Recommended
More Related Content
Similar to Hak Tanggungan dalam UUHT
Similar to Hak Tanggungan dalam UUHT (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hak Tanggungan dalam UUHT
- 2. HAK TANGGUNGAN Jaminan kebendaan yg diperjanjikan Obyek : berupa tanah Merupakan perjanjian accesoir
- 3. DEFINISI HAK TANGGUNGAN Pasal 1 butir 1 UU No. 4 Tahun 1996 Hak jaminan yg dibebankan pada hak atas tanah sbgmana diatur dlm UU No. 5 Tahun 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, berikut atau tdk berikut benda2 lain yg merup. suatu kesatuan dng tanah itu, unt pelunasan utang tertentu, yg memberikan kedudukan yg diutamakan kpd kreditor tertentu thd kreditor2 lain.
- 4. HAK TANGGUNGAN pada dasarnya merupakan bentuk jaminan pelunasan utang dng hak didahulu- kan, dengan obyek jaminan berupa hak-hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA
- 5. OBYEK HAK TANGGUNGAN Pasal 4 UUHT - Hak Milik - Hak Guna Usaha - Hak Guna Bangunan - Hak Pakai Atas Tanah Negara - Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik
- 6. Pasal 27 UUHT : Rumah Susun dan Hak Milik atas satuan Rumah Susun dapat dijaminkan dng pranata Hak Tanggungan UU No 42 Th 1999 ttg Jaminan Fidusia Rumah Susun dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan obyek jaminan fidusia
- 7. PEMBERI HAK TANGGUNGAN Pasal 8 UUHT : Orang perorangan atau badan hukum yang memp kewenangan unt melakukan perbuatan hukum thd obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan Kewenangan unt melakukan perbuatan hukum thd obyek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan
- 8. PEMEGANG HAK TANGGUNGAN Pasal 9 UUHT Orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang
- 9. Kewenangan unt melakukan perbuatan hukum thd obyek Hak Tanggungan : Sebagai pemilik/pemegang hak Sebagai penerima kuasa
- 10. PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN SURAT KUASA Pasal 15 UUHT : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dng akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi syarat : a. tdk memuat kuasa unt melakukan perbuatan hk lain drpd membeban-kan Hak Tanggungan b. tdk memuat kuasa substitusi c. mencantumkan scr jelas oby HT, jumlah utang dan nama serta identitas kreditor- nya, nama dan identitas debitor apabila dibitor bukan pemberi Hak Tanggungan
- 11. SKMHT tdk dapat ditarik kembali atau tdk dpt berakhir oleh sebab apa pun kecuali karena kuasa tsb telah dilaksanakan atau karena habis jangka waktunya. SKMHT mengenai hak atas tanah yg sudah terdaftar wajib diikuti dng pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat2nya 1 bulan sete- lah diberikan ------- mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar ------------ selambat2nya 3 bulan setelah diberikan
- 12. Ketentuan mengenai batas waktu pembuatan APHT tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan unt menjamin kredit tertentu : - Kredit kpd KUD - Kredit Usaha Tani - Kredit Koperasi Primer - Kredit Pemilikan Rumah (lt <200m2 dan lb < 70m2) - Kredit produktif < rp. 50 juta -------- SKMHT berlaku sampai saat berakhirnya perjanjian pokok
- 13. Bagaimana jika pemberi Hak Tanggungan adalah anak di bawah umur ? (tanah yang dibebani HT milik anak di bawah umur)
- 14. SIFAT HAK TANGGUNGAN a. Bersifat memaksa (dwingenrecht) Lihat ketentuan pasal 6, 12, 13 dan 14 UUHT b. Dapat beralih atau dipindahkan Lihat pasal 16 UUHT “jika piutang yg dijamin dng HT beralih krn cessie, subrogasi, pewarisan dan sebab lain, HT tsb ikut beralih krn hukum kpd kreditor baru” BAGAIMANA JIKA PIUTANG YG DIJAMIN HT BERALIH KRN NOVASI ?
- 15. c. Bersifat individualiteit Lihat pasal 5 UUHT “suatu obyek HT dpt dibebani dng lebih dari satu HT guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang” masing-masing Hak Tanggungan tsb berdiri sendiri
- 16. d. Bersifat totaliteit e. Tidak dpt dipisah2 (onsplitbaarheid) f. Bersifat berjenjang g. Harus diumumkan h. Mengikuti bendanya (droit de suite) i. Bersifat mendahului (droit de preferent)
- 17. PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN Pasal 10 UUHT Pemberian HT didahului dng janji unt memberikan HT sebagai jaminan pelunasan utang tertentu Pemberian HT dilakukan dng pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
- 18. Pasal 11 UUHT Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib memuat : a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan b. Domisili pihak-pihak c. Penunjukan scr jelas utang atau utang2 yg dijamin d. Nilai tanggungan e. Uraian yg jelas mengenai obyek HT
- 19. Di dalam APHT dapat dicantumkan janji- janji………….. Janji-janji yg dapat dimuat dlm APHT tdk diatur scr limitatif, artinya para pihak dpt memperjanjikan hal-hal diluar ketentuan pasal 11 UUHT. DAPATKAH PEMBERI HT MENJANJIKAN UNT MENYERAHKAN PEMELIHARAAN OBY HT KPD PEMEGANG HT? APAKONSEKUENSI DR HAL TSB ?
- 20. Pasal 12 UUHT Janji yg memberikan kewenangan kpd pemegang HT unt memiliki oby HT apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. MENGAPA DEMIKIAN ?
- 21. Pasal 13 UUHT Pemberian HT wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Selambat2nya 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT ybs beserta warkat lain yg diperlukan kepada Kantor Pertanahan Pendaftaran HT dilakukan oleh Kantor Pertanahan dng membuatkan buku tanah HT dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yg menjadi obyek HT serta menyalin catatan tsb pd sertifikat hak atas tanah ybs.
- 22. Tanggal buku tanah HT adalah tgl hari ke tujuh setelah penerimaan scr lengkap surat2 yg diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ke tujuh jatuh pada hari libur, buku tanah ybs diberi tgl hari kerja berikutnya. HT lahir pada hari tgl buku tanah HT
- 23. Pasal 14 UUHT Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya HT Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yg sama dng putus-an pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sertifikat hak atas tanah yg telah dibubuhi catat-an pembebanan HT dikembalikan kpd pemegang hak atas tanah ybs, kecuali diperjanjikan lain Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kpd pemegang HT
- 24. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap kegiatan : a. Tahap pemberian Hak Tanggungan Pembuatan APHT oleh PPAT b. Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan yg merupakan saat lahirnya HT yg dibebankan.
- 25. Perubahan hak/peningkatan hak, pemecahan, pemisahan dan penggabungan hak atas tanah - Hak Tanggungan hapus demi hukum Harus dibuat APHT baru, didaftarkan dan dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan baru
- 26. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Dasar hukum : pasal 20 UUHT - Parate eksekusi (pasal 6 UUHT) - Titel eksekutorial (pasal 14(2) UUHT) - Penjualan suka rela
- 27. HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN Pasal 18 UUHT HT hapus krn hal-hal sbb: a. Hapusnya utang yg dijamin dng HT b. Dilepaskannya HT oleh pemegang HT c. Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan negeri d. Hapusnya hak atas tanah yg dibebani HT
- 28. PENCORETAN HAK TANGGUNGAN Pasal 22 UUHT Setelah HT hapus, Kantor Pertanahan mencoret catatan HT tsb pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya Sertifikat Hak Tanggungan ybs ditarik bersama2 buku tanah HT dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan