Dokumen tersebut membahas tentang pengertian yayasan menurut undang-undang, syarat pendirian yayasan, prosedur pendirian, alasan dan prosedur pembubaran yayasan, kekayaan yayasan, serta dasar hukum terkait undang-undang yayasan.

1. PENDIRIAN
YAYASAN
Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.

2. PENGERTIAN
Secara Umum : Yayasan adalah badan hukum/suatu
organisasi yang mempunyai tujuan dan maksud untuk
kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
Menurut UU No. 16 Th 2001 : Yayasan menurut UU No.
16 tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan
dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

3. SYARAT PENDIRIAN
YAYASAN DAN
PIHAK YANG
TERKAIT

4. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN BAGI WNI
§ Didirikan oleh satu orang atau lebih dan tidak bertentangan dengan badan hukum
§ Sebuah yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
§ Memiliki susunan kepengurusan dan telah mendapat ijin dari Menteri Hukum dan
HAM serta harus memiliki akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia
§ Nama yayasan harus berawal dengan kata “yayasan” dan nama yayasan tidak boleh
memakai nama yang sama dengan yayasan lain
§ Kekayaan pribadi tidak boleh dijadikan satu dengan kekayaan yayasan
§ Surat wasiat dapat digunakan untuk mendirikan yayasan
§ Pengesahan yayasan harus diumumkan dalam berita Negara
§ Serta berkas pendukung lainnya

5. SYARAT TAMBAHAN BAGI WNA
§ Melampirkan identitas pendiri/badan hukum asing yang sah
§ Membuat surat pernyataan dari pendiri/pengurus bahwa yayasan tidak
mengadakan kegiatan yang merugikan masyarakat dan Negara Indonesia
§ Menyertakan bukti/surat pernyataan yang sah mengenai pemisahan kekayaan
pribadi sekurang-kurangnya Rp100.000.000

6. vPengadilan negeri : Pendirian sebuah yayasan harus
di daftarkan ke pengadilan negeri setempat
vKejaksaan : Permohonan pebubaran yayasan dapat
diajukan oleh kejaksaan negeri ke pengadilan apabila
yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan
vAkuntan Publik : Laporan keuangan yayasan
diperiksa secara berkala oleh akuntan publik yang
memiliki ijin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan
publik

7. Prosedur
Pendirian Yayasan

8. PROSEDUR PENDIRIAN YAYASAN
§ Persetujuan nama yayasan dalam surat ini tercantum beberapa informasi seperti:
Nomor registrasi, nama yayasan yang disahkan, tanggal pendaftaran dan
kedaluwarsa, serta kode pembayaran, untuk nama yayasan wajib digunakan
selambat-lambatnya 60hr setelah surat dikeluarkan
§ Validasi yayasan sebagai badan hukum berkas yang dilampirkan dalam tahap ini
adalah akta pendirian yayasan, SKDU, bukti modal, dan resi pembayaran registrasi
atas nama yayasan (Modal tesebut dapat berupa uang atau barang senilai
minimal RP 10.000.000 seperti yang diterangkan UU No.63 2008 pasal 6
meengenai pelaksanaan yayasan), Surat Rekomendasi dari Menteri Pertahanan
jika yayasan didirikan oleh badan hukum domestik, sedangkan untuk badan
hukum asing harus harus diberikan dari Menteri Luar Negeri

9. SLIDE 2
§ Verifikasi seluruh dokumen yang diberikan yang dilakukan oleh kementrian, jika
semua dokumen sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku maka pihak yang
bersangkutan akan menerima pemberitahuan pendirian yayasan sebagai badan
hukum
§ Selanjutnya adalah Surat Resmi dari Kementrian kepada Pihak yang bersangkutan
akan mendapatkan surat resmi dari kementerian untuk persetujuan peraturan
dalam waktu kurang lebih 14 hari kerja.

10. ALASAN DAN
PROSEDUR
PEMBUBARAN
YAYASAN

11. ALASAN
§ Menurut Pasal 62 UU No.16/2001
tentang yayasan penyebab nya
adalah : Jangka waktu yang ditetapkan
dalam anggaran dasar yayasan, Tujuan
yayasan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar telah tercapai/tidak
§ Keputusan Pengadilan : 1. Yayasan
melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan, 2. Tidak mampu membayar
hutang nya setelah dinyatakan pailit, 3.
Harta kekayaan yayasan tidak cukup
untuk melunasi hutangnya setelah
pernyataan pailit tsb.
PROSEDUR
§ Yang ditunjuk sebagai likuidator apabila yayasan bubar
adalah: a. Pembina, Ini bisa dilakukan jika yayasan bubar
disebabkan oleh pasal 62 ayat 1 dan ayat 2, tentang kekayaan
pribadi yang dipisahkan dari yayasan; b. Pengurus, Pengurus
bisa menjadi likuidator apabila tidak ada yang ditunjuk
sebagai likuidator pada saat yayasan bubar; c. Pihak Ketiga,
Pihak ketiga atau pihak lain yang ditunjuk sebagai likuidator
berdasar putusan pengadilan; d. Pihak Kejaksaan, Apabila
alasan pembubaran yayasan disebabkan karena yayasan
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, pihak kejaksaan
menjadi pihak yang tepat untuk menjadi pemohonnya. Ini
disebabkan kejaksaan mewakili kepentingan umum; e.
Kreditur yayasan, apabila yayasan bubar karena tidak mampu
membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ataupun
setelah pernyataan pailit dicabut, maka kreditur yayasan
dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan. Ini
disebabkan kreditur memiliki kepentingan untuk
membubarkan yayasan tersebut.

12. KEKAYAAN
YAYASAN
§ Kekayaan utama yang berasal dari kekayaan yang
dipisahkan dalam bentuk uang/barang
§ Hibah/Hibah Wasiat
§ Dapat diperoleh dari sumbangan/bantuan pihak lain
yang tidak mengikat
§ Serta dari perolehan lain yg tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan (Sumbangan
dari pemerintah dan masyarakat umum lainnya)

13. DASAR HUKUM DAN
UU TENTANG
YAYASAN
§ UU tentang Yayasan : UU 28 tahun 2004
merupakan Perubahan Atas UU 16 tahun
2001 tentang Yayasan
§ Dasar Hukum :
§ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
§ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4132)
§ PP No. 28 Th. 2004 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Tentang Yayasan
§ PP No. 2 Th. 2013 merupakan Perubahan
Ata s P P N o . 6 3 T h . 2 0 0 8 te nta n g
Pelaksanaan Undang-Undang tentang
Yayasan