Pendirian perseroan terbatas diatur berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. PT harus didirikan oleh minimal dua orang pendiri melalui akta notaris dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, serta mendaftarkan diri pada instansi terkait. PT wajib memiliki modal dasar minimal yang ditetapkan pemerintah beserta ketentuan mengenai modal ditempatkan dan disetor

1. Pendirian Perseroan
Terbatas (PT)
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

2. Your Logo or Name Here
Dasar Hukum
Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
didasarkan pada PP No 40 Th 2007
(UUPT)
PP No 29 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Modal Dasar Perseroan
Terbatas
Penjelasan :
1. Pendiri PT : PT harus didirikan min 2 orang dan
dibuatkan akta Notaris, Pada dasarnya Perseroran
didirikan berdasarkan perjanjian sehingga harus
mempunyai lebih dari satu orang pemegang
saham/pendiri (Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT)
2. Dasar Berdirinya : PT didirikan dan dibuatkan Akta
Otentik dihadapan Notaris, didalam akta ini memuat
Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan
pendirian PT (Pasal 8 UUPT), harus mendapat
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri
Hukum dan HAM, kemudian wajib didaftarkan dalam
daftar perusahaan ke departemen terkait
sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan Jo Pasal 29 Ayat 1
sampai 6 UUPT
3. Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UUPT modal dasar PT
minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah
No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar
Perseroan Terbatas, ketentuan minimal modal dasar
PT tersebut disimpangi sehingga tidak ada lagi modal
dasar minimal PT
2
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

3. Your Logo or Name Here
• Pasal 7 ayat 4 UU PT: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”
• Pasal 2 ayat 1 Permenkumham No. 1/2011: “Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon
kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.”
• Pasal 29 ayat 1 UU PT: “Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.” Jo. Pasal 18 UU No. 30 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan: “Menteri bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan.”
• Pasal 30 UUPT : “(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: a. akta pendirian
Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); b. akta perubahan anggaran dasar
Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); c. akta perubahan anggaran
dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
• (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
• (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Lanjutan..
3
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

4. Your Logo or Name Here
Langkah-Langkah Mendirikan Perseroan Terbatas
• Perencanaan ; Pihak yang akan mendirikan PT harus
bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyepakati Jenis
usaha yang akan di pilih (produksi, jasa, distribusi barang
dan jasa Dsb), Besaran modal masing2 pihak yang akan
ditempatkan dan setorkan untuk jadi modal PT,
menentukan lokasi untuk mendirikan PT, Susunan
kepengurusan PT dll, hasil rapat tsb selanjutnya dibuat
notula
• Persiapan Dokumen : Pihak yang akan menjadi pengurus
PT, baik direksi, Komisari dan pemegang saham harus
mempersiapkan dokumen2 untuk mengurus pendirian PT
tsb seperti, Notula rapat, KTP+KK, surat2 aset dan
dokumen yang berhubungan dengan PT yang akan
didirikan
• Akta Notaris : Para pihak menghadap notaris untuk
membuat Anggaran Dasar atau Akta Pendirian PT,
sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yaitu: ”Perseroan
didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kemudian
dilanjutkan dengan pengecekan nama PT, pembayaran
pajak perseorangan, dan tambahan berita negara.
• Mengurus Izin-izin : Misalnya Izin Lingkungan, Surat
Keterangan Domisili Usaha, NPWP, Izin Gangguan (HO), ,
Surat Iizin Usaha Perdagangaserta izin2 lainnya yang
akandiperlukan sesuai dengan ketentuan undang2
• Permohonan Pengesahan Badan Hukum : Pengajuan
pengesahan PT kepada Departemen Hukum dan HAM
ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT[1] Jo. Pasal 2 ayat 1
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. M. HH-01.01 Tahun 2011 (Permenkumham
No. 1/2011). Dokumen yang harus disiapkan (salinan Akta
Pendirian Perusahaan/PT, Bukti setoran modal para pendiri
[Bermaterai], Bukti pembayaran penerimaan negara bukan
pajak, (PBPB), yang terdiri dari: biaya cek nama perusahaan
sudah daftar atau belum, biaya pengesahan badan hukum
perseroan, biaya untuk Tambahan Berita Negara, Notula
Rapat
• Pendaftaran PT : Pendaftaran Akta yang telah di buat
dihadapan notaris ke pada Departemen/Kementrian Negara
terkait, dengan syarat2 (Salinan Akta Pendirian , NPWP, KTP
para pendiri, Pas Photo 4x6)
4
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

5. Your Logo or Name Here
Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP)
• Kategori SIUP :
a. SiIUP Besar untuk Perusahaan dengan modal diatas RP. 500 Jt
b. SIUP Menengah untuk perusahaan dengan modal kisaran Rp. 200-
500 Jt
c. SIUP Kecil untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih
pemilik lebih kecil atau sama dengan Rp.200 Jt
• Dokumen yang diperlukan untuk mnegurus SIUP : Untuk Perseroan
Terbatas (PT) sbb:
• • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/ Penanggung
Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika si penanggungjawabnya adalah
seorang perempuan.
• Fotokopi NPWP dan Surat Keterangan Domisili atau SITU.
• Fotokopi Akta Pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan HAM, Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari
Menteri Hukum dan HAM.
• Surat Izin Gangguan (HO), Izin Prinsip, Neraca perusahaan.
• Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar), Materai Rp.6.000.
• Izin teknis dari instansi terkait (jika diminta).
5
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

6. Your Logo or Name Here
Ketentuan Mengenai Bisnis dan Usaha yang Wajib/Tidak Wajib memiliki
SIUP
Bidang Usaha Yang Wajib Memiliki SIUP
Ø Bidang Usaha Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan (Peternakan dalam sklaa besar ,
Perikanan, Kehutanan, Perkebunan)
Ø Bidang Usaha Pertambangan meliputi
usaha galian tanah, galian pasir,
pembuatan bata dan juga pengambilan
batu alam
Ø Bidang Usaha Kontruksi atau Pembagunan
yang termasuk dari bidang usaha
kontruksi ini diantaranya seperti usaha
kontruksi bangunan, jalan raya, jembatan
dan pengairan
Ø Bidang Usaha Perdagangan Ekspor Import
diantaranya adalah retailer (usaha
perdagangan kecil), agen, grosir dan lebih
utama yang bertaraf usaha eksport import
Ø Bidang Usaha Jasa Dan Keuangan antara
lain yaitu Asuransi, Finance, Koperasi dan
Perbankan.
6
• Usaha Bidang Pariwisata Dan Travel meliputi jasa agen perjalanan wisata, jasa
konsultan pariwisata, jasa biro perjalanan wisata, jasa pramuwisata dan serta
agen tour dan travel lainnya.
Bidang Usaha Yang Tidak Wajib Memiliki SIUP
§ Perusahaan/Usaha/Kegiatan yang melkukan kegiatan diluar sektor
Perdagangan berupa pendidikan formal dan non formal, praktik perorangan
dokter dan praktik berkelompok dokter, rumah sakit, klinik pengobatan, yang
semuanya itu tidak dikelola oleh badan usaha/tidak dalam bentuk badan
usaha. Selain itu juga termasuk jasa notaris dan jasa pengacara/advokat dan
konsultan hukum.
§ Kantor Cabang Perusahaan /Kantor Perwakilan Perusahan dikarenakan kantor
cabang atau kantor perwakilan sebuah perusahaan hanya perlu menggunakan
fotocopy SIUP kantor pusat perusahaan yang sudah dilegalisir oleh pejabat
penerbit SIUP untuk mendaftarkannya ke Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) yang terdapat di lokasi kantor cabang/kantor
perwakilan perusahaan tersebut didirikan
§ Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria : Usaha perseorangan/
persekutuan, Kegiatan usaha yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh
pemilliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan Memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

7. Your Logo or Name Here
Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas
• Ditinjau dari banyaknya pemegang
saham :
a. Perseroan tertutup adalah suatu
perseroan terbatas yang belum
pernah menawarkan sahamnya
kepada publik melalui penawaran
umum
b. Perseroan terbuka adalah suatu PT
yang telah melakukan penawaran
umum atas sahamnya atau telah
memenuhi syarat dan telah
memproses PT tsb menjadi
perusahaan publik, sehingga
memiliki pemegang saham publik
c. Perseroan publik adalah
perusahaan terbuka dimana
keterbukaannya itu tidak melalui
proses penawaran umum, tetapi
melalui proses khusus, setelah-
7
memenuhi syarat untuk menjadi
perusahaan publik yaitu jumlah
pemegang sahamnya yang sudah
mencapai jumlah tertentu, yang
oleh UU Pasar Modal ditentukan
jumlah pemegang sahamnya
minimal sudah menjadi 300 orang.
§ Ditinjau dari keikutsertaan
Pemerintah
- Perseroan Swasta
- BUMN dan BUMD
v Ditinjau dari Segi Kelengkapan
Proses Pendirian
1) Perusahann De Jure
2) Perusahaan De Facto
• Ditinjau dari Hubungan Para
Pemegang Saham
i. Induk Perusahaan / Perseroan
(Holding)
ii. Anak Perusahaan / Perseroan
(Subsidiary
iii. Perusahaan / Perseroan Terafiliasi
(Affiliate)
q Ditinjau dari sedikitnya Pemegang
Saham
1. Perseroan terbatas dengan
Pemegang Saham Tunggal
(Corporation Sole);
2. Perseroan terbatas dengan
Pemegang Saham banyak
(Corporation Agregate
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

8. Your Logo or Name Here
• Modal Dasar Modal Dasar : ditetapkan oleh pemerintah dengan jumlah minimal Rp. 50.000.000. Hal tersebut
berdasarkan pada pasal 32 ayat 1 UUPT, Semakin besar nilai nominal lembar saham, maka akan semakin
sedikit lembar saham yang harus dikeluarkan oleh perseroan, begitu pun sebaliknya
• Modal Ditempatkan : pasal 33 ayat 1 UUPT, modal ditempatkan ke dalam perseroan minimal berjumlah 25%
dari modal dasar, Jika modal ditempatkan kurang dari batas minimal yang sudah ditentukan, maka perseroan
tidak akan diakui, atau disahkan oleh pemerintah
• Modal Disetor : Dalam sebuah perusahaan terdapat batas kontribusi minimal yang harus disetor ke dalam
perusahaan dan setiap negara memiliki kebijakan nya sendiri. Berdasarkan pasar 33 ayat 1 UUPT, modal yang
disetor ke perseroan terbatas harus lah berjumlah minimal 25% dari modal dasar
Stuktur Permodalan Perseroan Terbatas
8
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

9. ThankYou