Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)

1. Penerapan Upaya Hukum dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara
(Analisis Kasus)
49 PK/TUN/2007
477 PK/Pdt.2012
154 PK/TUN/2010

2. Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Upaya Peninjauan Kembali adalah Upaya
Luar Biasa yang merupakan hak bagi para
pihak yang mengajukan alasan-alasan
seusai dengan yang ditentukan, adapun
ketentuan Peninjauan Kembali diatur di
Undang-Undang Mahkamah Agung

3. Adanya 2 putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bertentangan dan 1 putusan Perdata
Kronologi
PT. Lippo Karawaci Tbk. (PT LK) adalah pemilik
hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan
(SHGB) di tanah yang berlokasi di Desa
Bencongan, Curug, Tangerang
Tresna Hidayat (TH) mengklaim sebagai pemilik
hak atas tanah berupa Hak Milik (SHM) di atas
tanah yang berlokasi di Desa Bencongan, Curug,
Tangerang (Tanah objek sengketa)
Bahwa terhadap luas Tanah Objek Sengketa telah terbit SHGB
dan SHM sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih
Putusan No. 20 PK/TUN/2003
(PK I) :
Menyatakan bahwa atas Tanah
Objek Sengketa harus diperiksa
terlebih dahulu
kepemilikannya karena
merupakan kewenangan
Peradilan Umum (Perdata)
Putusan No. 49
PK/TUN/2007 (PK
II) :
Menyatakan
bahwa SHGB PT LK
batal demi hukum,
karena telah terbit
SHM milik TH
Putusan No. 154
PK/TUN/2010 :
Mempertahankan PK I
dan membatalkan PK II
karena Objek Sengketa
dan para pihak sama
serta dua Putusan
tersebut bertentangan
satu sama lain
Putusan No. 477
PK/Pdt/2012 :
Menyatakan bahwa yang sah
memiliki dan menguasai
Tanah Objek Sengketa
adalah PT LK karena dapat
membuktikan memperoleh
SHGB secara sah
berdasarkan bukti-bukti.

4. Putusan
Pengadilan
TUN
Terdapat 2 (dua) Putusan TUN yang memeriksa objek sengketa
yang sama dengan para pihak yang sama namun Putusan
tersebut telah bertentangan satu sama lain sehingga diajukan
Peninjauan Kembali atas 2 (dua) Putusan TUN tersebut.

5. Ringkasan Kasus
• Perkara ini bermula dari permintaan TH kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan
untuk melakukan pengukuran ulang tanah hasil pembeliannya dari kantor lelang. Kakan
Pertanahan menolak pengukuran karena ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT
LK, yang mana atas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan- penimbunan sehingga
batas-batas tanah tidak terlihat lagi. Atas penolakan tersebut TH menggugat Kakan
Pertanahan ke PTUN dengan objek gugatan Surat Jawaban Kakan Pertanahan tentang
Permohonan Pengukuran Ulang Tanah SHM No. 39. PTUN menyatakan gugatan tidak
dapat diterima karena PTUN tidak dapat menguji KTUN objek sengketa belum
ditentukan bahwa tanah dimaksud sesungguhnya milik siapa. Untuk menguji substansi
”Hak” atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana perkara ini
masuk lingkup perdata. Putusan ini kemudian PTUN diperkuat hingga PK.
• TH setelah mengetahui keberadaan SHGB atas nama PT LK kemudian juga menggugat
Kakan Pertanahan dan Lippo ke PTUN untuk membatalkan SHGB PT LK. Oleh PTUN
gugatan tersebut dikabulkan, dan dinyatakan SHGB PT Lippo batal. Putusan ini
dibatalkan oleh PTTUN Jakarta. Di tingkat Kasasi putusan PTTUN dibatalkan juga oleh
MA dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat serta
membatalkan SHGB PT LK. Di tingkat PK permohonan PK PT. Lippo ditolak MA.

