SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Pengaturan Keadaan Kahar
1. Keadaan Kahar (force majeure) adalah keadaan yang
   mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat
   melaksanakan kewajiban dan atau haknya tanpa
   harus memberikan alasan yang sah untuk menuntut
   pihak     yang     tidak    dapat     melaksanakan
   kewajibannya, karena keadaan kahar itu terjadi
   diluar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang
   tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.
2. Perumusan pasal 1244 jo 1245 BW secara umum
   dapat digunakan sebagai pedoman dalam
   mengartikan force majeur yang meliputi:sebab-sebab
   yang tak terduga (1244 BW), keadaan memaksa dan
   perbuatan yang dilarang (1245 BW)
Syarat-syarat force majeure
1.Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure haruslah
  “tidak terduga”oleh para pihak (pasal 1244 BW).
2.Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak
  yang harus melaksanakan prestasi (debitur) (pasal 1244 BW)
3.Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut
  diluar kesalahan pihak debitur (vide pasal 1545 KUH Perdata).
4.Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut
  bukan kejadian yang disengaja oleh debitur. Perumusan ini
  kurang tepat. Sejogyanya tindakan tersebut “diluar kesalahan”
  para pihak (pasal 1545 KUH Perdata), bukan “tidak disengaja”.
  Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan
  sengaja ataupun yang tidak disengaja, yakni dalam bentuk
  “kelalaian (negligence).
Lanjutan
5.Para pihak debitur tidak dalam keadaan iktikad buruk
  (pasal 1244 BW).
6.Jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut
  menjadi gugur, kemudian para pihak akan kembali
  seperti keadaan semula (pasal 1545 BW).
7.Jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak
  boleh menuntut ganti rugi. (pasal 1244 juncto pasal
  1245, juncto pasal 1553 ayat (2) BW)
8.Resiko force majeure, beralih dari pihak kreditur
  kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang
  tersebut diserahkan (pasal 1545 BW). Pasal 1460 BW
  mengatur hal ini secara tidak tepat (diluar sistem).
Cidera Janji
1.Hakikat cidera janji adalah suatu situasi yang
   terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan
   kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan
   berlangsung sedemikian rupa (non-performance)
   sehingga pihak lain dirugikan secara tidak adil
   karena tidak dapat menikmati haknya sesuai
   kontrak yang telah disepakati.
2. Penetapan suatu cidera janji selalu terkait dengan
   konsekuensi ganti rugi yang harus dibayar oleh
   pihak yang cidera janji
Perihal Penilaian Ganti Rugi
  Hakim berpedoman pada beberapa hal sebagai
  berikut:
a. Kelayakan pemberian kompensasi
b. Perhitungan hilangnya keuntungan yang
   diharapkan (consequential damages)
c. Memperhatikan bagian kontrak yang telah
   dilaksanakan
d. Menilai kesengajaan untuk tidak melaksanakan
   kontrak
e. Kesediaan untuk memperbaiki prestasi
f. Keterlambatan untuk melaksanakan prestasi
Contoh Ketentuan Keadaan kahar
                  dan Cidera Janji
1.Jika sebagai akibat dari suatu keadaan kahar, halangan
   dan keterlambatan yang dialami oleh suatu pihak untuk
   melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini
   berlangsung     selama     6    (enam)   bulan     atau
   lebih, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu
   perjanjian diantara para pihak.
2. Dalam hal cidera janji di pihak pemberi sewa yang
   mengakibatkan diakhirinya perjanjian ini, Penerima
   sewa berhak untuk mengklaim ganti rugi dari pemberi
   sewa untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh
   penerima sewa sebagai akibat dari cidera janji di pihak
   pemberi sewa.

