1. Pihak pertama menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp7.500.000 dari pihak kedua dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. 2. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang dalam waktu 14 hari. 3. Jika pihak pertama tidak dapat melunasi hutang, pihak kedua berhak atas jaminan tanah.

1. SURAT PERJANJIAN HUTANG
Pada hari ini Jum’at, 11 September 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju
mengadakan Perjanjian Utang Piutang yaitu :
NAMA : CITO URIASI
NIK : 7205050107670020
PEKERJAAN : PETANI/PEKEBUN
ALAMAT : DESA BODI
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
NAMA : SUMARLIN A. PAKKADJAI
NIK : 7204082909800001
PEKERJAAN : WIRASWASTA
ALAMAT : JL.HI LATTO DUSUN PANTIDOAN
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut “BELAH
PIHAK” sedangkan mereka masing-masing disebut “PIHAK”.
Maka melalui surat perjanjian ini disetujui oleh Kedua Belah Pihak ketentuan-ketentuan
sebagaimana tercantum di bawah ini :
1. PIHAK PERTAMA telah menerima uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) dari PIHAK KEDUA yang dimana uang tunai tersebut adalah
hutang atau pinjaman.
2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan barang jaminan yakni Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor : 00215 atas nama NURMALA DEPOTO yang bertempat di Desa Bodi,
Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang nilainya
dianggap sama dengan uang pinjaman kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berjanji akan melunasi uang pinjaman KEPADA PIHAK KEDUA
dengan tenggang waktu selama 14 (Empat Belas) hari terhitung dari ditandatanganinya
Surat Perjanjian ini.
4. Apabila nantinya dikemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar
hutang tersebut, maka PIHAK KEDUA memiliki hak penuh atas barang jaminan baik
untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain.

2. 5. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (Dua) Rangkap diatas kertas bermaterai dan masing-
masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
6. Adapun mengenai hal-hal yang belum termuat dalam Surat Perjanjian ini akan diatur
dengan adendum-adendum baru sesuai dengan kesepakatan bersama.
7. Kedua BELAH PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri
terhadap syarat-syarat serta ketetapan-ketetapan dalam perjanjian ini yang diatur dalam 8
(delapan) pasal sebagai berikut :
Pasal 1
PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut selambat-lambatnya tanggal Dua Puluh Enam bulan
September tahun Dua Ribu Dua Puluh (26 September 2020) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang setelah tenggang waktu Empat
Belas (14) sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa beransur-ansur.
Pasal 2
BUNGA
PIHAK PERTAMA tidak dikenakan bunga atas uang pinjaman tersebut kepada PIHAK
KEDUA.
Pasal 3
PELANGGARAN
Jika PIHAK PERTAMA lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana
ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK
PERTAMA atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam
Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak melanjutankan proses
Pasal 4
HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN
PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang hutang PIHAK PERTAMA secara
sekaligus, apabila:
1. PIHAK PERTAMA dinyatakan tidak bekerja lagi di PT. Jengger Ayam
2. PIHAK PERTAMA meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika
ahli waris PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dengan isi Surat Perjanjian ini.
Pasal 5

3. BIAYA PENAGIHAN
Semua biaya penagihan hutang tersebut diatas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa
PIHAK KEDUA untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA
Pasal 6
BIAYA-BIAYA LAINNYA
Biaya pembuatan Surat Perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang
pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian
utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk
mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian
yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya
hukum dengan memilih domisili pada (Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bandar
Lampung) dengan segala akibatnya.
Pasal 8
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterei secukupnya yang ditandatangani dan dibuat
rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Dibuat di : Bandar Lampung
Pada Tanggal 6 Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
( David Andriansa ) ( Orin Fadli )

4. Saksi:
1. Suhendar Asoy
2. Juli Harianto
3. Kang Emi Suhaemi
Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak secara sadar dan tanpa
tekanan dari Pihak manapun di Jakarta pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut di atas.
Demikianlah surat perjanjian utang-piutang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-
masing pihak.
Medan, 16 Mei 2018.
Pihak Pertama,
Anton Sanjaya.
Pihak Kedua,
Ahmad Subari.