat hukum pada obyek akadnya
4
Fatwa DSN
Akad adalah pertalian (pernyataan melakukan
ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan)
yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai
prinsip syariah (Fatwa 88)
KHES
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan
atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu
(Pasal 20 angka 1 KHES)
6. Wanprestasi/
Cedera Janji
6
Yahya Harahap: “Wanprestasi
sebagai pelaksanaan kewajiban
yang tidak tepat pada waktunya
atau dilakukan tidak menurut
selayaknya, sehingga
menimbulkan keharusan bagi
pihak debitur untuk memberikan
atau membayar ganti rugi
(schadevergoeding), atau dengan
adanya wanprestasi oleh salah
satu pihak, pihak yang lainnya
dapat menuntut pembatalan
perjanjian.
7. Wanprestasi/
Cedera Janji
1. UU No. 4 th 1996 tidak menjelaskan
kapan seorang debitur dinyatakan
wanprestasi;
7
2. Burgerlijk Wet Boek (BW) sendiri tidak
memberikan batasan mengenai apa
yang dimaksud dengan wanprestasi
8. Prof. R. Subekti,
wanprestasi: kelalaian
atau kealpaan yang
dapat berupa 4
macam:
1. Tidak melakukan apa yang telah
disanggupi akan dilakukannya;
8
2. Melaksanakan apa yang telah
diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai
mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan
tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang
menurut perjanjian tidak dapat
dilakukan.
9. Penentuan
wanprestasi
1. Apabila dalam perjanjian untuk memberikan
sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak-
pihak menentukan tenggang waktu
pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur dan
tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka
menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt, debitur
dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan tersebut.
9
2. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan
pemenuhan prestasi tidak ditentukan,
maka dipandang perlu untuk
memperingatkan debitur guna
memenuhi prestasinya.
10. Peringatan
dilakukan
Peringatan tertulis oleh kreditur sendiri
yang disebut dengan istilah in gebreke
stelling.
10
Peringatan tertulis melalui Pengadilan
berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdt
yang disebut dengan istilah somasi. Akan
tetapi peringatan tertulis melalui pengadilan
(somasi) sudah tidak berlaku lagi, karena
ketentuan ini telah dinyatakan tidak berlaku
oleh SEMA Nomor 3 tahun 1963.
11. BENTUK-BENTUK
WANPRESTASI
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
11
2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat
waktunya;
3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai
atau keliru.
12. KHES pasal 36
Pihak dapat dianggap
melakukan inkar janji,
apabila karena
kesalahannya:
1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
untuk melakukannya;
12
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya
tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi
terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan.
13. KHES Pasal 37
Pihak dalam akan melakukan ingkar
janji, apabila dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan ingkar janji atau
demi perjanjiannya sendiri
menetapkan, bahwa pihak
dalam akad harus dianggap
ingkar janji dengan
lewatnya waktu
yang ditentukan.
13
14. BENTUK-BENTUK
SOMASI (Psl 1238
KUH Perdata
DEBITUR DINYATAKAN WANPRESTASI APABILA SUDAH ADA
SOMASI (IN GEBREKE STELLING).
14
1) Surat perintah
3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri
2) Akta sejenis
15. GANTI KERUGIAN
1. Ongkos atau biaya yg telah dikeluarkannya;
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan,
kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian
debetur;
3. Bunga atau keuntungan yg diharapkan;
16. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI
1. Debetur diwajibkan membayar ganti kerugian yg diderita
oleh Kreditur (Psl. 1243 KUHPdt);
2. Apabila perikatan itu timbal balik ,kreditur dapat menuntut
pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan
(Psl. 1266 KUHPdt )
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih pada
debetur sejak terjadi wanprestasi (Psl. 1237 ayat(2)
4. Debetur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat
dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi
(Psl. 1267 KUHPdt)
5. Debetur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di
Pengadilan dan debetur dinyatakan bersalah;
17. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Kumulatif dlm pembuktian/1365 BW)
Unsur perbuatan melawan hukum sbb :
1. Perbuatan itu harus melawan hukum (Onrecht matigdaat);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yg timbul harus ada
hubungan kausal;
18. YURISPRUDENSI TENTANG PMH
(Alternatif dlm pembuktian)
Kriteria perbuatan melawan hukum sbb:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain,atau
3. Melanggar kaidah tata susila ,atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian serta sikap
hati-hati (PATIHA) yg seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap
harta benda orang lain ;
20. SECARA GAMPANG PERBEDAAN PMH
& WANPRESTASI
MANUSIA ITU SUBJEK HUKUM, TERMASUK BADAN HUKUM
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT ITU HANYA ADA 2
YANG MENGIKAT (1) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(2) PERJANJIAN;
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR ITU NAMANYA PMH;
TETAPI SETIAP PERJANJIAN YG DILANGGAR ITU NAMANYA
WANPRESTASI;
21. CONTOH 1:
SEORANG DAPAT PINJAMAN DARI BANK SYARIAH DG AKAD
MUROBAHAH UTK MEMBANGUN RUMAH Rp 500.000.000,
TETAPI DIBELIKAN MOBIL AGAR LBH PRODUKTIF.
PERTANYAANNYA; APAKAH MELANGGAR HUKUM?
ORANG MENGATAKAN ITU PMH; SEBENARNYA YG
DILANGGAR IS PERJANJIAN => WANPRESTASI;
SEPANJANG PELAKSANAAN SESUATU
PERJANJIAN, DISITU TDK ADA PMH.
22. CONTOH 2:
PERJANJIAN DIBUAT DENGAN CARA MELAWAN HUKUM,
SEBELUM DIBUAT PERJANJIAN TELAH ADA KEBOHONGAN.
MISAL ADA JANJI AKAN MELAKS. PROYEK RP 750.000 .000;
YG DISEPAKATI UTK MEMBANGUN RUMAH YG DIJANJIKAN
OLEH PERUSAHAAN An. DIREKTUR, TTP SEBENARNYA DIA
IS PEMBANTU. SETELAH DIKIRIM BAHAN RP250.000.000;
SETELAH ITU RP 500.000.000; TDK DIKIRIM BAHAN LAGI.
JADI PMH DIBUAT SEBELUM PERJANJIAN,
YAITU ADA KEBOHONGAN.
23. CONTOH 3:
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA.
TIDAK BOLEH SEBAGAI PENYEWA MERUBAH
BANGUNAN (MENAMBAH, MENGURANGI) TERNYATA
PENYEWA MENAMBAH SATU KAMAR DI BAGIAN BELAKANG;
DALAM UU MENGATUR PENYEWA TIDAK BOLEH MERUBAH
BANGUNAN, INI BERARTI MELANGGAR KEDUANYA, BAIK
PERJANJIAN MAUPUN UU, INI NAMANYA ABU-ABU;
MAKA DALAM HAL INI TERSERAH HAKIMNYA.
TERMASUK PMH, PENGONTRAK TETAP
NONGKRONG DI RMH KONTRAKAN,
PADAHAL KONTRAKANNYA SDH
HABIS 1 TAHUN YANG LALU,
DISURUH KELUAR TDK
MAU KELUAR.
24. KHES PASAL 37
Pihak dalam akad melakukan ingkar
janji, apabila dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan ingkar janji atau dari
perjanjiannya sendiri menetapkan,
bahwa pihak dalam akad harus
dianggap ingkar janji dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.