SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
1.Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Perjanjian kawin ?
Jawaban :
Perjanjian kawin ialah suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat
perkawinan dilangsungkan, hal ini dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta
kekayaan mereka.
Pada umumnya perjanjian kawin dibuat :
1.

Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lain.

2.

Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreg) yang cukup besar.

3.

Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.

4.

Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendirisendiri.

Suatu perjanjian kawin saat ini, sangat diperlukan didalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan :
1.

Proses Individualistis Proses individualistis ialah proses kemandirian untuk membedakan harta yang
didapat oleh suami istri masing-masing.

2.

Proses Kapitalistik Proses kapitalistik ialah proses untuk mempertahankan harta suami istri dari
kepailitan/untung rugi.

3.

Proses Aktualisasi Proses aktualisasi ialah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masingmasing suami istri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh.

1.

Perjanjian Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek / KUHPerdata

Perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Dan secara garis besar
perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan.
Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan
beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu
tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain :
1.

Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.

2.

Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri.

3.

Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan
dilangsungkan.

4.

Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah
hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di
kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.

2.

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perjanjian kawin pada Pasal 29.
1.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.Selama perkawinan berlangsung
perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Isi perjanjian perkawinan
Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan,
kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum
dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan
dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan
dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama,
pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak
untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).
3.

Akibat Akibat Putusnya Perkawinan menurut UU No.1/1974 dan menurut KUHPdt/BW

Salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan adalah karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan
karena perceraian (terhadap anak/keturunannya):
1.

Ibu/bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai anak-anak pengadilan akan memutuskannya.

2.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anakanak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No.1/1974).Bagi Pegawai Negeri Sipil,
maka mengenai perceraian juga diatur dalam Surat Edaran No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4.

Perbandingan perjanjian perkawinan antara Burgerlijk Wetboek dan UU No 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, kalau menurut BW harus dilaksanakan
dihadapan notaris sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 cukup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
Kemudian berlaku mengikat terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
tempat dimana perkawinan dilangsungkan, demikian menurut BW, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974
berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam klausula / diperjanjikan dalam perjanjian
perkawinan tersebut.
2. Apakah Perjanjian Kawain harus dibuat dengan Akta Notaris ?
Jawaban :
Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 BW).
Konsekuensi tidak dibuatnya perjanjian perkawinan dengan akta notaris adalah batal (nieteg van rechtwege).
Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam UU No 1/1974 yang tidak menyebutkan secara jelas apakah
perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris ataukah cukup hanya di bawah tangan saja, yang
terpenting adalah mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini dilakukan selain sebagai
syarat keabsahan juga:
a)

untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul
untuk seumur hidup;

b) untuk adanya kepastian hukum;
c)

sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;

d) untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan bahwa perjanjian
perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga. Selama perkawinan
belum dilangsungkan, perjanjian perkawinan ini masih dapat diubah. Perubahan ini harus juga dibuat dengan
akta notaris dan harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perubahan tersebut dianggap sah jika
disepakati oleh calon suami istri dan juga harus mendapat izin dari orang-orang yang dahulu ikut serta sebagai
pihak dalam mewujudkan perjanjian perkawinan misalnya orang yang telah menghibahkan/memberi hadiah
pada calon suami atau istri. BW tidak menentukan jangka waktu dibuatnya perjanjian perkawinan sampai
perkawinan dilangsungkan. Calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan setelah bertahun-tahun
membuat perjanjian, tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Namun,
perjanjian perkawinan akan gugur (tidak berlaku) bila calon suami isteri yang bersangkutan tidak jadi
melangsungkan perkawinan.
3.Dapatkan Perjanjian Kawin dibuat setelah Perkawinan ?
Jawaban :
Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 BW). Apabila perjanjian
perkawinan dibuat setelah perjanjian perkawinan, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal (nieteg van
rechtwege).
Menilik Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 20 UUP telah menegaskan bahwa Perjanjian Perkawinan hanya dapat
dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain tidak diperbolehkan membuat Perjanjian
Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Jika kejadian seperti itu datang kepada kita sebagi Notaris,
sudah

pasti

kita

akan

menolak

dengan

alasan

berdasarkan

kedua

pasal

tersebut

di

atas.