More Related Content

What's hot

Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
 Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
Laporan Akhir Magang Fakultas HukumTotok Priyo Husodo
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvsastri hasnur
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUPengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUMuhamad Arifudin
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaBilly Adam Fisher
 
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak aishkhuw fillah
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktekalsalcunsoed
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 

What's hot (20)

Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
 Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
Laporan Akhir Magang Fakultas Hukum
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUPengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
 
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 

Viewers also liked

Bernis Sagita - Konkurensi
Bernis Sagita - KonkurensiBernis Sagita - Konkurensi
Bernis Sagita - Konkurensibelajarkomputer
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
 
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalKasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalMuslimatur Rohmah
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
 

Viewers also liked (6)

Bernis Sagita - Konkurensi
Bernis Sagita - KonkurensiBernis Sagita - Konkurensi
Bernis Sagita - Konkurensi
 
Kendali Konkurensi
Kendali KonkurensiKendali Konkurensi
Kendali Konkurensi
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
 
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalKasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 

Similar to force majeur dan cidera janji

Kn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya
Kn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnyaKn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya
Kn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnyaAlief Yuliana
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatanghuvrani
 
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangContor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangLegal Akses
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptIdaYanti30
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aprinsya Panjaitan
 
kuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatankuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatandwi aprilia
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanamanda lubis
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum PerikatanDiarta
 

Similar to force majeur dan cidera janji (20)

WANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.pptWANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.ppt
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
Kn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya
Kn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnyaKn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya
Kn 508 slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatan
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang PiutangContor Surat Perjanjian Utang Piutang
Contor Surat Perjanjian Utang Piutang
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.ppt
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
 
kuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatankuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatan
 
Tugas kontrak
Tugas kontrakTugas kontrak
Tugas kontrak
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 

Recently uploaded

Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 

Recently uploaded (20)

Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 

force majeur dan cidera janji

  • 1. Pengaturan Keadaan Kahar 1. Keadaan Kahar (force majeure) adalah keadaan yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan atau haknya tanpa harus memberikan alasan yang sah untuk menuntut pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, karena keadaan kahar itu terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. 2. Perumusan pasal 1244 jo 1245 BW secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force majeur yang meliputi:sebab-sebab yang tak terduga (1244 BW), keadaan memaksa dan perbuatan yang dilarang (1245 BW)
  • 2. Syarat-syarat force majeure 1.Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure haruslah “tidak terduga”oleh para pihak (pasal 1244 BW). 2.Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitur) (pasal 1244 BW) 3.Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut diluar kesalahan pihak debitur (vide pasal 1545 KUH Perdata). 4.Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur. Perumusan ini kurang tepat. Sejogyanya tindakan tersebut “diluar kesalahan” para pihak (pasal 1545 KUH Perdata), bukan “tidak disengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak disengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian (negligence).
  • 3. Lanjutan 5.Para pihak debitur tidak dalam keadaan iktikad buruk (pasal 1244 BW). 6.Jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur, kemudian para pihak akan kembali seperti keadaan semula (pasal 1545 BW). 7.Jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. (pasal 1244 juncto pasal 1245, juncto pasal 1553 ayat (2) BW) 8.Resiko force majeure, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (pasal 1545 BW). Pasal 1460 BW mengatur hal ini secara tidak tepat (diluar sistem).
  • 4. Cidera Janji 1.Hakikat cidera janji adalah suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa (non-performance) sehingga pihak lain dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya sesuai kontrak yang telah disepakati. 2. Penetapan suatu cidera janji selalu terkait dengan konsekuensi ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang cidera janji
  • 5. Perihal Penilaian Ganti Rugi Hakim berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut: a. Kelayakan pemberian kompensasi b. Perhitungan hilangnya keuntungan yang diharapkan (consequential damages) c. Memperhatikan bagian kontrak yang telah dilaksanakan d. Menilai kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak e. Kesediaan untuk memperbaiki prestasi f. Keterlambatan untuk melaksanakan prestasi
  • 6. Contoh Ketentuan Keadaan kahar dan Cidera Janji 1.Jika sebagai akibat dari suatu keadaan kahar, halangan dan keterlambatan yang dialami oleh suatu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan atau lebih, Perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian diantara para pihak. 2. Dalam hal cidera janji di pihak pemberi sewa yang mengakibatkan diakhirinya perjanjian ini, Penerima sewa berhak untuk mengklaim ganti rugi dari pemberi sewa untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh penerima sewa sebagai akibat dari cidera janji di pihak pemberi sewa.

Editor's Notes

  1. Duga,