6. Ringkasan Kasus
• PT Lippo kemudian mengajukan PK kembali dengan mendalilkan adanya dua
putusan terhadap hal yang sama, subyek yang sama, tetapi putusannya
bertolak belakang. MA mengabulkan permohonan PK PT LK ini walaupun PK
tersebut diajukan atas putusan PK dengan alasan bahwa pada dasarnya kedua
perkara ini terjadi atas objek hukum dan subyek hukum yang sama, dan
seharusnya setelah putusan atas gugatan yang pertama TH ataupun pihak-
pihak yang berkepentingan mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum
untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapa
sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan, bukannya mengajukan
gugatan perkara TUN yang baru, oleh karena tindakan mengajukan perkara
sengketa TUN yang baru tersebut dapat melahirkan kekeliruan dalam putusan
hakim. Untuk itu maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan
PK atas gugatan yang kedua.

7. 1. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 (“Putusan PK II”)
Ringkasan Kasus
Para Pihak :
-TH (penggugat) v
-Kepala Badan Pertanahan
Kabupaten Tangerang “BPN
Tangerang” (Tergugat), dan
-PT LK (Tergugat II Intervensi)
Objek Sengketa :
-Tumpang tindih tanah dengan
Sertifikat HGB atas nama PT
Lippo Karawaci Tbk. Dengan
Sertifikat Hak Milik atas nama
Amin Lembe milik Tresna
Hidayat
Kasus Posisi :
-TH adalah pemegang SHM atas nama Amin Lembe
(AL) terhadap Tanah Objek Sengketa yang
diperolehnya melalui proses lelang.
-Bahwa Tanah Objek Sengketa ternyata telah dikuasai
oleh PT LK berdasarkan SHGB.
-Bahwa TH merasa dirugikan atas terbitnya SHGB PT LK
karena Tanah Objek Sengketa terjadi tumpang tindih
terhadap SHM yang dimiliki TH.
-Bahwa terhadap tumpang tindih Tanah Objek
Sengketa telah dikeluarkan Putusan No 20
PK/TUN/2003 (Putusan PK I) yang memerintahkan
para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan
sengketa keperdataan (kepemilikan tanah) ke
Peradilan Umum (perdata) agar diketahui siapa
pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa

8. Kronologi Kasus
Putusan No. 55/G/2001/PTUN-
BDG dengan amar putusan :
-Mengabulkan gugatan
Penggugat seluruhnya; dan
-Menyatakan batal SHGB atas
nama PT LK yang diterbitkan
Tergugat
Putusan No. 45/B/2002/PT.TUN-JKT
dengan amar putusan :
-Membatalkan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung No.
55/G/2001/PTUN-BDG
Putusan MARI No. 11/K/2003 dengan
amar putusan :
-Membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara no
45/B/2002/PT.TUN-JKT; dan
-Menyatakan batal SHGB atas nama PT
LK yang diterbitkan Tergugat
Putusan MARI No. 49 PK/TUN/2007
dengan amar putusan :
-Bukti baru (Novum) PT LK selaku
pemohon Peninjauan Kembali tidak
bersifat menentukan; dan
-Menolak permohonan peninjauan
kembali PT LK selaku
pemohonPeninjauan Kembali

9. • Jangka waktu mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara
• Pengajuan bukti baru yang
bersifat menentukan (novum)
sebagai alasan untuk melakukan
permohonan Peninjauan
Kembali
• Gugatan Pengadilan TUN
terhadap objek sengketa
sebelumnya telah diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara
dan masih dalam proses
Analisa
Pertimbangan
Hukum Hakim
Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah
Agung Republik
Indonesia No. 49
PK/TUN/2007

10. • Bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat II
mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat
telah melewati tenggang waktu 90 hari dengan
alasan Penggugat telah mengetahui adanya SHGB
milik PT LK sejak tanggal 2 Juni yakni :
- Surat Tergugat kepada Penggugat terkait masalah
tumpang tindih Tanah Objek Sengketa pada
tanggal 2 Juni 1999 melalui Surat No.
630.2/1141/04.VI/99 ditujukan kepada Rahmad S.
Negoro selaku kuasa Penggugat, dimana surat
tersebut diterima secara langsung pada hari yang
sama
• Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya SHGB
sejak 2 Juni 1999
• Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada
tanggal 21 Mei 2001, hal ini didasari bahwa
Penggugat baru mengetahui secara formal
Keputusan TUN yakni SHGB pada tanggal 11 Mei
2001.
• Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak
eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Jangka waktu mengajukan
gugatan Pengadilan Tata
Usaha Negara
•Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara :
“Gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari terhitung
sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
•Pasal 62 ayat (1) huruf e :
Gugatan yang diajukan setelah
melewati jangka waktu dinyatakan
tidak dapat diterima
•Putusan MARI No. 5/TUN/1992
“jangka waktu dihitung sejak
Penggugat mengetahui adanya
keputusan yang merugikannya.”
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