Dengan tetap berpegang kepada substansi kedua pasal tersebut, sampai kapanpun, kita akan tetap menolaknya,
tapi dilain sisi dapatkah Notaris membuat terobosan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah
perkawinan berlangsung ?.Hal tersebut terkait dengan fungsi Notaris di era sekarang ini, yang bukan hanya
mencatat dan membuat akta dari para pihak saja, tapi juga setidaknya dapat member ikanjalan keluar ataupun
"penemuan hukum" atas suatu permasalahan hukum melakukan "ijtihad" atau bisa juga Notaris harus menjadi
agen perubahan dalam bidang hukum (change agent of law). Oleh karena itu, meskipun kedua pasal tersebut
melarangnya, tapi untuk mengikuti perkembangan yang ada, maka dapat saja kita membuat Perjanjian
Perkawinan bagi/untuk mereka yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2)
UUP. Hal itu dapat dilakukan setelah para pihak (suami-isteri) terlebih dahulu mengajukan permohonan ke
pengadilan negeri setempat agar diizinkan untuk membuat Perjanjian Perkawinan, setelah izin tersebut diperoleh
kemudian harus diumumkan pada surat kabar yang beredar secara nasional minimal selama 1 (satu) minggu
secara berturut-turut, dan j ika tidak ada klaim dari pihak ketiga, maka dengan bukti-bukti tersebut para pihak
dapat datang ke Notaris untuk membuat Perjanjian Perkawinan. Kemudian akta Perjanjian Perkawinan tersebut
dicatatkan di instansi yang bersangkutan.
4.

Jelaskan akibat adanya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga ?
Jawaban :

Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan,
pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat
perkawinan maka dengan sendirinya Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat
terhadap pihak ketiga. sebelumnya tentang persyaratan Sebuah Perjanjian Perkawinan Dapat Mengikat
Terhadap Pihak Ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah
pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat berlakunya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:
perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal
dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.
Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian
perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan
mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku
apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan
perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu
perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak

dilangsungkan, maka tidak ada harta kekayaan

perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Pada
umumnya, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut tanpa dapat
menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Namun ternyata perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan
bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdatayang berbunyi :”ketentuan yang
tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undangundang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuanketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada
Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika
perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.“ Dari ketentuan
di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah
perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal
147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan
dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami
istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri.
Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk
suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat
kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka
akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap
pihak ketiga.
5.

Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ke pengadilan
negeri ?

Jawaban:
Tentang akibat hukum, Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum
bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku
terhadap perjanjian perkawinan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dari
pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus
didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka
dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnya tersendiri. Akibat hukum apabila
perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu :
1.

Akibat hukum bagi yang membuatnya
Jika kta cermati kata-kata yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi : .......kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,...... Dari pasal tersebut terlihat
bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mnegharuskan perjanjian
perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang
kuat, karena dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk asas berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan
maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat pejanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau
istri, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada satu pasalpun yang
menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Sesuai dengan asas
lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualismeyang mengatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya
kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang
membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di daftarkan maupun tidak.
Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan tetap yang telah dibuat mempunyai akibat hukum
yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya. Dengan akat lain kedua tetap
terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut.
2.

Akibat hukum terhadap pihak ketiga
Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak
didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada
pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya Perjanjian Perkawinan tersebut tidak
mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. tentang persyaratan Sebuah Perjanjian
Perkawinan Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat
(1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau

sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal yang sama juga ditegaskan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta,
mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di
hadapan pegawai pencatat nikah.Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak
ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap
bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila
terjadi persangkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan
harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian
perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama. Akan tetapi anggapan tidak tahunya
pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang
tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum
mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat
perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum di daftarkan, maka ia tidak boleh
menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan Jadi apabila
perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah
pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak
didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan
mengikat terhadap pihak ketiga.
Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(“UU Perkawinan”). Dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, jika perjanjian kawin ingin
mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus di sahkan/dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan,
sebelum perkawinan dilaksanakan.Terdapat dua poin penting dalam pasal ini.
1.

perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud.
Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan
dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka
perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri
yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUHPer”), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

2.

sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin
tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama
Islam.Pencatatannya dilakukanoleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim,
pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka.

