Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.

1. PEMECAHAN
BIDANG TANAH
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
- Praktisi Hukum Pertanahan -

2. SYARAT PEMECAHAN SERTIPIKAT
1. Sertipikat asli
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB)
3. Fotokopi KTP dan KK pemohon
4. Surat pernyataan pemecahan yang ditandatangani pemegang hak.
5. Surat kuasa jika kepengurusan dikuasakan ke pihak lain, (biasanya
dikuasakan ke notaris)
6. Mengisi formulir yang sudah disediakan lembaga pertanahan (BPN)
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Pemecahan Bidang Tanah

3. LANGKAH PENECAHAN SERTIPIKAT TANAH
1. Menyiapkan Dokumen
a. Fotokopi KTP dan KK
b. Fotokopi SPPT PBB
c. NPWP
d. Sertipikat asli
e. Surat pernyataan pemegang hak yang berisi alasan pemecahan dilakukan
2. Datang ke Kantor BPN
Datang ke BPN menyerahkan berkas – berkas yang telah disiapkan. Mengisi
Formulir permohonan untuk melakukan pecah seripikat.
3. Petugas Melakukan Pengukuran Tanah
Petuga BPN akan membuat surat pengukurang yang ditandatangani Kepala seksi
pengukuran dan pemetaan.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Pemecahan Bidang Tanah

4.  Lanjutan
4. Penerbitan Sertipikat di Subsektif Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI)
Proses pemecahan tanah selesai dilakukan
5. Biaya Pemecahan Sertipikat Tanah
Berdasarka Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 , biaya Pemecahan
Sertipikat Tanah sangat murah, yakni Rp 25.000 untuk sekali penerbitan. Jika
pemecahan dilakukan dua sertipikat maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp
50.000
6. Lama Pengurusan
Berdasarkan Lampiran IX Peraturan Kepala RI Nomor 6 Tahun 2008
menyebutkan, lama proses pembuatan pecah sertipikat tanah memakan waktu 15
hari kerja, terhitung saat berkas dan formulir permohonan masuk ke BPN.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Pemecahan Bidang Tanah

5. PEMECAHAN SERTIPIKAT TANAH WARISAN
Munurut Pasal 42 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP
Pendaftaran Tanah), Peralihan hak tanah atas waris harus disertai dengan surat tanda bukti
ahli waris dan Akta pembagian waris.
Menurut MA RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdi/171/V/K/1991yang menunjuk Surat
Edaran tanggl 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat
Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) menyatakan Surat Keterangan Hak Waris
(SKHW) untuk WNI itu :
1. Golongan keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris
2. Golongan penduduk asli dibuat Surat Keterangan oelh Ahli Waris yang disaksikan oleh
Lurah dan diketahui Camat.
3. Golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris
4. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)
Apabila ingin membuat penetapan ahli waris maka pengadilan yang mengeluarkannya.
Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7
tahun 1989, Penetapan ahli waris yang beragama Islam dibuat Pengadilan Agama atas
permohonan ahli waris. Sementara penetapan ahli waris selain agama Islam dibuat
Pengadilan Negeri menurut Passal 833 Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata)

6. SYARAT HIBAH WASIAT
Pemecaha warisan sering disebut Hibah Wasiat.
Menurut Pasal 195 KHI disyaratkan bahwa :
1. Wasiat dilakukan secara lisan, dihadapan 2 orang saksi, atau tertulis
dihadapan 2 orang saksi atau notaris
2. Wasiat yang diperolehkan sebanyak – banyaknya 1/3 dari seluruh
warisan, kecuali semua ahli waris menyetujui
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui semua ahli waris
4. Persetujuan dibuat secara lisan dihadapan 2 orang saksi atau tertulis
dihadapan 2 orang saksi atau notaris.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Pemecahan Bidang Tanah

7. TAHAPAN PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT
1. Proses turun waris (balik nama waris) dengan membayar pajak waris sehingga tanah dibalik
nama atas nama seluruh hak waris.
2. Pemecahan sertipikat menjadi dua bagian.
Syarat administrasi yang harus dipenuhi:
1. Data Tanah
a. Sertipikat asli
b. PBB lima tahun terakhir, berikut Surat Tanda Terima Setoran
c. IMB asli
2. Data Pemberi dan Penerima Hibah
a. Fotokopi KTP
b. Fotokopi KK
c. Fotokopi akte kelahiran
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Pemecahan Bidang Tanah