11. • Dalam hukum perdata diatur di dalam Pasal 1917
KUH Perdata.
• Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan,
sebelumnya terhadap objek yang sama, para
pihak yang sama dan materi pokok yang sama
telah diajukan ke Pengadilan TUN yang saat ini
sedang di proses Kasasi di MARI dengan no
perkara 04/K/1999/PTUN-BDG jo. No.
49/G/1977/PTUN-BDG.
• Bahwa putusan tersebut masih dalam proses dan
belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak
melekat nebis in idem
• Jurispundensi yang menyatakan bahwa
diwajibkan adanya putusan berkekuatan hukum
tetap adalah Putusan MARI No. 650 K/Sip/1974
Gugatan Pengadilan Tata
Usaha Negara terhadap
objek sengketa yang
sebelumnya telah
diajukan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara dan
masih dalam proses
(Nebis in Idem)
Nebis in Idem :
Adalah asas hukum yang berlaku
dalam sistem hukum di Indonesia
yang mengandung pengertian
bahwa sebuah perkara dengan
objek sama, para pihak sama,
dan materi pokok sama, yang
diputus oleh Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap
tidak dapat diperiksa kembali
untuk kedua kalinya.
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

12. • Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali pada 3 Mei
2007 dimana bukti baru yang didalilkan
ditemukan pada 14 Februari 2007, sehingga
masih dalam tenggang waktu sebagaimana
diatur dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung
• Bukti baru (Novum) merupakan Surat
Keterangan Kepala Desa Bencongan
• Adanya cacat administratif terhadap Sertifikat
Hak Milik Termohon Peninjauan Kembali karena
perbedaan luas tanah
• Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali
menolak permohonan pemohon dengan
menyatakan bukti baru yang diajukan tidak
bersifat menentukan sebagaimana Pasal 67
huruf b UU Mahkamah Agung tanpa
memberikan pertimbangan lebih lanjut
terhadap bukti baru tersebut
Pengajuan bukti baru
yang bersifat
menentukan sebagai
alasan permohonan
Peninjauan Kembali
Pasal 67 huruf b UU
Mahkamah Agung jo. Pasal 77
UU Mahkamah Agung jo Pasal
132 UU Pengadilan Tata
Usaha Negara :
“Apabila setelah perkara diputus,
ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa tidak
dapat ditemukan.”
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

13. 2. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 154 PK/TUN/2010 (Putusan PK III)
Ringkasan Kasus
Para Pihak :
-PT LK (pemohon PK) v
-TH (termohon PK), dan
-BPN Tangerang (turut
termohon PK)
Objek Sengketa :
-Tumpang tindih tanah dengan
Sertifikat HGB atas nama PT
Lippo Karawaci Tbk. Dengan
Sertifikat Hak Milik atas nama
Amin Lembe milik Tresna
Hidayat
Kasus Posisi :
-Merupakan permohonan peninjauan kembali atas
putusan peninjauan kembali No 49 PK/TUN/2007
-Permohonan Peninjauan Kembali didasari
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10
Tahun 2010
-Terdapat 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali
terhadap objek yang sama, namun memiliki
amar/putusan yang saling bertentangan satu sama lain
-Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali atas
peninjauan kembali menerima dan mengabulkan
pemohon Peninjauan Kembali atas dasar demi adanya
kepastian hukum dan membatalkan Putusan
Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 dan
menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 20
PK/TUN/2003 adalah yang berlaku.

14. Kronologi Kasus
Putusan MARI No. 154 PK/2010 dengan amar putusan :
-Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 berikut putusan
turunannya hingga tingkat pertama
-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena merupakan kewenangan
absolut Peradilan Umum (Perdata)
-Menguatkan dan menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2003 (PK I)
adalah yang berlaku
Putusan No. 20 PK/TUN/2003 (PK I)
dengan amar putusan :
Menyatakan bahwa atas Tanah Objek
Sengketa harus diperiksa terlebih
dahulu kepemilikannya karena
merupakan kewenangan Peradilan
Umum (Perdata)
Putusan MARI No. 49 PK/TUN/2007 (PK
II) dengan amar putusan :
Menyatakan bahwa Permohonan
Peninjauan Kembali yakni PT LK
haruslah ditolak dan mempertahankan
Putusan tingkat Kasasi yaitu
membatalkan SHGB PT LK