6.

Bandingkan jenis pisah harta dalam perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dan UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan !
Jawaban :
1.

Perjanjian Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek / KUHPerdata

Perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Dan secara garis
besarperjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan.Dengan
mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa
penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak
menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain :
1.

Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.

2.

Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri.

3.

Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan
dilangsungkan.

4.

Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah
hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di
kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.

2.

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perjanjian kawin pada Pasal 29.
1.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

3.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Isi perjanjian perkawinan
Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan,
kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum
dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan
dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan
dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama,
pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak
untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).
Sebelum berlakunya Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974, Perjanjian Kawin diatur dalam pasal 119
BW/KUHPerdata. Dimana Kedua Undang-undang ini mempunyai pendekatan asas yang berbeda mengenai
harta dalam perkawinan. Menurut KUHPDT mengatur “azas percampuran bulat” sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 119 KUHPDT, yang berarti bahwa kekayaan suami istri yang dibawanya ke dalam perkawinan itu
dicampur menjadi satu menjadi harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama. Berdasarkan pasal 119 BW
dan pasal 29 UUP No.1 Tahun 1974 kedua asas itu bisa dilakukan penyimpangan, dengan membuat
PerjanjianKawin. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya
perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan negeri setempat. Ketentuan Pasal 139 KUHPDT
menyatakan bahwa:“ Para calon suami isteri dengan peranjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata
tertib umum”Ketentuan Pasal 140 KUHPDT menyatakan bahwa: Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak
yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak
yang oleh undang-undang dibenikan kepada yang masih hidup paling lama.Demikian pula perjanjian itu tidak
boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal
tersebut tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkañ bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi,
baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannyapnbadi
secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama,
barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjamanpinjaman negara, surat-surat berharga
lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh
ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si
isteri.Adapun Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan Perjanjian Kawin adalah:
PISAH HARTA Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun
juga, baik per-sekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan
hasil dan pendapatan. H A R T A Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam
perkawinan, atau yang diperoleh-nya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara
apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memper-olehnya.
BUKTI PEMILIKAN
1.

Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah
perkawinan dilang-sungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak
pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.

Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuk¬tikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat
lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2
(setengah) bagian yang sama besarPerjanjian Kawin mulai efektif berlaku bagi pasangan suami istri
setelah dilangsungkannya perkawinan, sedangkan untuk pihak ketiga baru berlaku mulai hari
pendaftannya di Pengadilan Negeri dan tidak bias dirubah selama perkawinan berlangsung.
HARUS DIIKUTI DENGAN PERKAWINAN. Perjanjian Kawin tidak akan berlaku jika tidak diikuti
dengan perkawinan (154 BW).

KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN. Yang dapat membut Perjanjian Kawin adalah mereka
yang mempunyai syarat untuk menikah pada waktu perjanjian itu dibuat (pasal 7 UU 1/1974: pria 19 tahun,
wanita 16 tahun) dan yang berada di bawah pengampuan harus dibantu oleh mereka yang diperlukan ijinnya
untuk melangsungkan pernikahan (151 dan 151 BW). ISI PERJANJIAN KAWIN. Isi Perjanjian Kawin terserah
kepada dua belah pihak, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dan selain itu juga
tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 140, 142 dan 143 BW. Isi dari Perjanjian Kawin
yang dilarang adalah:
1.

Mengurangi

hak

suami

baik

sebagai

suami

maupun

sebagai

kepala

(persatuan)

rumah tangga. (140.1 BW)
2.

Menyimpang

dari

hak-hak

yang

timbul

dari

kekuasaan

sebagai

orang

tua

(140.1 BW).
3.

Mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama (140.1 BW).

4.

