Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hak tanggungan atas tanah serta mekanisme dan persyaratan pendaftarannya. Terdapat dua tahapan pemberian hak tanggungan melalui akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya di kantor pertanahan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kasus pemberian hak tanggungan berdasarkan status kepemilikan tanah.
3. • Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -
Pokok Agraria (UUPA)
• Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
• Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Peranturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-
Kredit Tertentu
• Peranturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafaftaran Tanah
13. TAHAP I
PEMBERIAN HT
(APHT-PPAT)
TAHAP II
PENDAFTARAN HT
(KANTOR PERTANAHAN
KAB/KOTA)
• MEMENUHI ASAS SPESIALITAS (Pasal
11 ayat (1) UUHT) , YAITU DALAM APHT
WAJIB DICANTUMKAN :
1. NAMA, IDENTITAS PEMEGANG DAN
PEMBERI HT
2. DOMISILI PARA PIHAK
3. PENUNJUKKAN HUTANG SECARA
JELAS
4. NILAI TANGGUNGAN
5. URAIAN OBYEK YANG DIBEBANI HT
PROSEDUR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
MELALUI 2 TAHAP, YAITU:
MEMENUHI ASAS PUBLISITAS, YAITU :
Selambat - lambatnya 7 hari kerja setelah
ditandatanganinya APHT
PPAT WAJIB MENDAFTARKAN APHT
Pasal 13 ayat (2) UUHT
14. FLOWCHART PEMBERIAN DAN
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN
PENGAJUAN HT OLEH
PEMOHON
PEMERIKSAAN OBYEK
DAN SUBYEK HT
UNTUK PEMENUHAN
SYARAT SPESIALITAS
PEMBUATAN APHT
PENANDATANGANAN
APHT OLEH PEMBERI
HT DAN PEMEGANG HT
(BISA DIWAKILI DGN
SKMHT)
SERTA 2 ORANG SAKSI
PENERBITAN APHT
PENDAFTARAN APHT
KE KANTOR
PERTANAHAN
(PEMENUHAN SYARAT
PUBLISITAS)
PEMBUATAN BUKU
TANAH
PEMBUATAN SALINAN
APHT
PEMBUATAN
SERTIFIKAT HT
PENCATATAN BEBAN
HT DALAM BUKU
TANAH HAT YANG
MENJADI OBYEK HT
SERTA PENYALINAN
CATATAN TERSEBUT
PADA SERTIPIKAT HAT
PENERBITAN
SERTIFIKAT HT
15. PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN UNTUK OBYEK HAK
TANGGUNGAN YG BELUM TERDAFTAR ATAS NAMA
PEMBERI HAK TANGGUNGAN
OBYEK HT(HAT-
HMSRS)
BELUM A.N PEMBERI
HAK TANGGUNGAN
PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK
(BALIK NAMA)
OBYEK TERDAFTAR
AN. PEMBERI HT
PENDAFTARAN
PEMBEBANAN HT
16. PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
UNTUK OBYEK YG BERUPA SEBAGIAN PEMECAHAN/
PEMISAHAN DARI HAT-INDUK
OBYEK HT
(HAT-HMSRS)
BELUM A.N PEMBERI
HAK TANGGUNGAN
PENDAFTARAN
PEMECAHAN/
PEMISAHAN
PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK
(BALIK NAMA)
OBYEK HT
Telah terdaftar
A.N PEMBERI HT
PENDAFTARAN
PEMBEBANAN HT
17. DOKUMEN PENDAFTARAN HT BERDASARKAN
PMNA/KA.BPN NO. 3/1997
UNTUK PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA BERUPA HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR
DIATUR DALAM PASAL 117
UNTUK PENDAFTARAN HTYANG OBYEKNYA BERUPA SEBAGIAN ATAU HASIL PEMECAHAN ATAU PEMISAHAN DARI HAT INDUK YANG
SUDAH TERDAFTAR DALAM SUATU USAHA REAL ESTAT, KAWASAN INDUSTRI ATAU PERUSAHAAN INTI RAKYAT (PIR) DAN DIPEROLEH
PEMBERI HT MELALUI PEMINDAHAN HAK
DIATUR DALAM PASAL 116
UNTUK PENDAFTARAN HT YANG OBYEKNYA BERUPA HAT ATAU HMRS YANG SUDAH TERDAFTAR TETAPI BELUM ATAS NAMA
PEMBERI HT DAN DIPEROLEH PEMBERI HT KARENA PERALIHAN HAK MELALUI PEWARISAN ATAU PEMINDAHAN HAK
DIATUR DALAM PASAL 115
UNTUK OBJEK HT YG SUDAH TERDAFTAR ATAU HMRS YANG SUDAH TERDAFTAR ATAS NAMA PEMBERI HT
DIATUR DALAM PASAL 114