15. • Kewenangan Absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara
dan hubungannya dengan
Peradilan umum (Perdata)
• Pihak Penggugat tidak
berpedoman pada Putusan Tata
Usaha Negara sebelumnya
berkaitan dengan urusan
kepemilikan yang merupakan
ranah Peradilan Umum
(Perdata)
• Upaya Hukum Luar Biasa yakni
Peninjauan Kembali dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara
• Surat Edaran Mahkamah Agung
No. 10 Tahun 2009 butir 2
terhadap Peninjauan Kembali
atas Peninjauan Kembali
Analisa
Pertimbangan
Hukum Hakim
Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah
Agung Republik
Indonesia No. 154
PK/TUN/2010

16. • Bahwa yang menjadi sengketa adalah berkaitan
dengan hak yang berada di atas tanah yang
diakui oleh beberapa pihak, sehingga hal
tersebut merupakan sengketa kepemilikan
tanah
• Terdapat beberapa pembatasan terhadap
kewenangan absolut Pengadilan TUN terhadap
keputusan TUN
• Berdasarkan Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998
dan 16 K/TUN/2000, keputusan TUN yang
berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak
termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha
Negara, melainkan wewenang Peradilan
Umum
• Penyelesaian sengketa kepemilikan dalam
Peradilan Umum untuk memastikan milik
siapakah sesungguhnya tanah dimana
Keputusan TUN objek sengketa diterbitkan.
Kewenangan Absolut
Peradilan Tata Usaha
Negara dan hubungannya
dengan Peradilan umum
(Perdata)
Pasal 1 angka 4 UU PTUN :
“Kompetensi absolut PTUN adalah
sengketa tata usaha negara yang
timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau Badan
Hukum Perdata dengan Badan
atau Pejatan TUN, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan TUN,
termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

17. • Putusan No 20 PK/TUN/2003 menyatakan
bahwa terkait dengan kepemilikan tanah
merupakan wewenang Peradilan Umum
sehingga meminta para pihak menyelesaikan
perkara keperdataannya ke Peradilan Umum
• Termohon Peninjauan Kembali tidak mematuhi
pertimbangan tersebut bahkan mengajukan
gugatan PTUN terhadap objek sengketa yang
sama
• Gugatan demikian menimbulkan adanya
ketidakpastian hukum karena menghasilkan 2
(dua) putusan Peninjauan Kembali terhadap
objek sengketa yang sama akan tetapi amar/
putusannya saling berlawanan
Pihak Penggugat tidak
berpedoman pada
Putusan Tata Usaha
Negara sebelumnya
berkaitan dengan urusan
kepemilikan yang
merupakan ranah
Peradilan Umum
(Perdata)
Pertimbangan hukum Majelis
Hakim Putusan PTUN No. 20
PK/TUN/2003
“Bahwa Termohon
Peninjauan Kembali tidak
mengajukan gugatan perdata
tentang kepemilikan ke
Peradilan Umum terhadap
Pemohon Peninjauan
Kembali.”
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

18. • Alasan yang diajukan pemohon peninjauan
kembali adalah berdasarkan SEMA No. 10 Tahun
2009 dan Pasal 67 huruf f yakni :
- SEMA No 10 Tahun 2009 : Adanya pertentangan
antara dua putusan atau lebih terhadap pihak,
objek sengketa yang sama;
- Huruf f : terdapat kekhilafan hakim atau
kekeliruan yang nyata
• Putusan No 49/PK/TUN/2007 telah melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Alasan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim
berdasarkan fakta-fakta di Persidangan
Upaya Hukum Luar Biasa
yakni Peninjauan
Kembali dalam
Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pasal 132 ayat (1) & (2 UU
PTUN) :
“Putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dapat
diajukan permohonan
peninjauan kembali yang acara
pemeriksaannya dilakukan
menurut ketentuan Pasal 77 ayat
(1) UU Mahkamah Agung.”
Pasal 77 UU Mahkamah Agung :
“Pemeriksaan Peninjauan
Kembali pada perkara PTUN
dilakukan dengan hukum acara
Peninjauan Kembali yang diatur
dari Pasal 67 sampai dengan
Pasal 75.”
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