Melepaskan haknya sebagai ahliwaris menurut hukum dalam warisan anak- anaknya atau keturunannya
(141).

5.

Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam
keuntungan (142 BW). (Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dinggap sebagai tidak
tertulis, sehingga masing- masing akan menerima ½ bagian dari keuntungan dan memikul ½ bagian
dari kerugian).

KEKUASAAN SUAMI. Suami adalah kepala persatuan rumah tangga dan mengemudikan urusan harta
kekayaan milik pribadi istrinya (pasal 105 BW). Tanpa adanya Perjanjian Kawin, maka terjadilah persekutuan
harta antara suami-istri, dengan suami memegang kekuasaan sebagai suami dan sebagai kepala persekutuan
rumah tangga. Meskipun demikian, dan kendati dikehendaki adanya persatuan harta, dengan suatu Perjanjian
Kawin dapat diadakan penyimpangan untuk “mengurangi” kekuasaan suami tersebut, sehingga istri dalam hal
harta benda perkawinan mempunyai lebih besar kekuasaan/ kebebasan. Dalam hal tersebut dapat diadakan 2
penyimpangan:
1.

Pasal 140 ayat 2 BW. Yaitu dapat diperjanjikan bahwa si istri akan tetap mengurus harta bendanya
sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak, dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya.
(d.h.i : hanya tindakan pengurusan, bukan tindakan pemilikan).

2.

Pasal 140 ayat 3 BW. Yaitu bahwa barang-barang tidak bergerak, surat

berharga serta piutang

atasnama yang tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang
dimasukkannya selama Perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindah tangankan oleh suami
tanpa sepengetahuan istri.
BEBERAPA MACAM PERJANJIAN KAWIN:
1.

Dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut UU:

PERJANJIAN KAWIN DI LUAR

PERSEKUTUAN HARTA BENDA.Disini, antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan
harta benda sama sekali. Jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda munurut UU, tapi juga
persekutuan Untung dan Rugi, Persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan
tegas ditiadakan. PERJANJIAN KAWIN PERSEKUTUAN HASIL DAN PENDAPATAN (164
BW).Disini, hanya diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapat saja, sedangkan persekutuan
harta menurut UU tidak ada, hanya untung yang dibagi, kalau rugi, istri hanya turut memikul hingga
bagiannya dalam keuntungan, terhadap kerugian selebihnya, istri tidak dapat dituntut. PERJANJIAN
KAWIN PERSEKUTUAN UNTUNG DAN RUGI (155 BW).Juga di sini, hanya diperjanjikan adanya
persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan menurut UU tidak ada. Jika dalam Perjanjian
Kawin disebut “Di luar Persekutuan Harta” titik maka itu ada persekutuan untung dan rugi. Jika bila
dikehendaki juga tidak adanya persekutuan untung dan rugi, maka harus dengan tegas hal itu
disebutkan (dalam pasal 1-nya). PERJANJIAN KAWIN DI LUAR PERSEKUTUAN HARTA
BENDA.Pasal 139 BW, pasal 29 KUP. Dalam Perjanjian Kawin tidaklah cukup kalau hanya disebut
“Perjanjian Kawin di luar Persekutuan” saja, tetapi harus juga dengan tegas disebut tidak ada
persekutuan untung dan rugi, jika memang itu dikehendaki.Jika tidak disebut begitu, maka berarti ada
persekutuan untung dan rugi (pasal 144 BW). Dalam Perjanjian Kawin dengan modal ini maka:
a)

Tidak ada Persekutuan dalam bentuk apapun juga.

b)

Harta masing-masing tetap milik masing-masing.

c)

Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak perlu
bantuan suaminya.

d)

Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing.

e)

Biaya rumah tangga dan lain-lain menjadi tanggungan suami.

f)

Perabot rumah tangga dan lain-lain milik pihak istri.

g)

Pakaian, perhiasan, buku, perkakas dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan/pekerjaan
masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu.

h)

Barang bergerak lain yang karena hibah, warisan atau jalan lain selama perkawinan jatuh
pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal usulnya.

2.

