Dokumen tersebut membahas tentang pewarisan, termasuk pengertian pewarisan, prinsip-prinsipnya menurut hukum waris Indonesia dan Islam, syarat-syarat pewarisan, cara membuat surat keterangan hak waris, serta contoh surat pernyataan ahli waris.
2. Pengertian
Pewarisan adalah perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang
meninggal kepada para ahli waris.
Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi
para ahli waris.
Pewarisan dibedakan menjadi 2, yaitu :
1. Pewarisan berdasarkan undang – undang (pewarisa ab-intestato)
2. Pewarisan berdasarkan surat wasiat (pewarisan testamentair)
Mewarisi menurut Undang-undang dibedakan menjadi 2, yaiut:
1. Mewaris langsung (uit eigen hoofde)
2. Mewaris dengan cara mengganti ahli waris (bij plaatsvervulling)
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
3. Prinsip Pewarisan
Prinsip pewarisan menurut KUHPerdata adalah hubungan darah.
Menurut KUHPerdata Prinsip pewarisan adalah :
1. Harta waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain), apabila
terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata)
2. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris. Kecuali untuk
suami atau istri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata)
Berdasarkan prinsip tersebut yang berhak mewaris hanyalah orang-orang
yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
Sedangkan yang berhak mewaris menurut hukum islam berdasarkan
Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris;
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
4. 2. Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris
3. Beragama islam
4. Tidak dilarang undang-undang selaku ahli waris.
Apabila dimasukkan dalam katergi, maka yang berhak mewaris ada 4 golongan
besar, yaitu :
1. Golongan I : Suami/Istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya
(Pasal 852 KUHPerdata);
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu
pewaris;
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu,
keturunan paman dan bibi sapai derajat keenam dihitung dari pewaris,
saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampau derajat keenam
dihitung dari pewaris.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
5. Syarat Pewarisan
Syarat terjadinya perwarisan yaitu :
1. Pewaris (seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan
sejumlah harta kekayaan);
2. Ahli Waris (orang yang masih hidup yang akan memperoleh
warisan pada saat pewaris meninggal dunia);
3. Harta Warisan (Sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh
pewaris).
Menurut Pasal 830 KUHPerdata (877 BW), pewarisan hanya
berlangsung karena kematian.
Menurut Pasal 836 KUHPerdata (833 BW), untuk dapat bertindak
sebagai ahli waris harus ada pada saat harta peninggalan terbuka.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
6. Surat Keterangan Hak Waris
Tujuan pembuatan Surat Keterangan Waris adalah untuk menunjuk ahli waris secara
sah.
Tanpa adanya SKW, seseorang yang dianggap ahli waris tidak bisa mengambil harta
warisan yang ditinggalkan pewaris.
Syarat membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) :
1. Surat permohonan (7 rangkap);
2. Fotokopi KTP para pemohon (ahli waris);
3. Fotokopi KK pewaris;
4. Keterangan silsilah keluarga ahli waris dari kelurahan;
5. Surat keterangan kematian dan penguburan;
6. Catatan sipil kematian;
7. Fotokopi akta lahir semua ahli waris;
8. Surat pernyataan sebagai ahli waris.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
7. Cara membuat SKHW :
1. Membawa seluruh persyaratan ke pada RT/RW setempat;
2. Minta surat pengantar RT/TW setempat;
3. Meminta surat keterangan bermaterai ditandatangani oleh seluruh ahli
waris disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi, yaitu ketua RT dan
RW setempat;
4. Mengajukan permohonan ke kantor kelurahan bagian pelayanan umum.
Setelah SKHW selesai dibuat , harus mengajukan fatwa waris ke Pengadilan
agama atau pengadilan negeri.
Proses keluarnya fatwa paling lambat 6 bulan. Dengan estimasi biaya kurang
lebih Rp 150.000.
Jika fatwa waris sudah keluar, baru bisa mengurus balik nama seluruh aset
pewaris.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.