19. • Pemohon Peninjauan Kembali mendasari
permohonannya antara lain berdasarkan butir 2
SEMA No. 10 Tahun 2009
• Bahwa butir 2 SEMA tersebut hanya
menyebutkan perkara perdata dan perkara
pidana, tidak menyebutkan secara ekplisit
terkait dengan PTUN
• Bahwa Majelis Hakim menggunakan Pasal 67
butir e sebagai dasar untuk melakukan
Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali
karena merupakan alasan yang secara jelas
disebutkan yakni :
“Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai
suatu soal yang sama, atas dasar yang sama
oleh Pengadilan yang sama atau sama
tingkatnya diberikan putusan yang
bertentangan satu dengan yang lain.”
Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 10 Tahun
2009 butir 2 terhadap
Peninjauan Kembali atas
Peninjauan Kembali :
“Apabila suatu objek perkara
terdapat 2 (dua) atau lebih
putusan peninjauan kembali
yang bertentangan satu dengan
yang lain baik dalam perkara
perdata maupun perkara pidana
dan diantarnya ada yang yang
diajukan permohonan
peninjauan kembali agar
permohonan peninjauan kembali
tersebut diterima dan berkas
perkaranya dikirimkan ke
Mahkamah Agung.”
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

20. • Pertimbangan Majelis Hakim hal 26 :
“….,walaupun KTUN yang menjadi objek
sengketa berbeda, namun KTUN-KTUN
objek sengketa tersebut berkaitan terhadap
objek tanah dan subjek yang
mempertahankannya sama.”
• Para pihak adalah sama serta tingkatnya
adalah sama namun dalam hal ini, Majelis
Hakim menyatakan bahwa objek sengketa
adalah berbeda pada kedua Putusan
tersebut, tetapi menafsirkan adanya
persesuaian/ keterkaitan antar objek
sengketa karena terhadap hak atas tanah
yang sama
Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 10 Tahun
2009 butir 2 terhadap
Peninjauan Kembali atas
Peninjauan Kembali –
cont’d
Analisa Pertimbangan Hakim – cont’d

21. Putusan
Pengadilan
UMUM (Perdata)
PT LK mengajukan gugatan perdata kepada TH serta pihak-
pihak terkait dengan dasar perbuatan melawan hukum atas
sengketa terhadap Tanah Objek Sengketa serta untuk
mempertegas kepemilikan atas adanya tumpang tindih antara
SHGB PT LK dengan SHM atas nama Amin Lembe milik TH.

22. 1. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 477 PK/Pdt./2012
Ringkasan Kasus
Para Pihak :
-PT LK (Penggugat) v
-TH (Tergugat I); dan
-Kepala Badan Pertanahan
(Tangerang, Jawa Barat,
Banten, dan Pusat);
-Amin Lembe (Turut Tergugat
Objek Sengketa :
-Tumpang tindih tanah dengan
Sertifikat HGB atas nama PT
Lippo Karawaci Tbk. Dengan
Sertifikat Hak Milik atas nama
Amin Lembe milik Tresna
Hidayat
Kasus Posisi :
-Penggugat adalah pemilik Tanah Objek Sengketa yang terletak
di Kampung Babakan, Bencongan Indah berdasarkan SHGB.
-Bahwa tanah tersebut diperoleh PT LK setelah membeli
kepada PT Karawaci Graha Permai, dan selama kepemilikannya
tidak ada pihak yang bermasalah atas tanah tersebut.
-Bahwa Tergugat I mengklaim selaku pemilik Tanah Objek
Sengketa berdasarkan SHM atas nama Amin Lembe
-Bahwa Tergugat I berusaha untuk membatalkan SHGB PT LK
yang akhirnya dikabulkan melalui Putusan No. 49
PK/TUN/2003.
-Bahwa Putusan TUN tersebut merugikan kepentingan
Penggugat selaku pihak yang memiliki dan menguasai Tanah
Objek Sengketa secara sah.