Dimana

ada

persekutuan

harta

benda

menurut

UU,

tetapi

adanya penyimpangan.
a)

Perjanjian Kawin dengan diperjanjikan pasal 140 ayat BW.

b) Perjanjian Kawin dengan diperjanjikan pasal 140 ayat 3 BW.

(oleh

istri)

dikehendaki
TEKNIK PEMBUATAN AKTA II

SOAL & JAWABAN
TAKE HOME TEST
DOSEN : NI GUSTI AYU DYAH SATYAWATI, SH., M.Kn, LLM.
(DIAJUKAN SEBAGAI UJIAN AKHIR SEMESTER III)

SATUGUS SUSANTO, SE.,SH.
1292461019

PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2014
PerjanjianKawinEfekPihakKetiga

More Related Content

What's hot

eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawabanNakano
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 

What's hot (20)

Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 

Viewers also liked

Buku pedoman pengurusan surat perkawinan
Buku pedoman pengurusan surat perkawinanBuku pedoman pengurusan surat perkawinan
Buku pedoman pengurusan surat perkawinanBudiman Sudharma, SH
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 
Asas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman JambakAsas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman JambakUsman Jambak
 
Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta   tlp(08121942042), (081288416332)Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta   tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta tlp(08121942042), (081288416332)konsultan33092820
 
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinKonsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinNovhy Haryani
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikamuel sihombing
 

Viewers also liked (13)

Buku pedoman pengurusan surat perkawinan
Buku pedoman pengurusan surat perkawinanBuku pedoman pengurusan surat perkawinan
Buku pedoman pengurusan surat perkawinan
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Asas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman JambakAsas Hukum Keluarga - Usman Jambak
Asas Hukum Keluarga - Usman Jambak
 
Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta   tlp(08121942042), (081288416332)Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta   tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat Perjanjian pisah Harta tlp(08121942042), (081288416332)
 
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinKonsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
 
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHIInpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vika
 
Berkas persyaratan brigadir
Berkas persyaratan brigadirBerkas persyaratan brigadir
Berkas persyaratan brigadir
 

Similar to PerjanjianKawinEfekPihakKetiga

Lw perjanjian perkawinan - v2 - 010417
Lw   perjanjian perkawinan - v2 - 010417Lw   perjanjian perkawinan - v2 - 010417
Lw perjanjian perkawinan - v2 - 010417KantorPengacara .co
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 
Pengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikahPengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikahAlalan Tanala
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxriansaputra79
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxQoirulBagas1
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptxakhedy1
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxDwianandaRajrafiq
 
Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975khairu_zikri
 
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxtugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxSorayalia
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxMeneerGultom
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).pptYyny123
 

Similar to PerjanjianKawinEfekPihakKetiga (20)

Lw perjanjian perkawinan - v2 - 010417
Lw   perjanjian perkawinan - v2 - 010417Lw   perjanjian perkawinan - v2 - 010417
Lw perjanjian perkawinan - v2 - 010417
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
 
HUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.pptHUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.ppt
 
Pengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikahPengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikah
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
 
ppt111.pptx
ppt111.pptxppt111.pptx
ppt111.pptx
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
 
Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxtugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
 
Khi 5
Khi 5Khi 5
Khi 5
 

Recently uploaded

Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",Kanaidi ken
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptAfifFikri11
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x BintanVenyHandayani2
 

Recently uploaded (20)

Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
 

PerjanjianKawinEfekPihakKetiga

  • 1. 1.Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Perjanjian kawin ? Jawaban : Perjanjian kawin ialah suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat : 1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lain. 2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreg) yang cukup besar. 3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut. 4. Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendirisendiri. Suatu perjanjian kawin saat ini, sangat diperlukan didalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan : 1. Proses Individualistis Proses individualistis ialah proses kemandirian untuk membedakan harta yang didapat oleh suami istri masing-masing. 2. Proses Kapitalistik Proses kapitalistik ialah proses untuk mempertahankan harta suami istri dari kepailitan/untung rugi. 3. Proses Aktualisasi Proses aktualisasi ialah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masingmasing suami istri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh. 1. Perjanjian Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek / KUHPerdata Perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Dan secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain : 1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. 2. Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri. 3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. 4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister. 2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perjanjian kawin pada Pasal 29. 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  • 2. 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Isi perjanjian perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran). 3. Akibat Akibat Putusnya Perkawinan menurut UU No.1/1974 dan menurut KUHPdt/BW Salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan adalah karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian (terhadap anak/keturunannya): 1. Ibu/bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai anak-anak pengadilan akan memutuskannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anakanak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No.1/1974).Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka mengenai perceraian juga diatur dalam Surat Edaran No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 4. Perbandingan perjanjian perkawinan antara Burgerlijk Wetboek dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, kalau menurut BW harus dilaksanakan dihadapan notaris sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 cukup dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berlaku mengikat terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana perkawinan dilangsungkan, demikian menurut BW, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam klausula / diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. 2. Apakah Perjanjian Kawain harus dibuat dengan Akta Notaris ? Jawaban : Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 BW). Konsekuensi tidak dibuatnya perjanjian perkawinan dengan akta notaris adalah batal (nieteg van rechtwege). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam UU No 1/1974 yang tidak menyebutkan secara jelas apakah perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris ataukah cukup hanya di bawah tangan saja, yang terpenting adalah mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini dilakukan selain sebagai syarat keabsahan juga:
  • 3. a) untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup; b) untuk adanya kepastian hukum; c) sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; d) untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga. Selama perkawinan belum dilangsungkan, perjanjian perkawinan ini masih dapat diubah. Perubahan ini harus juga dibuat dengan akta notaris dan harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perubahan tersebut dianggap sah jika disepakati oleh calon suami istri dan juga harus mendapat izin dari orang-orang yang dahulu ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian perkawinan misalnya orang yang telah menghibahkan/memberi hadiah pada calon suami atau istri. BW tidak menentukan jangka waktu dibuatnya perjanjian perkawinan sampai perkawinan dilangsungkan. Calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan setelah bertahun-tahun membuat perjanjian, tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Namun, perjanjian perkawinan akan gugur (tidak berlaku) bila calon suami isteri yang bersangkutan tidak jadi melangsungkan perkawinan. 3.Dapatkan Perjanjian Kawin dibuat setelah Perkawinan ? Jawaban : Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 BW). Apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perjanjian perkawinan, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal (nieteg van rechtwege). Menilik Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 20 UUP telah menegaskan bahwa Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain tidak diperbolehkan membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Jika kejadian seperti itu datang kepada kita sebagi Notaris, sudah pasti kita akan menolak dengan alasan berdasarkan kedua pasal tersebut di atas. Dengan tetap berpegang kepada substansi kedua pasal tersebut, sampai kapanpun, kita akan tetap menolaknya, tapi dilain sisi dapatkah Notaris membuat terobosan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung ?.Hal tersebut terkait dengan fungsi Notaris di era sekarang ini, yang bukan hanya mencatat dan membuat akta dari para pihak saja, tapi juga setidaknya dapat member ikanjalan keluar ataupun "penemuan hukum" atas suatu permasalahan hukum melakukan "ijtihad" atau bisa juga Notaris harus menjadi agen perubahan dalam bidang hukum (change agent of law). Oleh karena itu, meskipun kedua pasal tersebut melarangnya, tapi untuk mengikuti perkembangan yang ada, maka dapat saja kita membuat Perjanjian Perkawinan bagi/untuk mereka yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UUP. Hal itu dapat dilakukan setelah para pihak (suami-isteri) terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat agar diizinkan untuk membuat Perjanjian Perkawinan, setelah izin tersebut diperoleh kemudian harus diumumkan pada surat kabar yang beredar secara nasional minimal selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut, dan j ika tidak ada klaim dari pihak ketiga, maka dengan bukti-bukti tersebut para pihak dapat datang ke Notaris untuk membuat Perjanjian Perkawinan. Kemudian akta Perjanjian Perkawinan tersebut dicatatkan di instansi yang bersangkutan.