23. Kronologi Kasus
Putusan No. 431/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel
dengan amar putusan :
-Menyatakan para tergugat telah
melakukan PMH
-Menyatakan Penggugat sebagai
pemilik sah tanah objek sengketa
berdasarkan SHGB
-Menyatakan SHM tidak mempunyai
kekuatan hukum
Putusan No. 224/PDT/2010/PT.DKI dengan
amar putusan :
-Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Jaksel No 431/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
-Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik
Tresna Hidayat berdasarkan SHM
Putusan MARI No. 882 K/PDT/2011 dengan amar putusan :
-Mengabulkan Permohonan Kasasi PT Lippo Karawaci Tbk.;
dan
-Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No
224/PDT/2010/PT.DKI
-Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek
sengketa berdasarkan SHGB
Putusan MARI No. 477
PK/Pdt/2012 dengan
amar putusan :
-Menolak Permohonan
Peninjauan Kembali dari
Tresna Hidayat

24. • Proses pengalihan kepemilikan
hak Tanah Objek Sengketa dari
tanah adat sampai dengan
kepemilikan PT LK
• TH tidak dapat membuktikan
kepemilikan atas Tanah Objek
Sengketa serta SHM yang diklaim
TH belum didaftarkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku
• Putusan Peninjauan Kembali
MARI No 477 PK/Pdt/2012 telah
menyatakan bahwa PT LK
merupakan pihak yang sah
menguasai Tanah Objek Sengketa
Analisa
Pertimbangan
Hukum Hakim
Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 154
PK/TUN/2010

25. Proses pengalihan
kepemilikan hak tanah
objek sengketa dari tanah
adat sampai dengan
kepemilikan PT Lippo
Karawaci
• Bahwa Tanah Objek Perkara berasal dari
Bekas Tanah Milik Adat yang telah
dilepaskan haknya oleh pemilik asal yaitu
Saenan Bin. Jamirun (“SBJ”)
• SBJ melepaskan tanah miliknya kepada PT
Jawa Barat Indah Company (“PT JWIC”)
• Kemudian PT JWIC menjual kepemilikan
tanah tersebut kepada PT Karawaci Graha
Permai (“PT KGP”)
• Hingga PT LK dalam hal ini membeli seluruh
tanah kepada PT KGP termasuk Tanah Objek
Perkara
• Bahwa PT LK adalah pemilik Tanah Objek
Sengketa yang sah melalui proses yang sah
dan telah memenuhi seluruh kewajiban
yang disebutkan dalam Surat Keputusan No.
121/HGB/KWBPN/1995 tanggal 22 Mei
11995 (“SK 121 HGB”)
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

26. Tergugat tidak dapat
membuktikan kepemilikan
atas tanah objek sengketa
serta SHM yang diklaim
Tergugat belum didaftarkan
sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang
berlaku
• Bahwa dalam Lampiran SK 121 HGB, tidak
terdapat nama Amin Lembe (tergugat IV)
sebagai salah satu pihak yang memliki Tanah
Objek Sengketa
• Pada Persidangan TUN no 55/G/2001/PTUN-
BDG terungkap dari saksi-saksi bahwa tidak
ada warga Desa Bencongan yang bernama
Amin Lembe ataupun SHM atas nama Amin
Lembe tidak diketahui karena tidak tercatat
dalam buku letter C Desa Bencongan
• Bahwa SHM atas nama Amin Lembe
menyatakan batas-batas tanah tersebut
belum disahkan oleh Panitia sebagaimana
diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1961 (saat ini menjadi PP 24/1997)
sehingga mengandung cacat hukum
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim –
cont’d

27. Putusan Peninjauan
Kembali MARI No 477
PK/Pdt/2012 telah
menyatakan bahwa
Penggugat adalah
merupakan pihak yang sah
menguasai tanah objek
sengketa berdasarkan SHGB
• Bahwa Putusan Peninjauan Kembali telah
mempertahankan Putusan MARI No 882
K/PDT/2011 dan menolak permohonan
Peninjauan Kembali
• Bahwa Majelis Hakim menyatakan
berdasarkan fakta di persidangan tanah
objek sengketa merupakan milik Amir
Lembe namun telah dialihkan kepada
Saenan Bin Jamun yang kemudian berakhir
berada pada kepemilikan PT Lippo Karawaci
Tbk. atas prosedur yang sah
• Pertimbangan tersebut telah menyatakan
secara jelas bahwa terkait sengketa
kepemilikan antara PT LK dan TH, bahwa
pihak yang sah memiliki dan menguasi
tanah objek sengketa adalah PT LK
Analisa Pertimbangan Hakim Hukum –
cont’d