  • 4. 4. Jelaskan akibat adanya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga ? Jawaban : Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. sebelumnya tentang persyaratan Sebuah Perjanjian Perkawinan Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat berlakunya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi: perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka tidak ada harta kekayaan perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Pada umumnya, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut tanpa dapat menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun ternyata perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdatayang berbunyi :”ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undangundang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuanketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.“ Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.
  • 5. 5. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri ? Jawaban: Tentang akibat hukum, Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnya tersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1. Akibat hukum bagi yang membuatnya Jika kta cermati kata-kata yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : .......kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,...... Dari pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mnegharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk asas berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat pejanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualismeyang mengatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di daftarkan maupun tidak. Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan tetap yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya. Dengan akat lain kedua tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. 2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. tentang persyaratan Sebuah Perjanjian Perkawinan Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat
  • 6. (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persangkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama. Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus di sahkan/dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan.Terdapat dua poin penting dalam pasal ini. 1. perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. 2. sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam.Pencatatannya dilakukanoleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim, pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka. 6. Bandingkan jenis pisah harta dalam perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan !
  • 7. Jawaban : 1. Perjanjian Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek / KUHPerdata Perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Dan secara garis besarperjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan.Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain : 1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. 2. Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri. 3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. 4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister. 2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perjanjian kawin pada Pasal 29. 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Isi perjanjian perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran). Sebelum berlakunya Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974, Perjanjian Kawin diatur dalam pasal 119 BW/KUHPerdata. Dimana Kedua Undang-undang ini mempunyai pendekatan asas yang berbeda mengenai harta dalam perkawinan. Menurut KUHPDT mengatur “azas percampuran bulat” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 119 KUHPDT, yang berarti bahwa kekayaan suami istri yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu menjadi harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama. Berdasarkan pasal 119 BW dan pasal 29 UUP No.1 Tahun 1974 kedua asas itu bisa dilakukan penyimpangan, dengan membuat
  • 8. PerjanjianKawin. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan negeri setempat. Ketentuan Pasal 139 KUHPDT menyatakan bahwa:“ Para calon suami isteri dengan peranjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum”Ketentuan Pasal 140 KUHPDT menyatakan bahwa: Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang dibenikan kepada yang masih hidup paling lama.Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal tersebut tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkañ bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannyapnbadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjamanpinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.Adapun Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan Perjanjian Kawin adalah: PISAH HARTA Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik per-sekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan. H A R T A Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperoleh-nya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memper-olehnya. BUKTI PEMILIKAN 1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilang-sungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuk¬tikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarPerjanjian Kawin mulai efektif berlaku bagi pasangan suami istri setelah dilangsungkannya perkawinan, sedangkan untuk pihak ketiga baru berlaku mulai hari pendaftannya di Pengadilan Negeri dan tidak bias dirubah selama perkawinan berlangsung. HARUS DIIKUTI DENGAN PERKAWINAN. Perjanjian Kawin tidak akan berlaku jika tidak diikuti dengan perkawinan (154 BW). KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN. Yang dapat membut Perjanjian Kawin adalah mereka yang mempunyai syarat untuk menikah pada waktu perjanjian itu dibuat (pasal 7 UU 1/1974: pria 19 tahun, wanita 16 tahun) dan yang berada di bawah pengampuan harus dibantu oleh mereka yang diperlukan ijinnya untuk melangsungkan pernikahan (151 dan 151 BW). ISI PERJANJIAN KAWIN. Isi Perjanjian Kawin terserah kepada dua belah pihak, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dan selain itu juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 140, 142 dan 143 BW. Isi dari Perjanjian Kawin yang dilarang adalah:
  • 9. 1. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga. (140.1 BW) 2. Menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua (140.1 BW). 3. Mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama (140.1 BW). 4. Melepaskan haknya sebagai ahliwaris menurut hukum dalam warisan anak- anaknya atau keturunannya (141). 5. Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan (142 BW). (Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dinggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing- masing akan menerima ½ bagian dari keuntungan dan memikul ½ bagian dari kerugian). KEKUASAAN SUAMI. Suami adalah kepala persatuan rumah tangga dan mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya (pasal 105 BW). Tanpa adanya Perjanjian Kawin, maka terjadilah persekutuan harta antara suami-istri, dengan suami memegang kekuasaan sebagai suami dan sebagai kepala persekutuan rumah tangga. Meskipun demikian, dan kendati dikehendaki adanya persatuan harta, dengan suatu Perjanjian Kawin dapat diadakan penyimpangan untuk “mengurangi” kekuasaan suami tersebut, sehingga istri dalam hal harta benda perkawinan mempunyai lebih besar kekuasaan/ kebebasan. Dalam hal tersebut dapat diadakan 2 penyimpangan: 1. Pasal 140 ayat 2 BW. Yaitu dapat diperjanjikan bahwa si istri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak, dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya. (d.h.i : hanya tindakan pengurusan, bukan tindakan pemilikan). 2. Pasal 140 ayat 3 BW. Yaitu bahwa barang-barang tidak bergerak, surat berharga serta piutang atasnama yang tercatat atas nama istri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkannya selama Perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindah tangankan oleh suami tanpa sepengetahuan istri. BEBERAPA MACAM PERJANJIAN KAWIN: 1. Dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut UU: PERJANJIAN KAWIN DI LUAR PERSEKUTUAN HARTA BENDA.Disini, antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta benda sama sekali. Jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda munurut UU, tapi juga persekutuan Untung dan Rugi, Persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. PERJANJIAN KAWIN PERSEKUTUAN HASIL DAN PENDAPATAN (164 BW).Disini, hanya diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapat saja, sedangkan persekutuan harta menurut UU tidak ada, hanya untung yang dibagi, kalau rugi, istri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan, terhadap kerugian selebihnya, istri tidak dapat dituntut. PERJANJIAN KAWIN PERSEKUTUAN UNTUNG DAN RUGI (155 BW).Juga di sini, hanya diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan menurut UU tidak ada. Jika dalam Perjanjian Kawin disebut “Di luar Persekutuan Harta” titik maka itu ada persekutuan untung dan rugi. Jika bila dikehendaki juga tidak adanya persekutuan untung dan rugi, maka harus dengan tegas hal itu disebutkan (dalam pasal 1-nya). PERJANJIAN KAWIN DI LUAR PERSEKUTUAN HARTA BENDA.Pasal 139 BW, pasal 29 KUP. Dalam Perjanjian Kawin tidaklah cukup kalau hanya disebut
  • 10. “Perjanjian Kawin di luar Persekutuan” saja, tetapi harus juga dengan tegas disebut tidak ada persekutuan untung dan rugi, jika memang itu dikehendaki.Jika tidak disebut begitu, maka berarti ada persekutuan untung dan rugi (pasal 144 BW). Dalam Perjanjian Kawin dengan modal ini maka: a) Tidak ada Persekutuan dalam bentuk apapun juga. b) Harta masing-masing tetap milik masing-masing. c) Istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak perlu bantuan suaminya. d) Hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing. e) Biaya rumah tangga dan lain-lain menjadi tanggungan suami. f) Perabot rumah tangga dan lain-lain milik pihak istri. g) Pakaian, perhiasan, buku, perkakas dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan/pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu. h) Barang bergerak lain yang karena hibah, warisan atau jalan lain selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal usulnya. 2. Dimana ada persekutuan harta benda menurut UU, tetapi adanya penyimpangan. a) Perjanjian Kawin dengan diperjanjikan pasal 140 ayat BW. b) Perjanjian Kawin dengan diperjanjikan pasal 140 ayat 3 BW. (oleh istri) dikehendaki
  • 11. TEKNIK PEMBUATAN AKTA II SOAL & JAWABAN TAKE HOME TEST DOSEN : NI GUSTI AYU DYAH SATYAWATI, SH., M.Kn, LLM. (DIAJUKAN SEBAGAI UJIAN AKHIR SEMESTER III) SATUGUS SUSANTO, SE.,SH. 1292461019 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANA 2014